Di tiap rumah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dipasangi stiker menandai bahwa keluarga tersebut sebagai penerima manfaat

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melakukan pemasangan stiker atau labelisasi bagi rumah warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lombok Utara.

Pemasangan stiker secara simbolis itu diawali dari Dusun Gubuk Baru, Desa Tanjung, Kecamaan Tanjung, hari Kamis  (30/09/21).

BACA JUGA: Panen Jagung Nusatara Merata di Lombok Utara

Turut mendampingi bupati dalam pemasangan stiker itu, antara lain Plt. Kadis Sosial PPPA Faturrahman SST,Plt. Kadis Kesehatan dr.H Abdul Kadir, Pendamping PKH KLU, Kepala Desa Tanjung, Budiawan SH.

Dalam kegiatan itu, Bupati Djohan Sjamsu menyampaikan, pemasangan stiker  merupakan tanda bahwa warga adalah keluarga penerima manfaat PKH di Lombok Utara.

“Khususnya di KLU penerima dana PKH sendiri berjumlah 21.169 KPM,” tuturnya.

Bantuan PKH tidak selamanya diberikan pemerintah kepada masyarakat. Bantuan itu pada saatnya  akan berakhir.

Karenanya masyarakat memanfaatkan dana yang diberikan dengan sebaik mungkin untuk keberlangsungan kehidupan keluarga.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Ajang MotoGP, Ini Komentar Marquez dan Rossi

“Ke depan, akan ditinjau kembali jika selama menerima bantuan PKH kehidupan sudah mengalami perubahan ke lebih baik. Maka bantuan selanjutya akan diberikan pada yang lebih membutuhkan,” jelas Bupati Djohan.

@ng

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyerahkan bantuan barang pada Pengelola Museum Desa Genggelang, dan Pemda diharapkan bisa meneruskan upaya pemulihan sosial

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pemerintah Daerah Lombok Utara bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan stimulan berupa barang kepada Kelompok Pengelola Museum Desa Genggalang, bertempat di Aula Kantor Camat Gangga, Rabu (29/09/21).

Kegiatan dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH didampingi Kasubdit Peningkatan dan Pemulihan Sosial Direktorat PPSE dan SDA BNPB Tri Hartatiningsih, SE, M.Si, Pendamping Sosial Universitas Mataram Dr. Moh. Taqiuddin, S.Pt, M.Si, Sekcam Gangga Ni Nyoman Kartini dan para undangan lainnya.

BACA JUGA: Panen Jagung Nusantara Merata di Lombok Utara

Stimulan barang yang diserahkan di antaranya 2 buah tempat tombak dan 3 buah karpet bludru. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati kepada penerima manfaat.

Dalam sambutannya Bupati Djohan Sjamsu menyampaikan terima kasih kepada BNPB dan Unram, telah memberikan bantuan kepada Kelompok Museum Desa Genggalang.

“Saya berharap kepada Kelompok Museum Desa Genggalang untuk memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang telah diberikan oleh BNPB. Ke depan bila dirasa perlu Pemda akan memberikan pembinaan kepada kelompok museum ini,” harapnya.

Dikatakan lebih lanjut, gempa bumi yang menimpa Lombok Utara memang sudah berlalu, tapi dampak bencana alam tersebut masih terasa hingga sekarang.

Terlebih lagi, ungkap bupati, masih banyak pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum terealisasi hingga kini.

“Memang, gempa bumi itu terjadi 3 tahun lalu, tapi dampaknya masih sangat kita rasakan sampai hari ini,” tutur bupati.

Sementara itu, Kasubdit Peningkatan dan Pemulihan Sosial BNPB, Tri Hartatiningsih, SE, M.Si, menuturkan, kegiatan itu menitikberatkan pada sektor pendampingan sosial terutama bagi masyarakat pedampak gempa tahun 2018.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Ajang MotoGP, Ini Komentar Marques dan Rossi

“Kegiatan ini adalah kegiatan sektor sosial, meliputi Pranata Adat, Pengelola Museum, PAUD serta Karang Taruna. Melalui sub-sub ini diharapkan bisa membangkitan kehidupan sosial saudara-saudara kita yang terdampak gempa tahun 2018,” katanya.

Menurutnya, BNPB hanya memberikan bantuan stimulan sembari mengharapkan Pemerintah Daerah bisa meneruskan upaya pemulihan sektor kehidupan masyarakat, sehingga kegiatan serupa bisa berkesinambungan serta membangkitkan kehidupan sosial masyarakat setempat.

@ng

Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, di Kabupaten Lombok Utara berlangsung Panen Jagung Nusantara yang dipusatkan di Kecamatan Gangga

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam tahun 2021 melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dqn Perikanan (DKKP) KLU melaksanakan kegiatan Panen Jagung Nusantara, yang berlangsung merata di seluruh Kabupaten Lombok Utara di lahan seluas sekitar 975 hektar, Selasa (29/09/21).

Acara Panen Jagung Nusantara itu  bertepatan dengan “Hari Tani Nasional” yang jatuh pada hari Selasa.

DKPP KLU menyelenggarakan kegiatan panen jagung Nusantara itu berlangsung secara serentak, yang dipusatkan di Dusun Sembaro, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kqbupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Dinas DKPP KLU Selenggarakan SLPHT Tindak Lanjut

Kepala Dinas DKPP KLU, Tresna Hadi, SP tampak didampingi Sekdis DKPP, Raden Adi Dharmawangsa, SPT, Kabid Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Abdul Gafur, SP, Kabid Ketahanan Pangan, Sugiartadi, SP, dan Kepala UPTD masing-masing Kecamatan.

Di hadapan penyuluh dan kelompok tani ‘SP Sembaro’, Kepala Bidang DKPP KLU, Abdul Gafur, SP mengungkapkan, acara Panen Jagung Nusantara tahun ini mencakup lahan yang cukup luas di seluruh Lombok Utara,

“Tidak menutup kemungkinan dalam tahun-tahun berikutnya, akan dikembangkan lebih luas lagi. Sehingga tidak ada keraguan lagi akan kekurangan ketersediaan pakan ternak serta kebutuhan lainnya,” ungkap Abd. Gafur.

Di acara yang sama,  Kepala Dinas DKPP Kabupaten Lombok Utara,Tresna Hadi, SP. membenarkan apa yang disampaikan Abdul Gafur, terkait luas lahan tanaman jagung dan produksi yang mencapai delapan (8) ton per hektar.

“Itu pun belum hasil dari tanaman tumpang sari, seperti, cabe, sayuran dan biji bijian,” katanya.

Untuk ke depan, Tresna Hadi berharap kepada petani untuk menambah anggota tani serta luas lahan untu tanam jagung.

“Agar ke depan kita tidak kekurangan, terutama untuk ketersediaan pakan ayam dan sebagainya,” ujar Tresna Hadi.

Pada Peringatan Hari Tani Nasional yang dirangkai dengan Panen Jagung Nusantara secara serentak itu, juga dilakukan zoom meeting yang diikuti oleh para petani dari berbagai daerah di indonesia.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Dinilai Lebih Baik dari yang Diduga

“Ini merupakan motivasi kita untuk lebih semangat dalam berinovasi,” kata Tresna Hadi

@ng

Penyelenggaraan SLPHT Tindak Lanjut yang dilaksanakan DKPP KLU merupakan proses pembelajaran yang azasnya belajar dari pengalaman, dan pendidikan orang dewasa (andragogi)

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) merupakan salah satu metode penyuluhan dalam penerapaan PHT untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengelolaan OPT.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPP), Tresna Hadi, SP mengatakan itu di depan 25 anggota kelompok Tani, “SP. Sembaro” desa Segarakaton, Kecamatan Gangga, Selasa (29/09/21) yang mengikuti kegiatan SLPHT.

Saat itu Kadis DKPP yang didampingi Kepala Bidang, Abdul Gafur, SP.

“SLPHT berupaya mewujudkan petani sebagai ahli PHT, yaitu sebagai manajer yang mampu mengatasi segala permasalahan di lahan usaha taninya secara mandiri,” kata Tresna Hadi.

BACA JUGA:

Pelantikan Penjabat Sekda KLU, Bupati: Dibutuhkan Orang Berintegritas

Dipilihnya SLPHT sebagai metode pemberdayaan petani karena memiliki kelebihan-kelebihan.

Kelebihan dimaksud di antaranya; berprinsip pada pendidikan orang dewasa, cara belajar lewat pengalaman, perencanaan partisipatoris, keputusan bersama anggota kelompok, petani sebagai manajer usahataninya.Dan materi pelatihan berdasarkan kebutuhan lapangan/kurikulum rinci dan terpadu.

Selain itu, pelatihan tesebut dilaksanakan selama satu siklus perkembangan tanaman/satu musim tanam.

Kegiatan SLPHT kali ini di ikuti oleh 125 orang petani yang terbagi dalam lima (5) kelompok, yakni Kelompok Tani SP, Sembaro, Telabah Tengak, Karang Kendal, Kelompok Lendang Pawang Sankukun, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga.

Sementara dua (2) Kelompok lainnya yaitu, Patuh Merenten, Kelungkung Desa Senaru, serta Kelompok Tani Makmur Jaya, Golmunjit, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan.

Tesna Hadi mengatakan, penyelenggaraan SLPHT adalah usaha menciptakan dan memperkuat petani sebagai manajer usaha tani. Dan tidak bisa lepas dari peran pemandu yang mampu menfasilitasi mereka dalam kegiatan SLPHT.

Dijelaskan, pemandu lapang PHT haruslah sosok yang memiliki ketrampilan dalam hal kepemanduan, kepemimpinan dan seluk beluk pelatihan partisipatoris, yang berazaskan pada proses belajar dari pengalaman, dan pendidikan orang dewasa (andragogi).

Pemandu lapangan PHT bisa berasal dari petugas ataupun petani alumni SLPHT.

Menurutnya, SLPHT dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian petani/kelompok tani dalam menganalisa data dan informasi agroekosistem.

Kegiata itu juga memasyarakatkan dan melembagakan penerapan PHT dalam pengelolaan usahatani. Sekaligus meningkatkan pengamanan produksi terhadap gangguan OPT dalam pencapaian sasaran produksi, produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani.

Ketentuan dalam pelaksanaan SLPHT, lokasi merupakan sentra produksi tanaman pangan dan endemis serangan OPT.

“Sehingga petani harus dilatih dan sungguh sungguh mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan selama 10 hari berlangsung,” tegasnya.

Peserta adalah petani, diupayakan komposisi laki-laki 60 persen, sedang perempuan 40 persen. Peserta diharuskan aktif dalam kegiatan pertanian dan sanggup mengikuti SLPHT selama satu musim tanam.

Peserta diharapkan responsif terhadap inovasi teknologi, berjiwa kooperatif, berasal dari satu hamparan usaha tani dan diutamakan generasi muda.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Safari Jum’at di Dusun Mumber

Pemandu SLPHT adalah pemandu yang memiliki kualifikasi tertentu dalam kepemanduan, seperti pemandu senior Tukul Sumardion oSP, Agus Setiawan, SP dan Ibu Darsih SPKp.

Tresna Hadi menambahkan, asas dan metode pelaksanaan SLPHT mengacu pada Pedoman Penerapan PHT.

SLPHT Tindak Lanjut

Sedikit berbeda dengan SLPHT tersebut di atas, SLPHT Tindak Lanjut lebih mendalam dalam proses pembelajaran serta tujuannya.

SLPHT Tindak Lanjut merupakan pemberdayaan dan pendayagunaan alumni SLPHT sebagai upaya pemasyarakatan PHT secara lebih mendalam, melalui studi/sain petani untuk mendukung pengamanan produksi dan peningkatan produktivitas.

Upaya fasilitasi SLPHT Tindak Lanjut diharapkan mampu mendorong bergulirnya proses penyelenggaraan SLPHT swakarsa dan swakarya yang bermuara pada penerapan PHT Skala Luas,katanya.

SLPHT Tindak Lanjut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan dan menguatkan peran petani alumni SLPHT dalam penerapan konsep dan prinsip PHT di lahan usaha taninya.

Juga mendorong proses pemasyarakatan PHT ke petani lain, dan meningkatkan pengamanan produksi dan kualitas hasil pertanian, jelas Trena Hadi saat membuka kegiatan SLPHT Tindak Lanjut..

@ng

Bimtek Dewan Hakam MTQ IX Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang digelar Pemda diikuti 50 orang Dewan Hakam pada cabang Tilawah dan Tahfiz

TANJUNG, lombokjournal.com ~ Ketua LPTQ yang juga Plt Sekda, Drs H.Nurjati membuka Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Lombok Utara yang penyelenggaraannya dilaksanakan panitia yang dikordinasikan Kabag Kesra, Alwi Agusto, S.Si., M.Pd dipusatkan di Yonaris Cafe, Sabtu (25/09/21).

Menurut Raden Nurjati, pelatihan ini dimaksudkan agar para hakam di dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip dasar seorang hakam.

“Yaitu keadilan profesionalisme dan tidak pandang bulu dengan mengedepankan kualitas dan perofesionalitas untuk mencapai hasil yang maksimal,” kta Nurjati.

Sebelumnya, Panitia Bimtek MTQ tingkat Kabupaten Lombok Utara, Alwi Agusto mengatakan, bimtek Dewan Hakim MTQ IX Kabupaten Lombok Utara ini merupakan kegiatan tahunan.

Merupakan agenda utama dalam pembinaan ahlakul karimah menuju masyarakat religius. Selaras dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, yaitu “Lombok Utara Bangkit Menuju Kabupaten Yang Inovatif, Sejahtera, dan Religius”.

Khususnya misi yang ke 2  yakni Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas, Berbudaya, Berakhlak Mulia dan Relijius”, ungkapnya.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Sampaikan Nota Keuangan RAPBDP 2021

Dalam mewujudkan Visi dan Misi ini, peranan MTQ sangat menentukan sebagai sarana untuk membumikan Al Qur’an, sebagai pedoman dasar dan panduan dunia akhirat ke dalam jiwa manusia Lombok Utara.

“Al Qur’an tidak hanya sebagai bacaan, namun melalui membacalah sebagai awal peresapan hidayah ilmu ke dalam hati sanubari sebagaimana firman Allah dalam surat al Alaq,” tutur Alwi di depan para undangan.

Tahap awal kegiatan ini, memberikan Bimtek Dewan Hakam, yang terdiri dari 50 orang Dewan Hakam pada cabang Tilawah dan tahfiz, di Yonaris Café pada hari Sabtu.

Penekanan dalam kegiatan ini, adalah mengukur perkembangan peserta Lombok Utara untuk berjuang di tingkat yang lebih tinggi di level provinsi maupun internasional.

Sehingga bisa menentukan metode pembinaan secara efektif dan berkesinambungan baik dari tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

MTQ tingkat kabupaten akan digelar pada tanggal 11 -15 Oktober 2021, dengan pelenggaraan secara sangat sederhana, dengan mematuhi ketentuan penerapkan protokol Covid-19.

Sedangkan pelaksanaannya nanti lebih ketat dari sebelumnya, terutama pada perlombaan yang akan dibagi dalam 7 (tujuh) arena yaitu di Masjid Baiturrahim Islamic Center, Masjid Borok Samaguna dan Masjid Al Muttaqin Kandang Kaoq, (TPQ Nurul Hidayah).

Sementara 3 (tiga) arena lainnya akan di pusatkan di SMPN 1 Tanjung. Para peserta musabaqah nantinya tidak ada yang menonton melainkan di ruangan itu, hanya bersama kafilah dan Dewan hakam dan paniteranya.

Selebihnya masyarakat nantinya bisa menyaksikan melalui link atau zoom atau melalui youtube channel yang disiapkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara.

“Meskipun pelaksanaannya sederhana, kita berharap kualitas hasil yang memuaskan dengan mengedepankan keadilan dan profesionalitas,” kata Alwi.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Safari Jm’at di Dusun Munder

Turut dihadirkan dalam kegiatan ini antara lain, TGH.M.Zaini,SH (cabang Tilawah), TGH.Basyirun M. Sholeh, M.Si (cabang Tahfiz), TGH. DR. L. Muksin Efendi, MA (cabang Tilawah) dan TGH. Akhyar Muhsin,MM (cabang Tahfiz).

@ng

Dalam Sidang Paripurna, Bupati Djohan jelaskan, penyusunan RAPBDP merupakan penyesuaian adanya dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH, menyampaikan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mengalami penyesuaian secara substantif, sehingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2021 merupakan proses penyesuaian-penyesuaian.

Hal itu disampaikan Bupati Djohan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan agenda penyampaian Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBDP Tahun Anggaran 2021.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur SH dihadiri 21 anggota DPRD, di Ruang Sidang DPRD KLU, Kamis (23/09/21).

Selain itu juga tanpak hadir Ketua DPRD Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Menurut bupati, penyesuaian itu disebabkan oleh dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021 yang tidak terlepas dari RPJMD maupun RKPD.

BACA JUGA: Mata Air di Lombok Utara Harus Segera Diselamatkan

Namun proses dan tahapan perubahan APBD harus konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis.

“Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan APBD KLU yaitu penyesuaian kebijakan fiskal baik di pusat maupun di daerah, dampak dari Pandemi Covid-19,” jelasnya.

Terbitnya Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi, turut mempengaruhi anggaran APBD KLU.

Pelaksanaan APBD mengalami dua kali refocusing dan diakomodir dalam perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD.

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait TKDD tahun 2021, menurut bupati, diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD. Dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Saat ini Pemda masih tetap fokus dalam pelaksanaan rehab rekon pascabencana gempa bumi 2018. Pekerjaan ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut dituturkan, dalam postur RAPBDP tahun anggaran 2021 menjabarkan tiga komponen anggaran, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Secara keseluruhan didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara

“Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 887,98 milyar rupiah atau berkurang sebesar 27,16 milyar rupiah lebih dari APBD Murni. Sementara belanja daerah sejalan dengan kebijakan dan strategi rehab rekon serta pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19,” terang bupati.

Dibeberkannya, total belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar 905,43 milyar rupiah lebih atau berkurang sebesar 10,32 milyar rupiah.

Selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran yang semula 605,67 juta rupiah lebih menjadi 17,44 milyar rupiah lebih. Naik 16,83 milyar rupiah lebih. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto dengan asumsi sebesar 17,44 milyar rupiah lebih.

Postur APBD dalam pengantar nota keuangan tersebut memperlihatkan bahwa rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 konsisten dengan dokumen perubahan KUA PPAS tahun berjalan.

“Harapan kami tahapan pembahasan selanjutnya dapat kita selesaikan dalam waktu yang tepat. Pemda tetap membuka diri menerima masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan Perubahan APBD KLU Tahun Anggaran 2021 ini, ” kata bupati.

@ng

Gerakan menanam pohon yang dilakukan untuk menyelamatkan mata air di Lombok Utara yang hanya tersisa belasan, sebelumnya jumlahnya lebih dari seratus sumber mata air

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kabupaten Lombok Utara (KLU) sekitar sepuluh tahun silam memiliki 112 titik sumber mata air, tapi kini hanya tinggal belasan yang tersisa.

Penyelamatan belasan sisa sumber mata air ini tujuan gerakan penanaman pohon yang dilakukan oleh Organisasi Pemerhati Alam dan Lingkungan (OPAL) KLU bersama dengan Komunitas Tionghowa INTI – NTB dan didukung Pemda KLU dan masyarakat Desa Bentek Kecamatan Gangga, Kamis (23/09/21).

Bahkan di tengah pandemi Covid-19 penanaman pohon dilaksanakan pada berbagai tempat, termasuk peremajaan kembali hutan adat Buani, Desa Bentek Kecamatan Gangga.

Memang, cukup banyak gerakan menanam pohon dalam upaya penyelamatan sumber mata air di Kabupaten Lombok Utara, seperti Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia yang diperingati setiap 10 Januari.

Ada Hari Menanam Pohon Nasional (HMPI) yang diperingati setiap 28 November yang dirangkai dengan Bulan Menanam Nasional (BMN).

BACA JUGA: Kejati NTB Tetapkan 12 Kasus Kasus Korupsi

Di luar itu, masih beragam aksi sejenis lainnya, termasuk di tingkat komunitas dan warga, sebagaimana yang dilakukan hari Kamis (23/09/21) di Hutan Adat Buani Desa Bentek Kecamatan Gangga.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, yang hadir saat penanaman pohon berpesan, gerakan penanaman harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi iklim aspek-aspek keilmuan, mulai dari pemilihan jenis, penentuan lokasi, hingga pemeliharaan.

Djohan menyerukan seluruh masyarakat agar melakukan penanaman pohon baik di hutan, kebun milik sendiri atau di pekarangan.

Menurutnya, selain penyedia udara bersih, penanaman pohon juga merupakan salah satu upaya rehabilitasi hutan adat dan pemulihan lahan lahan kritis dan pekarangan, sebagai pelindung saat musim kemarau.

Begitu substansialnya pohon bagi kehidupan semesta alam, tahun sebelumnya OPAL KLU beserta masyarakat juga inten melakukan gerakan penanaman secara swadaya.

Dan di tahun 2021 OPAL KLU dan INTI NTB ini sudah di lakukan penanaman di Hutan Adat Baru Murmas, Bangsal Pamenang, Pantai Sedayu Lekok, dan pada hari ini di Hutan Adat Buani di Desa Bentek, Kecamatan Gangga.

Di kesempatan mendatang ada rencana penanaman di Pantai Himpos Karang Anyar, Tanjung.

Bupati menegaskan,  orang menanam pohon berarti juga menanam doa dan harapan untuk keberlanjutan generasi mendatang.

Selain memperbaiki lingkungan, menanam juga harus memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Program ini akan saya ikuti terus, kalau baik akan kita kembangkan di walayah Kabupaten Lombok Utara,” ungkap Bupati Djohan. .

Langkah mitigasi dengan penanaman pohon merupakan salah satu upaya mengurangi emisi karbon, untuk menahan laju kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius atau sedapatnya menekan hingga 1,5 derajat Celcius.

Manfaat pohon bagi kehidupan bisa dirujuk dalam Petunjuk Teknis Penanaman Spesies Pohon Penyerap Polutan Udara, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipenuhi pohon besar, dapat menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk 1.500 penduduk/hari dan menyerap 2,5 ton karbon dioksida/tahun.

Kemampuan pohon untuk menyerap CO2 merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim.

Penyebab utama dari perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia (antropogenik).

CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca utama pemicu perubahan iklim. Melalui proses fotosintesis, pohon menyerap CO2, menyimpan karbon dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.

“Saya Mengajak Warga Lombok Utara Untuk Melakukan Gerakan Penanaman Pohon di semua wilayah KLU,” kata bupati.

Perlu terus digaungkan kepada semua pihak untuk menanam DAN memelihara pohon yang sangat berarti bagi kehidupan.

Bahkan saat sedang pandemi COVID-19, yang tentu saja dibarengi dengan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan OPAL tetap berjalan meskipun terdampak pandemi COVID-19.

Walau di rumah saja, masyarakat KLU bersama Bupati Djohan Syamsu dapat tetap berpartisipasi dalam aksi peduli lingkungan, caranya dengan menyumbangkan minimal satu bibit pohon.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara

Bupati berharap semoga kalangan muda makin tergerak dan mencintai bumi.

Acara menanam pohon itu dihadiri Anggota DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, tokoh agama dan rokoh adat, serta Mahasiswa Universitas Muhamadiyan Mataram, Universitas NW yang sedang KKN dan masyarakat Desa Buani.

@ng

Tiga tersangka ditetapkan Kejati NTB dalam perkara Dugaan Korupsi pada Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019, dan sembilan orang dalam perkara Dugaan Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU serta Ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com ~ 12 tersangka Kasus Korupsi telah ditetapkan dari 3 Perkara Korupsi yang ditingkatkan pada Tahap Penyidikan pertengahan tahun ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo, SH mendatangani Surat Perintah Penetapan Tersangka tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, setelah Team Penyidik Pidsus Kejati NTB melakukan Ekspose Perkara di hadapan unsur pimpinan Kejaksaan Tinggi NTB, Selasa tanggal 21 September 2021.

Demikian press release dari Penerangan Hukum Kejati NTB yang diterima media hari Rau (22/09/21).

Dijelaskan, ketiga perkara yang dimaksud tersebut adalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019, dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangam Negara sebesar Rp. 2.651.636.702,-.

Kemudian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara Tahun 2019, dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.757.522.230,33.

Perkara ketiga dugaan korupsi yang dimaksud adalah Dugaan Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara dengan perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 742.757.112,79.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara

Masing-masing tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut yakni untuk Perkara Dugaan Korupsi pada Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019, terdiri dari 3 (tiga) orang Tersangka dengan inisial yaitu:

1. AAF selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019.
2. DEK sekaku Direktur CV. Kerta Agung.
3. WSB, wIraswasta.

Tersangka pada Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 yang terdiri dari 4 orang tersangka, masing-masing dengan inisial;

1. SH, selaku Direktur RSUD KLU
2. EB, selaku PPK pada Dikes KLU.
3. DT, selaku Kuasa Direktur PT. Apromegatama. (Penyedia)
4. DD, selaku Direktur CV. Cipta Pandu Utama ( Konsultan Pengawas).

Selanjutnya Tersangka pada Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD KLU ditetapkan 5 orang Tersangka dengan inisial sebagai berikut:

1. SH, selaku Direktur RSUD KLU
2. HZ, selaku PPK pada RSUD KLU.
3. MR, selaku Kuasa PT. Bataraguru (Penyedia).
4. LFH, selaku Direktur CV. Indomulya Consultant (Konsultan Pengawas).
5. DKF, selaku Staf Ahli CV. Indo Mulya Consultant.

BACA JUGA: Vaksinasi Dipacu, WSBK Melaju

Setelah ditetapkannya tersangka pada ketiga perkara korupsi tersebut, maka tahapan selanjutnya team Penyidik Pidsus Kejati NTB akan melakukan pemeriksaan Tersangka tersebut mulai pekan depan beserta tindakan penyidikan lainnya.

@ng

Dari pemetaan potensi wisata di Desa Santong, ternyata jumlah air terjun di desa ini mencapai 30 air terjun bahkan lebih

SANTONG,KLU.lombokjournal.com ~ Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pesona Alam Santong (PAS) melakukan pemetaan potensi wisata alam di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan spot-spot wisata air terjun, pendataan flora dan fauna, hingga pemetaan jalur-jalur menuju setiap spot wisata yang ada di desa Santong.

Pemetaan spot wisata di desa Santong diawali dengan ekspedisi hingga puncak Gunung Kondo sebagai destinasi wisata paling ujung di desa Santong.

Dari pemetaan itu diketahui, ditemukan spot wisata air terjun di Desa Santong mencapai 30 (tiga puluh) spot air terjun. Itu belum termasuk beberapa sumber mata air yang bisa dimanfaatkan.

Malkam Hadi, Ketua Pokdarwis Pesona Alam Santong (PAS) mengatakan, Santong memiliki wisata air terjun terbanyak di Kabupaten Lombok Utara. Tidak salah kalau Pokdarwis Pesona Alam Santong memberi nama “Kingdom Of Waterfall Santong“, karena banyaknya air terjun yang di desa itu.

BACA JUGA: Seleksi CPNS Pemprov NTB, Mulai Kamis 23 September 2021

“Kami mendata jumlah air terjun yang ada di jalur wisata desa Santong ini sekitar tiga puluh air terjun, bahkan mungkin lebih. Kami berani membuat julukan Kingdom Of Waterfall Santong (Santong, Karajaan Air Terjun, pen),” ujar Malkam

Agenda pemetaan wisata alam di Desa Santong dilakukan pihak Pokdarwis Pesona Alam Santong sebagai awal mengembangkan pariwisata di Kecamatan Kayangan, khususnya di Desa Santong.

Pendanaan kegiataan pemetaan yang dilakukan pun masih swadaya alias merogoh kantorng sendiri.

Karena itu, Pokdarwis PAS berharap pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten memberi dukungan kegiatan pemetaan potensi wisata selanjutnya.

“Ekspedisi dalam rangka pemetaan setiap unsur wisata yang ada di Desa Santong sementara kami lakukan dengan swadaya. Semoga ada perhatian lebih dari pihak-pihak pemerintah dalam mendukug pemetaan potensi wisata ini,” harap Malkam.

Pokdarwis PAS saat ini melakukan upaya kolaborasi dengan tiap komunitas maupun lembaga yang mempunyai kesadaran dalam pembangunan dan pengembangan daerah wisata.

Kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat membuat suatu gebrakan besar, meningkatkan perhatian setiap unsur dalam melestarikan wisata alam.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Sentral Edukasi dan Solusi Masalah Sosial

“Kami mengusung wisata yang berbasis lingkungan. Jadi selain berwisata juga kita bisa melestarikan kekayaan alam yang ada. Untuk mewujudkannya kami mengusahakan melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang memang ingin terlibat, pasti kami rangkul.” ujar Malkam.

Han

SAat melantik anggota PABPDSI KLU, Bupati Djohan Sjamsu minta anggota BPD harus tahu program desa dalam rangka memanfaatkan anggaran yang ada

TANJUNG.lombokjounal.com ~ Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai DP-nya Desa punya peran strategis. Organisasi ini diharapkan lebih kompak dalam menyikapi tiap persoalan di masing-masing desa.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakan itu usai melantik dan mengambil sumpah pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Periode 2021-2027,  di Aula Kantor Bupati Tanjung, Senin (20/09/21).

“Saya sangat memahami adanya organisasi ini, semakin banyaknya organisasi maka semakin banyak pula teman kita bekerja,” harapnya.

BACA JUGA: Pemda dan DPRD KLU Tandatangani Nota Kesepakatan

Diterangkannya, Lombok Utara menjadi daerah tertinggal satu-satunya di Provinsi NTB. Status itu menjadi tantangan seluruh perangkat daerah ke depan, termasuk BPD.

Semua pemangku harus berikhtiar supaya bisa keluar dari predikat daerah tertinggal.

“BPD adalah DPR-nya desa, maka harus tahu program desa dalam rangka memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada,” tandas bupati.

Tampak hadir dalam acara itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin, SHI, Ketua Umum PABPDSI NTB Zubair, S.Pd, MH, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Kawit Sasmita, SH, perwakilan Polres Lotara, para Kepala OPD lingkup Pemda KLU, dan Camat se-KLU.

BACA JUGA: Bupati Minta Naskah Kuno Lombok Utara Diperbanyak

Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI Provinsi NTB, Zubair, S.Pd, MH, mengatakan dengan terbentuknya organisasi PABPDSI di KLU, diminta bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah.

Harapannya, amanat Permendagri nomor 113 dan nomor 114 bisa diimplementasikan di desa.

Dijelaskan pula, dalam tata kelola Pemerintahan Desa, BPD harus berperan aktif dalam sejumlah tanggung jawab, bukan hanya pengawasan anggaran tapi juga inovasi-inovasi demi kemajuan desa.

@ng