TANJUNG.lombokjournal.com –

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dengan agenda penjelasan Kepala Daerah terhadap empat (4) buah Raperda, di ruang sidang DPRD Lombok Utara, Kamis (20/05/21).

Pimpinan Sidang Paripurna, Mariadi SAg menyatakan, paripurna hari Kamis ini mengagendakan penjelasan Kepala Daerah terhadap empat buah Raperda antara lain Pencabutan Perda nomor 1 tahun 2013, Raperda RTRW KLU 2021/2041, Raperda Penyelenggaraan Pariwisata, serta Raperda Desa Wisata.

Wabup Danny mengawali sambutannya menyampaikan secara pribadi dan Pemda KLU mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sambal menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

Lebih lanjut disampaikan penjelasan pokok-pokok pikiran terhadap empat buah Raperda masing-masing. Raperda tentang pencabutan Raperda nomor 1 tahun 2013 sebagai acuan dalam memberikan bantuan keuangan Partai politik, Pemda mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2013.

Perda tersebut disusun dengan berpedoman pada PP nomor 85 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 8 tahun 2012. Dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, berdampak pada perubahan peraturan di tingkat daerah.

Wabup Danny melanjutkan, Raperda tentang Rencana Tata Ruang KLU, Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Raperda tentang Desa Wisata. Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan desa untuk sektor dan bidang pembangunan lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat mesti terus dilakukan.

“Pembangunan bidang kepariwisataan, salah satunya melalui pembangunan desa wisata yang akan membawa dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan keterampilan masyarakat yang dimiliki oleh komunitas di desa,” tuturnya.

Usai sidang, kepada awak media Wabup Danny mengatakan, untuk program Global Hub sebagai kawasan nasional dari pusat masuk di dalam RTRW menjadi kawasan andalan nasional.

Dengan adanya bencana gempa bumi dan Pandemi Covid, bagaimana menyesuaikan tata ruang dengan potensi bencana di KLU. Lombok Utara berpotensi bencana seperti tanah longsor, tsunami, gunung berapi. Inilah yang mesti dilakukan penyesuaian kembali dengan pembelajaran pada bencana tahun 2018 melalui revisi RTRW dengan penyesuaian.

Menurutnya, untuk menjadi kawasan andalan nasional, tentu pihaknya berkoordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Pemda sudah siapkan (kawasan areal) tanah dan regulasi,” pungkasnya.

Hadir dalam siding tersebut, Ketua DPRD Nasrudin SHi, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda H Rusdi  ST, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Sidang Paripurna DPRD KLU dipimpin oleh Wakil Ketua II dihadiri 23 Anggota DPRD KLU.

sap

Tradisi meraih Opini WTP Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan kinerja aparatur daerah baik pejabat maupun stafnya sangat baik

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya, dari 2014-2020,  kembali diraih berturut-turut.

Dengan prestasi yang diraih itu, berarti tradisi WTP pada Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) tetap terjaga, sejak Bupati KLU pertama Djohan Sjamsu, kemudian Bupati KLU kedua Najmul Akhyar, dan kini Bupati KLU ketiga Djohan Sjamsu lagi.

Bupai Djohan Sjamsu mengatakan, tetap bersyukur kepada Allah SWT. Prestasi yang diraih itu cerminan dari hasil kerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

“Maka dari itu, kita sangat bersyukur dan terima kasih,” ujar Djohan kepada wartawan usai prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTB secara virtual, Senin (10/05/21).

Menurut bupati, diraihnya WTP menunjukkan kinerja seluruh aparatur daerah baik pejabat maupun stafnya sangat baik. Dan secara khusus bupati mengungkapkan apresiasinya kepada BPKAD Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai,” katanya.

Ketua DPRD KLU Nasrudin menyampaikan, LHP yang diterima tahun ini merupakan opini WTP ketujuh selama 13 tahun berjalannya pemerintahan. Tentu dengan prestasi ini harus menjadi penyemangat dalam pengelolaan keuangan daerah lebih baik.

“Semoga ini menjadi penyemangat di awal pemerintahan JODA AKBAR (Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan),” ucapnya.

Inspektur KLU Zulfadli menambahkan, apa yang menjadi catatan-catatan tentu akan ditindaklanjuti dan dituntaskan 60 hari setelah menerima LHP.

Kepala BPK Perwakilan NTB, Heri Purwanto menerangkan, terdapat 9 kabupaten/kota yang yang menerima LHP dengan perolehan opini WTP.

“Predikat yang diperoleh ini menunjukkan komitmen selaku wakil rakyat, kami harapkan agar terus diperbaiki laporan pengelolaan keuangan dan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” terangnya.

Ast

lombokjournal.com —

Kabupaten Lombok Utara (KLU) jadi ‘paru-paru’ pariwisata di pulau Lombok.

Jika ditelusuri dari pesisir timur hingga pesisir barat, KLU menyediakan wisata pantai dengan gili sebagai primadona yang selalu berhasil memanjakan setiap wisatawan saat berkunjung.

Bila dilihat aspek pegunungan nya, banyak objek yang memanjakan wisatawan, mulai air terjun, bukit-bukit, hingga jalur pendakian menuju Gunung Rinjani.

Kuliner-kuliner khas yang bersumber dari hasil bumi pun tak kalah banyaknya, mulai dari kopi, pisang sale, aneka keripik, hingga olahan berbahan dasar ikan laut bisa wisatawan dapatkan dengan mudah.

Dengan sumber daya alam melimpah, daerah yang populer dengan selogan Tioq Tata Tunak ini harusnya bisa lebih diperhitungkan dari segi perekonomian, tak hanya di NTB juga di tingkat nasional.

KLU harusnya jadi daerah dengan tingkat perekonomian yang maju. Faktanya, KLU masih saja menjadi daerah tertinggal.

Pertanyaan kemudian, faktor apakah yang membuat KLU masih mendapat gelar daerah tertinggal? Jawabannya bisa beragam, mulai dari rendahnya sumber daya manusia, buruknya sistem pemerintahan yang berpengaruh pada lemahnya tata kelola sumber daya alam.

Peningkatan kualitas setiap unsur penentu kemajuan harus dipercepat.

Dari beberapa pertanyaan dan kesimpulan sementara di atas, pemerintah harus memulai pembenahan pada tiga sektor yakni pemerintah, pengoptimalan peran masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam secara benar. Hal-hal tersebut jadi kata kunci yang harus terus diingat pemerintah KLU.

Adanya kepemimpinan baru lengkap dengan visi dan misi baru dalam diri Djohan Sjamsu dan Dany Karter Febrianto Ridawan yang baru-baru ini terpilih ‘menakhodai’ KLU harus segera lakukan pembenahan guna terjadinya peningkatan di semua level penentu kemajuan.

Tujuannya jelas, KLU harus keluar dari daftar daerah tertinggal!

Perbaikan sektor penunjang pariwisata oleh pemerintah, peran aktif UMKM oleh masyarakat, hingga kreativitas para pemuda KLU musti Djohan dan Dany dorong jadi satu kesatuan yang padu.

Sejarah telah mencatat Djohan Sjamsu sebagai sosok pelopor terbentuknya KLU punya nilai lebih ketika berdampingan dengan Dany Karter Febrianto Ridawan sebagai sosok muda bergairah. Kolaborasi positif keduanya bisa jadi modal besar untuk bangkit menyongsong keterpurukan ekonomi KLU saat ini.

BACA JUGA:

• Nasib Seni Tradisi KLU di Masa Pandemi
• Jaga Jarak dan Pakai Masker, Salatnya Sah!

Jika hal-hal tersebut tidak segera dilakukan oleh Bupati Djohan Sjamsu dan WWabup Dany Karter, maka potensi sumber daya alam yang melimpah tidak akan ada artinya. Sebab tak punya kemampuan mendorong KLU menanggalkan gelar memalukan, yakni gelar daerah tertinggal.

Han

PEMENANG.lombokjournal.com –

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng menyambut Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno di Pemenang, Kamis (06/05/21).

Kunker Menparekraf untuk bertemu pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lombok Utara di Gili Trawangan di Desa Gili Indah.

Dalam jarak 100 meter menjelang sampai di Gili Trawangan, Menteri Sandiaga bersama Gubernur Zul dan Wabup Danny berenang menuju daratan. Ini sebagai upaya membangkitkan kembali geliat pariwisata di wilayah tiga gili.

“Tren pariwisata ke depan adalah tren pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kita tidak ingin sekali dua kali, tapi kita ingin pariwisata untuk anak cucu kita,” tutur Menteri.

Selanjutnya pengembangan Community Based Tourism. Dijelaskannya, Gili Indah merupakan desa wisata yang sudah mandiri. Baru diluncurkan, desa wisata Gili Indah ini patut dijadikan contoh.

BACA JUGA:

• Sandiaga: Pembangunan Mandalika dengan ESG
• Pemprov Lamban Putus Kerjasama PT GTI

Kalau ada desa di Indonesia, ingin membangun desa wisata konsepnya adalah Gili Indah. Setahun lebih wisatawan mancanegara belum bisa masuk perbatasan, sehingga pihaknya berharap bagaimana memaksimalkan wisatawan nusantara dulu dengan penyelenggaraan kegiatan sport tourism.

“Tadi saya nyemplung nyobain sensasi, bahwa saya pernah ke sini dan berwisata di Gili di tengah (pandemi) Covid. Saya menunjukkan, kalau water swimming tempatnya di sini dengan tetap taat prokes covid,” ujarnya.

Mengenai ekonomi kreatif, kultur yang ingin ditunjukkan adalah khas dari Lombok Utara yang harus on boarding.

Dengan demikian produk ekonomi kreatif bisa ditampilkan dan menjadi kebanggaan buatan Indonesia.

Ada beberapa program yang bisa dikolaborasikan untuk meningkatkan kualitas produk, seperti bedah desain kemasan, bedah desain lapak, dan akselerasi untuk pendampingan penciptaan produk kreatif seni pertunjukan dan penerbitan.

Dalam pada itu, Gubernur Zul menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang telah menjaga gili dengan zona hijaunya.

Hal ini menjadi harapan menteri untuk bisa memberikan perhatian lebih pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Lombok Utara. Dengan kedatangan Menparekraf, ada hal-hal kongkrit yang bisa didapatkan.

“Bersama langkah kita, menemukan gagasan, guna memajukan pariwisata ke depan lebih baik,” singkatnya.

Wabup Danny menyampaikan, datangnya pandemi, pariwisata Lombok Utara yang paling terdampak cukup besar.

Hadirnya menteri, diharapkan memotivasi dan memberikan langkah strategis dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dan strategi sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, agar pariwisata Lombok Utara dapat bangkit dan bisa mempersiapkan diri hingga masa pandemi covid berakhir.

Hadir pula mendampingi Menparekraf, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Yusron Hadi ST, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Kadis Budpar KLU Vidi Eka Kusuma MSi, Anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Utara, Kelompok Pokdarwis dan Para Pelaku Pariwisata lainnya.

Kegiatan diakhiri, saat rombongan kementerian, gubernur dan wabup menyempatkan berkunjung ke Elephant Park di Desa Sigar Penjalin dan melanjutkan perjalanan ke Sembalun.

wld

KLU.lombokjournal.com —

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng, menyambut kunjungan Kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dalam rangka bertemu dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Gili Trawangan Desa Gili Indah Pemenang (6/5/2021).

Hadir pula mendampingi Menparekraf, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Zulkieflimansyah SE MSc, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Yusron Hadi ST, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Kadis Budpar KLU Vidi Eka Kusuma MSi, Anggota Forkopimda KLU, Kelompok Pokdarwis dan Para Pelaku Pariwisata lainnya.

Mengawali Kegiatannya Menteri Sandiaga berenang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bersama Gubernur Zul dan Wakil Bupati Danny sebagai upaya membangkitkan kembali geliat pariwisata di wilayah Tiga Gili.

“Tren pariwisata ke depan adalah tren pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kita tidak ingin sekali dua kali, tapi kita ingin pariwisata untuk anak cucu kita,” tutur menteri mengawali sambutannya.

Selanjutnya pengembangan Community Based Tourism. Dijelaskannya, Gili Indah merupakan desa wisata yang sudah mandiri. Baru diluncurkan, desa wisata Gili Indah ini patut dijadikan contoh. Kalau ada desa di Indonesia, ingin membangun desa wisata konsepnya adalah Gili Indah.

Setahun lebih wisatawan mancanegara belum bisa masuk perbatasan, sehingga pihaknya berharap bagaimana memaksimalkan wisatawan nusantara dulu dengan penyelenggaraan kegiatan sport tourism.

“Tadi saya nyemplung nyobain sensasi, bahwa saya pernah ke sini dan berwisata di Gili di tengah covid. Saya menunjukkan, kalau water swimming tempatnya di sini dengan tetap taat prokes covid,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya mengenai ekonomi kreatif, kultur yang ingin ditunjukkan adalah khas dari Lombok Utara yang harus on boarding. Dengan demikian produk ekonomi kreatif bisa ditampilkan dan menjadi kebanggaan buatan Indonesia.

Ada beberapa program yang bisa dikolaborasikan untuk meningkatkan kualitas produk, seperti bedah desain kemasan, bedah desain lapak, dan akselerasi untuk pendampingan penciptaan produk kreatif seni pertunjukan dan penerbitan.

Selaras dengan Sandiaga, Gubernur Zul menyampaikan apresiasinya pada Pemerintah KLU yang telah menjaga gili dengan zona hijaunya. Hal ini menjadi harapan menteri untuk bisa memberikan perhatian lebih pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Lombok Utara. Dengan kedatangan Menparekraf, ada hal-hal kongkrit yang bisa didapatkan.

“Bersama langkah kita, menemukan gagasan, guna memajukan pariwisata ke depan lebih baik,” singkatnya.

BACA JUGA:

• Gubernur Optimis Pariwisata NTB Pulih
• Menparekraf dan Gubernur Kunjungi Gili Terawangan

Sementara itu, Wabup Danny menyampaikan adanya pandemi, pariwisata Lombok Utara yang paling terdampak cukup besar. Hadirnya menteri, semoga dapat memotivasi dan memberikan langkah strategis dalam menghadapi pandemi covid dan strategi sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, agar pariwisata Lombok Utara dapat bangkit dan bisa mempersiapkan diri hingga masa pandemi covid berakhir.

Kegiatan diakhiri, saat rombongan kementerian, gubernur dan wabup menyempatkan berkunjung ke Elephant Park di Desa Sigar Penjalin dan melanjutkan perjalanan ke Sembalun.

wld

KLU.lombokjournal.com –

Sumber mata air untuk kebutuhan irigasi dua desa di Kecamatan Kayangan, yakni Desa Santong dan Sesait, perlu perhatian khusus.

Akibat bencana alam dan perubahan fungsi hutan, terjadi penurunan volume air.

Sejak bencana gempa bumi melanda KLU 2018 silam, sungai-sungai dan saluran irigasi alami penyusutan debit air. Debit air di Dam Santong pun mengalami penurunan secara berangsur.

Selain longsor yang terjadi karena gempa bumi, perubahan fungsi hutan ditengarai jadi pemicu terjadinya penurunan debit air.

Kepada lombokjournal.com, petugas penjaga pintu air Dam Santong, Handi Suganda menyebut beberapa faktor sebagai pemicu yang harus segera ditangani.

“Penyebab berkurangnya debit air di Dam terjadi karena banyak mata air tertimbun akibat gempa bumi, hutan dialih fungsikan, dan juga penebangan liar,” ungkap Suganda, Kamis (06/05/21).

Dijelaskan, menurunnya debit air tentu berpengaruh bagi masyarakat dua desa, terutama di musim kemarau.

“Setiap minggu debit air semakin menurun, bagaimana nanti setiap tahunnya. Musim hujan pun debit air tidak terlalu mengalami perubahan apalagi jika musim kemarau,” ujarnya.

Masyarakat harus dijelaskan terkait faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan volume air.

Suganda meminta keterlibatan Pemerintah Kabupaten turun ke masyarakat guna memberi sosialisasi langkah penanggulangan.

Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan mustahil Desa Santong dan Sesait sebagai daerah yang terkenal dengan limpahan sumber air akan kekeringan di masa-masa mendatang.

Baca Juga:

• Dibantah, Isu Alfamart akan Masuk di Lombok Utara
• Menparekraf dan Gubernur Kunjungi Gili Trawangan

“Untuk menanggulanginya harus dibuatkan bendungan untuk berjaga jaga di setiap musim kemarau agar suplai air mencukupi atau kembalikan fungsi hutan dan stop penebangan liar. Jika kita tidak sadar akan pentingnya melestarikan alam, maka kita juga akan menerima resikonya dari alam,” tutur Suganda.

Han

MATARAM.lombokjournal.com —

Anggota Komisi IV yang juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto mendesak Gubernur memprioritaskan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Pemprov NTB dinilai lamban menyelesaikan administrasi pemutusan kontrak kerjasama tersebut.

Dijelaskan, contoh paling anyar terkait lambannya kinerja Pemprov, ditunjukkan fakta belum keluarnya Surat Keterangan (SK) pemutusan hubungan kerjasama oleh Pemprov NTB untuk PT GTI.

Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan muncul kesan di masyarakat Pemprov ‘setengah hati’ dan ‘terkesan takut’ menegakkan aturan.

Jika demikian, maka marwah dan kehormatan Pemprov NTB sebagai lembaga pelayan masyarakat bisa tercoreng.

“Saya cukup kaget mendengar ternyata SK pemutusan kontrak PT GTI belum dibuat secara resmi oleh Gubernur,” ujar Sudirsah. Kamis, (06/05/2020).

Pihaknya mengaku heran dengan etos kerja yang ditampilkan birokrasi NTB. Hal yang mustinya jadi prioritas justru dibiarkan terbengkalai.

“Yang malah lebih mengherankan lagi SK itu  tidak pernah nyampai ke GTI, malah masih menjadi draft yang justru mengendap tidak jelas di pengacara Pemprov,” terangnya.

Lebih jauh Sudirsah pertanyakan alasan mendasar Pemprov belum keluarkan SK yang menurutnya ironis.

Dikatakan, kerugian mencapai triliunan rupiah yang timbul akibat kontrak kerjasama dengan PT GTI mustinya membuat Pemprov bergegas.

Hal tersebut penting agar Pemprov NTB betul-betul menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

“Tidak cukupkah bukti empiris dan fakta lapangan bahwa perusahaan ini sangat sangat lah ingkar, dan jelas merugikan negara triliunan rupiah. Kemudian tidakkah pula para pemangku amanah di Pemprov atau siapapun pemerintah ini melihat betapa ruginya daerah, rakyat, dengan cengkraman kontrak GTI selama lebih dari dua dekade ini?” Keluhnya.

Terkait pernyataan pemerintah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi yang menyebut ‘tidak bisa menyenangkan semua orang’ dinilainya ‘menggelikan’.

Hal yang sama berlaku pada pernyataan Kepala Biro Hukum Pemprov NTB, H. Ruslan Abdul Gani yang menyebut draft SK terlambat disusun.

“Saya merasa geli membaca komentar Kabiro Hukum NTB di media yang menyebutkan draft itu lambat atau terlambat disusun kemudian jadi lambat diserahkan ke Kejati. Begitu juga membaca pernyataan Sekda NTB yang mengatakan ‘tidak bisa menyenangkan semua orang, dalam hal pemutusan GTI’. Ini sungguh ironis, bahkan memperlihatkan Pemprov kurang resource hanya untuk membuat sebuah keputusan atau dugaan setengah hati dan terlalu takut berlaku tegas terhadap mereka yang melanggar aturan,” paparnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemprov melalui Gubernur sesumbar telah memutus kontrak produktif dengan PT GTI.

Tapi SK pemutusan kontrak kerjasama tersebut belum diselesaikan hingga saat ini.

BACA JUGA:

• Dibantah, Isu Alfamart Masuk Lombok Utara
• Ady Setiawan Resmi Gabung Timnas

Abdul Gani menyebut draft SK sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi NTB selaku kuasa hukum yang ditunjuk Gubernur, guna disempurnakan dan sampai saat ini Kejati belum mengirimkannya kembali.

Ast

KLU.lombokjournal.com –

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, H Rusdi ST  MM menghadiri prosesi pemakaman seorang aparatur sipil negara (ASN), Junaidi yang berhidmat di Bagian Pembangunan Sekretariat Pemda Lombok Utara, Rabu (05/05/21).

Junaidi meninggal dunia, Selasa (04/05) di RSUD Kota Mataram, sebelumnya mengalami kecelakaan di Kecamatan Kayangan saat menjalankan tugas birokrasinya.

Pria kelahiran Lombok Tengah tahun 1964, bermukim di Cakranegara tersebut, aktif pada Sub Bagian Kesejahteraan dan Fasilitas Layanan Dasar pada Bagian Pembangunan Setda KLU.

Memulai sambutannya, Asisten II Rusdi menyampaikan, pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda serta segenap jajaran Pimpinan dan Staf OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi.

“Saya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang membawahi langsung dimana almarhum aktif bertugas, diperintah hadir mewakili, dengan menyampaikan salam dan permohonan maaf yang tiada terhingga,” tuturnya.

Dikatakannya, kedekatan dengan almarhum dirasakan sebagai keluarga.

Kehadirannya bersama rekan-rekan, bentuk rasa duka yang mendalam sebagai keluarga besar Pemda KLU dan menyatakan bahwa almarhum orang baik.

“Almarhum Junaidi orang baik, menjalani hidup dan kehidupan, baik di kantor, maupun pada kehidupan sosial serta keagamaan lainnya,” imbuh mantan Kadis LH Perkim itu.

Pemda Lombok Utara merasa kehilangan, lanjut Asisten II, pihaknya mengajak bersabar, karena semua adalah ujian yang diberikan sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT pada hambanya.

Selain itu juga disamppaikan, segenap jajaran pimpinan Sekretariat Daerah Lombok Utaraklu berharap semua kebaikan dan amal jariyah almarhum diterima disisi-Nya dan mendapatkan balasan sebagaimana mestinya.

TGH Taufiqurrahman dalam paparan tausiyahnya menegaskan, kematian tidak pernah bercerita pada siapa pun.

Kematian sifatnya datang tiba-tiba, pada siapapun, kapan pun, dan dimana pun akan meninggal dunia tanpa diberitahu termasuk para nabi sebagai hamba yang istimewa, apalagi sebagai manusia biasa.

Dikatakan, kematian adalah fitrah dimana adanya kehidupan niscaya kematianpun mengiringi semua makhluk Allah SWT, termasuk almarhum.

“Do’a para orang soleh yang hadir pada prosesi pemakaman, terlebih do’a pada saat melaksanakan puasa ramadhan mustajab adanya. Inti dari semua do’a yang terpenting adalah semoga diampuni dosa-dosanya, dan keluarga diberikan kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan menerima musibah ujian dari Allah SWT,” tandasnya.

Acara berjalan lancar dan hidmat dan diakhiri dengan pembacaan do’a. Selamat berpulang saudara Junaidi, semua mengenang kebaikan dan kiprah yang telah diabdikan.

BACA JUGA:

• 51 Penyandang Disabilitas di Pemenang Terima Paket Sembako
• Dibantah, Alfamart Masuk Lombok Utara

Hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya Kepala Bapenda Ir Hermanto, Kadis Sosial PPPA, Kabag Pembangunan Hasto Wahjono SPd, Para Kabag lingkup Pemda Lombok Utara, Para Subbag, beserta staf sekretariat, Tuan Guru, Toga, Toma dan masyarakat mukim setempat.

wld

MATARAM.lombokjournal.com –

Beredarnya isu Alfamart akan beroperasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibantah.

Anggota DPRD NTB asal Kabupaten Lombok Utara  (KLU), Sudirsah Sujanto menegaskan, isu masuknya ritel modern ke Lombok Utara itu ‘tidak benar’, Kamis, (06/05/21).

“Isu akan masuknya Alfamart ke Utara itu tidak benar,” tegas Sudirsah.

Anggota komisi IV DPRD NTB itu menjelaskan, Alfamart pernah ajukan izin operasi di KLU pada era pemerintahan Bupati Najmul Ahyar.

BACA JUGA:

• Cegah Ledakan Covid-19, Gubernur Anjurkan Tidak Mudik
• Wabup KLU Danny Karter Sambut Kunker Pangdam IX Udayana

Tapi ditolak dengan alasan mematikan pengusaha kecil yang menggantungkan usahannya di sektor perdagangan.

“Memang dulu di era pemerintahan Najmul Ahyar, pernah Alfamart mengajukan izin beroperasi di KLU, tapi ditolak oleh Bupati dengan alasan bisa membunuh pedagang dan warung-warung kecil di KLU,” katanya.

Bagaimana saat ini? Pihaknya yakin Bupati Djohan Sjamsu juga bersikap sama, yakni tidak mengizinkan ritel-ritel modern skala nasional beroperasi di KLU.

Keyakinan tersebut didasarkan pada visi dan misi pemerintahan Djohan-Dany yang menjadikan usaha mikro kecil dan menengah sebagai basis utama perekonomian Lombok Utara.

“Saya yakin di era pemerintahan JODA-AKBAR (pasangan Bupati dan Wakil Bupati Djohan Sjamsu-Dany Karter Febrianto Ridawan) juga tidak akan pernah memberikan izin Alfamart beroperasi di Lombok Utara,” ujarnya.

Pertumbuhan usahawan kecil dan menengah akan terhenti ketika ritel modern diizinkan beroperasi.

Dikatakan, pemerintahan JODA-AKBAR sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi kecil dan menengah, dengan memberikan pedagang keci, kios dan warung-warung untuk bisa mengembangkan diri.

Sudirsah yang juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB itu menyebut telah mengkonfirmasi dinas terkait, memang belum ada permintaan izin apa pun dari pihak Alfamart ke Pemda KLU.

“Saya sudah melakukan konfirmasi ke Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Lombok Utara, belum ada berkas apa pun terkait pengajuan Alfamart masuk ke KLU,” ungkapnya.

Ast

PEMENANG.lombokjournal.com –

51 warga di Kecamatan Pemenang penyandang disabilitas menerima bantuan Paket Sembako yang langsung diserahkan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu di Pemenang (03/05/21).

“Inilah hal yang dapat kami lakukan untuk polong rentenku (saudara-saudaraku) yang mengalami disabilitas. Mungkin tidak banyak, tetapi mudah mudahan dalam suasana puasa Ramadhan, ini bisa meringankan beban epe pada (kita semua) melaksanakan ibadah puasa,” tuturnya.

Bupati Djohan mengatakan kedatangannya bermaksud silaturahmi sekaligus memberikan bantuan Pemda Lombok Utara, sesuai anggaran yang diperuntukan, khusus bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pemenang.

Para penyandang disabilitas diminta tetap bersyukur pada Allah SWT, karena masih diberikan kesehatan dan nikmat.

Dikatakan bupati, Pemda KLU berusaha memperhatikan kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan secara fisik. Pihaknya berharap bantuan ini dimanfaatkan secara maksimal.

“Alhamdulillah kahadiran tiang (saya) bersama jajaran menyerahkan bantuan sebagai sedikit upaya membantu masyarakat. Setidaknya lebih tenang menjelang Idul Fitri dan turut merasakan senang bersama. Semoga bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.

Pemda KLU sedang menghadapi bencana Covid-19 yang berdampak luar biasa. Cobaan dari Yang Maha Kuasa.

Sebelumnya juga telah dicoba dengan bencana alam gempa bumi yang dampaknya belum tuntas diselesaikan hingga saat ini.

“Polong renten tiang (saudara-saudaraku) supaya tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Menularnya bisa melalui bersin dan bernafas. Lamun tokol rapet rapet (duduk berdekatan) bersentuhan bisa kena juga. Rajinlah cuci tangan,” tandasnya.

Pemda mengimbau dan meminta penegakan protokol kesehatan Covid-19 ditingkatkan.

“Lombok Utara sejak setahun silam hingga saat ini jumlah terpapar 253 orang, meninggal 15 orang, sembuh 218 orang dan yang masih rawat 20 orang. Jagalah diri kita, jagalah keluarga, jagalah tetangga dan lingkungan kita,” urainya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara, Drs Faisol menyampaikan tahun 2021, anggaran untuk penyandang disabilitas selama 6 bulan, bantuan sembako disesuaikan sebagaimana mestinya.

BACA JUGA:

• Bupati Akhiri Safari Ramadhan 2021 di Tampes Selengen
• Menteri Bappenas: MotoGP Mandalika Pertaruhan Indonesia di Mata Dunia

Pihaknya merinci Paket Sembako tersebut berisi satu tas beras 10 Kg, minyak 2 liter dan gula 2 Kg yang diterima sejumlah 51 warga di Kecamatan Pemenang.

Rangkaian acara berjalan lancar khidmat dengan tetap mematuhi Prokes Covid-19. Diakhiri dengan pemberian bantuan Paket Sembako secara simbolis dari bupati kepada perwakilan beberapa warga penerima bantuan.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Drs Faisol, Camat Pemenang Suhadman SSos, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA Lalu Trimawan SH, serta para penyandang disabilitas dan wali dari penyintas.

wld