Pelari Lombok Charity Run Diterima Bupati Lombok Utara

Kedatangan Laskar Pelari Lombok Charity Run di Lombok Utara surprise. Karena selain lari menempuh jarak 60 kilometer, sekaligus membantu Lombok Utara bangkit

TANJUNG.lombokjournal.com ~ B upati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH beramah tamah serta santap malam bersama Empat Laskar Pelari Peserta Lombok Charity Run di Tanjung (18/06/21).

Lombok Charity Run adalah Event Lari untuk Charity Event sebagai support pelari kepada para korban ari musibah yang terjadi di Lombok akibat gempa.

Hadir dalam acara itu  Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Danramil Gangga Kapten Muhadi.

Ketua Umum Perkumpulan IOA, Erick Sumar juga hadir, termasuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, H Simparudin SH, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Kepala OPD, Camat Tanjung Samsul Bahri MSi, unsur pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.

BACA JUGA: PON XX, Mi6 Ajak Galang Open Donasi untuk Kontingen NTB

Bupati Djohan menyampaikan Kedatangan Laskar Pelari di KLU ini surprise. Karena selain lari menempuh jarak 60 kilometer, sekaligus membantu Lombok Utara bangkit.

“Perkumpulan Indonesian Overseas Alumni (IOA) ini telah membantu peningkatan kapasitas melalui pelatihan kepala sekolah dan guru di KLU. Kebetulan saya sempat membuka pelatihannya. Pemda KLU mengucapkan terima kasih sudah memilih KLU sebagai tempat lokasi kegiatan,” tuturnya.

Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonomi baru, pemekaran dari Lombok barat pada 2008 silam, saat ini berusia 13 tahun.

Lombok Utara batasnya dari ujung perbatasan Senggigi sampai dengan perbatasan timur Desa Sambik Elen dengan jumlah penduduk sekitar 250 ribu jiwa ini, menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah.

“Semoga dengan adanya kegiatan Lombok Charity Run, menambah semangat masyarakat Lombok Utara. Terlebih yang ikut ada perempuan. Bisa menggunggah semangat kaum perempuan KLU menjadi pelari atau bahkan atlet kedepannya. Kita tahu, saat ini ada atlet lari kita Lalu Muhamad Zohri yang sedang persiapan Olimpiade Tokyo yang luar biasa,” tandasnya.

BACA JUGA: Pemekaran Desa Samba, BPD Minta Persetujuan Para Tokoh

Ketua Umum Perkumpulan IOA Erick Sumar menyampaikan terima kasih kepada Pemda KLU dan relawan, yang membantu menyukseskan acara ini. Dimana para pelari sudah berada di KLU dan dari panitia juga bersiap untuk berjuang hari Sabtu (19/06).

Kegiatan olahraga lari dimulai pada pagi hari dengan jarak tempuh sejauh 60 kilometer.

“Sebelumnya ada kegiatan pelatihan yang bertujuan baik. Berusaha membantu teman-teman guru di Lombok utara, meningkatkan kapasitasnya. Semoga apa yang kita lakukan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa,” imbuhnya.

Pada kegiatan ini, dihadiri Empat Laskar Pelari dari Jakarta yaitu Adita Irawati, sehari-hari sebagai Staf Khusus/Jubir Kementerian Perhubungan sekaligus Komisaris Citilink Indonesia.

Sedangkan Laskar Pelari lainnya adalah Carla Felany yang aktif pada kegiatan lari jarak tempuh jauh, untuk kegiatan amal (fundraising). Kemudian, Nicky Hogan seorang Investor Saham dan Penulis Buku.

Selain itu, Erry Permana merupakan Konsultan Akuntan Publik, telah Sembilan kali mengikuti ajang Charity Run. Para pelari start dari Halaman Kantor Bupati Lombok Utara dan finish di Masjid Kuno Barong Biraq Desa Sambik Elen.

Acara ramah tamah, diakhiri dengan Pemasangan Sapuq dan Jong khas Lombok Utara dan foto bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

rar




Pemekaran Desa Samba, BPD Minta Persetujuan Para Tokoh

Desa baru sebelum pemekaran lambat berkembang, namun setelah mekar perkembangan pembangunan dan pelayanan publik menjadi cepat, efektif dan efisien

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh dari semua dusun di Samba, dengan agenda mendengar pendapat sekaligus minta persetujuan para tokoh terkait usulan pemekaran Desa Sambik Bangkol (Samba), bertempat di Balai Desa Samba, Kamis (17/06/21).

Pjs Kades Samba, Sarjono

BACA JUGA: Pengawasan Pupuk Harus Dilakukan Sepanjang Tahun

Acara ini dihadiri Plt Camat Gangga Parihin SSos, Kasi Pemerintahan Kecamatan Gangga Denda Karni SSos, Anggota BPD setempat, Babinsa Samba Peltu Zainal Abdi Koko, Penjabat Kades Samba Sarjono, beserta Perangkatnya dan Para Tokoh dari 14 Dusun di Samba.

Plt Camat Gangga, Parihin, S.Sos  mempertegas proposal usulan pemekaran Desa Sambik Bangkol.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap proposal yang diajukan panitia, pihaknya menilai secara teknis proposal usulan pemekaran itu masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dilengkapi.

Parihin menuturkan kedatangan Penjabat Kades dan Ketua BPD yang sudah datang menemuinya di kantor, koordinasi terkait usulan pemekaran ini.

“Ketua BPD bilang telah melakukan RDP dengan sejumlah tokoh di dusun perbatasan saja. Saya bilang itu kurang tepat, harus dengan semua tokoh se-Desa. Begitu pun Pak Kades juga berkoordinasi terkait hal ini. Kami minta RDP ulang, alhamdulillah hari ini kita bisa kita lakukan untuk mendengar pendapat dan meminta saran dan persetujuan semua tokoh dari masing-masing dusun,” tutur Parihin.

Dikatakan Parihin, inisiatif dan prakarsa masyarakat mengajukan usulan pemekaran sebagai niat baik yang diapresiasi Pemerintah Kecamatan Gangga.

Namun, tuturnya, niat baik itu jika kurang sesuai prosedur aturan tidak akan memberi manfaat sesuai harapan. Parihin juga menerangkan dampak positif dan negatif pemekaran.

Ia menceritakan pengalamannya melakukan pemekaran desa ketika menjadi camat di Lombok Timur. Desa baru sebelum pemekaran lambat berkembang, namun setelah mekar perkembangan pembangunan dan pelayanan publik menjadi cepat, efektif dan efisien.

Dipaparkan mantan Kadis Dukcapil Lotim ini, dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sudah sangat jelas memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran desa, salah satunya jumlah penduduk.

Menurutnya, jumlah penduduk paling tidak 500 KK atau 2500 jiwa. Begitu juga soal batas harus jelas.

Termasuk mana peta desa induk dan mana peta desa yang akan dibentuk, harus tercantum dalam proposal.

BACA JUGA: Jamaah Calon Haji KLU Ikuti Sosialisasi KMA 660

“Mohon kekurangan-kekurangan yang belum ada dilengkapi dulu. Ini titik tekan kami. Barang kali itu dulu, nanti kita kembangkan dalam diskusi karena tadi pak kades juga memaparkan panjang lebar,” pesannya.

Sementara Pj Kades Samba, Sarjono mengatakan rapat dengar pendapat untuk melaksanakan prosedur berdasarkan perintah UU dan regulasi lainnya.

RDP menghadirkan perwakilan Pemerintah Desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dari 14 Dusun se-Desa Samba.

RDP harus dipahami sebagai upaya mekanisme proses pemekaran sesuai regulasi peraturan perundang-undangan.

Hasil RDP tersebut menjadi dasar legal standing yang dituangkan Berita Acara dukungan usulan pemekaran, untuk kelengkapan administrasi dan dasar tindak lanjut ke tahapan selanjutnya oleh Pemdes Samba.

Sarjono mengingatkan, dalam penyusunan proposal  pemekaran harus hati-hati, teliti, dan cermat, baik manyangkut syarat administratif, teknis maupun syarat fisik kewilayahan.

“Jangan sampai setelah disetujui dan berjalan, jadi beban bagi kita. Ini bisa saja terjadi jika hasilnya tidak sesuai harapan kita. Maka kebijakan-kebijakan pemekaran harus kita kupas tuntas dalam RDP ini,” terangnya.

Disadarinya, pemekaran desa tidak semudah yang dibayangkan, dan tidak pula semudah membalikkan telapak tangan. Tapi butuh proses panjang, perlu kerja keras dan komitmen yang kuat karena prosesnya hingga Kemendagri.

Proses itu menuntut kesabaran, harus prosedural dan tidak boleh tergesa-gesa. Pemekaran itu laksana seseorang membangun rumah baru.

“Tak ujug-ujug begitu saja agar hasilnya sesuai kehendak masyarakat kita. Segala hal ihwal terkait pemekaran ini harus matang dan lengkap,” kata Kordum Aksi Damai Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Jakarta 2008 silam.

Di tempat sama, Ketua BPD Samba Madhan SPdI menceritakan kronologis memori pemekaran desa setempat.

Menurutnya, proses pemekaran mulai diprakarsai semenjak periode pertama Jamaludin, S.Sos sebagai Kepala Desa Sambik Bangkol. Namun tidak berlanjut karena buntu di tengah jalan. Kemudian berlanjut pada masa H. Ropii menjadi kepala desa setempat.

Usulan pemekaran desa inipun sempat mengemuka dan berproses.

“Kami tidak tahu persis waktu itu penyebab kenapa pemekaran ini tidak diteruskan lagi. Tetapi setahu kami semangat panitia kala itu timbul tenggelam sehingga berhenti di pertengahan jalan,” ceritanya.

Disampaikannya, pada masa pemerintahan penjabat Kepala Desa saat ini proses pemekaran tersebut dilanjutkan kembali. Ditindaklanjuti dengan sejumlah tahapan seraya menyebut BPD telah melakukan jajak pendapat dua kali sebelumnya.

Partama, proses jajak pendapat dilaksanakan di Nyiur Setinggi dengan para tokoh terutama di empat dusun yang ingin memekarkan desa. Yang kedua, jajak pendapat dengan peserta lebih banyak dilaksanakan di Kopong Sebangun, termasuk dengan tokoh-tokoh di dusun perbatasan yaitu Pepanda dan Sambik Bangkol.

Dijelaskan lebih lanjut, pada 26 Mei lalu pihaknya menggelar musyawarah desa terkait pembahasan persyaratan yang tercantum dalam proposal.

Pihak BPD dan peserta musdes mengkonfrontir satu persatu persyaratan yang dituangkan dalam proposal pemekaran mengacu pada Permendagri No. 1 tahun 2017.

“Setelah selesai, kami cantumkan rekomendasi dalam berita acara yang Isinya ada dua. Pertama, BPD meminta Pemdes segera membuat SK penetapan panitia. Kedua, BPD meminta Pemdes menyampaikan proposal pemekaran ini kepada bupati melalui camat,” beber Madhan.

Masih di tempat yang sama, tokoh masyarakat Desa Samba, Abdul Gani menegaskan, pada prinsipnya ia setuju pemekaran dilanjutkan hingga berhasil.

Namun perlu diingat, ungkapnya, pemekaran itu tidak mudah, banyak lika liku yang mesti dilalui terutama terkait administrasi kependudukan.

Ia juga membeberkan pengalamannya dalam mengawal pembentukan 10 desa di KLU saat menjadi anggota DPRD KLU.

“Tidak jarang masalah administrasi kependudukan jadi masalah tersendiri di belakang hari. Data penduduk harus pasti. Ini pernah terjadi dulu pada 10 desa baru di KLU saat ini,” jelasnya.

Gani mengatakan., perihal kedua yang tidak kalah penting, ketus Gani, terkait batas wilayah antara desa induk dan desa baru.

Pasalnya, sering kali masalah batas memicu konflik di kemudian hari. Dirinya tidak menghendaki muncuk konflik gegara batas wilayah.

Banyak contoh batas wilayah memicu konflik di masyarakat, sehingga terkait batas itu harus benar-benar dipastikan biar proses pemekaran Desa Samba berlangsung mulus ke depan.

Kemudian Abdul Gani mengingatkan soal sejarah. Semua pihak diminta jangan sampai lupa sejarah. Menurutnya, orang yang lupa sejarah itu adalah orang yang benar-benar lupa nikmat.

“Kita ini hidup di bumi Indonesia, maka kita harus berpijak pada nilai-nilai budaya, adat-istiadat, kearifan lokal dan tradisi setempat. Nama desa harus sesuai kearifan lokal dan budaya Indonesia terutama budaya kita di KLU ini. Saya mau tahu apa makna nama Darunnajah. Mohon nanti bisa dijelaskan kepada kita semua supaya kita paham,” tutup mantan anggota DPRD KLU dua periode ini.

@ng




SMA Terbuka di KLU Tampung Pelajar Putus Sekolah

SMA Terbuka tahun ini diselenggarakan di Lombok Utara untuk memfasilitasi dan melayani pelajar putus sekolah, jika masih di bawah umur 24 tahun

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pelajar putus sekolah yang tak merampungkan penididikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tak perlu putus asa.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Teggara Barat (Dikbud NTB), tahun ini membuka SMA Terbuka di Lombok Utara.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., saat menghadiri peresmian SMP Islam Terpadu Al-Baqiyatusshalihat NW yang bertempat di Dusun Gubuk Baru, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, diresmikan hari Rabu (16/06/21).

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, HARI Rabu, Bertambah 26 Orang Positif 

H. Aidy Furqan menjelaskan, SMA Terbuka diperuntukkan bagi anak-anak yang sudah menikah atau bahkan sudah punya anak, jika masih di bawah umur 24 tahun.

“Kami membuka layanan yang namanya SMA terbuka, bagi anak-anak yang sudah menikah atau bahkan sudah punya anak, jika masih di bawah umur 24 tahun. Silahkan didaftarkan agar bisa menyelesaikan pendidikan SMA,” kata Aidy Furqan.

Dikatakan, pihak Dinas Dikbud NTB akan mendatangkan guru langsung ke lapangan. Menariknya, untuk mengikuti pendidikan di SMA Terbuka tidak perlu seragam atau ke sekolah.

“Yang penting ada motivasi menyelesaikan pendidikan SMA.” kata Aidy.

Menurutnya, sektor pendidikan NTB pada umumnya harus tetap mendapatkan motivasi serta support dari setiap unsur, baik itu kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Aidy berharap, tiap element masyarakat maupun pemerintah agar senantiasa tetap saling mendukung untuk kemajuan daerah Kabupaten Lombok Utara.

“Membangun KLU ini mari kita tidak saling perhitungan, tapi kita saling merangkul agar KLU bisa cepat bangkit.” tutup Aidy.

SMP Islam Terpadu

Diresmikannya SMP Islam Terpadu Al-Baqiyatusshalihat NW mendapat sambutan baik dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (Sekda KLU), H. Raden Nurjati.

Sekda Lombok Utara, Raden Nurjadi sempat mengungkapkan terkait penurunan APBD Kabupaten Lombok Utara.

“Karena itu, sangat dibutuhkan peran masyarakat maupun donatur dalam meningkatkan pembangunan sarana pendidikan,” kata Raden Nurjati.

Peresmian SMP Islam Terpadu ini menjadi harapan baru bagi dunia pendidikan di Kecamatan Kayangan, khususnya Desa Santong.

Pimpinan pontren Albaqiyatusshalihat NW Santong, Mujtahidin, S. Ag menyampaikan, pembangunan SMP Islam Terpadu ini merupakan langkah bersama dalam meningkatkan perkembangan dunia pendidikan khususnya di desa Santong.

Mujtahidin menyampaikan bahwa SMP Islam Terpadu ini nantinya bisa menampung peserta didik yang merasa kurang berbakat dalam ilmu agama.

“Kami mendirikan SMP Islam Terpadu ini untuk menampung anak-anak kami yang mungkin kurang berbakat dalam ilmu agama. Terlebih juga, untuk SMP yang ada di Kecamatan Kayangan ini jaraknya cukup jauh hingga menyulitkan anak-anak untuk mengaksesnya.” ungkap Mujtahidin.

KMujtahidin juga berharap, agar pemerintah setempat tidak mempersulit izin bagi pembangunan sarana pendidikan, guna mencerdaskan anak bangsa.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Sampah Akan dibangun di Lombok Barat

Seyogyanya pemerintah selalu mendukung dan mempermudah akses sektor pendidikan bagi anak bangsa, tambahnya.

“Harapan kami kepada pemerintah, semoga setiap pembangunan sarana pendidikan yang ada di KLU ini terkait izinnya tidak dipersulit,” kata Mujtahidin

Han




Humas KLU Merajut ‘Hubungan Baik’ dengan Pewarta

Kegiatan Forum Pewarta KLU, malam diskusi menyampaikan aspirasi, pagi harinya bersih-bersih pantai

PEMENANG.lombokjournal.com

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyadari peran penting media sebagai kanal informasi, yang menghubungkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

“Disamping itu, media berperan sebagai pilar demokrasi,” kata Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH saat membuka Pertemuan Forum Pewarta bertajuk “Merajut Relationship Pewarta-Kehumasan”,  di Hotel Pesona Bulan Baru Desa Malaka Pemenang, Jum’at (11/06/21).

Para pewarta gotong-royong bersih-bersih pantai

Hadir dalam kegiatan itu, dua orang pewarta senior, HM Amin dan Kongso Sukoco.

BACA JUGA: Pasien Positif Covid-19 di NTB, Minggu, Bertambah 42 Orang

Bupati johan mengatakan, masyarakat sekarang cepat mendapatkan berbagai macam informasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Informasi program pelaksanaan pembangunan, pemerintah maupun pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diakses masyarakat, baik melalui media online, elektronik maupun cetak,” tutur bupati.

Menurutnya, wartawan harus betul-betul mengedepankan profesionalisme, dan harus bersandar dengan peraturan yang ada, terutama UU Pers.

Media massa sebagai salah satu pilar pembangunan memberikan informasi tepat yang konstruktif dan tidak menyebarkan fitnah dengan tujuan tertentu.

“Pemda KLU memandang penting peran pers yang bisa berkonstribusi positif dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Pentingnya meningkatkan relasi dengan media massa sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tepat, akurat dan tepercaya,” urainya.

Dikatakannya, dampak positif yang didapatkan dari peran media selama ini, sebagai pengontrol jalannya pemerintahan yang bersifat independen.

Kegiatan Forum Pewarta itu, tandasnya, menjadi penting. Bagaimana relationship mesti elegan dan egaliter, dengan merajut relasi yang terbuka, saling mendukung, saling menginspirasi, saling memotivasi, dan memberdayakan satu dengan lainnya.

Bupati mengajak para pewarta bermitra membangun daerah, melalui karya-karya jurnalis yang menyejukkan.

“Para pewarta menjadi salah satu penentu terciptanya persatuan dan kesatuan di KLU. Adanya kontrol dan kritik yang membangun sebagai penyeimbang untuk perbaikan dan indikator kemajuan sebuah daerah,” imbuhnya.

BACA JUGA: Hj Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin Tinjau Mata Air di Mumbul Sari

Kesejahteraan para pewarta

Selain itu, kegiatan Forum Pewarta dan Kehumasan tersebut diisi pula dengan diskusi menarik, dengan narasumber Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB, Boy Mashudi.

Dalam paparannya, Boy memantik spirit para wartawan seraya mengajak semua pemilik media, khususnya media online agar betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan para pewarta.

“Untuk menciptakan hasil yang baik maka jangan sampai ada kata putus asa untuk menjalin komunikasi dengan pihak mana pun. Selama ini saya harus bertemu dengan berbagai unsur, baik pemerintahan maupun swasta sampai 17 kali. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan agar dapat menjalin kerja sama dengan pihak kita,” urainya.

Keberadaan JMSI sebagai kumpulan pimpinan perusahaan pers yang mengarahkan para anggota medianya lebih berpikir kesejahteraan dan kolaborasi.

“Sebagai Ketua, jangan memikirkan keuntungan sendiri tetapi sejahterakanlah anggotanya, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk melaksanakan berbagai program yang diinginkan pada masa yang akan datang,” jelasnya.

Kabag Humas dan Protokol KLU, Mujaddid Muhas mengatakan, kegiatan Forum Pewarta menjadi agenda rutin yang diantaranya bertujuan merekatkan relasi silaturahmi antara para pewarta dengan kehumasan.

Banyak hal yang dapat didiskusikan ketika semua pewarta berkumpul baik konten jurnalistik maupun dari sisi pemberdayaannya.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi perekat dan menumbuhkan empati lingkungan melalui kegiatan sosial seperti bersih-bersih area pantai maupun gotong royong yang mengajak masyarakat untuk peduli dengan alam,” tuturnya.

Keesokan harinya, Sabtu (12/06/21), kegiatan diisi dengan gotong-royong membersihkan sampah di sepanjang pantai Live is Good (LG) di Dusun Lendang Luar, Malaka.

Tampak puluhan awak media yang tergabung yang dalam Forum Pewarta liputan KLU bersama kru Humaspro Setda KLU membersihkan area pantai tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan futsalan pada area yang telah dibersihkan.

Bersih-bersih pantai itu, merupakan salah satu progam kerja Humas dan Protokol Setda KLU dengan segenap wartawan yang bertugas di Lombok Utara.

Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, diharapkan adanya kesadaran bersama terhadap bahaya sampah plastik, apalagi kalau membuang sampahnya sembarangan.

“Kita sering melihat banyak sampah plastik dan lainnya yang tercecer di sepanjang pesisir. Padahal pantai ini punya potensi debur gelombang ombak yang bagus untuk para peselancar (surfing). Kami berterima kasih atas kerja sama dengan para awak media yang respek dan peduli dengan alam. Saat bersih-bersih pantai juga dibantu oleh orang yang sering di pantai ini,” kata Mujaddid Muhas.

Usai aksi bersih-bersih area Pantai LG, perwakilan pewarta dan kehumasan menyerahkan kelengkapan kebersihan seperti sapu lidi, kantong sampah serta sekop kepada penjaga pantai Harsono dan keluarganya, dengan harapan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

djn

 




Hj. Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin Tinjau Mata Air di Mumbul Sari

BAYAN.lombokjournal.com ~ DR. Hj. Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin, S.H., M.H melakukan peninjauan sumber mata air di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (13/06/21).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Dany Karter Ridawan, S.T., M. Eng. dan Kades Mumbul Sari, Mujtahidin.

Kunjungan Hj. Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin itu merupakan langkah lanjutan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa setempat, dalam meningkatkan kesiapan daerah Lombok Utara dalam menghadapi datangnya musim kemarau.

Terdapat dua mata air yang menjadi lokasi kunjungan, yaitu Dusun Mekar Sari dan Dusun Munder.

Mata air yang berlokasi di Dusun Mekar Sari merupakan sumber air minum bagi masyarakat Desa Mumbul Sari. Sedangkan mata air yang berlokasi di Dusun Munder merupakan mata air yang digunakan untuk pengairan lahan pertanian.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara; Jangan Beri Informasi Bersifat Fitnah 

Pada kesempatan tersebut, Wabup Lombok Utara menyampaikan kepada lombokjournal.com, bahwa penting dilakukan banyak kajian mengenai potensi sumber mata air ,yang perlu dilakukan peningkatan dalam pemeliharaannya.

Selaku Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Wabup Danny sangat berharap adanya kajian-kajian khususnya dari dinas-dinas atau instansi terkait, untuk meninjau kembali potensi sumber mata air yang ada.

“Selebihnya harapan kami nanti bisa tewujud beberapa rekayasa infrastruktur semacam sumur bor, dan lain sebagainya, karena setiap tahun kita harus memiliki sumber air yang cukup untuk menanggulangi kekeringan yang terjadi di KLU.” kata Wabup Lombok Utara.

Ia juga berharap adanya support dari Pemerintah Pusat untuk menanggulangi banyaknya permintaan kebutuhan air bersih yang ada di Lombok Utara, khususnya saat musim kemarau.

“Kembali lagi kami sampaikan, dalam mengatasi masalah ini kami dari pemerintah pemerintah kabupaten Lombok Utara tentu tidak bisa berjalan sendiri, kami tetap membutuhkan suport dari pemerintah pusat.” jelas Wabup.

Pada kesempatan yang sama, Kades Mumbul Sari menyampaikan, kunjungan semacam ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah setempat, untuk makin memperhatikan tiap sumber mata air yang ada di Lombo Utara secara umum.

Kades Mumbul Sari menjelaskan pada lombokjournal.com terkait beberapa hal yang akan dilakukan pada dua sumber mata air di desa Mumbul Sari.

Mata air yang berlokasi di dusun Mekar Sari sebagai sumber air minum di desa Mumbul Sari direncanakan akan dilakukan pemasangan pembangkit bertenaga surya.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Target 100 Persen di Tahun 2021

Sedangkan sumber mata air di dusun Munder akan dibangung bendungan guna meningkatkan fungsinya sebagai pengairan lahan pertanian bagi masyarakat Desa Mumbul Sari.

“Harapan kami dari Pemerintah Desa, dengan kunjungan ini semoga nanti bisa dibangun pembangkit tenaga surya agar mata air yang menjadi sumber air minum ini bisa disalurkan ke semua dusun yang ada di desa Mumbul Sari,” ungkap Mujtahidin.

Han




Bupati Lombok Utara: Jangan Beri Informasi Bersifat Fitnah

MALAKA-KLU.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH mengatakan, media merupakan bagian penting yang mempublikasikan program pembangunan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Lombok Barat.

Bupati KLU

Dikatakan, pentingnya sinergitas antara pemerintah dan pihak media baik itu media online, cetak, maupun media elektronik.

Sinergitas yang baik antara pihak media dan pemerintah diharapkan berperan dan ikut mendorong kemajuan daerah KLU untuk segera bangkit menjadi daerah yang lebih baik.

Bupati KLU,
H. Djohan Sjamsu

Menurut Bupati Djohan, media melaksanakan hak tahu dan hak memberitahukan.

“Pewarta wajib memberitakan pembangunan semua bidang di KLU, baik telah, sedang sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan,” kata bupati saat siaturahmi dalam acara Forum Pewarta yang diselenggarakan Bagian Humas dan Protokol Setda KLU bertajuk ‘Merajut Relationship Pewarta – Kehumasan,’ di Hotel Pesona Bulan Baru, Malaka, Pemenang KLU, Jum’at (11/06/21) malam.

Namun Bupati Djohan mengingatkan, liputan media seyogyanya informatif, inspiratif, motivatif dan konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat.

Dan pesannya, yang ditujukan tiap jurnalis yang hadir pada malam itu, untuk lebih profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat KLU secara umum.

“Dan jangan memberi informasi yang bersifat fitnah,” kata bupati.

Agenda Forum Pewarta merupakan kegiatan reguler Bagian Humas dan Protokol Setda KLU yang sudah memasuki tahun ke empat.

BACA JUGA: Wartawan Bersih-bersih Pantai LG Desa Malaka

Peran kehumasan

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB, Boi Marsudi, yang menajdi narasumbe dalam dialog Forum Pewarta malam itu,  media cetak, online, dan elektronik sangat berperan penting membangkitkan kondisi daerah di saat terpuruk akibat pandemi saat ini.

“Jika ingin membangkitkan lagi sektor pariwisata, maka perlu mengedepankan media informasi sebagai unit pendorong bagi sektor pariwisata,” kata mantan wartawan Lombok Pos itu.

Ia mencontohkan, salah satu contoh di daerah Spanyol, tepatnya di Sevila, yang sektor pariwisatanya sempat terpuruk.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Launching Inovasi “Simpel Saja”

“Tapi cepat pulih karena kesadaran masyarakat akan pentingnya media informasi yang sifatnya positif dalam menginformasikan kondisi pariwisatanya. Tiap elemen masyarakat, dilatih menjalankan peran humas, yang menginformasikan hal-hal yang positif dan menarik tentang daerahnya,” kata Boy Mashudi

Malam itu Boi Mashudi juga menekankan, untuk mewujudkan perkembangan media informasi, perlu juga perhatian lebih dari pihak Humas maupun Diskominfo sebagai mitra para awak media.

Secara lugas disebut pentingnya memberi harga yang layak karya jurnalistik yang disajikan pewarta melalui medianya.

Pada bagian lain, Boi sempat menyinggung pentingnya marketing bagi perusahaan media dalam membesarkan media yang dibangun.

Pada kesempatan yang sama, Boy Mashudi memaparkan juga langkah-langkah yang telah ditempuhnya untuk mengembangkan perusahaan media.

Ditegaskannya, saat ini media online memainkan peran yang memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah. Sebab, media online pelan-pelan mulai menggeser peran media cetak yang sudah mengalami kemerosotan.

Di samping itu, media online perlu lebih kuat lagi agar bisa menggeser oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita hoaks, yang tersebar sangat cepat di media sosial pada umumnya.

“Menyadari akan hal ini tentunya diperlukan langkah dalam wujud kolaborasi nyata antara pemerintah dan kalangan media, khususnya para pewarta di media online yang tak hanya dalam tanggung jawab untuk meluruskan kekeliruan informasi, namun juga dalam memberikan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana memahami cara yang benar dalam memperoleh informasi,” ungkap Boy Mashudi

Han




Bupati Lombok Utara Launching Inovasi “Simpel Saja”

TANJUNG.lombokjournal.com — Menyukseskan 100 Hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara menuju pelayanan prima, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Lombok Utara melaunching program inovasi Sistem Pelayanan Satu Jam (Simpel Saja), di Aula Kantor Dikpora, Jumat (11/06/21).

Bupati KLU
Bupati H johan Sjamsu

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dalam sambutannya menyampaikan, ucapan rasa syukur yang mendalam.

Lantaran bisa bertemu serta bersilaturrahim untuk melaunching program inovasi Sistem Pelayanan Satu Jam (Simpel Saja) untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Bupati juga menyampaikan permasalahan di Lombok Utara akibat gempa di tahun 2018.

Kemudian Covid 19 yang sampai hari ini belum berakhir, termasuk persoalan pembangunan rumah tahan gempa(RTG) yang masih tersisa, karena adanya beberapa kendala.

“Untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini, memang sangat diperlukan inovasi masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Utara ini,” tutur Bupati.

BACA JUGA: Wartawan Bersih-bersih Pantai LG Desa Malaka

Lanjutnya, dengan lahirnya berbagai inovasi di Lombok Utara ini akan mampu mendongkrak percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Megakhiri sambutan, bupati menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA), karena pada kesempatan itu bisa melaunching program inovasi Sistem pelayanan satu jam (Simpel Saja), untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“Mudahan dengan adanya inovasi yang di lakukan oleh kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) akan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam dunia pendidikan,” harap Bupati di akhir sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dikpora Lombok Utara Dr. Fauzan, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Kepala Sekolah dan guru yang ada di daerah kita, salah satu caranya adalah dengan menciptakan inovasi.

Lanjutnya, yang biasanya pekerjaan yang di lakukan ber hari-hari sekarang dengan adanya program inovasi Sistem Pelayanan Satu Jam (Simpel Saja), para guru bisa menyelesaikan dengan waktu 1 jam saja.

“Dengan adanya inovasi ini jadi guru tidak perlu meninggalkan siswanya selama berhari-hari karena mereka sering bolak-balik akibat pekerjaan yang tidak selesai hari itu, dan kembali lagi mengerjakan di hari lain,” pungkasnya.

BACA JUGA: Bupati KLU Serahkan Bantuan Rehab Masjib Darul Istiqomah

Kadis Dikpora juga menuturkan, selain dari melayani para guru, pihaknya juga melayani siswa dan orang tua siswa yang membawa berbagai macam permasalahan yang membutuhkan solusi, dan itu harus dilayani secepat mungkin.

“Bagi anak-anak yang tidak mampu baik di SD, SMP maupun yang akan masuk SMA. Jadi yang tidak bisa masuk SMA atau SMK untuk tahun pertama karena biaya pendaftaran tempatnya juga menyediakan beasiswa, ada juga bantuan operasional pendidikan untuk PAUD dan TK” ucapnya.

@ng




Wartawan KLU Bersih-Bersih Pantai LG Desa Malaka

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Puluhan wartawan yang tergabung dalam Pewarta Humas Protokol di lingkup Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), membersihkan sampah dan plastik di sepanjang pantai Live is Good (LG) Dusun Lendang Luar, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Sabtu (12/6/2021).

Kegiatan ini merupakan salah satu progam kerja Humas Protokol, bekerja sama dengan para wartawan yang bertugas di Pemda KLU, dalam rangka membersihkan lingkungan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.

Wartawan KLU Berih Bersih Pantai LGKabag Humas KLU, Mujadid Muhas, mengatakan harapannya setelah kegiatan ini dilaksanakan, masyarakat menjadi lebih sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan serta menjadi lebih peduli kepada lingkungan sekitar.

“Terima kasih atas kerja sama selama ini dengan para awak media, peduli dengan lingkungan yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, terutama sampah plastik yang tercecer di sepanjang pantai”, ujar Mujadid.

Selanjutnya Kabag humas memaparkan bahwa pencemaran pantai tak dapat dibiarkan begitu saja, dan harus segera diatasi dengan melakukan pembersihan secara kontinyu. Tak kalah pentingnya masyarakat sekitar yang bermukim dekat dengan pantai, harus ada yang menggerakkan.

“Kita memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk tidak diam melihat konsidi pencemaran. Kebersihan lingkungan memberikan kenyamanan bagi diri sendiri maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah kita”, katanya.

Usai melakukan aksi bersih bersih pantai LG, beberapa perwakilan dari partisipan kegiatan ini menyerahkan peralatan kebersihan kepada penjaga pantai, berupa; sapu lidi, kantong sampah, sekop untuk digunakan setiap hari.

BACA JUGAPasien Covid-19 di NTB, Jum’at, Bertambah 22 Orang Positif

@ng




Bupati KLU Serahkan Bantuan Rehab Masjid Darul Istiqomah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Usai Pelaksanaan Sholat Jum’at di masjid Darul Istiqomah Lekok, Gondang, Jum,at (11/06/21) Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, menyerahkan bantuan pribadi untuk rehab Masjid Darul Istiqomah Lekok sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Bupati KLU

Bupati KLU

Selain bupati, pihak Bazarnas KLU juga menyumbang Rp 5.000.0000, (Lima Juta Rupiah), hingga total keseluruhan bantuan berjumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), yang diterima langsung oleh Panitia Pembangunan Masjid setempat.

Pada kesempatan itu, H Djohan mengharapkan kebersamaan dan kerja keras semua elemen masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah, berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara yang masih tertinggal.

Dikatakan, Kabupaten Lombok Utara masih punya pekerjaan rumah (PR), akibat bencana Gempa Bumi 7,0 SR pada tahun 2018.

Hingga kini, puluhan ribu rumah RTG masih belum terselesaikan akibat anggarannya masih di Blokir, tutur Djohan di hadapan Jama’ah.

BACA JUGA: Vaksinasi Covid-19 di NTB Capai 100 Persen

Kemudian disusul bencana Covid-19 yang hingga kini masih melanda.

Karena itu H Djohan minta kepada Wakil Bupati, Dany Karter Febrianto, R.ST.M.Eng berangkat ke Jakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Pekerjaan rumah lainnya adalah jalan lingkar utara yang menelan anggaran sekitar Rp 700 miliar rupiah juga belum bisa dilaksanakan tahun ini.

Seharusnya jalan lingkat utara sudah mulai terbangun sejak dianggarkan oleh Pemerintah Pusat 2017 yang lalu, namun hingga kini belum bisa dilaksanakan.

Sisi lain juga Kantor Bupati, Kantor DPRD dan beberapa OPD juga belum bisa dibangun dan rusak akibat Gempa Bumi 2018 yang lalu.

Dan lagi, sumber Pendapatan Daerah jauh menurun hingga mencapai kurang 50%. Semua PR itu saat ini menjadi konsentrasi Pemerintah Daerah.

“Siapa pun sebagai Kepala Daerah pasti terkendala dengan anggaran” ungkapnya.

Namun Bupati menambahkan, sebagai orang terdepan tetap berihtiar dan berjuang bersama Wakil Bupati dan segenap jajarannya. Dan terus berupaya melaksanakan progeram sebagaimana termaktub dalam Visi Msi Pemerintah Daerah, tegasnya.

“Satu hal yang ingin saya tegaskan yaitu bersatu dan bersama sama membangun daerah Kabupaten Lombok Utara,” kata bupati.

@ng




Bupati KLU Buka Lokakarya Perspektif Gender Lembaga MKD

TANJUNG.lombokjournal. com – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu Membuka Lokakarya Penguatan Perspektif Gender dalam Kelembagaan Majelis Krama Desa (MKD) Kabupaten Lombok Utara di Tanjung (10/06/21).

Bupati KLU
H. Djohan Sjamsu

Bupati Djohan menyampaikan, dengan adanya MKD di Lombok Utara, pemerintah  memperoleh banyak bantuan inisiasi, sehingga persoalan tidak mencuat ke permukaan.

Tiap persoalan yang terjadi pada masing-masing wilayah atau desa, bisa terselesaikan melalui MKD.

Bupati mengatakan, saat ini pernikahan usia dini di Lombok Utara, masih banyak dan tertinggi di NTB.

BACA JUGA: Pemukiman di Teuk Kombal Terendam Air Laut

“Hal ini menjadi tantangan kita bersama terlebih LPA KLU, agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Terlebih saat sekarang dengan perkembangan teknologi, anak-anak kita yang masih kecil sudah mulai menggunakan handphone. HP banyak manfaatnya, tetapi di sisi lain juga ada negatifnya. Maka kita perlu perhatikan,” pungkasnya.

BACA JUGA: Addendum, Momen yang Ditunggu Setelah 25 Tahun

Hadir dalam kegatan tersebut, Ketua LPA NTB H Sahan SH, Ketua Ketua LPA KLU Bagiarti SH, Ketua MKD KLU Muhammad Sai, SPdI, dan peserta lokakarya lainnya.

rar