Tanaman tembakau mempunyai prospek yang baik di Lombok Utara, karena saat ini petani menampakkan kemajuan dalam bertani tanaman yang disebut ‘mutiara hijau’ itu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sebutan ‘mutiara hijau’ tentang tembakau, mempunyai potensi dan prospek cukup besar di Lombok Utara.

Dan Kabupaten Lombok Utara akan menjadi salah satu daerah penghasil tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPPK) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta sungguh-sungguh memberikan pelatihan Sekolah Lapang Penanggulangan Hama Tanaman Tembakau (SLPHT).

Dan diharapkan, SLPHT diberikan secara luas dan kontinyu kepada petani tembakau di Kabupaten Lombok Utata yang semakin menampakkan kemajuan bertani tembakau saat ini.

BACA JUGA: Varietas Anggur Bermacam-macam Tumbuh Subur di Desa Pendua

Harapan itu disampaikan salah seorang perwakilan peserta pelatihan, Moh. Ra’ub, saat  acara penutupan SLPHT yang sudah berlangsung selama delapan kali pertemuan, Rabu (25/08/21).

Peatihan itu dipusatkan di Dusun Sentul, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Potensi tembakau di kabupaten Lombok Utara saat ini meski baru pada lahan 150 hektare di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan.

Namun data tersebut belum termasuk tiga Kecamatan lainnya seperti Gangga, Tanjung dan Pamenang. Selama ini, Kabupaten Lombok Utara selain dikenal sebagai pariwisata, lebih dikenal dengan tanaman perkebunan berupa Kopi, Mete, Coklat, Cengkeh, Panili dan umbi-umbian seperti Porang sejenisnya serta pisang.

Tapi saat ini, petani juga sedang menunjukkan geliatnya tanam tembakau dengan kualitas yang tidak kalah dengan daerah lain di NTB.

“Jangan heran kalau kami mengharapkan Pemerintah Daerah sungguh sunggu membantu petani baik menyangkut SLPHT maupun ketersediaan pupuk dan obat obatan,” harap Moh Ra’ub saat acara penutupan.

BACA JUGA: Literasi Masyarakat Meningkat Jika Pustakawan Berkualitas

Tanaman tembakau sangat rentan terhadap situasi dan kondisi yang buruk. Misalnya terjadi anomali iklim dan adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman tembakau.

Dengan adanya OPT tembakau yang lepas dari pantauan petani, akan berdampak terjadinya serangan yang bisa menimbulkan kerugian yang besar.

Tindak lanjut SLPHT

Menanggapi harapan peserta, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Plt Kabid Perkebunan, Sugiartadi, SP, mengatakan akan ada tindak lanjut SLPHT.

“Saya tidak berjanji, namun Insya Allah di tahun 2021 ini akan dilakukan tindak lanjut SLPHT di lima kelompok lagi,” kata Sugiartadi.

Berkaitan dengan perhatian pemerintah terkait pupuk, obat obatan dan lain sebagainya itu, hal itu akan dipenuhi pemerintah melalui OPD leading sektor akan mengupayakan.

“Tentu asal didukung oleh petani dengan memperluas areal tanam serta memperbanyak lagi kelompok kelompok untuk menanam tembakau,” ujarnya.

Terkat permasalahan OPT, menurutnya sangat dibutuhkan suatu pembinaan dan pelatihan bagi petani tembakau untuk mengantisipasi serangan OPT tersebut.

Berbekal kebutuhan petani akan pengetahuan tentang OPT tanaman tembakau, maka Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian mengadakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tembakau.

Pelaksanaanya melalui Program Peningkatan Kualitas bahan Baku Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun Tembakau Tahun 2021, terang Sugiartadi, SP, selaku Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultural, Dinas Kertanian Pangan dan Pertanian KLU.

Senada dengan Moh. Ayusi, selaku Ketua Panitia SLPHT yang sekaligus Kasi Perbenihan dan Penyelamanan pembibitan. Ia menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bulan Nopember tahun 2021 ini akan merealisasikan anggaran yang lebih besar dari sekarang.

“Khususya untuk pelaksanaan kegiatan SLPHT sebagai kelanjutan dari kegiatan yang sudah kita lalui selama delapan hari ini,” ungkap Sugiartadi.

Termasuk jumlah peserta pun lebih banyak dari yang sekarang, lanjutnya.

Sementara itu, Moh. Ayusi menegaskan kembali penyampaian Kabid Perkebunan Sugiartadi, bahwa petani harus sungguh sungguh pula untuk memperluas areal tanaman tembakau dari luasan yang sekarang ini.

Sehingga pemerintah juga tidak ragu memberikan pembinaan dan bantuan anggaran kegiatan, tegasnya.

Petani diharapkan proaktif serta berinovasi, dan jangan hanya mendengarkan saja tapi juga melihat dan melakukan inovasi inovasi, baik teori maupun teknik-tehnik merawat hingga panen dan membangun kemitraan dengan pihak pasar.

Dalam pelatihan kali ini, dipraktikkan konsep pembelajaran orang dewasa, yaitu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, terjadinya multi komunikasi.

Peran serta warga belajar diutamakan, pendapat harus dihormati, dan membangkitkan motivasi yang berasal materi yang disampaikan,termasuk nara sumber secara keseluruhan.

Sedangkan proses budidaya sampai dengan pasca panen yang tidak terlepas dari cara pengendalian hama terpadu (PHT).

@ng

Menjadi Juru Bicara Kepala Daerah sekaligus Pemerintah Daerah, yang menangani bagian kehumasan, harus menjamin porsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ MEMBATIH dialektika informasi dalam dinamika pemerintahan mengkatalis pentingnya keberadaan seorang juru bicara Kepala Daerah guna menopang keberlangsungan siklus pemerintahan daerah.

Betapa tidak, cepatnya arus informasi yang beredar tanpa filter perlu nara hubung untuk menjembatani narasi tunggal pemerintah, melalui aktivitas komunikasi dan informasi publik terkait program pembangunan serta kebijakan kepala daerah. Tujuannya sampai utuh kepada publik, sehingga tidak terpahami parsial.

Kehadiran juru bicara (spoken person) di tubuh pemerintahan daerah pun menjadi kebutuhan yang strategis.

Pihak yang diberi otoritas penuh untuk memastikan kebijakan, program kerja dan aktivitas Kepala Daerah dapat diterima secara holistik. Menjamin program pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

BACA JUGA: Mutasi Pejabat Lombok Utara Awal September 2021

Urgennya kehadiran juru bicara diatur secara khusus dalam Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 480/3503/SJ tentang penunjukan juru bicara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kehadiran juru bicara diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan informasi masyarakat di samping memberi masukan terkait pembenahan kondisi daerah.

Di antara tugas juru bicara adalah menyampaikan setiap informasi terkait kegiatan Kepala Daerah (khusus) dan Pemerintah Daerah (umum), melalui jasa media massa dengan mengonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan daerah.

Informasi yang disampaikan juru bicara harus bersumber dari reportase yang disusun dengan data pendukung yang lengkap, akurat dan terpercaya.

Berwenang menghimpun beragam masukan (informasi dan data-data) yang diperlukan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk di dalamnya dapat mendampingi dirinya wawancara dan konferensi pers.

Atau dapat pula mewakili pribadinya dalam aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat selingkungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah atau hal lain dalam koridor tugas dinas.

Juru bicara pun berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menentukan materi siaran pers maupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang memerlukan klarifikasi.

Dapat menjamin porsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang lebih komprehensif serta memastikan setiap informasi pembangunan daerah bisa tersampaikan dengan baik dan menyejukkan publik.

Setali tiga uang, juru bicara dapat ditunjuk dari aparatur sipil negara (ASN) ataupun non ASN (unsur profesional). Sebab, tidak ada aturan baku yang mengatur secara pasti juru bicara harus dari kalangan ASN.

Perlunya Kepala Daerah menunjuk juru bicara sehubungan dengan implementasi dari tugas-tugas informasi publik dan kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Launching Desa Sejahtera Astra di Gangga

Pertama, perlu upaya mendorong terciptanya relasi yang harmonis antara satuan pemerintahan, baik dalam hubungan vertikal antara pemerintah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Relasi horisontal antara Pemerintah Daerah dalam mengelola komunikasi publik, sekaligus menyinergikan informasi antar satuan kerja pemerintahan daerah pada kanal media massa.

Kedua, perlu dukungan anggaran berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 guna meningkatkan sarana dan prasarana di bidang kehumasan dan pengelolaan informasi publik. Serta program pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur kehumasan dan pengelola informasi di lingkungan pemerintah daerah. ***

Mutasi dan rotasi pejabat di Kabupaten Lombok Utara segera dilakukan untuk segera menangani turunnya APBD dan semangat berkreasi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH menegaskan, mutasi dan rotasi pejabat di Kabupaten Lombok Utara harus dan segera di awal bulan September minggu pertama tahun 2021.

Hal itu dikatakan bupati menjawab pertanyaan wartawan usai launching Desa Sejahtera Astra, di Aula Kantor Bupati Lombok Utata, Senin (23/08/21).

“Kita sudah banyak memberikan saran dan motivasi serta seruan baik lewat pertemuan pertemuan disamping melalui publikasi,” lanjutnya.

Namun seperti apa kerja organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini bisa dilihat dan rasakan bersama, tambahnya.

BACA JUGA: Sulis LIDA Raih Juara 2, Persembahan untuk NTB dan Pendukung

“Demikian halnya kesempatan untuk berkreasi bagaimana menangani kekurangan akibat APBD yang turun drastis yang seharusnya menambah semangat kita untuk berbuat, berkreasi lebih baik lagi. Kenyataannya, malah semakin tidur,” tukas H Djohan.

Meski demikian dikatakan bupati, mutasi pejabat mengikuti pansel, tambahnya

Sebelumnya, Bupati Djohan Syamsu, SH mengatakan, pihak Pemda wajib mendukung program petani porang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan perguruan tinggi Universitas Mataram. Khususnya dalam  pengembangan maupun pemasaran hasilnya.

Menurutnya, mengenai pemasaran porang itu tidak perlu di khawatirkan, karena melibatkan pengusaha yang sudah cukup berpengalaman mengenai pemasaran.

Harapan Bupati kepada Kepala Desa agar lebih inten baik dalam memberikan motivasi kepada kelompok-kelompok tani maupun pengawasan.

Hal itu sebagai dorongan moral dalam meningkatkan sumberdaya serta ekonomi masyarakat petani porang, maupun komoditi lainnya.

Menyinggung momen besar pelaksanaan World Superbike di bulan November dan MotoGPP tahun 2022 di Mandalika, bupati berharap kecipratan wisatawan yang bakal berkunjung ke Lombok NTB.

Karena jumlah wisatawan yang datang diperkirakan mencapai puluhan ribu. Tentu membutuhkan akomodasi, sarana prasarana yang banyak, ungkapnya.

Kebutuhan akan penginapan, restauran dan sarana teransportasi untuk antar jemput tidak sedikit, belum lagi untuk teransportasi ke obyek-obyek wisata di Lombok Utara.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Launching Desa Sejahtera Astra di Gangga

“Karena itu pelaku pariwisata di Lombok Utara diharapkan mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan wisatawan mulai dari sekarang,” kata bupati.

@ng

Bupati memaparkan beberapa sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti porang, kopi, dan cengkeh.

TANJUNG.lombokjornal.com ~ Bupati Lombok Utara (KLU), H Djohan Sjamsu, menghadiri Launching Desa Sejahtera Astra, di aula kantor bupati, Senin (23/8). Hadir pada acara tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Plt. Kepala DKPP KLU, Perwakilan BNI Cabang Mataram beserta tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Bupati Djohan ingin memaksimalkan potensi pertanian yang ada di KLU serta menyambut baik adanya Desa Sejahtera Astra di Kecamatan Gangga. Menurutnya pertanian adalah salah satu aspek yang cukup stabil di tengah berbagai bencana yg ada, terutama pandemi Covid-19. Bupati Djohan memaparkan pula beberapa sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti porang, kopi, dan cengkeh.

“Kopi yang ada di Lombok Utara memiliki kualitas yang tinggi, tidak kalah dengan kopi yang dipasarkan di pasar internasional. Untuk itu saya harapkan pemasaran kopi yang ada di Lombok Utara agar dimaksimalkan. Tidak hanya dikirim ke luar pulau saja tetapi di ekspor ke luar negeri. Tentunya dengan memperhatikan dan menjaga kualitas produk kopi,” jelasnya.

Bupati Djohan menyatakan dengan adanya kerja sama antara Kemendes dan beberapa instansi terkait, potensi SDA yang ada di KLU dapat dikelola dengan maksimal sehingga dapat menunjang ekonomi masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Sulis LIDA Raih Juara 2, Persembahan untuk NTB dan Pendukung

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Unram, Ir. Sudirman, mengharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terlebih ada dukungan modal dari Bank BNI yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pihaknya berterima kasih kepada pemda, lantaran telah menyambut baik program Desa Sejahtera Astra.

jfs

Acara seminar adat dan budaya yang diselenggarakan Karang Taruna merupakan bentuk silaturrahmi para tokoh adat dan budaya Desa Sesait

SESAIT.KAYANGAN.lombokjournal.com ~ Karang Taruna Desa Sesait menggelar acara seminar adat dan budaya Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, dengan tema “Melawan Lupa”.

Seminar tersebut berlokasi  di Pondok Pesantren Al-ikhwan, di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, hari Jumat (20/08/21), yang dihadiri oleh para tokoh adat Desa Sesait.

Para tokoh adat itu secara historis memiliki peran dalam pembangunan dan pertumbuhan Desa Sesait. Tokoh yang menghadiri seminar tersebut antara lain, Penghulu Desa Sesait, Jintaka, mangku bumi Desa Sesait, dan tokoh-tokoh adat lainnya.

Agenda seminar adat dan budaya ini merupakan bentuk silaturrahmi para tokoh adat, Pemerintah Desa dan tokoh pemuda menyambut hari jadi Desa Sesait ke-126, yang tercatat pada tanggal 21 Agustus merupakan tanggal terbentuknya Desa Sesait.

Kepala Desa Sesait Susianto, M.Pd, memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar adat dan budaya Desa Sesait tersebut.

Ia menyampaikan apresiasinya kepada Karang Taruna Desa Sesait yang telah menginisiasi seminar adat dan budaya desa Sesait tersebut. Menurut Susianto selaku Kepala Desa Sesait menyampaikan, generasi muda sangat harus mendapatkan pengetahuan lebih terkait adat dan budaya yang ada khususnya di desa Sesait.

“Terima kasih kepada Karang Taruna Desa Sesait yang telah menggelar seminar adat dan budaya desa Sesait ini, acara seperti ini memang sangat diperlukan bagi generasi muda saat ini.” kata Susianto.

BACA JUGA; PPI NTB Lantik Ketua dan Pengurus PPI KLU

Seminar tersebut banyak dibahas perihal keberagaman adat dan budaya di Desa Sesait secara umum, kemudian sejarah berdirinya Desa Sesait juga tidak luput menjadi pembahasan yang pada kesempatan itu dipaparkan oleh H. Djekat selaku narasumber.

Desa Sesait terbentuk sejak masa pendudukan pemerintahan Hindia-Belanda menurut catatan pemerintah Desa Sesait.

Pada sesi diskusi, H. Djekat menyampaikan, sangat dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam mengartikan apa itu adat, tradisi, maupun budaya, terutama yang berkaitan dengan desa Sesait.

H.Djekat selaku narasumber menyampaikan, seluruh element masyarakat haruslah bisa menghargai setiap perbedaan dalam aspek adat, tradisi, maupun budaya yang ada di kabupaten Lombok Utara.

Menurut Djekat, menghargai keberagaman adalah hal yang utama yang perlu ditanamkan sebagai penunjang keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat.

BACA JUGA: Motivasi Untu Atlet NTB Jelang PON ke 20 di Papua 2021

“Kita tidak bisa menyeragamkan adat bagi setiap orang, justru kita harus menjunjung tinggi keberagaman, karena itu yang tertera dalam undang-undang dasar.” kata Djekat

Han

Pelantikan pengurus Pita Putih Indonesia (PPI) Lombok Utara dengan melibatkan OPD terkait, diharapkan nantinya bersinergi dalam menurunkan Stunting di Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ketua Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati, melantik Ketua dan Pengurus PPI KLU masa bakti 2021-2026 di Aula Kantor Bupati Lombok Utara (20/08/21).

Hadir pula Ketua PPI KLU, Hj Galuh Nurdiyah, Kepala Dinas DP2KBPMD KLU Drs H Kholidi MM, Jajaran Pengurus PPI NTB, PPI KLU, Anggota Forum Genre Lombok Utara beserta tamu undangan lainnya.

Ketua PPI Provinsi NTB Hj Niken Saptarini Widyawati menyatakan, PPI merupakan bagian dari Global White Alliance atau Aliansi Pita Putih yang terdiri dari 145 negara di dunia yang memiliki kepedulian pada tingginya angka kematian ibu dan bayi lahir.

BACA JUGA: NTB Rancang Pergub, Lindungi Anak Korban Jaringan Terorisme

Hingga saat ini, terdapat 22 perwakilan PPI Provinsi di Indonesia, NTB salah satunya.

Dalam perkembangannya PPI melibatkan berbagai latar belakang pengurus yang memiliki kepedulian keinginan dan kemampuan untuk berkontribusi menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan Stunting.

“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengikutsertakan PPI sebagai Ormas yang bertugas menuntaskan permasalahan stunting di beberapa daerah di Indonesia. PPI Provinsi NTB diberikan tugas untuk menangani Stunting di KLU. Saya merasa berkepentingan memastikan program kita ini lancar dan baik. Bersinergi dan bekerja sama dengan PPI KLU dalam penanganan stunting,” tuturnya.

Dijelaskannya, melihat tren kematian ibu di NTB sampai tahun 2019, terdapat sejumlah 97 kasus, sedangkan bayi dan balita berkisar 863 kasus, serta Stunting mencapai 7069 kasus yang bersumber dari informasi kesehatan 2019.

“Hal ini tantangan yang besar, semuanya ini kita hadapi secara bersama-sama. Pemerintah tak bisa melakukan sendiri, semua mesti bersinergi ini. Kini bukan saatnya bekerja berdasarkan egosentris lembaga, organisasi dan lainnya. Kita bersatu padu menyelesaikan permasalahan yang ada,” imbuhnya.

Dalam pada itu, Kadis DP2KBPMD Drs H Kholidi MM mengatakan dengan telah dilantiknya Pengurus PPI KLU menjadi tonggak membangun sinergi secara bersama-sama.

Meneguhkan komitmen dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Lombok Utara,” tandasnya.

“DP2KBPMD membangun sinergi dengan pihak lain. Mengupayakan penanganan stunting di Lombok Utara bisa menurun. Hingga kini angka Stunting relatif banyak pada 20 desa. Tingkat capaiannya berkisar 32,68 persen artinya prosentase balita stunting masih cukup tinggi,” urainya.

Dikatakannya, sinergi antar OPD dan stakeholder lain termasuk Forum Genre diharapkan angka pernikahan di bawah usia menurun.

“Semoga amanah ini, bisa kita laksanakan secara bersama sehingga kesehatan ibu dan anak termasuk remaja, serta penanganan Stunting berhasil di Lombok Utara,” harapnya.

Adapun Ketua PPI KLU Hj Galuh Nurdiyah menyampaikan adanya pelantikan dan terbentuknya Pengurus PPI KLU menjadi langkah awal peran aktif meningkatkan pola hidup sehat, bagi masyarakat Lombok Utara.

“Tugas yang kita emban ini akan menyadarkan kita, betapa pentingnya keikutsertaan kita merubah pola pikir masyarakat bahwa betapa berharganya hidup sehat,” tuturnya.

Diuraikannya, penanganan stunting mesti dimulai sejak 1000 hari. 270 hari berada pada masa kehamilan ibu, sedangkan 730 hari pada masa tumbuh-kembangnya. Bila tidak diperhatikan dengan baik, berakibat stunting. Oleh karennya, kesehatan ibu dan anak menjadi perlu diperhatikan.

Ketua PPI KLU menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya organisasi PPI di Lombok Utara dengan melibatkan OPD terkait yang nantinya bisa bersinergi dalam menurunkan Stunting di Lombok Utara melalui optimalisasi Posyandu Keluarga, Dasa Wisma, dan Forum Genre KLU.

“Wadah-wadah inilah yang kita harapkan dapat menggerakkan Posyandu. Selain kiprah TP PKK pada seluruh jenjang, begitu juga forum genre nantinya menjadi garda terdepan memotivasi masyarakat dengan kesadaran sendiri datang ke Posyandu,” jelasnya.

BACA JUGA: Peran PPI Strategis: Tekan Stunting, Kematian Ibu dan Bayi

Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi arahan kepada pengurus terkait percepatan penanganan penurunan Stunting di Lombok Utara.

Acara berlangsung lancar dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19, dilanjutkan dengan foto bersama.

wld

Peran PPI di kabupaten/kota sangat strategis sebab dapat terjun langsung ke masyarakat guna menekan angka kematian Ibu, bayi dan angka stunting.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ketua Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menyampaikan hal terebut dalam acara Pelantikan Ketua dan Pengurus PPI Kabupaten Lombok Utara (KLU) masa bakti 2021-2026, di aula kantor bupati, Jum’at (20/8).

“Salahsatu ikhtiar kita adalah dengan membangun kesadaran masyarakat KLU betapa pentingnya menjaga kesehatan dan merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu, bayi maupun remaja,” kata Hj. Niken.

Perkuat dan berikan edukasi dan penyuluhan oleh PPI bersama OPD terkait, sehingga tumbuh kesadaran pribadi dan secara umum masyarakat, tentang pola hidup yang sehat. Selain itu, peran PPI KLU untuk menekan angka kematian ibu, bayi, stunting juga tidak terlepas dari pernikahan dini di kalangan remaja atau ibu muda.

“Maka keberadaan Posyandu Keluarga juga harus diperkuat sebagai media pelayanan kesehatan dan pusat edukasi tentang menghindari pernikahan dini,” tutur Hj. Niken.

PPI merupakan anak organisasi Pita Putih Internasional yang mendukung kesehatan ibu dengan berkampanye untuk lebih banyak sumber daya dan kebijakan yang tepat dalam mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir, advokasi pemerintah dan politisi dalam kebijakan.

“PPI NTB dibentuk dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir dan anak. Memperhatikan angka stunting yang cukup tinggi di beberapa wilayah di NTB,”
ujarnya.

BACA JUGA: NTB Rancang Pergub, Lindungi Anak Korban Jaringan Terorisme

Mewakili Bupati KLU, Kepala BP2KBPMD Kabupaten KLU, H. Kholidi, menyambut baik pelantikan pengurus PPI KLU. Sehingga menurutnya ini merupakan awal untuk tetap bersinergi membantu kesehatan ibu dan anak.

“Pelantikan hari ini dalam rangka membangun komitmen untuk sinergi bersama OPD terkait,” kata Kholidi.

Namun ia berharap sinergi ini ke depan berjalan dengan maksimal sebab persoalan ini bukan semata tugas pemerintah, namun kolaborasi PPI, OPD terkait dan semua pihak.

Ketua PPI Indonesia Kabupaten Lombok Utara, Hj. Galuh Nurdiyan Djohan Sjamsu dalam sambutannya menyampaikan bahwa apresiasi atas pelantikan pengurus PPI oleh ketua PPI Provinsi NTB.

“Kedepan peran dan kontribusi PPI dapat meningkatkan pola hidup sehat di KLU,” kata ketua TP. PKK KLU.

Menurutnya, komitmen PPI KLU untuk memberikan edukasi dan mengubah pola pikir masyarakat di KLU, pentingnya kesehatan ibu dan anak serta remaja akan terus diperkuat.

“Termasuk keterlibatan adik-adik forum gender dan mahasiswa di KLU,” ajaknya.

Ia juga berharapa agar PPI Provinsi NTB dapat mendukung dan ikut berkolaborasi untuk menurunkan stunting di KLU.

edy

Pelepasan 300 tukik itu merupakan kerjasama beberapa lembaga cinta lingkungan sebagai upaya konservasi penyu yang ditunjang keberadaan pantai Bangsal Pemenang

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sebanyak 300 lebih tukik dilepasliarkan di pantai Bangsal Pamenang, Rabu (18/08/21). Kegiatan itu menandai peringatan Hari Lahir Kabupaten Lombok Utara dan Hari Kemerdekaan RI Ke 76.

Dan kegiatan itu merupakan kerja bareng Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pamenang, KLU, Persatuan Komunitas Tionghoa (INTI NTB), yang diwakili H. Rudi, Jaringan Media Siber (JMSI NTB), Boy Mashudi dan Sastro, Barasiaga Pamenang dengan melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis – Sakir).

Selain pelepasan tukik, juga diserahkan sejumlah sembako dari INTI NTB kepada anak-anak panti asuhan yang ada di Pamenang, sebagai ujud kebersamaan di masa Covid 19 saat masyarakat mengalami himpitan ekonomi.

Kepala UPP Kelas II Pelabuhan Pemenang, Heru Supriyadi, SH.MH yang akrab disapa mas Heru  ini mengatakan, Penyu sudah terancam punah.

Menurutnya, tugas dan kewajiban bersama untuk memastikan upaya konservasi penyu ini yang ditunjang dengan pantai Bangsal Pemenang, yang merupakan dari kesatuan dab termasuk dalam kawasan konservasi perairan daerah KLU yang berpusat di Gili Terawangan.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Hadiri Peringatan HUT ke 76 RI 

“Pelepasliaran yang dilakukan bersama kelompok masyarakat sekitar, merupakan bentuk komitmen UPP Kelas II pemenang dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian penyu di habitat alaminya,” ungkap Mas Heru.

Ia mengungkapkan, semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 106 tahun 2018 tentang Jenis dan Satwa yang Dilindungi.

Mas Heru menambahkan, untuk perlindungan dan pelestarian penyu di Indonesia, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran No. SE 526 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya

“Penyu sudah terancam punah, maka tugas dan kewajiban kita bersama untuk memastikan upaya konservasi penyu ini. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI AL, pihak Kepolisian, dan NGO, serta seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mengelola ekosistem pesisir dan laut,” katanya.

Hal senada dari Ketua Organisasi Pemerhati Alam dan Lingkungan (OPAL KLU)  Jaharudin,S.Sos

“Penyu juga termasuk dalam daftar merah The International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan masuk dalam apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),” katanya.

Jaharudin yang akrab di panggil Ang,  menerangkan, tukik yang dilepasliarkan merupakan mutasi   penangkaran salah seorang rekan sekampungnya (Muhidin) asal Dusun Lekok yaitu Pantai Sedayu Desa Gendang Kecamatan Gangga.

Menurut  dia, selain melakukan pelepasliaran tukik, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan dan pelestarian penyu di sepanjang pantai di Kabupaten Lombok Utara ini, paparnya.

Ia berharap semua pihak untuk tetap menjaga kelestariannya, dan alhamdulillah di Pantai Sedayu Lekok telah ada masyarakat yang peduli disediakan hatchery di pos monitoring sebagai tempat relokasi telur penyu.

“Telur penyu yang berhasil menetas menjadi tukik, yang kemudian hari ini kita saksikan bersama melepasliarkan sekutar 300 san lebih tukik hasil penangkaran,” jelasnya.

Ke depan juga diharapkan di sepanjang Pantai KaBupaten Lombok Utara menjadi habitat peneluran penyu.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Rampung, Wujud Optimisme NTB Gemilang

“Upaya perlindungan dan pelestarian penyu ini tidak akan bisa berjalan dengan efektif jika belum ada kesadaran dari seluruh kalangan masyarakat akan pentingnya peran penyu dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut,” kata Heru.

@ng

Selaku Inspektur Upacara, Bupati Djohan Sjamsu mengajak kesadaran komunal menangguhkan ego kesukuan, ego agama, ego ras, ego etnik, dan ego golongan untuk menyatukan Indonesia

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menjadi Inspektur Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia di Lombok Utara,  di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung KLU (17/08/21).

Hadir pula mendampingi bupati, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwira Penghubung Lombok Utara Dandim 1606 Mataram Mayor Inf Jalal Shaleh, Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, unsur Kejaksaan Negeri Mataram Kasi Datum Bayu Novriandinata SH, Para Asisten, Para Staf Ahli, unsur

Pimpinan OPD, para Camat se-KLU, Tokoh Agama Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian upacara dikomandani oleh Danramil Kecamatan Bayan Kapten Akhmad Baidawi, diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, dan UUD 1945.

Bupati Djohan selaku inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia sebagai momentum bersejarah yang patut disyukuri dan dijadikan semangat dan spirit kebangsaan membangun totalitas pengorbanan dan perjuangan.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Rampung, Wujud Optimisme NTB Gemilang

“Diperlukan kesadaran komunal menangguhkan ego kesukuan, ego agama, ego ras, ego etnik, dan ego golongan untuk menyatukan Indonesia,” tuturnya.

Mengingat tema HUT ke-76 RI tahun 2021 Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh dengan menanamkan nilai-nilai ketangguhan semangat pantang menyerah. Maju bersama untuk masa depan Indonesia lebih baik.

“Selain itu untuk menjadikan Indonesia Tangguh dibutuhkan disiplin aparatur disiplin kinerja disiplin keuangan dan disiplin pertanggungjawaban serta disiplin kinerja,” imbuhnya.

Situasi Covid di Lombok Utara saat ini, pertanggal 15 Agustus 2021 total kasus 503 jiwa, sembuh 432 meninggal 17 jiwa dan konfirmasi positif 34 jiwa.

“Pentingnya penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi memakai masker mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir menerapkan physical distancing (jaga jarak), menghindari kerumunan serta melakukan pola hidup bersih dan sehat,” tandasnya.

Rangkaian kegiatan selanjutnya, pelepasan 1000 burung merpati persembahan dari Persatuan Olah Raga Merpati Tanjung, yang dilanjutkan dengan mengikuti detik-detik proklamasi secara virtual di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Adapun Upacara Penurunan Bendera, dalam rangka HUT ke-76 RI, bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH.

BACA JUGA: Prestasi di Tengah Pandemi, Isyaratkan Kita Terus Berjuang

Pada akhir acara dilakukan parade Paralayang menyambut HUT. Tampak bendera merah putih berkibar di angkasa dengan spanduk ucapan selamat HUT RI.

Parade Paralayang lepas landas di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung dengan lancar. Semua kegiatan berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

wld

Bupati Lombok Utara mengatakan Peringatan Hari Pramuka adalah wujud dari rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah nikmat persatuan.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60, yang digelar di halaman Kampus STKIP Hamzar KLU, Sabtu (14/8). Upacara tersebut dihadiri pula unsur Pimpinan OPD, Pimpinan Kwartir Cabang Pramuka KLU, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Djohan yang juga selaku Kamabicab Pramuka KLU menyampaikan bahwa organisasi kepramukaan genap berusia 60 tahun. Sekalipun sesungguhnya keberadaan Pramuka di Indonesia berusia jauh lebih tua, namun sejak 60 tahun silam tidak lagi terpecah-pecah melainkan menyatu dalam satu wadah yang disebut Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka kelanjutan dari pembaharuan gerakan kepanduan nasional. Hal ini diperkokoh dengan UU nomor 12 tahun 2020, sehingga pemerintah berkewajiban mendukung revitalisasi Gerakan Pramuka untuk meningkatkan peran fungsi serta ekstensi sebagai wadah pilihan utama pembinaan generasi muda.

“Adapun tema Hari Pramuka ke-60 tahun ini adalah Pramuka Berbakti Tanpa Henti. Hal ini menyiratkan semangat bakti Pramuka yang tinggi untuk berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa apalagi pada masa pandemi yang masih mengkhawatirkan. Kita harus tetap disiplin menahan diri dan tetap menerapkan Prokes, memasuki adaptasi kebiasaan baru. Kami mengapresiasi peran Pramuka Lombok utara yang berperan sebagai duta perubahan perilaku,” tutur Djohan Sjamsu.

Bupati Djohan juga berharap anggota pramuka dapat memberi contoh dalam membangun kebiasaan lebih sehat dengan turut serta dalam upaya menanggulangi Pandemi Covid-19.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan SK penganugerahan tanda penghargaan Lencana Panca Warsa oleh bupati.

rar