Dinas Dispurarsip KLU diminta Bupati Djohan Sjamsu memperbanyak naskah kuno yang syarat nilai sejarah, dan dibagikan kepada masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara (Dispurarsip KLU) menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) “Pemeliharaan dan Pelestarian Naskah Kuno Kabupaten Lombok Utara” di Lesehan Sasak Narmada Tanjung, Senin (20/09/21).

Kegiatan Bimtek yang rencananya akan dilangsungkan selama tiga hari itu (20 – 22 September) dibuka Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH.

Pada kesempatan itu, H. Djohan dalam sambutannya menyebutkan, kegiatan semacam ini perlu digalakkan. Di era teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, generasi milenial makin terkikis minatnya untuk mengenal lebih jauh tentang histori budaya yang dimiliki

“Saya melihat saudara-saudara sekalian, anak-anak kita sekarang ini seperti tidak berminat. Nah ini yang perlu digalakkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, supaya adalah perhatian anak-anak kita terhadap naskah-naskah kuno,” kata Bupati Djohan

Bupati minta kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispurarsip), agar naskah yang masih ada diperbanyak. Kemudian disimpan di Perpustakaan Daerah dan sebagian lagi dibagikan ke kelompok-kelompok masyarakat adat di Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA:

Talkshow Karang Taruna di Sesait Mengupas Budaya Lokal

“Harapan saya, supaya naskah-naskah kuno, naskah-naskah adat kita bisa di copy atau diperbanyak kemudian disimpan. Sebagian disimpan di perpustakaan dan sebagian ada di kelompok-kelompok adat, kelompok masyarakat. Karena itu sejarah, kita tidak boleh meninggalkan sejarah,” ujar Bupati H. Djohan Sjamsu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dispurarsip KLU Ir. Lalu Mustain, MM. melaporkan, sejauh ini jumlah naskah kuno yang ada di Kabupaten Lombok Utara sekitar 37 naskah, 4 di antaranya sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.

Ditambahkan L. Mustain, melihat kandungan isi yang beragam pada naskah kuno tersebut, mendorong pihak Dispurarsip KLU untuk menginisiasi perlunya dilaksanakan kegiatan Bimtek bagi para tokoh yang memegang dan menyimpan beberapa naskah-naskah kuno di tiap kecamatan di Lombok Utara.

“Isinya beragam, mulai dari budaya, hukum, adat-istiadat, agama menyangkut syariat, tarekat bahkan. Jadi sangat detail dan beragam isi dari naskah kuno tersebut sehingga kami anggap sangat perlu dilestarikan,” jelasnya.

Mustain berharap kepada para peserta yang memegang naskah kuno baik dalam bentuk kertas atau lontar, agar bisa menjaga dan menyimpan dengan baik aset budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara itu.

Merespon kegiatan bimtek tersebut, Ahmad Subhan Hadi salah satu peserta dari Desa Sesait sangat mengapresiasi langkah yang telah dilakukan itu, yang dinilai penting dalam menjaga kelestarian naskah kuno.

Menurutnya, perlu ada tindaklanjut dari pihak dinas untuk menjalin kolaborasi dengan para tokoh adat, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda melalui sebuah kelompok yang dibentuk di setiap dusun.

Diharapkan ada perhatian di anggaran perubahan, agar para tokoh adat mengajarkan di tiap dusun sekaligus. Mungkin di setiap kelompok ada 10 orang disitu untuk menumbuhkan minat bacanya.

BACA JUGA: Berwisata ke Desa Wisata Senaru di Lombok Utara

“Bahkan di Sesait sudah dilakukan tetapi hanya beberapa kelompok dan ada di Desa Pendua. Mohon harapan kami jangan sampai kita hanya bimtek disini saja,” kata Ahmad.

@ng

Anggota Karang Taruna dari empat desa di Kecamatan Kayangan menyelenggarakan talkshow mengupas sejarah, budaya dan adat Lombok Utara

KAYANGAN.lombokjournal.com ~ Talkshow dengan tajuk “Desa Sesait Dalam Sesaat”, diselenggarakan atas kolaborasi Karang Taruna dari empat desa di Kecamatan Kayangan, Kabupten Lombok Utara.

Keempat Karang Taruna itu masing-masing Desa Santong, Desa Pendua, Desa Sesait dan Desa Santong Mulia, yang berlokasi di “Bale Sangkep Adat Sesait”, Minggu (19/09/21).

Agenda talk show itu berangkat dari  kegelisahan para pengurus Karang Taruna atas minimnya pengetahuan generasi milenial terkait sejarah, adat dan budaya yang ada di kabupaten Lombok Utara, khususnya di Kecamatan kayangan.

Pengurus Karang Taruna lintas dan tiap element kepemudaan yang terlibat dalam giat itu diharapkan menjadi pemantik semangat generasi milenial dalam melestarikan adat dan budaya di kabupaten Lombok Utara.

Tema talk show budaya itu mengangkat sejarah adat dan budaya Desa Sesait sebagai langkah awal. Kemudian dihadirkan narasumber yang memang kompeten di bidang sejarah adat dan budaya Desa Sesait.

Hadir sebagai narasumber, H. Djekat selaku tokoh adat, Susianto, M.Pd selaku pemusungan Desa Sesait, dan TGH. Sukarman Azahar Ali selaku tokoh agama.

Para narasumber memaparkan penjelasan beragam terkait adat dan budaya desa Sesait dari berbagai sudut pandang.

“Hasil riset terbaru pada tahun 2008 bahwa tulisan tangan dari Alqur’an yang ada di desa Sesait berumur 600 tahun, yang menunjukkan bahwa agama Islam di KLU yang pertama kali itu dari Desa Sesait. Tapi itu versi kami dan tanpa menyalahkan versi yang lain.” ujar Susianto

Penjelasan Pemusungan Desa Sesait terkait sejarah islam di KLU itu,  menjadi refrensi baru bagi para pemuda dalam mengkaji sejarah terkait desa Sesait.

BACA JUGA: Berwisata ke Desa Wisata Senaru di Lombok Utara

Kemudian dijelaskan, beberapa posisi pengurus adat di Desa Sesait haruslah sesuai keturunan, dan tidak bisa dirubah oleh siapapun karena sidah menjadi aturan adat.

Pada kesempatan tersebut, H. Djekat selaku narasumber menjelaskan bahwa tiap hal yang merupakan peninggalan nenek moyang haruslah dijaga nilai-nilainya.

Generasi muda diminta memahami apa saja yang menjadi tanggung jawabnya dalam melestarikan nilai-nilai dari adat dan budaya yang ada di desa Sesait.

“Kita jangan sampai hanya mengatakan berbagai hal tentang adat, tapi tidak mengerti nilai-nilai yang tertanam di dalamnya. Adat dan budaya penting untuk dilestarikan tapi lebih penting juga untuk mengkaji dan memahami nilai-nilai yamg terkandung didalamnya.” jelsa Djekat

Kemudian pada penghujug acara, TGH. Sukarman selaku narasumber menjelaskan terkait adat dan budaya dalam perspektif agama.

Setiap ajaran yang ditinggalkan oleh para leluhur tentunya sudah melalui proses panjang dalam penanaman nilai-nilai islam di tiap aspeknya.

BACA JUGA: Setelah Vaksin Harus Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

“Kita harus bangga menunjukan adat dan budaya kita dan tentunya harus sesuai syariat islam. Setiap apa yang diwariskan sudah mengikuti syariat islam, hanya saja kita perlu memahami lebih dalam agar tidak salah faham dengan segala hal yang berhubungan dengan adat dan budaya di desa Sesait ini, mulai dari masjid, pakaian, hingga gamelannya.” ujar TGH. Sukarman.

Han

Salah satu desa yang menarik sebagai tujuan berwisata di Pulau Lombok yaitu Desa Senaru, berada di kaki Rinjani, yang menyimpan keindahan alam dan kekayaan budaya

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pulau Lombok merupakan salah satu pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki beragam budaya dan keindahan alam yang menakjubkan.

Di Lombok Adat budaya dan keindahan alam yang dibalut rapi dan terjaga.

Cermin perpaduan dan keindahan tersebut dapat dilihat di salah satu Desa yang sangat populer di mancanegara yakni Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten  Lombok Utara.

Penuturan Kepala Desa Senaru Kecamatan Bayan, Raden Akria Buana, yang merupakan salah satu keturunan pemangku adat, Desa Wisata Senaru masuk dalam 50 Besar Desa Wisata Kemenparekraf.

Desa wisata lainnya di Pulau Lombok adalah Bonjeruk Lombok Tengah, Sesaot Lombok Barat, dan lainnya.

“Dari 99 desa wisata yang terdaftar, Senaru termasuk yang lolos. Keunggulan yang kita miliki adalah kebudayaan, alam, serta ritual-ritual yang masuk dalam kearifan lokal,” katanya.

Desa Senaru juga memiliki aktivitas nempadi, padi bulu yang yang tersimpan di geleng atau lumbung secara turun temurun. Ada juga tarian mendewa, (bodaya) kesenian sakral yang pernah ditampilkan beberapa tahun silam di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

BACA JUGA: Pemda dan DPRD KLU Tandatangani Nota Kesepakatan

Kesenian ini dutampilkan sebagai rasa syukur terhadap alam serta atas segala karunia alam yang dilimpahkan oleh Sang Pencipta untuk kehidupan makluk di bumi ini.

Dalam tarian ini berperan perempuan sebagai pengiring lagu, selain kesenian Rudat, juga terdapat teater tradisi Cupak Gurantang yang menceriterakan tentang kehidupan sebelum islam masuk.

“Kegiatan-kegiatan itu diselenggarakan setiap usai panen warga Bayan dan perayaan syukuran setelah lulus akademi atau sembuh dari sakit,” terangnya.

Kegiatan adat lain milik Desa Senaru yang bisa dinikmati wisatawan adalah gegeroq, upacara goible (khitanan, perkawinan) yang diadakan pada waktu tertentu, baca lontar, minangin atau proses penerimaan tamu.

“Masyarakat Bayan di Desa Senaru tetap melestarikan budaya sebagai daya tarik bagi wisatawan dan rasa syukur warga sekitar terhadap kepercayaan masing-masing,” jelasnya.

Desa Senaru juga memiliki meloka yang bertugas menjaga gunung, hutan, dan satwa di Taman Nasional Rinjani.

Ada juga Unan Ai (Prumbakdaya) penjaga mata air air terjung Sendang Gile (singang gila sebutan lokal) yang tinggal di hutan dan air terjun yang merupakan aset Desa Senaru warga Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Desa Senaru memiliki BUMDES dan PAMDes, dan kini dibantu KemenDes 1,5 hektare dalam bentuk (homestay). Desa ini berpenduduk 8.555 jiwa dengan potensi alam seperti air terjun Gendang Gile mengairi 3 desa sekitar untuk Irigasi.

Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi mengatakan, pandemi membuat pihaknya memutar strategi untuk menghadirkan wisatawan.

Namun berbeda dengan Kepala Desa Senaru, Yusron Hadi sekarang lebih fokus pada wisatawan lokal.

“Kita buat spot-spot baru yang kekinian, seperti spot selfie, arung jeram. Selain itu, ada homestay 10 yang masih aktif,” katanya.

Dijelaskan Yusron, daya tarik Senaru, dan Lombok pada khususnya, adalah Taman Nasional Rinjani (TNR).

BACA JUGA: NTB Masih Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri 

“Oleh karena itu, kita buat wisata terintegrasi antara TNR dengan Gili, jadi satu paket. Ada 35 guide perempuan di Desa senaru mendukung kesetaraan gender, pelaku wisata dari masyarakat setempat dan desa sekitarnya. Total ada 75 guide, dan beberapa porter,” katanya.

Dalam kondisi normal, menurut Yusron, Juli-September merupakan high season.

Untuk bisa menikmati Sendang Gile, wisatawan cukup membayar tiket Rp 10.000 untuk wisman dan Rp 5.000 lokal.

Sedangkan biaya tour guide Rp 15.000, sampai Rp 35.000 tergantung jumlah air terjun yang akan di kunjungi.

Selain sebagai titik awal puncak pendakian, Desa Wisata Senaru ternyata juga menyimpan kekayaan alam yang patut untuk dieksplorasi.

Yaitu Air Terjun Sendang Gile, Air Terjun Tiu Kelep, Bayan Beleq, Rumah Adat Gubuk Karang Bajo, Rebound Desa Wisata Senaru, Akomodasi Traveling.

@ng

Pihak Pemda atau eksekutif melakukan pembahasan KUA-PPAS APBDP 2021 yang berangsung alot dan dinamis, meski akhirnya mencapai solusi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD KLU yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Burhan M. Nur, SH dilanjutkan penandatanganan naskah Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I, bersama Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH. di Ruang Aula Paripurna, Jum’at (17/09/21).

Dalam paripurna hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng, Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, S.Ag, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Sekwan DPRD KLU Kartady Haris SH. Juga hadir dari unsur Polres Lotara, unsur pimpinan OPD beserta Anggota DPRD KLU.

Pimpinan Rapat Paripurna H. Burhan M.Nur, SH menyatakan, agenda rapat meliputi Laporan Badan Anggaran terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan.

BACA JUGA: NTB Peringkat Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri 

Selain itu dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara DPRD dengan Kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

DPRD dan Eksekuitf telah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan perubahan, baik internal maupun bersama eksekutif telah berlangsung alot dan dinamis.

Meski akhirnya pembahasan itu bisa mencapai solusi. Ini semua dilakukan semata-mata demi kesempurnaan dari KUA-PPAS APBDP.

Juru Bicara Banggar DPRD KLU, I Made Kariasa, SH pada laporan yang menyatakan, dampak Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, nasional, dan daerah yang terjadi sejak awal tahun 2020, masih dirasakan sampai saat ini.

Hal itu berdampak pada gambaran KUA-PPAS APBDP di Lombok Utara.

“Tentunya ini menjadi tantangan yang berat, tidak hanya buat Kabupaten Lombok Utara, namun seluruh dunia yang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi. Dampak perekonomian dan pembangunan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan sehingga perlu dilakukan antisipasi guna meminimalkan dampak negatif ekonomi dan keuangan daerah,” urai Made Kariasa.

Dikatakannya, secara umum Kabupaten Lombok Utara mengalami pengurangan pendapatan dan pembiayaan program serta kegiatan pembangunan.

Diharapkan dalam penyusunan RAPBD tahun 2021, diupayakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif sebagai instrumen yang dijadikan acuan dalam menyusun RAPBD perubahan tahun 2021.

Banggar DRD KLU telah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA-PPAS yang menghasilkan 13 poin yang menjadi sorotan dan menjadi pembahasan bersama.

Selanjutnya, telah direspons secara tertulis oleh pihak eksekutif serta dilakukan pembahasan bersama, yang menghasilkan berbagai catatan dan kesepakatan.

Di antaranya Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,8 miliar rupiah lebih yang semula diasumsikan sebesar 117 miliar rupiah lebih naik menjadi 121 miliar rupiah lebih.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan asumsi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah. Semula sebesar 59 miliar rupiah lebih menjadi sebesar 84 miliar rupiah lebih, atau naik sebesar 25 miliar rupiah lebih dari asumsi awal.

Di sisi lain, dana perimbangan dan beberapa poin lainnya mengalami penurunan.

Di akhir rapat itu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021, antara Pimpinan DPRD KLU dengan Kepala Daerah.

BACA JUGA: PMI KLU Ke-76, Bupati Harap Lahirkan Jiwa Kemanusiaan

Pembahasan selanjutnya, akan dilakukan kembali Rapat Paripurna RAPBDP.

ags/dprdklu

Dalam peringatan Hari PMI ke-79, Bupati Djohan Sjamsu berharap ke depan lebih semangat setelah banyak memberikan sumbangsih kepada masyarakat baik saat terjadi bencana

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Palang Merah Indonnesia di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diharapkan melahirkan putra dan putri yang punya jiwa kemanusiaan.

Siap bertugas untuk Negara maupun daerah yang sering dilanda bencana, baik bencana alam maupun non alam seperti yang saat ini melanda Lombok Utara.

Harapan itu disampaikan Bupati Djohan Sjamsu saat menghadiri acara peringatan HUT PMI Kabupaten Lombok Utara ke 76 bersama Wakil Bupati, Dany Karter Febrianto,  Jum’at (17/09/21).

Sejarah hari lahirnya PMI tak lepas dari campur tangan kolonial Belanda. Dilansir dari laman resmi PMI, bahwa PMI eksis sejak sebelum Perang Dunia II. Saat itu, tanggal 21 Oktober 1873, PMI masih dikenal dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai).

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Nama tersebut dipelopori Pemerintah Belanda. Namun perjalanan Nerkai terhenti, karena dibubarkan saat pendudukan Jepang.

Sejak saat itu, perjalanan PMI dalam mempertahankan eksistensinya terus bergejolak hingga akhirnya bisa berdiri dengan nama Palang Merah Indonesia (PMI).

Sebelumnya Bupati Djohan sempat menyinggung peringatan hari PMI yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak banyak orang.

Namun PMI masih mampu berbuat untuk memperingati kelahiran Hari PMI khususnya di Lombok Utara.

Kepada segenap pengurus dan relawan Palang Merah Indonesia, diucapkan selamat ulang tahun ke- 76.

“Mudah-mudahan peran serta PMI ke depan lebih semangat lagi setelah banyak memberikan sumbangsih kepada masyarakat baik di saat gempa bumi 7,0 SR, maupun saat bangsa dan bahkan dunia sedang di landa Covid 19,” kata bupati.

Ketua PMI Lombok Utara maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya menjelaskan serangkaian kegiatan kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh PMI di KLU.

BACA JUGA: PON Bukan Tujuan Akhir, NTB Targetkan Event Internasional

Bupati mengapresiasi kiprah PMI yang sangat positif, diharapkan ke depan tugas-tugas kemanusiaan ini harus diperbanyak.

“PMI mendidik dan menggerakkan anak-anak bangsa untuk aktif dalam kegiatan kemanusiaan,” kata Djohan.

PMI diminta berperan aktif, termasuk bekerja sama dengan RSUD Tanjung yang baru diresmikan, terutama berkaitan dengan donor darah.

Kalau diperlukan regulasi, akan dibuat bentuk kerjasama antara PMI dengan pihak Rumah Sakit Umum dan Pemerintah Daerah Lombok Utara.

“Ini saya bilang perjuangan yang membutuhkan keikhlasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi Palang Merah,” katanya.

Saat ini PMI dituntut kerelaan menyisihkan waktu berbuat untuk kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

“Alhamdulillah hari ini kita melihat kantornya cukup bagus, dan kantor ini harus dikelola sebaik-baiknya dan jangan sekedar berdiri megah. Yang penting adalah pemanfaatannya untuk membantu masyarakat,” kata Bupati Djohan, yang sempat meninjau ruangan Sekretariat PMI KLU.

@ng,

Dalam kunjungan kerja (kunker) Wantannas ke Lombok Utara terungkap, penanganan pasca gempa yang sagat bagus di Lombok Utara akan menjadi acuan secara nasional

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang melkukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Lombok Utara, memuji Pemda KLU Dalam Penanganan Pasca Gempa.

Pujian itu disampaikan Deputi Wantannas Bidang Politik dan Strategi, Irjen Pol Drs Sukma Edi Mulyono MH dalam acara penerimaan oleh Bupati H. Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto di aula Kantor Bupati, Rabu (15/09/21).

Menurut Deputi, hal menjadi perhatian Wantannas di KLU yaitu penanganan pasca Gempa Bumi 2018. Dari laporan banyak pihak, memang penanganan rumah masyarakat belum tuntas.

BACA JUGA: Bupati Djohan Lantik Pejabat Struktural dan Kepsek se KLU

Namun di sisi lain fakta yang didengar, bukan hanya di pusat tapi negara lain pun mengancukan jempol pola penanganan Gempa di Lombok Utara yang sangat bagus. Ke depan akan menjadi acuan secara nasional.

“Hal itulah kami datang menyerap aspirasi dan mekanisme kegiatan yang di lakukan pemda bersama TNI dan Polri termasuk tokoh masyarakat dalam hal penangan bencana di KLU,” ujarnya.

Solusi pembangunan RTG

Sebelumnya, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH yang dalam acara penerimaan itu didampingi Wakil Bupati Danny karter Febrianto R ST MEng, mengungkapkan terima kasihnya atas kedatangan robongan kunker pihak Watannas.

Dan Pemerintah Daerah mengucapkan selamat datang  di Gumi Tioq Tata Tunaq Lombok Utara.

“Potensi yang dimiliki KLU ini didominasi oleh pertanian dalam arti luas, dan pariwisata dengan tiga gilinya. Dua hal inilah menjadi sumber PAD kami,” ungkap bupati.

Bupati menuturkan, gempa bumi terjadi tahun 2018 silam yang meluluh lantakkan Lombok Utara. Lebih 56 ribu rumah mengalami rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan. Hingga kini tersisa sekitar 14 ribu rumah lebih yang belum terbangun.

“Harapan saya, kedatangan Wantannas mampu memberikan solusi dalam rangka percepatan pembangunan RTG (rumah tahan gempa, red) dan fasiltas lainya,” harap bupati.

Di saat Pemda Lombok Utara mulai membangun kembali pascagempa, tahun 2020 Pandemi Covid-19 giliran menghantam sampai hari ini.

“Alhamdulillah untuk di Lombok Utara kasus Positif Covid mulai menurun,” tuturnya.

Ditambahkan, guna mempercepat pembangunan RTG sudah dilakukan komunikasi dengan BNPB. Bahkan sudah tiga kali mengutus Wabup ke Jakarta bertemu langsung dengan Kepala BNPB, termasuk meminta perpanjangan masa transisi darurat sampai bulan November mendatang.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Hadir di NTB

“BNPB memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah, jadi tidak bisa institusi ini digabung dengan Kementerian lain alangkah bagusnya di tingkatkan lagi,” ujar bupati.

Deputi Wabtannas menangapi soal BNPB atau di daerah disebut BPBD. Ada isu-isu yang DIterima bahwa institusi ini akan diperkecil menjadi bagian dari Kementerian Sosial.

Di sisi lain, Wantannas mengkaji BNPB seharusnya diperbesar termasuk BPBD di daerah-daerah, mengingat tugas-tugas dalam penanganan bencana begitu berat.

Kegiata itu dihadiri Dandim 1606 Mataram Kolonel (Arm) Gunawan SSos, Wakapolres Lotara, Kompol Setia Wijatono SH, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten Setda KLU, Kalaksa BPBD KLU M Zaldy Rahadian ST serta undangan lainnya.

Acara diakhiri dengan tukar plakat dan dilanjutkan dengan diskusi kemudian diakhiri dengan peninjauan lapangan di Dusun Lekok Desa Gangga

@ng

Kabupaten Lombok Utara yang dilantik, Bupati Djohan mengingatkan abatan bukanlah hak tetapi amanah tanggung jawab

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melantik pejabat struktural sekaligus mengukuhkan Kepala Sekolah SMP dan SD se-Kabupaten Lombok Utara, di halaman kantor bupati, Rabu (15/09/21).

Tampak hadir Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng, Wakapolres Kompol Setia Wijatono SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten lingkup Setda KLU, Plt Kadis Dikbudpora Adenan MPd, Plt Kepala BKD PSDM Tri Darma Sudiana SSTP, dan Kepala UPTD Dikbudpora se-KLU.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural sesuai Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 342/394/BKPSDM/2021 tentang Jabatan Pengawas Lingkup Pemda KLU.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari Budi SPd sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial P3A, I Nengah Patra Husada Kasi Pencegahan Bencana pada BPBD KLU.

Sementara Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 341/293/BKDPSDM/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah SD, SMP di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU sebayak 158 orang.

Usai pelantikan dan pengukuhan pejabat pengawas dan kepala sekolah, Bupati Djohan menyampaikan, jabatan bukanlah hak tetapi amanah tanggung jawab kepada yang diberikan tali mandat.

BACA JUGA:

Vaksinasi Ibu Hamil, Wabup Danny: Komitmen Sukseskan Target Vaksinasi

“Harapan saya kepada kepala sekolah laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sehingga tugas pokok kita dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di KLU bisa kita wujudkan,” tandas Bupati Djohan.

Dikatakan bupati, dalam limitasi tahun anggaran 2021 sampai 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek akan menyelenggarakan sekolah penggerak di wilayah Lombok Utara.

Suatu saat nanti akan diadakan evaluasi untuk semua sekolah yang memenuhi syarat dari tingkat TK sampai SMA.

“Karena ini tugas tambahan mulai 2021 sampai 2024, maka saya harapkan ikuti dengan baik evaluasi yang diberikan Kemendikbudristek, supaya sekolah yang lolos seleksi yang akan melaksanakan sekolah penggerak,” harapnya.

Menurut bupati, tugas Kepala Sekolah dan Guru-guru di Lombok Utara dihadapkan dengan banyak tantangan yang perlu diatasi dan antisipasi, terlebih di era digitalisasi yang semakin pesat.

Dikatakan pula, teknologi tidak bisa ditolak tapi bagaimana kita menyikapi teknologi itu agar bermanfaat bagi anak-anak dan semua lapisan masyarakat.

“Tanggung jawab ini ada dibahu saudara-saudara,” ucapnya mengingatkan.

Bupati Djohan juga menegaskan agar melaksanakan program dengan tanggung jawab sesuai mandat.

“Apa yang ditugaskan kepada saudara adalah sesuatu yang bernilai ibadah yang hanya Allah yang membalasnya,” pungkasnya.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Menjadikan NTB Asri dan Lestari

Orang nomor satu di Lombok Utara ini menyampaikan selamat bekerja dengan baik, melakukan apa yang perlu dilakukan dalam rangka memajukan daerah guna meningkatkan kemampuan anak didik.

@ng

Pencanangan vaksinasi ibu hamil dan anak-anak merupakan upaya pencapaian target vaksinasi, diperlukan kolaborasi multi pihak untuk akses pelayanan ke masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun sampai 17 tahun ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan target vaksinasi, baik lokal dan nasional, masyarakat yang divaksin harus mencapai target 70 sampai 80 persen.

Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R ST MEng menyampaikan itu saat pencanangan vaksinasi bagi Ibu Hamil di Kabupaten Lombok Utara yang bertempat di UPT BLUD Puskesmas Tanjung, Selasa (14/09/21).

Pencanangan itu dihadiri Ketua PKK KLU Hj Galuh Nurdyiah Djohan Sjamsu, Plt Kadis Kesehatan, dr H abdul Kadir, Kepala UPT Puskesmas Tanjung Ida Ayu Wayan Trisnayanti, A.Md.Keb, Camat Tanjung Reselim SSos,serta undangan lainnya.

“Pada momen spesial hari ini saya menyampaikan terima kasih seraya mengapresiasi kepada tim kesehatan yang sudah berjuang sebagai garda terdepan dalam memutus rantai pandemi covid 19,” tutur wabup.

BACA JUGA: Kiat Tetap Bertahan Saat Jabatan Diturunkan

Bagi masyarakat yang sudah divaksin maupun yang belum, agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai Covid 19.

Selain divaksin, ada dua langkah 5M dan 3T yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas serta testing, tracing, treatment.

Kata wabup, jangan sampai lengah sebab meski sudah divaksin bukan berarti bebas dari Covid 19.

Divaksin juga salah satu langkah awaL kebangkitan ekonomi dan sosial, dengan cara memutus rantai pandemi Covid 19. Karena itu, masyarakat diminta berkolaborasi mensukseskan vaksinasi.

“Dalam rangka percepatan tentunya dibutuhkan kolaborasi multi pihak, untuk mempermudah akses pelayanan dan mempercepat vaksinasi kepada masyarakat Lombok Utara,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua PKK KLU Hj.Galuh mengharapkan agar ibu hamil tidak takut vaksin. Sebab sebelum divaksin, petugas kesehatan memeriksa apakah ibu hamil layak atau tidak untuk vaksin melalui screning.

Ketua PKK KLU itu menambahkan, vaksin bagi ibu hamil itu penting, karena ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terinveksi virus Covid 19. Karena ibu saat hamil imunitasnya menurun.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB yang Asri dan Lestari

“Saya juga menghimbau kepada para kader Posyandu, PKK untuk bersama mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil bahwa vaksin ini aman,” kata Hj. Galuh.

@ng

Beberapa ‘mantan’ pejabat yang terkena mutasi seiring pergantian Kepala Daerah tak bisa menyembunyikan kekecewaan, namun mereka punya kiat untuk bertahan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam hidup seseorang tiap saat bisa mengalami perubahan tak terduga, termasuk jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari yang semula orang ‘nomor satu’ di instansnya bisa saja menurun tanpa nomor.

Karena itu, kata orang, seseorang yang mendapat amanah memegang jabatan sebenarnya sedang diuji kemampuannya untuk melayani masyarakat. Bukan sebaliknya, bersikap sebagai penguasa yang mengesampingkan kepentingan masyarakat.

“Dalam perkembangannya, suatu daerah bisa mengalami kemajuan maupun kemunduran. Oleh karena itu, struktur organisasinya juga akan menyesuaikan dengan perubahan ini,” kata seorang mantan pejabat di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Utara pada lombokjournal.com, dalam kesempatan silaturahmi, Senin (13/09/21).

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

Beberapa wartawan, termasuk wartawan Lombok Journal, sengaja bersiaturahmi dan mengajak berbincang-bincang mantan pejabat yang saat ini di tempatkan di pos baru. Bagaiana pun, mereka sebelumnya merupakan nara sumber berita yang menjadi rujukan para kuli tinta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perubahan struktur bisa membawa seseorang ke jenjang karier yang lebih tinggi. Atau sebaliknya ke jenjang yang lebih rendah.

Tujuan dari penurunan jabatan atau pengurangan tanggung jawab di tempat kerja (disebut demosi) jelas bukan karena pegawai dalam suatu jabatan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari.

Jadi mutasi itu bukan merupakan ‘hukuman’ bagi seorag yang turun jabatan?

“Bisa ya bisa tidak, tapi yang jelas itu adiharapkan membuat organisasi berjalan lebih efektif,” katanya.

Memang bukan hal mudah bagi pejabat untuk menerima keputusan penurunan jabatan. Tapi perlu diketahui, keputusan demosi itu juga diambil setelah melalui proses yang panjang dan melalui berbagai pertimbangan.

Bisa jadi seorang Kepala Daerah sebagai penentu kebijakan terpaksa melakukan mutasi akibat krisis ekonomi yang melanda daerahnya.

BACA JUGA: Lombok Football Club Didukung Penuh Klub Liga 1 Persiraja 

Seorang mantan pejabat yang lain meimpali, daripada hanya terpaku pada keputusan mutasi ini, ada baiknya berfokus untuk mengembalikan karier pada jalurnya.

Caranya, mulai menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab yang baru untuk berpikir positif dalam menyikapinya.

Dari silaturahmi degan para mantan pejabat itu, Lombok Jounal menangkap kesan yang penting bahwa mereka sama-sama menyadari bahwa ‘yang pertama dan terpenting adalah kesampingkan ego’.

Memng harus diakui, seperti disampaikan salah seorang di antara mereka, penurunan jabatan tak bisa dihindai sedikit banya melukai ego, apalagi yang menduduki posisi tinggi sebelumnya.

“Tapi jika tidak dapat jabatan atau diturunkan maka harus berbesar hati menerima kenyataan. Kalau tida begitu, proses penyesuaian akan lebih sulit dan justru memperburuk kinerja,” tuturnya.

Ada kesan, pejabat yang terkena mutasi ini sangat berhati-hati dalam mengekspresikan kekecewaannya. Namun kekecewaan itu masih dalam batas yang wajar, dan jangan sampai membuat “drama” di kantor.

Dari raut wajah mereka terbersit keterbukaan bahwa tidak selamanya posisi lebih rendah tidak dapat memberikan nilai lebih pada kehidupan profesional.

Mereka mencari tahu secara menyeluruh tentang job description sekarang, lalu apa yang bisa dilakukan lebih. Mengingat pernah duduk di posisi lebih tinggi, mungkin Ia tahu persisi yang diharapkan di posisi mereka sekarang ini.

Kalau ternyata memang ada masalah, seperti kinerja buruk atau karena ada kesalahan fatal, cari tahu apa yang diharapkan atasan untuk memperbaiki masalah itu.

“Belajarlah dari kesalahan, hindari membuat kesalahan yang sama. Saya bersama yang lain tetap kerja dan datang pagi sebagaimana ketentuan dan pulang pada waktunya setiap hari kerja, ” kata salah seorang mantan pejabat yang enggan disebut namanya.

Karena itu, disini tidak disebutkan siapa-siapa mantan pejabat yang kini ditempatkan di pos baru itu.

@ng

Kedatangan Menteri Investasi di Gili Trawangan, selain menjelaskan pembangunan investasi pariwisata, juga menyampaikan pemutusan kontrak dengan PT GTI

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hadir dan bertemu masyarakat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Sabtu (11/09/21).

Kehadiran Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Gili Trawangan itu untuk memberikan penjelasan beberapa hal terkait investasi.

Selain menjelaskan pembangunan ekonomi nasional khususnya investasi di bidang pariwisata di Lombok tepatnya di kawasan Gili Indah, dan secara khusus juga menjelaskan terkait SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Menteri Bahlil dalam kunjungan itu yang disambut hangat oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng itu, memang agendanya penyerahan SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Tampak hadir bersamai kunjungan Menteri Investasi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, Satgas Investasi, Forkopimda KLU, dan undangan lainnya.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun 

Menteri menuturkan, Gubernur Zulkieflimansyah dua bulan silam datag ke pihakya, menguraikan Pemda NTB telah melakukan kontrak atas tanah di Gili Trawangan dengan pihak PT GTI dalam waktu yang cukup panjang.

“Dalam proses justru yang terjadi PT GTI tidak membangun kawasan pariwisata, namun rakyatlah yang membangun kawasan pariwisata di sini,” kata Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi menilai dan mempertimbangkan, berdasar kajian yang mendalam disamping melihat fakta-fakta atas itikad dari perusahaan yang mendapatkan kontrak, sera kondisi nyata di lapangan serta informasi semua pihak.

Akhirnya Satgas Investasi memutuskan kontrak dengan pihak GTI. Pemutusa ini dinilai merupakan pilihan tepat dan penting, yang diambil untuk keberlanjutan masa depan masyarakat Gili Trawangan.

“Ini adalah keputusan kolektif kolegial, rakyat harus diberikan rasa aman dan rasa kepastian,” terangnya.

Menurutnya, bahkan Presiden Jokowi telah memerintahkan pihaknya mengambil kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan investasi tanpa sikap semena-mena pengusaha.

Pengusaha tidak boleh mengatur negara, namun negara yang berwenang mengatur pengusaha.

“Masyarakat Gili Trawangan jangan ragu lagi mengelola aset negara yang ada di wilayah setempat,” tegas Menteri Bahlil lantas meminta.

Awal membangun Trawangan

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB berterima kasih kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang langsung bertemu dengan masyarakat Gili.

“Ini langkah awal untuk membangun gili seperti sediakala. Ke depan tidak ada lagi kegaduhan karena masalah baru, sebab memperjuangkannya tidak gampang dan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Gubernur Zul.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Menurut gubernur, dari jumlah lahan seluas 65 hektar, sebanyak 60 hektar di antaranya telah dihuni dan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas,

Terkait permasalahan PT. GTI ini, Pemprov NTB telah menyampaikan ke pihak perusahaan dan mengadakan beberapa kali pertemuan. Sayangnya pihak perusahaan tidak pernah hadir sehingga pihaknya mengambil kebijakan memutus kontrak dengan pihak PT GTI.

“Giat investasi di NTB khususnya Gili Trawangan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Wakil Bupati Danny Karter menuturkan kunjungan kerja Menteri Investasi dari Jakarta khusus untuk memberikan SK pemutusan kontrak dengan PT GTI.

“Di sela-sela waktu beliau, kami berbincang terkait dengan kodisi infrastruktur terutama jalan dan penerangan di KLU. Kami mohon untuk bisa disupport dengan sesuatu yang lebih layak. Ini dalam rangka membangun parawisata di Lombok Utara dan menciptakan iklim investasi sesuai dengan visi misi kami,” tutup Wabup Danny.

@ng