Melalui Festival Durian masyarakat ingin memperkenalkan sumber daya alam untuk membangkitkan nilai budaya dan pariwisata

GANGGA.lombokjournal.com –

Saat membuka Festival Durian di Pasar Desa Genggelang (10/03/21), Bupat Djohan Sjamsu mengatakan akan bangkitkan ekomi rakyat di masa pandemi Covid-19.

“Kita ingin saat ini membangkitkan ekonomi rakyat dalam masa pandemi Covid-19. Festival Durian adalah salah satu upaya mendongkrak ekonomi terlebih Fesa Genggelang menjadi Desa Wisata,” kata Bupati.

Harapan Bupati, ke depan harus diadakan event khusus untuk kegiatan pameran hasil pertanian dan UMKM. Saat ini pemerintah fokus bagaimana mengembangkan Desa Wisata.

“Nantinya bisa dikunjungi wisatawan,” tutur Bupati yang dating di Festival Durian Bersama Wakil Bupati Danny Karter Febrianto beserta istri.

Bupati dan Wkil Bupati mengawali dengan meninjau stand Buah Durian dan Produk UMKM KLU. Saat itu hadir  juga anggota DPRD KLU, Hakamah, para Pimpinan OPD, dan peserta festival.

Bupati Djohan menegaskan, kegiatan festival seperti ini perlu terus didukung, dalam rangka mengakat ekonomi kerakyatan masyarakat KLU.

Genggelang adalah desa yang subur, apa pun yang ditanam tumbuh dan berhasil, sambungnya. Jika desa maju, otomatis KLU akan maju.

“Mari manfaatkan potensi yang ada, produk UMKM kita tingkatkan dengan kualitas yang baik dan indah, agar menjadi daya tarik pembeli. Saya mengapresiasi Festival Durian dan harus berkelanjutan. Tidak hanya durian saja, tetapi produk UMKM masyarakat KLU,” imbuhnya.

Kepala Desa Genggelang, Almaududi mengatakan, kegiatan Festival Durian yang  direncanakan dari tahun sebelumnya, bisa dilaksanakan tahun ini. Karena masih situasi pandemi Covid-19, kegiatan menjadi terbatas dan mematuhi prokes.

“Pemdes dan masyarakat Desa Genggelang sudah mengembangkan tanaman durian ini sejak dulu. Hampir seluruh masyarakat Genggelang mengembangkan tanaman durian,  baik di kebun maupun di pekarangan rumah masing-masing,” kata Almaududi.

Melalui Festival Durian masyarakat ingin memperkenalkan sumber daya alam dan perkembangan yang ada di desa serta membangkitkan nilai budaya dan pariwisata.

Saat ini Desa Genggelang menjadi Desa Wisata, rencananya kegiatan semacam Festival Durian terus berlanjut pada masa mendatang.

rar

Kepada Kementerian Sosial diusulkan sebanyak 75.551 Kepala Keluarga (KK), tapi untuk tahap pertama baru diberikan setengah dari yang  diusulkan, yaitu sebanyak 37.501 KK

PEMENANG.lombokjournal.com –

Penantian Panjang terealisasinya bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yakni bantuan bagi masyarakat Lombok Utara yang terdampak gempa bumi 2018 dari Pemerintah Pusat, akahirnya bisa diberikan.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH menyerahkan bantuan Jadup untuk Warga Desa Pemenang Timur Selasa (09/03/21).

Turut hadir mendampingi Kadis Sosial PPA Drs Faisol MSi, Camat Pemenang Suhadman S.Sos Pihak Pimpinan Bank BNI Cabang Tanjung beserta Kepala Kepala Desa se-Kecamatan Pemenang.

Dalam sambutannya, Bupati Djohan menyampaikan agar masyarakat memaklumi atas keterlambatan turunnya bantuan tersebut, karena kondisi keuangan negara.

“Dan bukan hanya KLU saja yang terdampak, tetapi daerah lain di Indonesia. KLU baru bisa terealisasi pada tahun ke-3 setelah gempa. Oleh karena itu, terimalah secara ikhlas dan manfaatkan dengan baik. Adapun jumlah yang diterima satu bulan dengan jumlah bervariasi, mengacu pada banyaknya anggota keluarga,” tutur Bupati.

Kadis Sosial Drs Faisol MSi menyatakan, Jadup untuk korban bencana gempa tahun 2018. Jumlah yang diusulkan di Kementerian Sosial sebanyak 75.551 Kepala Keluarga (KK), tetapi untuk tahap pertama ini diberikan setengah dari yang  diusulkan, yaitu sebanyak 37.501 KK.

“Untuk di Kecamatan Pemenang jumlah penerimanya berjumlah 6.280 KK. Hari ini kita serahkan untuk Desa Pemenang Timur 1.350 KK,” kata Faisol.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis Buku Rekening Jadup oleh Bupati Djohan kepada perwakilan masyarakat penerima Jadup.

Rar

Jika dari pemerintahan sebelumnya ada program yang bisa kita masukkan dalam program 100 hari,  dilakukan percepatan, walaupun memang goalnya bukan pada program 100 hari

TANJUNG.lombokjournal.com –

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program 100 hari kerja Pimpinan Daerah, Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH didampingi Wabup, Danny Karter Febrianto ST Meng,  menekankan agenda tunggal program 100 hari kerja yakni mengawali tugas-tugas Kepala Daerah pada tahun 2021

Rakor yang berangsung di Aula Kantor Bupati (08/03/21) itu juga dihadiri Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Para Pimpinan OPD, Para Kabag dan Camat lingkup Pemda KLU.

“Salah satu yang sedang kita laksanakan adalah mengurus RTG dengan SK susulan, hampir 10 ribu belum terealisasi. Kita sudah mulai program 100 hari, sehingga kita tidak perlu mulai dengan cara yang salah, tetapi harus dengan cara baik. Tentu ada pahitnya dan ini saya pikir berat,” tuturnya optimis.

Usai rapat, Wabup Danny kepada awak media menyampaikan, sudah ada beberapa program 100 hari kerja.

“Teman-teman wartawan juga sudah mengetahui program 100 hari kerja dan ini sinergitas. Terutama masalah RTG ini akan kita sinergikan dengan BPBD, LH Perkim dan PUPR,” imbuhnya.

Lebih lanjut Wabup menambahkan pada Program Memaraq, semua bekerja Humas, Kominfo, Pariwisata dan lain-lain. OPD harus memiliki kesepemahaman tentang visi misi bupati dan wabup, sehingga dalam program 100 hari bisa bersinergi dengan baik.

Menurutnya, jika dari pemerintahan (kemarin) ada program yang bisa kita masukkan dalam program 100 hari,  dilakukan percepatan, walaupun memang goalnya bukan pada program 100 hari, tetapi pada program berkelanjutan.

“Kami optimistis program 100 hari ini bisa tercapai dan berjalan, OPD responsnya baik, beberapa program harus diprioritaskan,” jeas Wabup.

Masih terkait RTG, Tim Validasi RTG sudah bekerja dan hasilnya dikirim ke desa supaya bisa disampaikan ke masyarakat untuk ditindaklanjuti.

Inovasi pelayanan pubik

Akademisi Universitas Brawijaya Malang, Dr Sumiadi dalam paparannya menyampaikan, kondisi daerah masih tertinggal di beberapa aspek. Tidak ada cara lain selain menciptakan inovasi pada beberapa pelayanan publik.

“Kita berjalan dengan orang lain, berjalan dengan kecepatan sama, maka kita menjadi daerah yang tetap tertinggal. Logikanya, kita harus melaju dengan kecepatan lebih tinggi dengan inovasi,” urainya.

Dijelaskannya, tujuh visi mengapa diperlukan, lantaran program-program yang disusun baik program unggulan maupun program 100 hari mesti inline.

Di antaranya Memaraq, Merikeq, Pelayanan Prima dan Pariwisata Bangkit, sehingga ke depan manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat dan ada peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

“Pariwisata supaya ada optimisme dari para pelaku wisata yaitu Pariwisata KLU Bangkit. Tujuan yang penting adalah rembuq bareng antara Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sekitar. Bagaimana mengelola pariwisata supaya bisa menguntungkan pelaku pariwisata, masyarakat sekitar dan juga pemda,” tandasnya.

Ditambahkannya, revitalisasi obyek pariwisata prioritas spesifik semisal di Pantai Impos. Kendati memprihatinkan, jalan masuk ke Pantai Impos belum baik. Dalam program 100 hari ini bisa diperbaiki.

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan prokes Covid-19, KEMUDIAN dilanjutkan diskusi bersama.

sap

Kepala Desa Sambik Elen dipesan untuk mengaktifkan usaha pelaku UMKM dan bantu kelompok

BAYAN.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH membuka Bazar produk UMKM se-Kecamatan Bayan yang digelar Himpunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Bayan,  di Lapangan Umum Desa Sambik Elen (07/03/21).

Bupati mengungkapkan komitmennya membangkitkan ekonomi masyarakat dari ujung timur Bayan, meski tengah keprihatinan karena pandemi Covid-19.

Ikhtiar pertama, membangun UMKM yang selama beberapa tahun ini mengalami kemandekan.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wabup Lombok Utara Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua TP PKK KLU Dra Hj Galuh Nurdiah, Perwakilan IPEMI KLU, Pelaku UMKM se-Kecamatan Bayan serta undangan lainnya.

“Pemda sekarang akan mengaktifkan UMKM, karena salah satu usaha yang bisa menggeliatkan masyarakat kita adalah UMKM. Ini akan kita lakukan ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, ikhtiar petani masih bagus, sementara UMKM belum bisa sehingga harus didampingi serius bukan hanya sekadar seremonial.

APBD Lombok Utara sekarang berkurang 300 miliar, karena itu harus mulai dari sekarang.

“Saya hadir disini supaya bisa menyemangati kita semua untuk mengembangkan usaha,” kata Bupati.

Menurutnya, di sektor pariwisata Lombok Utara belum menerima wisatawan luar, karena tidak diperbolehkan keluar negaranya.

“Negara kita juga belum bisa menerima wisatawan dari luar, semua ini karena pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Kepala Desa Sambik Elen dipesan untuk mengaktifkan usaha pelaku UMKM dan bantu kelompok-kelompok yang mau berusaha supaya bisa menghidupi keluarga, untuk menopang ekonomi keluarga dan menjaga ketahanan pangan keluarga.

“Saya ingin kita kompak Bersatu. Kalau kemarin ada kubu ‘Siap’ dan ‘Sanggup’, tapi sekarang harus melebur jadi satu untuk membangun daerah kita. Kita ingin masyarakat KLU sejahtera sesuai visi terbentuknya Lombok Utara,” tuturnya.

Bayan merupakan kecamatan yang ditemui banyak penenun. Sudah tumbuh beberapa UMKM yang bahkan menjadi ciri khas Lombok Utara, yakni Tenun Bayan yang terkenal dengan Jong Bayannya.

Ini harus diperhatikan dan dibina secara serius sampai menjadi sentra industri.

Dalam 100 hari kerja, Bupati berkeliling ingin mendengar aspirasi masyarakat.

“Saya yakin dan percaya kita bisa membangun daerah ini. Jika ada kerja sama. Silahkan dilakukan dengan tujuan membangun KLU dan menyejahterakan masyarakat Lombok Utara,” urainya.

Tak da pembangunan fisik

Kades Sambik Elen, Muhammad Katur mengatakan, merupakan kebanggaan masyarakat Sambik Elen mendapat kunjungan bupati dan wabup di Kecamatan Bayan.

Dijelaskannya, Desa Sambik Elen mendapat pagu 1,9 miliar rupiah, menurun dibandingkan tahun 2020.

Kemungkinan pembangunan fisik tidak ada, karena 425 sasaran BLT mencapai 1 miliar 300 juta, ditambah 80 persen dianggarkan untuk penanggulangan Covid.

“Hampir semua dana desa habis untuk BLT dan penanganan Covid. Harapan kami dapat sisa anggaran untuk bisa mengcover pembangunan baik SDM, SDA, kelompok tani dan UMKM,” harapnya.

Sekretaris UMKM Bayan, Rusli melaporkan, acara Bazar merupakan program awal UMKM Bayan dan ini yang pertama, rencananya dilanjutkan pada tiap desa.

“UMKM Bayan bergabung sejumlah 50 Pelaku UMKM. Harapan kami semoga UMKM di Kecamatan Bayan bisa meningkatkan jumlah produk, kualitas dan kuantitasnya,” harapnya.

Bupati dan wabup melakukan peninjauan stand-stand produk UMKM bersama hadirin tamu undangan.

sap

Kondisi jalan Provinsi di KLU saat ini mengkhawatirkan, khususnya di wilayah Pusuk, Bayan dan Kayangan yang kondisinya memperihatinkan

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakan, APBD Kabupaten Lombok Utara tahun ini merosot 300 miliar, dan saat ini sedang terjadi refocusing anggaran untuk Covid-19.

“Semoga kunjungan DPRD Provinsi NTB, tidak melirik saja tapi bisa membantu karena KLU ini bagian dari Provinsi NTB.  Selain sedang banyak dihadapkan pada persoalan seperti pembangunan RTG yang sampai saat ini belum terselesaikan,” tuturnya

Bupati H Djohan yang didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng menyampaikan itu saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Gabungan Komisi DPRD Provinsi NTB, Kamis (04/03/21).

Kunker itu dipimpin Wakil Ketua II Drs H Muzihir dan Wakil Ketua III DPRD H Abdul Hadi SE MM, Anggota DPRD NTB Dapil Lobar-KLU, Sudirsah Sudjanto SPdB beserta representasi anggota komisi berjumlah 13 orang.

Dalam penerimaannya, bupati menyampaikan rasa sukur dan ucapan terima kasih bisa bertemu kawan-kawan DPRD Provinsi.

Diungkapkan, saat ini sedang dilakukan penuh kehati-hatian sehingga terjadi penundaan di masyarakat, agar kemudian hari tidak menyalahi aturan demi pembangunan lebih baik ke depan.

“Kita punya jalan lingkar utara yang sudah dibebaskan, namun sampai saat ini belum dikerjakan. Semoga dengan kunker DPRD ke KLU bisa menyuarakannya, agar segera dapat dibangun,” ujar bupati yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi NTB.

Wakil Ketua III, Abdul Hadi SE MM menyampaikan, kunjungannya ke KLU untuk bersilaturahmi dengan Bupati dan Wabup Lombok Utara. KLU sudah merangkak membangun kembali, tentu membutuhkan kebersamaan baik pusat, provinsi dan kabupaten untuk bersama-sama.

“Saya rasa pak bupati dan wabup sudah memiliki langkah-langkah demi kemajuan Lombok Utara ke depan,” kata Abdul Hadi.

Dalam pada itu, Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi SAg menyampaikan dengan penerimaan pajak, khususnya kendaraan di KLU yang tinggi. Namun kondisi jalan Provinsi di KLU ini mengkhawatirkan. Khususnya di wilayah Pusuk, Bayan dan Kayangan yang kondisinya memperihatinkan.

“Bila perlu, kunjungan DPRD ke titik lokasi langsung agar bersama bisa menyaksikan kondisinya, ruas jalan di KLU ini harus diprioritaskan pemerintah, mungkin bisa bertahap. Seperti jalan di Pusuk yang masih buruk dengan volume kendaraan banyak melintas. Sementara kalau kita melihat jangka panjang Kawasan Pusuk bisa menjadi sumber PAD wisata,” pungkasnya.

Hadir pula mendampingi bupati, di antaranya Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi SAg dan Kalak BPBD KLU Muhadi SH, Kadis LH dan Perkim Zaldi Rahadian ST beserta undangan lainnya.

Acara berlangsung santai, sembari menikmati Durian Lombok Utara.

rar

Diingatkan, memori pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bukan, hanya berorientasi pada output semata

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka Rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (Pemda) 2022 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara.

Acara berlangsung di Aula Bupati, Selasa (03/03/21), yang dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat Se-KLU, serta undangan lainnya.

Bupati mengatakan, masa transisi rencana pembangunan 5 tahun dari RPJMD sebelumnya ke RPJMD yang baru, sesuai amanat Undang-undang harus berjalan secara paralel dan stimulan.

RPJMD tahun 2021 sampai 2026 adalah dokumentasi pembangunan penjabaran visi misi bupati dan wabup terpilih yang memasuki tahapan rangcangan awal, satu proses yang harus dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana telah diatur dalam Permendagri.

“Untuk itu diperlukan kesepahaman kita dalam menyinergikan aspek politik, partisipatif, dan aspek topdown yang menjadi pendekatan perencanaan daerah,” kata Bupati.

Aspek tersebut merupakan visi misi prioritas bupati, maupun prioritas nasional dan prioritas provinsi.

Menurut Bupati, masa awal RPJMD 2021-2026 pembangunan di Lombok Utara menghadapi tantangan yang berat. Belum tuntasnya RTG tahun 2018 kita dihadapkan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Lombok Utara tahun 2020 tumbuh negatif atau minus sebesar 7,4 persen dengan aspek berdampak berat pada sektor akomodasi, sektor makan minum, atau aktivitas pariwisata hingga menghadapai penurunan pertumbuhan sebesar minus 48 persen.

“Dampak kesehatan, dan dampak ekonomi harus  ditangani secara paralel dan sesegera mungkin dapat meminimalkan angka kemiskinan di KLU ini,” tuturnya.

Dikatakan, beberapa hari kemarin pihaknya menerima rilis BPS tentang meningkatnya angka kemiskinan Provinsi NTB periode September 2020 yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di NTB termasuk KLU.

“Pada kesempatan ini, saya menegaskan kembali pertama, permasalahan yang paling urgen diselesaikan adalah pembangunan RTG. Saya mengajak kita semua jajaran birokrasi pelayanan publik yang didukung oleh masyarakat dan swasta berkerja sunguh-sungguh kompak bersatu. Kita mesti segera mengaktifkan kembali obyek pariwisata, mengaktifkan UMKM, mendorong secara kontinyu pertanian,” tegasnya.

Diingatkan,  memori pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bukan, hanya berorientasi pada output semata. Hasil itu akan berimplikasi pada manfaat bukan hanya pada penyerapan anggaran semata.

“Saya minta kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai target yang akan kita tetapkan,” tandasnya.

Bupati Djohan mempertegas, dalam perencanaan program kegiatan dan subkegiatan harus benar-benar dibuat untuk masyarakat Lombok Utara. Pedomannya pada visi misi kepala daerah terpilih, dengan tujuan secara garis besar untuk meningkatkan perekonomian serta menyejahterakan masyarakat.

APBD Lombok Utara mengalami penurunan cukup drastis, bupati mengharapkan dalam penyusunan program dan kegiatan mesti benar menyentuh masyarakat Lombok Utara.

“Saya yakin penguatan ekonomi 2021 dapat ditopang dengan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan serta sektor pendukung lainnya,” urainya.

Dalam kondisi kebencanaan maka perencana program pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara biasa-biasa saja, tetapi dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan padat karya supaya dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka memberikan pekerjaan kepada masyarakat Lombok Utara.

Koordinator Pelaksana yang juga Kepala Bappeda KLU Heryanto SP, dalam laporannya menyampaikan Forum OPD merupakan salah satu proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai sejak tanggal 4 Januari 2021.

“Hari ini kita melaksanakan Forum OPD dalam rangka penyelarasan apa yang telah kita rumuskan, apa yang telah kita tuangkan dalam rencana kerja awal OPD disandingkan dengan usulan yang telah diinput di Musrenbang Kecamatan,” tandasnya.

Ditambahkan, pihaknya mengemas kegiatan dengan merujuk perkembangan nasional terbitnya berbagai regulasi tahun 2021.

“Dapat kami sampaikan angka APBD 915 miliar, namun terbitnya PMK 17 menyebabkan kita kehilangan 31,9 miliar dengan kebijakan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 4 persen kemudian ditambah pagu DAK dengan RK sehingga total penurunan daerah kita sekitar 31,9 miliar. Adapun isu yang diangkat dalam bidang ekonomi fokus pada pemilihan PAD dan Pariwisata sesuai arahan bapak bupati. Kemudian pemulihan sektor UMKM, pemulihan sektor pariwisata dan pemulihan peningkatan sektor pertanian,” jelasnya.

Tujuan dari FPD sejatinya dalam rangka penyelarasan program pemda, supaya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam visi misi.

sap

Ditegaskan Bupati, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH didampingi Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada paripurna masa sidang I tahun dinas 2021, di Ruang Paripurna DPRD, Senin (01/03/21).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua II Mariadi SAg bersama Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati serta anggota DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan siapapun Bupati dan Wakil Bupati periode ini sungguh berat pekerjaannya, sungguh berat tanggung jawabnya.

Dua tahun yang lampau Lombok Utara dilanda gempa bumi. Kemudian setahun kemarin terdampak wabah pandemi Covid-19, melanda daerah, negara bahkan dunia internasional.

“Karena itu, untuk menghadapi pekerjaan berat ini yang pertama ingin kita kompak, kita harus tetap utuh bersatu menghadapi persoalan daerah terutama DPRD sebagai partnership pemerintah. Jika dalam menghadapi masalah ini kita tidak kompak maka tentu persoalan kita tidak bisa teratasi dengan baik,” tutur bupati.

Menurutnya, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara.

“Tantangan kita berat, oleh karenanya DPRD dan eksekutif ini (perlu) satu bahasa, satu keputusan menghadapi persoalan-persoalan daerah. Lebih-lebih daerah kita ini masih menjadi daerah tertinggal. Satu-satunya di NTB walaupun ada plus minusnya, tetapi predikat ini tidak enak didengar,” imbuhnya.

Bupati Djohan juga menyoroti lapangan kerja yang terdampak pengaruh Covid-19. Daerah KLU masih miskin, dulu waktu dirinya memulai memimpin (2011-2016) angka kemiskinan daerah mencapai 43,14 persen sampai hari ini belum separuh diturunkan dalam sekian tahun.

Dikatakannya, perlu program apa yang harus dilakukan sekarang, dalam mengantisipasi program kemiskinan besok.

Menurutnya pula, dulu dirinya ingat karena saat sebagai sekda pertama dan bupati pertama, tujuan pokok niatnya adalah percepatan perkotaan Tanjung sebagai ibu kota kabupaten.

Karena Tanjung sebagai kecamatan sempit, sehingga pembangunan (perkantoran dan sarana umum) disebar ke daerah-daerah kecamatan lain.

“Dengan terbangunnya kantor-kantor dari barat ke timur itu, tentu ekonominya lancar. Semuanya kita lakukan di sini. Kota Tanjung sebagai ibukota kabupaten, batas tata ruang Kota Tanjung itu ada di Kali Lempenge sehingga Polres ada di situ. Statistik ada di situ, Kementerian Agama di situ, BPN di situ bahkan Kodim pun dipersiapkan di situ. Masa perangkat daerah semuanya di sini (areal perkantoran),” tandasnya.

Ia berniat mengembalikan kantor-kantor dimana tempat semula, supaya aman nyaman bekerja. Karenanya, diminta kesepahaman untuk kantor-kantor dikembalikan (tempatnya) seperti dulu, supaya Tanjung tak semrawut dan area produktifnya tak habis.

“Saat didatangi investor untuk membangun listrik tenaga air di daerah Bayan dengan nilai 5 triliun dengan luas 50 hektare. Saya bilang saya setuju dengan syarat pekerja mulai dari buruh sampai bos orang-orang KLU. Jika tenaga tidak ada di KLU, baru silakan datangkan dari luar. Termasuk Globalhub dilanjutkan di daerah timur sana (Kawasan Bayan). Adanya MotoGP di Lombok Tengah dampaknya akan ke kita, maka saya ingin kita satu bahasa. Semoga dalam kita menghadapi kondisi ketidakberuntungan ini bisa kita hadapi dengan cara bersungguh-sungguh, kerja sama dan kompak semua pihak,” pungkasnya.

BACA JUGA: Serah Terima Jabatan Plh Bupati Kepada Bupati Lombok Utara

Hadir dalam acara itu Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwakilan Kodim 1606/Lobar Kapten Zainul Fahri, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Para Kepala OPD serta undangan lainnya.

sap

Bupati Djohan mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati serah terima memori jabatan kepada Bupati Lombok Utara periode 2021-2026, H Djohan Sjamsu SH di Aula Kantor Bupat, Senin (01/03/21).

Acara itu disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi mewakili Gubernur NTB.

Asisten I Pemprov NTB Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi dalam sambutannya menyampaikan, serah terima jabatan dari Plh Bupati kepada Bupati Lombok Utara menjadi saksi untuk sertijab serta pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di KLU periode 2021-2026.

Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga kegiatan utama setelah pilkada, yaitu pelantikan, serah terima jabatan dan terakhir pidato pertama Bupati dan Wakil Bupati di hadapan DPRD.

“Hari Jum’at (26/02/21) sudah kita laksanakan pelantikan bupati dan walikota se-NTB yang dipusatkan di provinsi dan berjalan lancar. Pelaksanaannya sebagian melalui virtual. Hari ini Sertijab dan sebentar lagi pidato pertama di DPRD, semoga rangkaian ini bisa dilaksanakan dengan lancar,” pesannya.

Dikatakannya, sesuai laporan Pj Sekda KLU, kondisi saat ini KLU dalam keadaan kondusif dan seperti apa yang dipesankan Gubernur NTB saat pelantikan bahwa mulai saat dilantik maka tidak ada lagi yang pro sana pro sini, semua bersatu dalam pelaksanaan pembangunan di KLU.

“Harapan kami pada eksekutif supaya program-program bisa diselenggarakan, mari saling mendukung,” tandasnya.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menyampaikan, selaku bupati terpilih, tentu berharap  penyerahan ini bukan hanya Bupati dan Wakil bupati yang bertanggung jawab, tetapi semua perangkat OPD yang menjadi tugas kedaerahan ke depan.

“Sesuai penjelasan Plh Bupati (Pj Sekda) tadi, banyak hal yang menjadi atensi kita 5 tahun ke depan yang paling besar adalah Rumah Tahan Gempa (RTG). Ada belasan ribu RTG harus terselesaikan dalam waktu hanya 2 bulan. Dan kami ingin, kita semua bertanggung jawab, walaupun tidak berada dalam lingkup BPBD, tetapi kita semua harus mampu bekerja sama karena waktu kita sampai April. Kita mulai dengan tekad harus mampu menyelesaikannya. Dibentuk tim khusus untuk masalah RTG supaya jelas, mulai dari mana nanti,” tuturnya.

Dijelaskan bupati, dengan kondisi Covid-19 bukan hanya melanda KLU, tapi melanda dunia, dengan keterbatasan-keterbatasan ini, mari kita mulai bekerja sama.

Bupati Djohan mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu. Lebih-lebih KLU sampai saat ini mendapat predikat daerah tertinggal.

“Saya ingin OPD kerja disiplin dan bersungguh-sungguh, karena selain kita bertanggung jawab kepada institusi, juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, Tuhan YME. Saya ingin tanamkan kepada kita semua, mari kita bekerja sama. Banyak hal yang belum kita selesaikan seperti Jadup, RTG. Kita juga berpikir untuk menghidupkan kembali pariwisata sebagai pendapatan terbesar daerah,” imbuhnya.

Bupati Djohan mencontohkan, bidang pertanian cukup tangguh dalam menangani Covid, maka bidang pertanian harus bergerak bagaimana mendampingi UMKM.

Sementara itu, Plh Bupati Lombok Utara yang mengemban amanah kembali menjadi Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati mengatakan, selama sembilan hari mengemban amanah sebagai Plh Bupati Lombok Utara.

“Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, pertama tugas dirinya mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara dan yang kedua adalah Penanganan Covid-19. Karena jni program prioritas NKRI. Bahkan tahun 2021 ada refocusing anggaran. Ketiga Penanganan RTG. Ini memang sedikit terkesan lambat. Besok pagi akan diberikan rekening terhadap KK yang tidak bermasalah,” tandasnya.

Menurutnya, tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan cukup baik, karena didukung OPD. Jika tidak ada OPD dan multipihak lainnya, maka saya mungkin tidak bisa menjalankan amanah sebagai Plh Bupati.

BACA JUGA:

Pidato Pertama Bupati Djohan Sjamsu di DPRD Lombok Utara

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama bupati, wabup dan Forkopimda KLU.

Tampak hadir Wabup, Danny Karter Febrianto ST MEng beserta istri, anggota DPRD Provinsi NTB Raden Nuna Abriadi SIP, Sudirsah Sudjanto SPdB, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHI, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Ketua TP PKK Dra Hj Galuh Nurdiah, Pimpinan Penyelenggara Pemilu, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.

sap

Bupati diminta merangkul seluruh masyarakat yang sempat terpecah saat pilkada, menjaga persatuan semua elemen rakyat dalam menata dan membangun daerah

MATARAM.lombokjournal.com —

Djohan Sjamsu SH dan Danny Karter Febrianto ST MEng dilantik Gubernur Provinsi NTB, Zulkieflimansyah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara periode 2021-2026, di Kantor Gubernur setempat (26/02/2021).

Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara itu bersama lima bupati/walikota terpilih se- NTB hasil Pilkada tahun 2020. Forkopimda Provinsi NTB hadir dalam pelantikan itu, serta disaksikan sejumlah pejabat lingkup pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota melalui live streaming virtual.

Pelantikan Bupati Djohan dan Wabup Danny berjalan khidmat dan lancar, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah SE MSc dalam sambutannya mengatakan, para bupati dan walikota yang telah dilantik merupakan tokoh dan figur terbaik dan berpengalaman sehingga kepemimpinannya tinggal melanjutkan berbagai program pembangunan di daerah masing-masing.

Gubernur Zul menitip pesan kepada para bupati/walikota terpilih, agar merangkul seluruh masyarakat yang sempat terpecah saat pilkada. Pihaknya menegaskan pentingnya persatuan semua elemen rakyat dalam menata dan membangun daerah.

“Para kepala daerah mesti lebih sering turun menjumpai masyarakat untuk mengetahui kondisi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tuturnya.

Acara di Tanjung

Acara syukuran atas pelantikan Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara berlangsung di Tanjung, dihadiri oleh Pelaksana Harian Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati yang kembali sebagai Penjabat Sekda KLU.

Hadir pada kesempatan tersebut, Forkopimda KLU, di antaranya Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara H Burhan M Nur SH, anggota DPRD Adamalik dan I Made Karyase, Para Asisten, Kepala OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.

Pj Sekda KLU, Drs H Raden Nurjati kepada awak media menyampaikan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-NTB disiarkan secara virtual.

Khusus di KLU disamping dipusatkan di Aula Kantor Bupati, ada pula di Pendopo 1 dan Pendopo 2. Kemudian seluruh OPD untuk menyiarkan, termasuk Kantor Camat dan desa-desa.

Ditambahkannya, masyarakat bisa menyaksikan siaran lewat kantor desa secara live. Dari segi keamanan, beberapa kali bertemu Kapolres untuk membicarakan acara apa saja yang dilaksanakan sehingga bisa melakukan persiapan dalam pengawasan saat acara virtual pelantikan, mengantisipasi adanya konvoi.

Saat ditanyakan terkait program mendatang, Pj Sekda menyatakan jajaran Pemerintah Daerah berharap bimbingan, lantaran Bupati Lombok Utara berpengalaman (pernah dahulu sebagai bupati), sehingga apa yang dituangkan dalam RPJMD sampai pada masing-masing OPD dan yakin bisa terlaksana.

Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHi menyampaikan, pihaknya menyiapkan langkah-langkah komplet membangun Lombok Utara ke depan.

“Bagaimana kita berharap kepada bupati dan wakil bupati mengelola pemerintahan KLU dengan baik, karena kondisi daerah kita, belum selesai masalah gempa datang lagi pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Menurutnya, birokrasi ke depan bisa duduk bersama antara kepala daerah,  memahami visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH kepada awak media menyatakan selamat atas pelantikan bupati dan wakil bupati.

“Semoga apa yang sudah dicita-citakan atau apa yang sudah disampaikan ke masyarakat dilaksanakan dan berharap ada sinergitas yang baik antara Polri, TNI dan Pemda dalam rangka Lombok Utara aman kondusif dan sejahtera,” urainya.

di tempat terpisah usai pelantikan, Bupati Djohan dan Wabup Danny menghadiri peluncuran Kendaraan Listrik Gemilang NTB. S

Selanjutnya Wakil Bupati menyempatkan nyekar ke Makam ayahandanya almarhum Dr Ridawan di Mataram. Sedangkan Bupati Djohan bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Lombok Utara bertemu dengan sejumlah tokoh, simpatisan dan acara keluarga.

Kini, Kabupaten Lombok Utara telah resmi dipimpin Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan periode 2021-2026.

sap

Sasaran yang dicapai minimal pada musim kering (kemarau) airnya mesti mengalir

TANJUG.lombokjournal.com –

Plh Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati menerima kunjungan Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT terkait dengan pemasangan Pompa Hidram di KLU, di ruang kerjanya (23/02/21).

Plh Bupati Lombok Utara Drs H Raden Nurjati menyampaikan pertemuan dalam rangka ekspose rencana program pembangunan pompa hidram dari Kodim 1606/Lobar di Lombok Utara.

“Bagaimana selanjutnya program pompa hidram, rencana kapan dibangun dipaparkan Dandim dan kiranya pembangunan fisik akan ada pendampingan dari Pemda. Demikian pula dengan sosial kemasyarakatan dari Dinas Lingkungan Hidup supaya bisa menjaga kapasitas debit air,” tuturnya.

Raden Nurjati menyatakan, ada beberapa daerah yang tiap tahun mengalami kekeringan irigasi dan kebutuhan air minum, yaitu Kecamatan Bayan dan Kayangan.

Kendati memang ada beberapa kali (anak sungai) memang yang airnya tetap mengalir sampai ke laut antara lain Kali Sehari, Kali Real di Bayan, Kali Sidutan Amor-Amor.

Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT menyampaikan, program tersebut bukan utuh dari Kodim, melainkan dukungan Pangdam Kodam Udayana dan Korem Wira Bhakti.

Dijelaskannya, program sejenis telah dilakukan di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah sembilan titik tempat. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat sudah ada dua titik tempat dan telah berjalan. Khusus untuk Kodim 1606/Lobar meliputi tiga kabupaten yaitu Lombok Barat, KLU dan Kota Mataram.

“Kita arahkan pada dua wilayah. Kalau arahan terakhir dari Kodam, tiap Kodim  mencari titik tempat. Untuk Lombok Utara mulai hari ini sudah berjalan dari membuat bak penampungan di Bayan,” tandasnya.

Dikatakannya, secara umum dinaikkan air yang ada di lembah dengan Pompa Hidram supaya bisa dimanfaatkan oleh penduduk pada daerah yang lebih tinggi, tetapi harapan besarnya supaya bisa mengairi daerah pertanian.

Dandim menyampaikan pula untuk lokasi di KLU ada di Desa Batu Rakit Kecamatan Bayan sudah mulai prosesnya. Adapun jumlah KK di tempat tersebut adalah 900 KK, dengan luas lahan 300 hektar.

“Prinsipnya ada air mengalir sepanjang tahun, walaupun kemarau dan debit airnya memungkinkan Pompa Hidram dapat memompa air ke atas dan bisa bermanfaat,” urainya.

Potensi pertanian dan peternakan diharapkan dapat dialiri air, lantaran bukan untuk kebutuhan sehari-hari saja, tapi lebih pada kebutuhan yang lebih besar. Butuh kerja sama yang lebih intens dari semua pihak sehingga pilot projectnya bisa diikuti daerah yang lain.

Di tempat sama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM mengatakan, kalau masalah teknis tinggal disesuaikan dengan debit air. Yang jadi masalah adalah pengelolaan selanjutnya.

Terpenting, sasaran yang dicapai minimal pada musim kering (kemarau) airnya mesti mengalir.

“Kita harus perhatikan, agar tidak mengganggu aliran irigasi sebelumnya. Saya yakini kita harus jalankan, tetapi kita perlu hitungan pada pelaksanaan program Pompa Hidram di lapangan,” pungkasnya.

Pada akhir acara, dilakukan pula penandatanganan penyerahan sarana sejumlah satu kendaraan dari Pemda KLU ke Kodim 1606/Lobar.

Hadir mendampingi Plh Bupati Lombok Utara Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM, perwakilan OPD terkait yaitu Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Perkim, serta PUPR.

sap