Wabup Danny minta Dinas Pariwisata menjalin sinergi dengan seniman

KLU.lombokjournal.com –

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Danny Karter Febrianto,ST MEng,  mengatakan kemampuan di bidang seni harus jadi hal dasar yang dimiliki setiap orang.

Pasalnya, seni dan kebudayaan adalah elemen penting yang akan menunjang pembangunan KLU. Karenanya, peran pegiat seni sangat dibutuhkan.

Hadir di kegiatan Kamis Sastra, Kamis (25/03/1) di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Wabup pun mengaku seorang seniman di bidang perencanaan tata kota sebagai media seninya.

“Saya juga seniman. Merancang tata kota itu juga bagian dari kesenian,” ujar Wabup, sembari menjelaskan sebelum jadi Wabup pihaknya pernah bekerja di bidang penataan kota.

Saat ini, banyak pegiat seni KLU terkesan ‘berjalan sendiri’. Sehingga pemerintah tidak memiliki data pasti mengenai jumlah mereka.

Hal tersebut membuatnya mendorong Dinas Kebudayaan untuk melakukan pendataan dan nantinya menyusun kalender kebudayaan agar KLU tak sepi kegiatan kesenian.

Lebih jauh, Wabup Danny pun meminta Dinas Pariwisata menjalin sinergi dengan seniman, guna memberi ruang ekspresi yang lebih bagi seniman.

“Harus ada sinergi antara pariwisata, kebudayaan dan pemuda,” katanya.

Ast

Bupati dan Wabup Safari Jum’at Program Memaraq di Masjid Al Faruq Bayan Timur

TANJUNG.lombokjournal.com –

Saat melakukan kunjungan Safari Jum’at dalam Program Memaraq di hadapan jama’ah Masjid  lAl Faruq  Dusun Bayan Timur (26/03/21), Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menjelaskan penurunan Anggaran Pendanpatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dikatakannya, tahun 2021 Lombok Utara cukup berat pascagempa dan kini berhadapan  pandemi Covid 19.

Kendati demikian, Pemda KLU berusaha bukan hanya mengandalkan anggaran daerah, namun juga mengusahakan mendapatkan donatur pembiayaan dari luar, guna kelancaran pembangunan di Lombok Utara.

Kegiatan Safari Jum’at bersama sekaligus bersilaturahmi, sejak sebulan menjabat sebagai Bupati Lombok Utara menjalankan rangkaian Program Memaraq ke tempat ibadah.

Masjid Al Faruq merupakan masjid keempat yang dikunjungi untuk bertemu dengan lapisan masyarakat Lombok Utara, khususnya masyarakat Bayan.

“Kondisi ini saya jelaskan agar epe pada renten selapuq (kita semua) maklum. Kalau ada keterlambatan tetapi pemda terus melakukan tindaklanjut mencari solusi terbaik. Harap epe pada (kita) maklum,” tandasnya.

Namun pembangunan harus berjalan lancar. Contohnya, pembangunan Kantor Bupati dan DPRD direncanakan dapat terlaksana tahun ini, sebagai kenang-kenangan pemerintahan periode ini, jelas Bupati.

Selanjutnya, pembangunan jalan pada kawasan lingkar utara yang dicanangkan menjadi pusat perekonomian masyarakat Lombok Utara, diusahakan untuk dibangun dengan estimasi biaya 750 miliar.

“Jika kita berkomitmen membangun daerah ini, insya Allah akan mampu melaksanakannya. Kita mesti kompak bersatu renten-renten membangun daerah kita,” tuturnya.

Setelah gempa kondisi hingga saat ini, banyak masjid yang belum terbangun, beberapa bantuan dari pihak swasta dan donatur termasuk dari yayasan  Amirul Ummah.

Ucapan terima kasih disampaikan Bupati Djohan kepada Yayasan Amirul Ummah mewakili masyarakat Bayan dan Lombok Utara atas partisipasinya membangun Masjid Al Faruq tersebut.

BACA JUGA:

Bupati Jelaskan RTG Belum Tuntas, Masyarakat Diminta Pupuk Kebersamaan

Hadir mendampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua DDII NTB TGH Muharrar Mahfudz, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis Kesehatan dr H Lalu Bahrudin, Kadis Sosial Drs Faisol MSi.

Selain itu tampak Manager Operasional Pembangunan Masjid Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, Kapolsek Bayan Kompol Sugi Jaya, Plt Camat Bayan Muslihin SSos, Para Tokoh Agama, beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

Rr

TANJUNG.lombokjournal.com —

Hingga tahu 2021 kondisi penanganan RTG belum kunjung tuntas. SK 1 sampai 27 berkisar pada angka 10 ribu unit tersisa, dengan penambahan SK baru berkisar 7.164 unit.

Penjelasan itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Samsju, SH  saat melakukan kunjungan Safari Jum’at dalam Program Memaraq di hadapan jama’ah Masjid  lAl Faruq  Dusun Bayan Timur (26/03/21)

Penundaan pemberian buku tabungan menjadi penting untuk disampaikan, terkait memastikan masyarakat yang berhak menerima, karena terdeteksi 20 persen lebih salah sasaran.

“Saya ingin memulai sesuatu dari yang lurus-lurus saja, saya siap menjadi bupati tidak populer. Itu sebabnya polong renten selapuk tabareng bareng (kita semua bersama) bangun daerah kita. Dengan demikian, semangat kebersamaan ke depan daerah kita, akan semakin bagus,” urainya.

Perwakilan Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, berusaha berkontribusi aktif membangun umat. Disamping dua bidang utama fokus yayasan adalah pembangunan masjid dan pendistribusian Al-Quran.

“Januari kemarin, yayasan telah mendistribusikan Al-Qur’an di Lombok sebanyak 27 ribu buah. Dari Oktober sampai saat ini, distribusi telah mencapai 50 ribu buah. Menyasar daerah rawan bencana dan pedalaman,” ungkapnya.

Masjid Al Faruq merupakan masjid kedua yang akan dibangun Yayasan Amirul Ummah. Sebelumnya telah dibangun masjid di wilayah Sesait Kecamatan Kayangan.

Tujuan kegiatan pembangunan dimaksud, sebagai bentuk partisipasi aktif yayasan membangun umat dan membangun kembali semangat masyarakat yang mendapat cobaan dan musibah.

“Salah satu elemen membangun umat adalah terbangunnya masjid. Begitu juga yayasan mengambil dua fokus utama yaitu masjid dan Al-Qur’an. Dukungan do’a dan harapan atas kelancaran pembangunan masjid dari jama’ah,” harapnya.

Pada acara tersebut, Bupati Djohan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al Faruq serta menyerahkan bantuan Baznas KLU yang diperuntukkan bagi masjid dan madrasah setempat.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua DDII NTB TGH Muharrar Mahfudz, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis Kesehatan dr H Lalu Bahrudin, Kadis Sosial Drs Faisol MSi.

BACA JUGA:

APBD Lombok Utara Tahun 2021 Turun, Bupati Djohan: Tantangan Pasca Gempa dan Pandemi

Selain itu tampak Manager Operasional Pembangunan Masjid Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, Kapolsek Bayan Kompol Sugi Jaya, Plt Camat Bayan Muslihin SSos, Para Tokoh Agama, beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

Rr

Sepertiga dari total penduduk di Lombok Utara adalah anak

TANJUNG.lombokjurnal.com –

Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi tanggung jawab Bersama, dan dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk DPRD Kabupaten Lombok Utara.

Saat membuka Rapat Kerja Pembahasan Matriks Penanggung Jawab KLA yang diselenggarakan Dinas Sosial KLU, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto ST Meng mengatakan, KLA adalah sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan, dengan kebijakan program kegiatan yang memenuhi hak-hak anak.

Menurutya, anak merupakan investasi masa depan sehingga apresiasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat

“Untuk mencapainya, maka perwujudan KLA menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Baik pemerintah, masyarakat dan seluruh kita semua yang hadir hari ini,” kata Wabup dalam Rapat Kerja di Tanjung (24/03/21).

Secara prinsip, pengembangan KLA memiliki tujuan membangun inisiatif pemerintah daerah. Konvensi hak-hak anak dimulai dari kerangka hukum, strategi hingga intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan guna pemenuhan hak-hak anak di KLU.

“Ada beberapa indikator yang kita persiapkan dalam rangka menuju Lombok Utara menjadi KLA, antara lain kelembagaan, indikator layak anak serta kesiapan desa dan kecamatan,” imbuhnya.

Selain itu, penyelesaian persoalan sosial anak, penyandang disabilitas, terisolasi serta perlindungan anak dari perdagangan anak dan eksploitasi. Strategi pengembangan KLA ditempuh dengan strategi pengarusutamaan hak anak dalam pengaruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan.  Mulai dari tahap penganggaran hingga program.

Ketua TP PKK KLU Dra Hj Galuh Nurdiyah mengatakan kegiatan KLA memiliki makna yang baik dalam investasi masa depan anak di KLU. Pihaknya berterima kasih sekaligus menyambut baik, rapat kerja pembahasan indikator KLA.

Disampaikan, PKK mempunyai 10 Program Pokok, salah satu diantaranya adalah pembinaan keluarga, pengasuhan anak yang berperan penting dalam sebuah keluarga.

Menentukan baik buruknya karakter anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara, mendidik dan melindungi anak.

“Mari menyatukan persepsi bersama, menyinergikan program atau kegiatan dalam mengukuhkan Lombok Utara menjadi Kabupaten Layak Anak. Perlu kerja keras kita bersama mewujudkannya,” tuturnya.

Sementara itu, Kadis Sosial PPA Faisol MSi menyatakan sepertiga dari total penduduk di Lombok Utara adalah anak. Selain itu, anak juga menjadi pelanjut estafet masa depan bangsa.

“Beberapa hal yang sudah dilakukan semenjak KLA ada di KLU. Di antaranya, membentuk gugus tugas penetapan fasiltator KLA, Forum Anak Kabupaten, pemantapan pelaksanaan Perda KLA serta pelatihan-pelatihan dan sosialisasi,” ujarnya.

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Mariadi SAg, unsur Pimpinan OPD, Para NGO serta undangan lainnya.

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat, dengan tetap menerapkan prokotol kesehatan Covid-19.

sap

Wabup Danny menyampaikan pentingnya perhatian pada infrastruktur perkantoran, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu memberi perhatian terkait belum terealisasinya jalan lingkar utara berukuran lebar 20 meter dengan panjang 11 kilometer dilalui 2 jembatan.

Hal itu diungkapkanLombok Utara H Djohan Sjamsu SH saat melakukan ‘Safari Jum’at’ dalam Program Memaraq yang belangsung di Masjid  Silaturahim Dusun Jambianom, Desa Medana, Tanjung Lombok Utara (19/03/21). Kegiatan itu menjalankan misi program Memaraq yaitu Pemda bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Menurut perhitungan pihak terkait, diperkirakan menelan biaya 700 miliar. Tentunya daerah tidak mampu, kecuali dengan mencari dukungan lain. Pembangunan jalan tersebut penting untuk mengurai kepadatan di jalan raya,” tandasnya.

Dalam Safari Jum’at ketiga kalinya sejak dilantik Februari, Bupati mengatakan ke depan akan mengundang tokoh-tokoh berdiskusi terkait dengan pemerintahan saat ini.

“Pemerintahan yang sekarang memiliki banyak PR yang harus diselesaikan, seperti pembangunan rumah gempa untuk masyarakat yang belum terselesaikan,” tutur Bupati yang saat itu didampingi Wabup Danny Karter.

Lebih lanjut Bupati Djohan yang didampingi Wabup Danny Karter mengungkapkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya.

Diungkapkannya, tahun 2021 tahun yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, penuh suasana prihatin.  Dua bencana yang melanda hingga terjadinya krisis ekonomi dunia, terlebih lagi ekonomi Lombok Utara.

“Saya mohon kepada epe pada selapuk (kita semua), RTG yang menjadi masalah selama ini, mari kita selesaikan bersama,” harap bupati.

Lombok Utara masih dalam kondisi yang berat akibat Covid-19. APBD turun hingga 300 miliar, berimbas pada turunnya progres pembangunan, terlebih adanya refocusing anggaran DAU 4 persen.

Seluruh kegiatan pembangunan Lombok Utara, umumnya mengalami hambatan.

Bupati Djohan juga mengungkapkan persoalan lain, yakni belum terealisasinya jalan lingkar utara berukuran lebar 20 meter dengan panjang 11 kilometer dilalui 2 jembatan.

Diungkapkan juga pioritas percepatan pemerataan pelayanan PDAM, mengingat masyarakat Lombok Utara masih banyak yang belum menikmati PDAM. Serta merealisasikan Global Hub yang menjadi prioritas Pemda.

Dalam kesempatan itu, Wabup Danny menyampaikan pentignya perhatian pada infrastruktur perkantoran, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah.

“Bantuan rumah dari pemerintah pusat hingga saat ini ada 16 ribu rumah yang belum berproses dari SK 1 sampai 27. Sedangkan SK susulan sejumlah 7.164 KK. Sedangkan 30 April 2021 masa transisi, hingga bagaimana mempercepat proses RTG terselesaikan,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjutnya, mengajak tidak pesimis dengan keadaan. Yakin bahwa tiap kesulitan, tiap kesusahan pasti menemukan gagasan, inovasi pemikiran terbaru yang menjadi jembatan perekonomian.

Pada acara tersebut, Bupati Djohan menyerahkan bantuan Baznas KLU yang diperuntukkan bagi masjid setempat.

Hadir dalam kegiatan itu Penjabat Sekda Drs H Raden Nurjati, Asisten I Kawit Sasmita SH beserta pimpinan OPD, Camat Tanjung Samsul Bahri MM, Para Kades beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

wld

Diharapkan seluruh ASN menjadi motor penggerak kepatuhan wajib pajak

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengajak para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memberi contoh pada masyarakat kewajiban membayar pajak.

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak menyampaikan laporan melalui e-filing SPT Tahunan. Oleh karena itu, para pejabat dan seluruh ASN memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak,” tuturnya.

Hal itu dikatakan Bupati saat membuka Pekan Panutan Pajak Penyampaian SPT Tahunan e-filing, Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020, di Aula Kantor Bupati, Senin (15/03/21).

Dalam acara itu Bupati didampingi Wabup Danny Karter, Kabid Penyuluhan dan Humas Kanwil DJP Nusa Tenggara, Dwi Joko Kristanto.

Bupati Djohan mengatakan, tahun 2020 merupakan tahun yang berat, namun berkat kesungguhan, kerja keras dan sumbangsih seluruh elemen masyarakat dapat melewatinya dengan baik.

Semua pihak diajak bangkit bersama dengan memberikan berkontribusi nyata dari hasil yang paling kecil serta di mulai dari diri kita. Dalam bentuk mengikuti Pekan Panutan SPT Tahunan melalui e-filing di KLU.

Acara Pekan Panutan Pajak disambut baik Bupati, dan ditegaskannya warga negara agar memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak melaui e-filing kepada negara.

Kegiatan Pekan Panutan Pajak Kantor Pajak Mataram Timur bertujuan memberikan informasi dan bimbingan penggunaan e-filing, yang dapat menambah pengetahuan dalam menyampaikan SPT.

“Diharapkan seluruh ASN menjadi motor penggerak kepatuhan wajib pajak menyampaikan laporan SPT tahunan pajak. Pesan saya kepada ASN dapat mengikuti kegiatan,” tandasnya.

Pendapatan menurun

Kabid Penyuluhan dan Humas Kanwil DJP Nusra Dwi Joko Kristanto dalam sambutannya mengatakan, pandemi Covid menyebabkan banyak sekali usaha yang mengalami pemunduran. Pendapatan negara menurun, lantaran sebagian masyarakat menghentikan kegiatan usahanya.

“Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Instansi Penghimpun Penerimaan Pajak di Provinsi NTB dan NTT, Kanwil DJP Nusra turut merasakan dampak yang disebabkan oleh Pandemi Covid. Namun dengan adanya dukungan dan kontribusi khususnya dari Pemda Lombok Utara, kami dapat menyelesaikan target penerimaan pajak tahun 2020,” imbuhnya.

Pihaknya mengapresiasi adanya pelaporan SPT tepat waktu. Sebagai bentuk terima kasih kepada Pemda KLU, DJP Nusra dan KPP Mataram Timur memberikan piagam kepada beberapa instansi Pemerintah Daerah KLU.

“Kami berharap sinergi yang telah dibangun dengan baik selama ini, dapat meningkatkan penerimaan negara dan daerah pada sektor perpajakan, khususnya di KLU,” pungkasnya.

Rangkaian kegiatan dilakukan pemutaran video testimonial pelaporan SPT Tahunan Bupati Lombok Utara serta pemberian piagam kepada Bupati, Wabup, Ketua DPRD, Kapolres, Pj Sekda dan Kepala Bank NTB Syariah Cabang Tanjung.

Penghargaan Instansi Bersinergi tahun 2020 kepada beberapa OPD, Pemdes, dan ASN/Instansi Pemda yang telah laporan e-filing 100 persen.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHi, Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng,  Kepala KPP Mataram Timur Iteng Warih Patriati, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Para Asisten, Para Pimpinan OPD dan Para Camat lingkup Pemda KLU serta undangan lainnya.

sap

  TP PKK sebagai mitra pemerintah bisa berkontribusi dalam pencapaian hasil pembangunan di KLU, khususnya pembinaan kesejahteraan keluarga

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melantik Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) KLU, Dra Hj Galuh Nurdiyah beserta pengurus dan Pokja I hingga IV TP PKK KLU, masa bhakti 2021-2026, di Aula Kantor Bupati (15/03/21).

Dalam sambutannya, Bupati Djohan dalam berharap, dengan dilantiknya pengurus baru dapat membantu terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Menurutnya, keberadaan PKK memiliki peran strategis sebagai lokus pemberdayaan keluarga yang dimotori oleh kaum perempuan.

“Berbagai proses pembangunan, melalui 10 program pokok PKK membantu tugas-tugas pokok pemerintah daerah   khususnya ibu-ibu dan anak-anak dengan indikator terpenuhinya kebutuhan keluarga sosial, dan budaya serta bermanfaat bagi sesama,” kata Bupati.

Program PKK dinilai strategis dan selaras dengan program pemerintah daerah 5 tahun ke depan, karena itu, TP PKK diharapkan dapat menyelenggarakan peran dan fungsi dengan baik.

TP PKK sebagai mitra pemerintah bisa berkontribusi dalam pencapaian hasil pembangunan di KLU, khususnya pembinaan kesejahteraan keluarga.

“Seiring situasi dinamika daerah, saat ini mengalami ‘keterpurukan’ dalam banyak aspek. Akibat bencana gempa bumi pada tahun 2018 dan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, TP PKK harus lebih optimal menjalankan tugas yang diamanahkan,” urainya.

Disampaikan pula oleh orang nomor satu di Gumi Tioq Tata Tunaq ini, untuk dimaklumi pada tahun 2021 ini APBD KLU menurun drastis, sekitar 300 miliar.

“Saya ingin kita semua menyelesaikan program, dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Saya yakin dan percaya, daerah kita bisa kearah yang lebih maju. Bangkit kesejahteraannya yang merata. Menunjang pemerintah daerah dengan meningkatkan etos kerja,” imbuhnya.

Mitra kerja pemerintah

Ketua TP PKK KLU Dra Hj Galuh Nurdiyah dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Semoga ke depannya lebih mengabdikan diri sesuai tugas pada masing-masing Pokja. Sebgai pengurus PKK merupakan pengabdian dengan sukarela dan ikhlas.

“Oleh karna itu, pandai-pandailah membagi waktu nanti, jika ibu-ibu sudah berkegiatan. Dalam sejarah PKK merupakan mitra kerja pemerintah dari berbagai tingkatannya. Mulai dari tingkat bawah, hingga pusat. Disamping sebagai organisasi kemasyarakatan,” tandasnya.

Secara struktural, semua pengurus mengemban amanah sebagai mitra Pemda dalam kedudukan sebagai TP PKK di KLU.

Hj Galuh Nurdiyah yang mrupakan anggota DPRD KLU ini menjelaskan, PKK bertujuan memberdayakan keluarga dan anak-anak. Etos kerjanya perlu ditingkatkan dari masa ke masa. Sasarannya utama adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga baik lahir maupun batin.

“Seluruh kader PKK mempunyai tanggung jawab besar dalam melaksanakan 10 program PKK. Peran yang mengharuskan kita mengembangkan potensi keluarga dan masyarakat. Sebagai inisiator/fasilitator dalam membangun daerah. Mari kita bekerja sama, bersatu padu dalam membantu Pemda membangkitkan pembangunan daerah,” jelasnya.

Pada rangkaian acara tersebut, dilakukan pula penandatanganan berita acara dan serah terima memori jabatan dari Pengurus TP PKK masa bhakti 2016-2021 kepada Pengurus TP PKK KLU masa bhakti 2021-2026. Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat, dengan tetap mematuhi Prokes Covid-19, diakhiri dengan foto bersama.

Selain Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng beserta istri, acara pelantikan PKK itu juga dihadiri Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Forkopimda KLU diantaranya Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Para Asisten Setda KLU, unsur Persit Kartika Candra Kirana Kodim 1606/Lobar, Bhayangkari Polres Lotara, serta pengurus TP PKK masa bhakti 2021-2026.

sap

Diharapkan program PCNU KLU mendukung program-program pemerintah daerah

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH saat membuka Konferensi Cabang ke-3 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Utara, di Ponpes Assa’diyah, Desa Sigar Penjalin Tanjung (14/03/21), mengungkapkan peran organisasi besar NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan bangsa.

Bupati Djohan dalam sambutannya menyampaikan, melihat sejarah jauh sebelum kemerdekaan, NU dan Muhammadiyah sudah memberikan peran besar bagi bangsa. Hingga saat ini peran dua organisasi tersebut luar biasa, terlebih NU.

Bupati Djohan yang saat itu didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto, mengungkapkan alasannya menjadi pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KLU.

“Walaupun saya sebagai Ketua Muhammadiyah KLU, tetapi partai saya PKB. Karena saya ingin Muhammadiyah dan NU menjadi satu tanpa perbedaan berarti. Setiap langkah perjuangan yang kita lakukan melibatkan organisasi besar di Lombok Utara. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan Konferensi Cabang NU Lombok Utara ini, nantinya menghasilkan tokoh yang akan menjadi pimpinan NU di Lombok Utara,” tuturnya.

Diharapkan, program kerja NU KLU ke depan mendukung program-program Pemerintah Daerah.

Diceritakan, Bupati Djohan pun pernah ditanya oleh seorang Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah terkait dirinya Ketua PKB. Dianggap luar biasa, lantaran satu-satunya di Indonesia, Ketua Muhamadiyah sekaligus Ketua PKB.

“Tujuan saya hanya ingin bagaimana NU dan Muhammadiyah bisa berkiprah dengan baik di Lombok Utara. Untuk itulah kami berdua, mohon dukungan sepenuhnya kepada pengurus NU di Lombok Utara, agar memberikan dukungan penuh kepada pemda yang saya pimpin sekarang. Persoalan daerah ini masih berat, terutama pascagempa bumi, rumah rusak berat sampai hari ini masih banyak belum terselesaikan pembangunannya dan  pemerintah pusat menargetkan harus selesai pada Bulan April,” tandasnya.

Karena itu, Bupati Djohan memberikan tugas khusus kepada Wabup Danny untuk menangani persoalan RTG yang belum terselesaikan hingga kini. Suksesnya Wabup dalam menyelesaikan persoalannya membutuhkan dukungan dan peran semua pihak untuk membantu.

“Untuk pengurus yang terpilih nantinya diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah. Kita tahu kejadian gempa tahun 2018 itu, memang bencana dan Allah memberikan cobaan bagi kita semua, tetapi kita ambil hikmah. Tentu dengan banyak bantuan diberikan oleh pemerintah pusat baik itu Pembangunan RTG dan lain-lain. Tinggal bagaimana bersama menata KLU ke depan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Belum punya sekretariat

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah NU NTB Ir H Lalu Winengan MM menyampaikan, saat ini kepengurusan NU sudah ada di masing-masing kabupaten. Hanya saja, yang belum punya sekretariat yaitu KLU.

Semoga Pemda KLU bisa membantu dengan keikhlasannya nanti dalam memberikan lokasi, agar bisa terbangun dan memiliki sekretariat di KLU.

Plt Ketua PCNU KLU, Ustadz Hamdan MPd menyampaikan, dengan dimulainya Konfercab NU dan usainya kepengurusan yang lama periode 2015-2020 dinyatakan demisioner. Kepengurusan harusnya  sudah terbentuk, namun karena situasi Covid-19 dilaksanakan tahun ini.

Kegiatan dengan menerapkan Prokes Covid-19 itu dilanjutkan dengan pengajian yang diisi Prof Dr KH Asep Saepudin MA. Diakhiri dengan penyerahan bingkisan berupa buku oleh Wakil Ketua PW NU NTB kepada Bupati dan Wabup serta Kapolres Lotara.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua PP Persatuan Guru NU Prof KH Asep Saefudin MA, Kadis Dikbud Provinsi NTB Dr H Aidy Furkon MPd, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHi, Kapolres Lotara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, unsur Pimpinan OPD KLU, tamu undangan serta masyarakat setempat.

rar

Informasi masyarakat sebagai penerima manfaat dibutuhkan, supaya percepatan bisa dilakukan

TANJUNG.lombokjounal.com –

Silaturahmi bertajuk Kegiatan Safari Jum’at dalam rangka Program Memaraq terhadap jama’ah Masjid Nurul Jihad, Dusun Montong Desa Sama Guna Tanjung, Lombok Utara, menjalankan salah satu misi dan program 100 hari yaitu Program Memaraq.

Melalui progam ini pemerintah dan masyarakat bertemu untuk saling menyampaikan masukkan dan saran untuk kemajuan Lombok Utara.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH menyanpaikan kegiatan Safari Jum’at ini yang kedua sejak dilantik akhir Februari lampau itu, di Dusun Montong Desa Sama Guna Tanjung, Lombok Utara, Jum’at (12/03/21).

“Kegiatan ini, insha Allah ke depannya, jika situasi Covid-19 pulih, kami akan mengundang tokoh-tokoh berdiskusi terkait dengan pemerintahan saat ini. Dimana pemerintahan yang sekarang, memiliki banyak PR yang harus diselesaikan seperti pembangunan rumah gempa untuk masyarakat yang masih banyak belum terselesaikan,” tuturnya.

Bencana Covid-19 yang melanda, lanjutnya, harus menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri dan mengurangi penyebaran di masyarakat. Ditambahkannya, akibat dari pandemi, anggaran daerah menjadi berkurang. Tentu menyebabkan pembangunan ke depan  difokuskan pada skala prioritas.

“Untuk menunjang pendapatan asli daerah, kita mengoptimalkan sektor pajak, zakat dan lainnya. Khusus sektor pemerintahan, dalam rangka pemulihan pelayanan dan kantor-kantor SKPD menjadi perhatian. Karena menjadi ujung tombak pelayanan ke masyarakat sehingga kantor-kantor kami tempatkan di Tanjung dan Gangga. Tujuannya agar ke depan, nyata sebagai (kawasan) ibukota kabupaten,” tandas Bupaati.

Wabup Danny Kate Febianto menanggapi progres pembangunan Huntap RTG yang telah tiga tahun berjalan, sejalan dengan misi pada Program Merikeq. Dibentuk tim yang melakukan sinkronisasi data tentang penerima manfaat RTG.

“Kami juga sudah melakukan pertemuan dengan BPBD Provinsi, terkait progres pembangunan dan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Ada sekitar 16.000 rumah warga yang belum dibagikan buku rekening. Terkait dengan ditundanya pembagian buku rekening. Kami ingin melakukan validasi dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” imbuhnya.

Oleh karena itu, informasi dari masyarakat sebagai penerima manfaat dibutuhkan, supaya percepatan bisa dilakukan.

Sementara itu, Kadus Dian Irawan mewakili masyarakat Dusun Montong menyampaikan harapannya kepada pemerintah yang sekarang, lantaran masih banyaknya warga yang tinggal di pengungsian dan belum mendapatkan RTG.

“Hampir 3 tahun kami di tenda pengungsian, lewat kesempatan ini kami menitip harapan. Semoga pembangunan bisa cepat, agar masyarakat kami bisa meninggalkan tempat pengungsian dan hidup  nyaman,” pungkasnya.

Bupati dan Wabup Lombok Utara menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

Pada acara tersebut, Bupati Djohan menyerahkan pula bantuan Baznas KLU yang diperuntukkan bagi masjid setempat.

Hadir dalam kgiaatan itu Kadis P2KBPMD H Kholidi MM, Camat Tanjung Samsul Bahri S Sos, Kades Jenggala Fahrudin, Pj Kades Sama Guna Budi Hartono, beserta jama’ah masjid.

rar

Kata Bupati, pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang segera ditempuh

TANJUNG.lombokjournal.com –

Untuk penyesuaian percepatan pelayanan kesehatan masyarakat di KLU, pencabutan Perda KLU Nomor 6 Tahun 2012 dirasa penting, untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakannya dalam sambutan pada Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), terhadap Raperda pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016 di Ruang Aula DPRD, Rabu (10/03/21).

Di hadapan Ketua DPRD KLU sekaligus Pimpinan Sidang Paripurna, Nasrudin SHi dan Wakil Ketua II DPRD Mariadi SAg serta anggota DPRD KLU, Bupati  menyampaikan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum berkeadilan.

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam reformasi dan otonomi, adanya perlindungan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

“Berkenaan pembahasan DPRD terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda KLU Nomor 6 Tahun 2012. Perda pencabutan tersebut dirasa penting untuk penyesuaian percepatan pelayanan kesehatan masyarakat di KLU, sesuai PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016,” tutur Bupati.

Menurutnya, pencabutan Perda Nomor Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang mesti segera ditempuh. Untuk percepatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan serta penatausahaan keuangan RSUD KLU, yang saat ini telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sepakat Dicabut

Permyataan juru bicara Gabungan Fraksi, Hakamah menyampaikan, dengan menelaah, mencermati laporan pansus tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016, telah disepakati untuk dilakukan pencabutan Perda dimaksud, karena tak sesuai dengan regulasi yang memayungi.

Perda tersebut sudah tidak berlaku lagI, dan menandakan bahwa perda terdahulu dicabut, dan memberlakukan regulasi terbaru.

Rapat Paripurna itu juga dihadiri  Wabup Dani Karter Febrianto ST Meng, dan Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, unsur Pimpinan OPD, Para Camat dan undangan lainnya.

Rangkaian acara berlangsung lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.

sap