Bupati Djohan Sjamsu minta para pejabat lingkup Pemda Lombok Utara komsentrasi dalam tugas dan tetap masuk bekerja di tempat masing masing dan datang tepat waktu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Di tengah pandemi Covid-19 semua pejabat di lingkup Pemda Lombok Utara dilarang bepergian keluar daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH pada wartawan di Kantor Bapenda Lombok Utara, Senin (05/07/62).

Saai itu Bupati Djohan Sjamsu didampingi Wakil Bupati Dany Karter Febrianto,R.ST.M.Eng dan segenap para undangan saat penyerahan bantuan kendaraan operasional Samling untuk pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

BACA JUGA: Bupati Djohan Serahkan Bantuan Mobil Operasional Samsat Keliling

Diingatkannya, semua organisasi perangkat daerah (OPD) pada situasi pandemi Covid 19 sekarang ini agar punya inovasi, terobosan baru dan bekerja sama dengan semua pihak, untuk mendapatkan nilai tambah bagi Pemerintah Lombok Utara.

Karena itu, Bupati Djohan menegaskan kepada semua pejabat di lingkup Pemda KLU untuk tidak keluar daerah selama pandemi Covid-19.

“Mari kita komsentrasi dalam tugas dan untuk tetap masuk bekerja di tempat masing masing dan datang tepat waktu, patuhi protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Mempermudah pelayanan

Sebelumnya, Bupati Djohan Sjamsu yang didamping Wabup Danny Karter menyerahkan bantuan mobil operasional kepada petugas samsat keliling, sebagai sarana penunjang pemungutan pajak kendaraan bermotor.

“Saya menyambut baik kegiatan ini, untuk sarana dan prasarana penunjang dalam upaya kita mempermudah petugas pemungut pajak dan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Lombok Utara,” katanya.

Diceritakan, beberapa bulan lalu ia melaunching aplikasi e-BPHTB dan klik SPPT, yang merupakan salah satu inovasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Aplikasi tersebut untuk mempermudah melayani masyarakat dalam proses transaksi PBB dan e- BPHTB di Kabupaten Lombok Utara.

“Pada hari ini, saya atas nama Pemerintah Daerah akan menyerahkan 1 (satu) buah kendaraan bermotor guna mendukung pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB),” kata bupati.

Dengan sarana mobil operasional itu, diharapkan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya.’

BACA JUGA: Pariwisata Desa Jadi Tema ‘Ngobat’ Karang Taruna Santong 

“Saya berharap agar kita semua tetap semangat melayani masyarakat dan terus melakukan inovasi yang lain dalam rangka mendapatkan pendapatan daerah dari sumber- sumber yang lainnya,” harap Bupati Djohan syamsu.

@ng

Bantuan kendaraan operasional samsat keliling yang diserahkan Bupati Lombok Utara merupakan upaya mendukung operasional pemungutan pajak kendaraan bermotor

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Syamsu,SH, menyerahkan 1 Unit Kendaraan bermotor roda 4 Daihatsu LUXIO kepada petugas Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung (UPPD) Tanjung, Senin (05/07/21).

Kendaraan operasional itu membantu pelayanan samling atau samsat keliling yang rencananya akan ditempatkan di Kecamatan Bayan.

Dengan pelayanan sistem ‘menjemput bola’ nantinya akan berimbas pada peningkatan nilai bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Ir. Hermanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam kesempatan itu mengatakan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi kepada semua Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

BACA JUGA: Pariwisata Desa Jadi Tema ‘Ngobat’ Karang Taruna Santong

Komponen lainnya, ada Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBKB), Pajak Pengambilan dan Pemantauan Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Besaran dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota (terutama pajak kendaraan bermotor), salah satunya ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi melalui UPTB UPPD yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

“Makin besar kontribusi Pemerintah Kabupaten/kota dalam mendukung operasional pemungutan pajak terutama pajak kendaraan bermotor, semakin besar nilai bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diterima oleh kabupaten/kota,” jelas Hermanto,.

Kabupaten Lombok Utara, atas koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui UPTB UPPD Tanjung, berhasil meningkatan nilai bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

“Nilai kontribusi yang tinggi sudah diberikan Lombok Utara,” kata Hermanto.

Dijelaskan, dukungan kontribusi Lombok Utara dalam peningkatan pelayanan pajak kendaraan bermotor sudah dilakukan sejak tahun 2017.

BACA JUGA:

Forum Kades NTB Akan Dikukuhkan Depan Ka’bah, Ini Rencana Gubernur

Dukungan itu dengan memberikan bantuan kendaraan roda dua dan bantuan tenaga pendamping samsat di masing-masing desa se Kabupaten Lombok Utara, termasuk pinjam pakai sementara kendaraan OPS PBB.

Dana bagi hasil

Dari kontribusi itu menghasilkan tambahan bagi hasil pajak kendaraan bermotor di semester i tahun 2021.

Data dari Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) Tanjung, dana bagi hasil yang sudah ditransfer ke rekening kas umum Pemerintah Kabupaten LomBok Utara adalah sebesar Rp.3.460.659,227,-.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp.1.321.905.382,- merupakan dana bagi hasil dari alokasi yang 30 persen dibagi rata kepada kab/kota.

Sedangkan sisanya, sebesar Rp. 2.138.753.845,- merupakan dana bagi hasil dari perhitungan hasil kontribusi Kabupaten Lombok Utara kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Propinsi NTB.

“Dalam setahun hasil dari kontribusi, (Lombok Utara) bisa mendapatkan dana bagi hasil sekitar 8,5 m setahun,” jelas Hermanto.

Ditambahkan, penyerahan bantuan kendaraan operasional samsat keliling merupakan salah satu upaya meningkatkan kontribusi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. Ir Amry Rahman,M.SI mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meraih penghargaan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Lombok dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Peran serta Kabupaten Lombok Utara sangat dominan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB melalui kendaraan bermotor,” kata Amry Rahman.

@ng

Dalam acara Ajang Gawe Gawah itu ditanam 2000 bibit pohon buah-buahan yang menjadi ciri khas Dusun Leong di Kabupaten Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka Gawe Gawah Lokoq Sekoah bertajuk ‘Gerakan Menanam Untuk Masa Depan’ yang berlokasi di Dusun Leong Timur, Desa Tegal Maja, Tanjung (03/07/21).

Bupati Djohan menyambut baik kegiatan yang diinisiasi IPNU KLU dan Mahasiswa KKN Unram, dalam rangka menjaga dan melestarikan alam khususnya di tempat yang memiliki sumber mata air.

Terlebih di Dusun Leong Timur menjadi daerah subur.

“Apapun yang kita tanam akan tumbuh dan berhasil (karena tanahnya subur), di tempat ini juga memiliki daya tarik wisatawan dengan Air Terjun Lokoq Sekoah yang begitu indah dan menjadi daya tarik wisatawan,” tuturnya.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Safari Jum’at di Masjid Baiturrahman

Sekitar 2000 bibit pohon buah-buahan yang ditanam terdiri dari pohon Durian, Alpukat dan Sirsak sehingga menjadi ciri khas Leong dan Kabupaten Lombok Utara nantinya.

Potensi lainnya yang dimiliki KLU, namun belum tergali sepenuhnya yaitu ada sekitar 200 lebih sumber mata air.

“Tentu potensi ini kita pelihara dengan baik. Salah satunya melalui penanaman pohon agar tetap terjaga dengan memilihara alam yang indah subur dan makmur. Menanam lebih baik daripada menebang,” pungkasnya.

Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan diakhiri dengan penanaman pohon oleh Bupati beserta tamu undangan lainnya, dilanjutkan dengan peninjauan Air Terjun Lokoq Sekoah.

BACA JUGA: Lombok Sumbawa Cantik Apa Adanya, Gitu Aja Tak Perlu Ribet

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD KLU Nasrudin SHi, Direktur Perumda Amerta Dayan Gunung Firmansyah ST, Kepala Desa Tegal Maja Boby Rahman, Tokoh Masyarakat Ardianto SH, Pengurus IPNU KLU, Para Mahasiswa KKN Unram dan masyarakat setempat.

rar

Hitanan gratis untuk 27 anak diselenggarakan Bank NTB Syariah Tanjung bekerjasama dengan PPNI Kabupaten Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Hitanan massal gratis diselenggarakan Bank NTB Syariah Tanjung Kabupaten Lombok Utara menandai milad ke 57, Sabtu (03/07/21) di halaman Kantornya.

Sejumlah 27 anak digratiskan seluruh biaya hitan hingga biaya obat obatan.

Umartha,SH, Manager Bank NTB Syariah Tanjung Kabupaten Lombok Utara mengatakan, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan setelah diresmikan Kantor PT. Bank NTB Syariah Tanjung.

Umartha juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan bersedianya para orang tua untuk datang dari berbagai dusun dalam rangka hitanan massal yang dipusatkan di Bank NTB Syariah Tanjung.

BACA JUGA: Lombok Sumbawa Cantik Apa Adanya, Gitu Saja Tak Perlu Ribet

Ia juga menyampaikan maaf atas keterbatasan maupun kekurangan lainnya, baik dalam pelayanan pada kegiatan hari Sabtu (03/07) maupun pada kegiatan pelayanan setiap jam kerja di PT. Bank NTB Syariah Tanjung.

“Kegiatan hitanan massal ini bekerjasama dengan PPNI KLU dan hitanan gratis untuk 27 anak ini sebagai wujud kepedulian sosial Keluarga Besar Bank NTB Syariah Tanjung, dalam mengurangi beban masyarakat terlebih lagi di saat wabah Covid 19 ini,” kata Umartha.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Safari Jum’at di Masjid Baiturrahman

Umartha berharap, semoga dengan kegiatan ini, sedikit membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tanjung KLU khususnya.

@ng

Bupati Djohan berpesan agar masyarakat kompak bersatu membangun daerah, sebab  pembangunan tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja sama seluruh elemen masyarakat

TANJUNG.lombokjoural.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH didampingi Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati mengadakan Safari Jum’at di Masjid Baiturrahman Dusun Sorong Jukung Desa Tanjung (2/7/2021).

Hadir pula dalam acara tersebut, mantan birokrat Pemda KLU Zaenul Idrus, unsur Kepala OPD, dan jemaah Jum’at di masjid setempat.

Kegiatan diawali dengan Sholat Jum’at berjamaah diimami Ustadz Arbain dan khatib Ustadz Martodi. Mengawali sambutannya, Bupati Djohan menyampaikan semenjak menjabat sebagai kepala daerah, baru hari ini (jum’at) dapat bersilaturahmi.

“Saya menjadi kepala daerah sudah beberapa bulan, namun belum begitu banyak bisa dilakukan dalam membangun daerah ini. Visi misi saat pencalonan, kini sedang tahap kajian dan penyusunan peraturan daerah oleh DPRD. Segera ditindaklanjuti sebagai upaya pemenuhan janji politik yang telah disampaikan saat kampanye,” tuturnya.

BACA JUGA: Potensi Sumberdaya melimpah, NTB Terbuka Bagi Investor

Lanjut Bupati Djohan, sembari mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Covid-19 tidak nampak, namun penularannya berdampak melumpuhkan sendi-sendi kesehatan dan ekonomi.

“Mari kita taati protokol kesehatan, gunakanlah masker, cuci tangan dengan sabun, dan tetap dalam suasana bersih, tetap ikhtiar menghindari hal-hal yang mengakibatkan kita tertular,” harapnya.

Bupati Djohan pula berpesan untuk kompak bersatu membangun daerah. Pembangunan tidak mungkin dilaksanakan bupati sendirian, tanpa adanya kerja sama seluruh elemen masyarakat, untuk memelihara ketertiban dan keamanan.

“Polong rentenku (saudara-saudaraku) semuanya, mari bersabar menghadapi persoalan bencana ini. Kita terus berupaya, bagaimana caranya kita mendorong laju pembangunan daerah,” imbuhnya.

BACA JUGA: PPKM Darurat Jawa-Bali, Polisi Perketat Pintu Masuk ke NTB

Dikatakannya, Bupati Djohan optimis pembangunan Lombok Utara dapat terlaksana dengan bersama-sama. Semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dapat mendorong lajunya pembangunan daerah seperti yang diinginkan.

“Kita semua teruslah membangun daerah kita, Tuhan tidak merubah nasib kaum atau bangsa, kecuali kaum atau bangsa tersebut merubah nasibnya. Banyaklah bersedekah sebagai rasa syukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita,” urainya.

Kegiatan berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, diakhiri dengan penyerahan bantuan dari Bazda KLU oleh bupati kepada takmir masjid.

wld

Rencana Pelebaran Jalan Nasional ruas Pemenang, Bayan hingga Sembalun Bumbung, digelar pertemuan untuk memperoleh masukan masyarakat

KLU.lombokjournal.com ~ Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Survey DPPT rencana pelebaran jalan nasional ruas Pemenang, Bayan hingga Sembalun Bumbung, di Balai Desa Sambik Bangkol (Samba), Kamis (01/07/21).

Hadir Pejabat BPJN Wilayah NTB, Sekdes dan perangkat kewilayahan Desa Samba, serta masyarakat dari dusun yang kena dampak pelebaran jalan.

Dalam pertemuan itu Sekdes Samba, Hadianto yang newakili Penjabat Kepala Desa,  menyampaian, Pemdes Samba menyambut baik dan mengapresiasi pertemuan konsultasi masyarakat yang diadakan BPJN.

BACA JUGA: Petani Berprestasi di KLU Terima Bantuan Alsintan

Khususnya harapan pihak BPJN untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

“Rencana pelebaran jalan ini konsekuensinya pada pengadaan tanah sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan pengukuran ruas jalan yang terkena pelebaran diharapkan tidak menemui kendala. Diharapkan pula, masyarakat memberikan tanggapan positif.

Pelebaran jalan nasional ruas Pemenang-Bayan-Sembalun Bumbung itu untuk memenuhi standar ukuran jalan nasional, diharapkan memberi dampak pada peningkatan konektivitas antarwilayah.

BACA JUGA: Pegawai KLU Diingatkan, Jangan Telat Masuk Kantor

Menurut Sekdes, pelebaran jalan ini akan memberikan dampak positif bagi urat nadi perekonomian masyarakat.

“Mengingat jalan poros ini juga jalur logistik masyarakat. Jalur yang akan menghubungan sejumlah site objek wisata di KLU membutuhkan akses yang baik,” katanya.

Hadianto mempertegas, proyek pelebaran jalan ini akan berdampak pada masyarakat, khsususnya yang tanahnya terkena pelebaran jalan.

Namun ia berharap masyarakat menimbang secara positif terkait prospek kemanfaatan ke depan. Pelebaran jalan akan menunjang pembangunan perekonomian masyarakat Samba.

“Pemdes minta seluruh tahapan harus dilakukan secara terbuka, agar masyarakat dapat berperan serta. Proses pembebasan lahan pun bisa berjalan lancar dengan dukungan masyarakat,” pintanya.

Sebab rencana pembebasan lahan itu, tentu mempunyai dampak positif dan negatif.

Dampak positifnya, antara lain akses transportasi semakin lancar serta kegiatan ekonomi semakin bagus. Mengingat jalan yang akan dilebarkan itu termasuk jalur pariwisata.

Dampak negatifnya, rumah warga dan pertokoan masyarakat akan kena imbas akibat pelebaran jalan tersebut.

Jadi harapan positifnya, pelebaran jalan ini dapat menampilkan wajah baru bagi Samba. Serta membangkitkan gairah ekonomi warga dan akses sektor lainnya.

“Memang jalan berperan untuk urat nadi perekonomian sehingga penataannya mesti kita lakukan secara terpadu, agar berdampak baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” kata Sekdes..

@ng

TANJUNG.lombokjournal.com ~

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengucapkan Hari Bhayangkara ke 75

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, hari Kamis (01/07/21) bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke – 75 yang diperingati secaa nasional di seluruh Indonesia.

“Saya Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto bersama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, serta mewakili seluruh masyarakat Lombok Utara mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke 75.  Semoga seluruh jajaran POLRI senantiasa sejahtera dan jaya. Dan selamanya menjadi pengayom masyarakat,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

Menurut bupati, selama ini polisi berada di garis depan menjaga keamanan dan kertiban masyarakat. Dan selalu mendampingi pemerintah dalam bekerja, sebagai mitra dan bersinergi dalam mengatasi persoalan sosial.

Bahkan, secara langsung dan tidak langsung pihak kepolisian juga berperan penting menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita Berjuang bersama-sama, demi kejayaan negeri dan daerah yang sama-sama kita cinta,” tegas Bupati Djohan Sjamsu.***

Di tengah pandemi Covid-19 dan banyak persoalan belum terselesaikan akibat gempa bumi  2018, para pegawai diingatkan agar memahami kondisi Lombok Utara saat ini

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Para pegawai di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar jangan telat masuk kantor.

Peringatakn itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, saat menyerahkan bantuan alsintan kepada 10 Kelompok Tani berprestasi di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara,  Kamis (01/07/21).

Sebelum penyerahan bantuan itu, Bupati mengingatkan bahwa Lombok Utara masih mempunyai banyak ‘pekerjaan rumah’ yang belum terselesaikan. Karena itu, semua warga diingatkan bersatu padu dalam menyelesaikan berbagai program Pemerintah Daerah.

BACA JUGA: Petani Berprestasi di KLU Terima Bantuan Alsintan

“Daerah kita ini selain masih merasakan dampak gempa bumi 2018, saat ini kita juga sedang dilanda pandemi Covid 19,” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut, persoalan rumah tahan gempa (RTG) di Lombok Utara saat ini belum tuntas. Terlebih menghadapi badai pandemi Covid bukan pekerjaan ringan.

“Siapa pun menjadi Kepala Daerah tidak mungkin mampu menyelesaikan (persoalan ini) dengan cepat,” ungkapnya.

Karena itu, segenap warga kita harus bergandengan tangan dan saling memberi dukungan.

“Jangan malah berkomentar yang tidak tidak di media sosial. Coba bayangkan, baru dua bulan terpilih pada pilbub tahun lalu sudah mulai ada yang berkomentar yang tidak-tidak di medsos, padahal (saat itu) saya belum dilantik,” kata bupati.

Karena itu, pegawai yang bekerja di lingkup Pemda Lombok Utara diingatkan, jangan telat masuk kantor dengan berbagai alasan. Mereka harus memahami kondisi Lombok Utara yang punya banyak persoalan.

“Saya tegaskan kembali untuk tidak bermalas malasan,” tegas bupati.

Demikian juga kepada seluruh para pegawai honorer yang bertugas di setiap OPD.

BACA JUGA: Investasi Bisa Lancar Bila Ada Sinergi antar Stakeholder

Terkait penyerahan bantuan alsintan, Bupati berpesan kepada kelompok tani berprestasi agar memanfaatkan bantuan alsintan dengan sebaik baiknya untuk semua anggota.

“Merawat dan memelihara dengan baik agar bisa bertahan lama, ” pesan Bupati H Djohan Syamsu yang saat itu didampingi Pj DKPP KLU, Evy Winarni.

@ng

Capaian program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, harus mengatasi persoalan-persoalan sebagai dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam menyampaikan capaian program 100 Hari Kerja, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST. M.Eng menyampaikan, banyak persoalan harus segera diselesaikan mengawali pemerintahannya.

“Mengawali pemerintah sekarang ini, diharapkan segera menyelesaikan persoalan daerah,” kata Bupati Djohan Sjamsu dalam jumpa pers bersama para pewarta di Tanjung, Lombok Utara, di Aula Kantor Bupati, Rabu (30/06/21).

Namun, menurut Bupati Djohan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dihadang banyak persoalan sebagai dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir.

BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasan Korupsi Adalah Pendidikan Anti Korupsi 

“Gempa meluluh lantakkan Lombok Utara, hingga sekarang banyak persoalan belum selesai. Banyak persoalan yang harus dipikirkan dan segera dikerjakan,” kata bupati.

Diungkapkan, saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara mengalami penurunan tajam, dari yang semula 500 milyar kini merosot hingga 50 persen.

Menurut Bupati Djohan, di tengah banyak persoalan itu Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk segera menyelesaikannya. Pemerintahannya mengemban tugas prioritas, sekaligus menjalankan visi-misi pemerintah.

“Terkait visi misi Lombok Utara bangkit, menuju Kabupaten Lombok Utara yang inovatif, sejahtera dan religius,” ucap bupati.

BACA JUGA: Soal RTG dan Jadup Disampaikan Pada Komisi VIII DPR 

Jumpa pers yang juga dihadiri Wakil upati Danni Karter Febrianto itu, dipandu Penjabat Sekda, Drs H. Raden Nurjati. Hadir pula saat itu, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KLU Evi Winarni, SP., M.Si, Kepala Bappeda Lombok Utara, Kapolres dan Kepala Bagian Humas Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas.

Program 100 Hari

Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan wujud keberpihakan, suatu komitmen pemimpin daerah kepada masyarakat semata-mata.

Dalam program ini, yang diutamakan adalah memberi pedoman dalam mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program 100 hari setelah pelantikan pemimpin daerah.

“Sebagai upaya untuk memberikan solusi cepat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang harus segera dituntaskan,” kata bupati.

Namun, berhasil atau tidaknya kegiatan ini relatif tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Bila berhasil maka akan menjadi catatan positif tingginya kinerja Pemerintah Daerah di mata masyarakat.

Dalam program 100 Hari Kerja ini, ada empat hal yang telah dilakukan Bupati Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto. Empat hal itu, yakni pertama, Memarak (menyampaikan).

Program Memarak merupakan upaya merajut komunikasi dua arah, antara pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di satu pihak Pemda menyampaikan program-programnya, di pihak lain masyakat menyampaikan aspirasinya.

Dalam kegiatan Memarak, baik Bupati maupun Wakil Bupati melakukan kunjungan ke rumah ibadah dan bertemu kelompok-kelompok agama. Selain itu, juga mengunjungi pasar tradisional dan RS Daerah.

“Saat kegiatan memarak juga bertemu dengan petani, buruh serta pedagang kecil. Kami menyapa tokoh masyarakat, sekaligus dengan kalangan UMKM,” jelas bupati.

Kedua, Merikeq, yang dikonsentrasikan pada perbaikan data (verifikasi dan validasi). Khususnya data penerima dan usulan Rumah Tahan Gempa (RTG), bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa bumi 5 Agustus 2018.

Selain itu, juga melakukan pendataan terkait perbaikan irigasi tersier di 24 titik di Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Termasuk pembangunan embung.

“Ini bermaksud menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Kalau UMKM terpuruk, kita harus memperbaiki sektor pertanian,” kata bupati.

Ketiga, Pelayanan Prima, yang berujuan mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan inovasi untuk menghadirkan pelayanan prima, dengan menekankan perubahan sikap personil.

Bupati menjelaskan, adanya inovasi pelayanan elektronik di puskesmas, sehingga nantinya masyarakat bisa melakukan antrean secara elektronik. Selain itu ada administrasi kependudukan di Puskesmas.

“Puskesmas akan memberi pelayanan kependudukan. Akte kelahiran bisa diberikan di puskesmas, masyarakat tidak perlu lagi mengurus di kantor Dukcapil,” kata bupati sambil menambahkan ada stiker PKH bagi keluarga yang sudah sejahtera.

Kemudian yang keempat, Pariwisata KLU Bangkit. Pemerintah Daerah membangkitan kembali pariwisata Lombok Utara dengan terobosan inovatif. Menggandeng para pelaku pariwisata, masyarakat dan pemerintah.

“Bagaimana kita tetap bekerja keras di tengah pandemi Covid-19. Karena kita tidak boleh diam,” kata bupati.

Beberapa hal yang dilakukan, misalnya membuka forum pelaku pariwisata dan pemerintah, branding destinasi pariwisata prioritas, workshop dan Focus Group Discussion (FGD).

Sementara itu, Wakil Bupati Danny Karter Febrianto, yang bicara usai penjelasan bupati, lebih fokus pada penjelasan verifikasi data RTG.

“Bagaimana ketepatan sasaran, seperti pihak BNPB yang menekankan ketepatan sasaran,” jelas wabup.

Selama ini lebih ribuan masyarakat yang tecoret untuk memperoleh bantuan RTG. Sebab terdapat NIK (nomor induk keluarga) dan KK (kepala keluarga) yang tidak sesuai nama, jumlah sekitar 14 ribu.

Namun dijelaskan, sejauh ini sudah berlangsung koordinasi antara BNPB dan BPBD untuk mengeluarkan SK susulan tahap dua.

Wabup Dany Karter menjawab pertanyaan wartawan terkait RTG mengatakan, optimis bisa menyelesaikan tenggang waktu yang ditentukan, yaitu pada bulan Agustus 2021.

“Semua RTG akan terselesaikan,” kata Wabup Danny.

@ng

Lombok Utara paling parah terdampak gempa 2018, dan hingga kini soal RTG (Rumah Tahan Gempa) dan Jadup (Jaminan Hidup) masyarakat yang terdampak belum terealisasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI bersama pihak Kementerian Sosial RI untuk evaluasi pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Kabupaten Lombok Utara, diterima  Bupati Lombok H Djohan Sjamsu SH, Selasa (29/06/21).

Rombongan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial itu dipimpin H Ir. Nanang Samodra KA, MSc.

Hadir dalam penerimaan rombongan kunker itu Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi SSos, Kadis Sosial P3A Drs Faisol MSi, Kalaksa BPBD Muhadi SH, Wakil Pemimpin BNI Cabang Mataram Kadek Yulie Mahendri dan undangan lainnya.

Saat acara penerimaan rombongan itu, Bupati Djohan mengungkapkan, akibat gempa 2018 silam di NTB, Lombok Utara merupakan daerah terdampak paling parah dibanding daerah lainnya di Provinsi NTB.

BACA JUGA: Cegah Korupi Harus Berani Jujur, Ini Kata Gubernur NTB   

Hingga kini, soal RTG dan Jadup masih beum ada penyelesaian.

“Dari 60 ribu rumah yang mengalami kerusakan, hingga kini belum terselesaikan sekitar 18 ribu rumah. Selain itu, pemerintah pusat menjanjikan jaminan hidup bagi korban bencana alam, namun baru terealisasi sekitar 50 persen. Sisanya menjadi pertanyaan masyarakat, kapan jadup cair,” tuturnya.

Bupati berharap, semoga berkat komunikasi dengan Komisi VIII dan Kementerian Sosial, hal-hal berkaitan dengan jadup dan RTG bisa terselesaikan dengan cepat.

Berkaitan dengan fasilitas perkantoran, baik kantor bupati, DPRD dan dinas akibat bencana gempa, tentu ke depan sama-sama berikhtiar mencari solusi.

BACA JUGA: Training Center dan RS Internasional, Geliat Industri NTB

Mengenai persoalan Jaminan Hidup (Jadup) dan RTG yang menjadi wewenang Kementerian, Anggota DPR RI Ir H Nanang Samodra KA MSc, menyatakan Komisi VIII DPR siap mendampingi agar persoalan daerah bisa terselesaikan dengan baik.

“Apa yang kita inginkan dan upayakan, bisa tercapai untuk kepentingan masyarakat,” kata Nanang.

rar