Para tokoh yang mewakii desa yang secara geografis ruang lingkup daerah “Wet Adat Sesait” gelar prosesi ‘Meriri Bale Makam Bayan’

KAYANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Para tokoh adat Desa Sesait yang disebut “Tau Lokaq Empat”, yakni Pemusungan (Kepala Desa), Mangku Gumi, Jintaka, dan Penghulu Adat Sesait, menggelar prosesi “Meriri Bale Makam Bayan” berlangsung hari Kamis (28/10/21).

Selain itu juga melibatkan perwakilan dari semua desa yang secara geografis tercatat sebagai ruang lingkup daerah “Wet Adat Sesait”.

Adapun desa yang termasuk desa “Wet Adat Sesait” antara lain Desa Sesait, Desa Pendua, Desa Santong Mulia, Desa Kayangan, dan Desa Santong.

Aswadin selaku penghulu adat Sesait menjelaskan,  seluruh desa yang termasuk dari “Wet Adat Sesait” tersebut memiliki tanggung jawab dalam pelestarian setiap adat dan budaya yang ada di Sesait, termasuk juga prosesi “Meriri Bale Makam Bayan”.

BACA JUGA: Peresmian Homestay dan Bimtek Pelaku Pariwisata di Senaru

“Desa yang termasuk wet adat sesait itu ada lima desa yakni, desa Sesait, Pendua, Santong Mulia, Kayangan, dan Desa Santong, lima desa inilah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan bale makam Bayan ini,” terang Aswadin.

Proses “Meriri Bale Makam Bayan” dilaksanakan secara berkala tiap delapan tahun sekali. Tujuannya menjaga keutuhan peninggalan para leluhur desa Sesait yang ada di desa Bayan.

Tahapan prosesi “Meriri Bale Makam Bayan” dimulai dari musyawarah “Tau Lokaq Empat” dalam menentukan hari dan waktu dilaksanakannya prosesi tersebut.

Setelah “Tau Lokaq Empat” melakukan musyawarah, kemudian dilanjutkan dengan prosesi ritual adat hingga proses renovasi makam tersebut, dengan komando atau dipimpin langsung oleh penghulu adat desa Sesait.

Setelah proses renovasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan agenda “Selametan” sebagai penanda bahwa “Meriri Bale Makam Bayan” telah selesai dilaksanakan.

Pelaksanaan renovasi makam tersebut memiliki aturan, yakni semua yang terlibat haruslah menggunakan pakaian adat dan khusus untuk laki-laki harus telanjang dada atau tanpa baju dan alas kaki.

Kecuali penghulu adat yang boleh menggunakan baju, tapi tetap harus melepas alas kaki ketika memasuki areal makam.

“Semua yang mengikuti prosesi ini harus melepas alas kaki dan baju mereka, kecuali penghulu adat yang bertugas sebagai komando prosesi meriri bale makam Bayan ini”. jelas Aswadin.

Kemudian dijelaskan, “Bale Makam Bayan” merupakan bagian dari situs peninggalan para sesepuh Desa Sesait yang terletak di Desa Bayan.

BACA JUGA: Program Desa Wisata di NTB, Ini Dukungan Mendes PDTT

Makam tersebut merupakan milik dari masyarakat adat Sesait secara historis. Karena makam tersebut menjadi saksi bisu dari eksistensi para leluhur masyarakat adat Desa Sesait yang pernah mendatangi Desa Bayan.

“Makam ini aslinya adalah makam orang tua kami atau sesepuh Sesait, tapi letaknya di Desa Bayan, itulah kenapa namanya “Bale Makam Bayan,” tutur Aswadin.

Han

Kegiatan pengembangan objek Wisata Desa Tahun 2021, yang dilakukan Dirjen PDP yaitu peresmian homestay dan Bimtek pelaku pariwisata di Senaru

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dirjen PDP Kemendes PDTT RI, Sugito SSos MH meresmikan Homestay Desa Senaru serta membuka kegiatan Bimtek (bimbingan teknis) peningkatan kapasitas pelaku wisata dalam pengembangan hospitality homestay, di halaman Homestay Desa Senaru (28/10/21).

Kegiatan tersebut merupakan pengembangan objek Wisata Desa Tahun 2021, yang dihadiri Bupati Lombok Utara. H Djohan Sjamsu SH.

Tampak hadir juga Plt. Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT Muh.Fahri SSTP MSi, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHi, Kepala Dinas PMPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB Dr. H Azhari SH MH,Plt.

Selain itu juga hadir Kadis P2KBMPMD KLU Drs.Rusdianto, Ketua PKK KLU Hj.Galuh Nurdyiah Djohan Sjamsu, Camat Bayan Denda Peniwarni SE, Kepala Desa Senaru Raden Akria Buana,serta undangan lainnya.

BACA JUGA: Program Desa Wisata di NTB, Ini Dukungan Kemendes PDTT

Bupati Djohan menyampaikan, dengan masuknya Desa Senaru menjadi salah satu dari 50 Desa Wisata terbaik di Indonesia,  tugas mendesak ke depan bagaimana mengelola Desa Wisata Senaru menjadi lebih baik mulai dari kebersihan, keamanan serta laiNnya.

“Terimakasih kepada Kemendes PDTT yang telah memberikan perhatian pada KLU dengan pembangunan homestay dalam upaya bangkitnya Pariwisata,” ungkapnya

KLU saat ini masih menjadi satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi NTB, tentu hal tersebut menjadi tantangan bagaimana kita keluar dari daerah tertinggal.

“Dengan membangun desa-desa wisata agar bisa nikmati indahnya Parawisata oleh masyarakat dan wisatawan dimana desa juga memiliki peran dalam percepatan pembangunan daerah,” tuturnya

Lombok Utara memiliki tempat wisata komplit hampir semua kecamatan punya tempat wisata unggulan yang menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

“Harapan saya dengan dengan fokusnya Kemendes dalam pembangunan pedesaan ini, ada hal-hal spresifik yang bisa dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan dan pemulihan daerah ini,” harapnya

Dirjen PDP Kemendes PDTT RI, Sugito mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas pelaku wisata dan pengembangan hospitality homestay merupakan konsistensi kita dalam menjaga kuantitas dan pelayan pada pengunjung.

Khususnya dalam perilaku menghadapi para wisatawan yang datang ke lokasi, dan membangun kesan positif pada wisatawan.

“Industri pariwisata ialah industri dinamis, kreatif dan inovatif,” kata Sugito.

NTB menjadi destinasi super prioritas dengan adanya Mandalika tinggal bagaimana kita mengambil peran dengan potensi yang dimiliki.

BACA JUGA: Menguatkan Tetebatu, Nominasi Desa Wisata Terbaik

Kegiatan diakhiri dengan Penyerahan Plakat dari Dirjen PDP kepada Bupati Djohan, sekaligus  pemotongan pita sebagai tanda diresmikan Homestay Senaru, serta dilanjutkan dengan peninjauan stan UMKM masyarakat.

@ng

Penting untuk dilakukan peningkatan kapasitas para Kades, agar mereka mampu melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan di desa.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola  Penyelenggaraan Pemerintah Desa digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Lembaga Ashila Bina Bangsa.

Bimtek yang bertujuan meningkatan kapasitas Kepala Desa se-KLU itu berlangsung di Jeeva Resort Klui Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Rabu (27/10/21).

Pelaksana Tugas Kepala DP2KBPMD KLU Drs. Rusdianto, M.Si yang mewakili Bupati Lombok Utara saat membuka kegiatan menyampaikan, Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BACA JUGA: Zohri dan Sudirman Bertemu, Bupati, Wabup dan Ketua KONI KLU

“Keempat tupoksi itu menjadi tonggak utama mewujudkan keberhasilan program pemerintah di masyarakat,” kata Rusdianto.

Tupoksi yang strategis tersebut mesti dibarengi dengan peningkatan kapasitas Kepala Desa, agar mampu melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan di desa.

Menurutnya, memperkuat desa merupakan salah satu upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan nawa cita Pemerintah Pusat.

“Membangun dari pinggiran perlu dimaknai secara seksama, karena cita-cita tersebut mencerminkan titik fokus pembangunan yang sesungguhnya terletak di desa,” terangnya.

Disampaikan pula, KLU menjadi kabupaten terbungsu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga penting mengakselerasi program-program pembangunan dan berpemerintahan dalam berbagai aspeknya.

Percepatan pembangunan harus pula diiringi dengan adanya terobosan-terobosan dan inovasi lokal.

BACA JUGA: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di RSUD KLU, Mulai Diperiksa

Menurut Rusdianto, jika semua desa di bumi Tioq Tata Tunaq maju maka Lombok Utara pun akan maju. Karena itulah, pemerintah secara hirarkis harus berani mengambil kebijakan ataupun terobosan peningkatan kapasitas bagi kades.

“Bukan sekadar kesanggupan dalam menjalankan tupoksi ataupun mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku saja,” tuturnya.

Dijelaskannya, peningkatan kapasitas berhubungan erat dengan penguasaan pengetahuan dan informasi.

Selain itu, dibutuhkan penguasaan keterampilan dalam menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Harapannya, para Kepala Desa dapat melakukan serangkaian gerakan perubahan multi level dari diri sendiri, kelompok, organisasi, sistem hingga tanggap terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.

Dalam kesempatan sama, Ketua Lembaga Ashila Bina Bangsa, Faris Hidayat Amin, menuturkan, kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan kades dapat diukur dari seberapa presisi keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa masing-masing.

“Meningkatkan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa menjadi penting kita laksanakan dalam rangka menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir untuk kemajuan desa ke depan. Para Kades yang ada saat ini haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait tata kelola pemerintahan desa yang baik,” ucap Faris Hidayat.

Senada dengan harapan itu juga diungkapkan Ketua AKAD KLU, Budiawan, SH,  kompleksitas permasalahan di desa sungguh luar biasa.

“Sehingga para Kades perlu meningkatkan kapasitas personalnya dengan informasi-informasi kebijakan terbaru terkait pemerintahan desa sesuai dengan kondisi terkini dari para narasumber,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintahan Desa tidak hanya dilihat dari satu sisi saja akan tetapi dari multi sisi.

Ketua AKAD yang juga Kepala Desa Tanjung itu menyampaikan, terselenggaranya bimtek tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh Kepala Desa dengan DP2KBPMD KLU.

Kesepakatan tersebut diperkuat kembali dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Utara.

“Kami melaksanakan kegiatan ini sesuai regulasi yang ada dan sudah jadi kesepakatan bersama. Niatan ini juga direstui oleh Pak Plt. Kadis P2KBPMD dan Pak Kabid PADes. Dan yang paling utama kita mendapatkan restu dari Bapak Bupati selaku pimpinan daerah kita,” katanya.

@ng

Kasus dugaan korupsi di RSUD Lombok Utara, telah memasuki tahap pemeriksaan tersangka. Tapi DT selaku rekanan belum datang karena sakit

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan pemeriksaan pada Tersangka Kasus Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang ICU RSUD KLU.

Tiga tersangka perkara Korupsi Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang ICU dan Ruang Operasi RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun Anggaran 2019, diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, hari Rabu (27/10/21) pagi sekitar pukul 10 Wita di ruang Pidana Khusus Kejati NTB.

Demikian pers release dari Penerangan Hukum Kejati NTB yang diterima media, hari Rabu.

Perkara dugaan korupsi di RSUD telah memasuki tahap pemeriksaan para tersangka, setelah pemeriksaan para saksi rampung dimintai keterangannya sejak Penetapan Tersangka oleh Penyidik tanggal 22 September yang lalu.

BACA JUGA: Polri Telah Berbenah, Masyarakat Perlu Ikut Menyesuaikan

Seperti diketahui, pers realease penkum Kejati NTB sebelumnya, yang ditetapkan sebagai tersangka pada Perkara Penyimpangan Penambahan Ruang ICU dan Ruang Operasi RSUD Kab. Lombok Utara sebanyak 4 orang, yakni Kuasa Pengguna Anggaran, dr. SH, Pejabat Pembuat Komitmen, EB, dan Konsultan Pengawas, SD, dan DT selaku Rekanan.

Terhadap ke empat Tersangka tersebut dilakukan pemanggilan hari Minggu, namun yang memenuhi panggilan Penyidik hanya 3 orang Tersangka yakni, dr. SH, EB dan SD.

Sedangkan DT selaku Rekanan tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik karena sakit.

Pemeriksaan terhadap para Tersangka tersebut didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya yang berlangsung selama 6 (enam) jam sejak pukul 10.00 Wita hingga Pukul 16.00 Wita.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara Tahun 2019 dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.757.522.230,33.

BACA JUGA: Gebyar Inklusi Keuangan dan Pengukuhan Tim TPAKD KLU

Ke empat Tersangka disangkakan Pasal 2 UU no 31 Tahun 1999 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

@ng

Dalam kegiatan gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB diharapkan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan yang ada di Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Inklusi Keuangan.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah atau upaya untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90 persen di tahun 2024.

Acara gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang serta Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) KLU Tahun 2021, dihadiri oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,MSc dan Anggota Dewan Komisioner OJK RI Bidang Edukasi & Bidang Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, SE, MBA, di Aula RSUD KLU hari Selasa (26/10/21).

BACA JUGA:

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Itali

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M.Eng, Wakil Kepala Kantor Regional 8 OJK Bali Nusra Ananda, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB Riko Rinaldi, Direktur Utama Bank NTB Syari’ah Kukuh Rahardjo, Ketua Masyarakat Ekonomi Syari’ah NTB, Dr. Baiq Mulianah M.Pd dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Dewan Komisioner OJK RI Tirta Segara menyampiakan, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta kekayaan budaya yang banyak di wilayah NTB, khususnya kawasan Lombok Utara yang memiliki segenap potensi luar biasa.

Dikatakan, gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB.

Khususnya, di masa-masa sulit seperti ini harus bisa sama-sama bangkit.

“Saya harap sinergi ini bisa terus ditingkatkan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil” tuturnya.

Pandemi Covid 19 telah memberi dampak cukup besar terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia, OJK memiliki keyakinan untuk mengakselerasi dan mempercepat roda perekonomian di masa Covid 19 ini perluasan akses keuangan bagi masyarakat mutlak diperlukan.

Gubernur NTB Dr. Zul menyampaikan, dengan hadirnya OJK masyarakat NTB menjadi masyarakat yang faham dengan keuangan dan bebas dari buta finansial.

OJK tidak hanya mengawasi Bank saja, tapi datang kesekolah-sekolah, pondok pesantren dan bertemu dengan organisasi pemuda bertatapan langsung dengan masyarakat dan menceritakan tentang keadaan finansial yang ada dengan tata bahasa yang mudah difahami.

Akses keuangan hanya di monopoli oleh segelintir orang saja, kita juga ingin masyarakat kecil punya akses dan punya rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap institusi keuangan kita.

“Ke depan. kita harapkan OJK tidak hanya mengawas Bank Saja tetapi juga datang berinteraksi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kondisi finansial yang ada,” kata Gubernnur Zul.

Bupati Djohan mengapresiasi kerja sama antara OJK dengan kementerian dalam negeri dan instansi lainnya terkait program percepatan akses keuangan daerah melalui wadah TPAKD.

“Pembentukan Tim Percepatan akses keuangan Daerah diharapkan membantu mengurangi dan mencegah ketimpangan pembangunan di sektor perekonomian,” tuturnya.

TPAKD sebagai media bagi masyarakat dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, serta mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor usaha UMKM .

“Kegiatan memberikan dampak positif bagi perubahan percepatan keuangan di Lombok Utara pada masa yang akan datang,” katanya.

Sinergi bersama dapat memperkuat kerja sama antara stakeholders industri jasa keuangan di daerah, dalam rangka membuka sekaligus mempercepat akses keuangan daerah
yang lebih produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

BACA JUGA: Sembilan Besar PON XX, Menuju Lima Besar PON XXII

Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Tim TPAKD KLU dan Penandatanganan MOU antara Bupati dengan Direktur Utama Bank NTB Syari’ah serta penyerahan award internal Bank NTB Syari’ah Tahun 2021.

@ng

Program Pamsimas membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) menggelar acara serah terima Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Gangga (Sekeper) Senin (25/10/21).

Selain itu, juga serah terima  Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III Tahun Anggaran 2021,  di Aula Bupati Lombok Utara.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH., Direktur PDAM Lombok Utara Firmansyah, ST., Ir. Indra Juliraf, MT., Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I mewakili Kepala Balai PPW NTB, Kasatker Pelaksanaan PPW NTB Aprialely Nirmala, ST., MT., para Camat serta Kepala Desa penerima manfaat.

Bupati Lombok Utara, menyampaikan terimakasih kepada BPPW NTB atas sinerginya dalam membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi.

Masalah air bersih dan sanitasi banyak dikeluhkan oleh masyarakat di beberapa desa, khususnya di wilayah timur Kabupaten Lombok Utara.

“Hasil kerjasama pusat dengan daerah ini, mudah-mudahan mengurangi beban daerah kita dalam kaitannya dengan sanitasi dan air bersih,” harapnya.

BACA JUGA:

Peringatan Maulid Adat di Bayan, Lombok Utara, Dihadiri Gubernur NTB

H. Djohan Sjamsu juga menambahkan, kerjasama yang sudah terjalin sejak tahun 2013 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara itu, dapat berlanjut hingga persoalan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Lombok Utara dapat teratasi.

“Kita juga tetap menginginkan bantuan-bantuan dari Balai (BPPW NTB_red) maupun pemerintah pusat supaya secara bertahap tapi pasti kebutuhan-kebutuhan air bersih, sanitasi dan sebagainya bisa terbangun di Lombok Utara,” tutur Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan PPW NTB Aprialely Nirmala, ST., MT., melaporkan, pada tahun 2021, Kabupaten Lombok Utara telah menerima program Pamsimas dengan menyasar 11 desa.

Terdiri dari 2 desa reguler dan 9 desa Hibah Insentif Desa (HID). Dari 11 desa tersebut, alokasi anggaran untuk pembiayaannya sebesar Rp. 2.695.000.000,.

“Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan Pamsimas ini yaitu meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di wilayah-wilayah perdesaan yang masih jauh dari jangkauan akses air minum maupun dari layanan PDAM,” terangnya.

Setelah serah terima Pamsimas tersebut, Kasatker Pelaksanaan PPW NTB ini berharap, masyarakat dapat mengelola air bersih yang ada saat ini dengan baik. Dan mampu menjaga dan memelihara agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Disini perlu peran KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi_red) dalam mengelola hasil-hasil kegiatan Pamsimas ini,” pungkas Aprialely.

Lebih jauh, Aprialely menyampaikan, pada tahun 2019 BPPW NTB sudah menjalankan program SPAMS Sekeper dengan membangun instalasi pengolahan air yang berkapasitas 50 liter/detik. Di tahun 2021 ini, program tersebut kembali dilanjutkan khusus untuk pengerjaan jaringan perpipaan.

BACA JUGA: Membanggakan, NTB Peringkat ke 9 STQ Nasional XXVI

“Jadi ini untuk memaksimalkan layanan air minum nantinya untuk wilayah Sekeper, wilayah Gangga, Kayangan, Rempek dan sekitarnya,” imbuhnya.

Saat ini, BPPW NTB juga sedang mengerjakan SPAMS Sigar Penjalin untuk dialirkan ke Gili Air. Dikatakan Aprialely, progresnya sudah mencapai hampir 100% dan ditargetkan akan rampung pada pertengahan bulan November mendatang.

Sejauh ini, BPPW NTB bersama PDAM Kabupaten Lombok Utara sudah melakukan uji alir ke Gili Air.

@ng

Selama ini Maulid Adat di Kabupaten Lombok Utara yang banyak jadi perhatian media hanyalah di Bayan, padahal Maulid Adat tiap tahun juga berlangsung di Desa Pansor, Kecamatan Kayangan

PANSOR,KLU.lombokjournal.com ~ Perhelatan Maulid Adat di KLU, menjadi salah satu identitas yang dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Khususnya di Bayan, perhelatan Maulid Adat yang berangsung tiap tahun selalu jadi perhatian media.

Padahal upacara Maulid Adat tidak hanya berlangsung di Bayan, tapi juga berlangsung di Desa Pansor, Kayangan, yang rutin dilakukan tiap tahun meski jarang terekspos media.

Masyarakat Adat Lombok Utara menggelar upacara Maulid Adat yang berpusat di masjid kuno atau Masjid Adat di beberapa lokasi, salah satunya di Desa Pansor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Nilai-nilai adat tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Pansor demi melestarikan warisan nenek moyang mereka.

BACA JUGA: Sosialisasi Dana Cukai Tembakau Dilakukan Masif di KLU

Upacara Maulid Adat di Desa Pansor dilaksanakan hari Kamis hingga hari Jum’at  (21 – 22/10/22), dengan berbagai rangkaian upacara adatyang berfokus di masjid adat desa Pansor.

Penghulu Adat Desa Pansor, JP Kuswara menjelaskan, Masjid Adat Desa Pansor awalnya berdiri di “genggirang” pada hutan “alas bana” yang kemudian dipindahkan ke tengah-tengah pemukiman warga desa Pansor.

Masjid Adat Desa Pansor diselenggarakan betujuan untuk mempersatukan masyarakat desa Pansor baik masyarakat adat maupun masyarakat pendatang.

Kemudian upacara Maulid Adat Desa Pansor tidak digelar dengan beberapa agenda atau ritual adat yang diwarisi secara turun temurun.

“Beberapa tahun yang lalu sempat ada selisih faham sehingga menjadi kendala dalam upacara Maulid Adat, kemudian sekarang kami dapat bersatu kembali dalam melestarikan adat budaya yang ada di Desa Pansor ini,” jelas Kuswara

Kemudian Kuswara sangat berharap, ada perhatian lebih dari pemerintah terkait adat budaya, hingga situs-situs yang menjadi peninggalan nenek moyang dapat dilestarikan secara baik.

Dan itu bisa tetap menjadi warisan berharga bagi setiap generasi di kabupaten Lombok Utara.

“Kami berharap kepada pemerintah bahwa setiap upacara atau warisan adat budaya bisa dilestarikan, termasuk yang ada di desa Pansor ini.” kata Kuswara

Pada kesempatan yang sama, Kuswara juga menyampaikan harapannya kepada setiap pemuda agar tidak merasa malu atau enggan untuk melestarikan adat budaya yang ada di desa Pansor khususnya.

Karena generasi muda adalah harapan bagi setiap warisan budaya yang ada, jika tidak dilestarikan secara turun temurun maka lambat laun setiap adat dan budaya yang ada bisa saja terlupakan.

BACA JUGA: Wabup Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Dusun Batu Lilir

“Harapan saya selaku orang tua, generasi muda bisa turut melestarikan adat secara baik karena pemuda yang sungguh-sungguh melestarikan adat dengan baik maka pemuda itu bisa menjadi pemuda yang baik dan tangguh.” Jelas Kuswara

Han

Dalam pelaksanaan FGD, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Dany Karter ungkapkan dampak gempa bumi di KLU hampir 80% infrastruktur luluh lantah, baik rumah penduduk, jalan raya hingga sarana perkantoran maupun fasilitas umum

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST MEng menjadi salah satu Narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, Kamis (21/10/21).

FGD yang bertemakan “Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Pemukiman dan Infrastruktur,” dihadiri Perwakilan BPBD Provinsi NTB Ilham Ardiansyah ST MT, BPKP NTB Dwi Winarno SE MAP, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unram Muhamad Ali PhD serta undangan lainnya.

Kegiatan FGD ini merupakan inisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bekerjasama dengan Universitas Mataram.

Wakil BupatiLombok Utara, Danny Karter dalam peyampaiannya mengatakan, Lombok Utara menjadi bagian terdampak paling utama pada gempa bumi 7,0 skr 2018 silam hingga menelan korban jiwa mencapai ratusan orang.

BACA JUGA: Sosialisasi Dana Cukai Temakau, Dilakukan Masif di KLU

“Dampak gempa bumi saat itu hampir 80% infrastruktur luluh lantah, baik rumah penduduk, jalan raya hingga sarana perkantoran maupun fasilitas umum lainnya,” kata Dany di depan para undangan.

Ia menjelaskan, tentang progres dan upaya pemulihan dan peningkatan fisik sektor pemukiman dan infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara, yang hingga saat ini masih berjalan.

Sementara Ketua LPPM UNRAM Muhamad Ali PhD, pada laporannya menyampaikan “bahwasanya UNRAM melakukan pendampingan baik ekonomi, sosial, politik maupun fisik dalam rangka percepatan pemulihan”.

“Unram dalam hal ini adalah penghubung Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diharapkan mampu bekerja secara maksimal,”ungkapnya.

BACA JUGA: Wabup Danny dan Kepala DKPPP Serap Aspirasi Petani Tegalan  

Selepas pemaparan beberapa Narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi terkait penyampaian Narasumber.

@ng

Satuan Polisi Pramong Praja (Sat Pol PP) KLU melakukan sosialisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara masif di seluruh Kabupaten Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Kabupaten Lombok Utara melakukan sosialisasi DBH-CHT untuk mengoptimalkan penggunaan dana cukai hasil tembakau yang dimaksud, di Kantor Desa Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Kamis (21/10/21).

Plt. Kepala Satpol PP Totok Surya Saputra, SH.MH menyampaikan, sosialisasi dilakukan masif di wilayah Kabupaten Lombok Utar (KLU).

Dijelaskan, tujuan sosialisasi yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan terkait tembakau dan penggunaan, pemantauan serta evaluasi DBH-CHT.

BACA JUGA:  Wabup Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Dusun Batu Lilir

Dalam sosialisasi itu masyarakat diarahkan, bagaimana penggunaan dana DBH-CHT.

Disamping itu, lanjut Totok, bagaimana masyarakat paham prosedur mengurus perizinan untuk melegalkan perdagangan rokok yang masih belum dilekatkan dengan cukai.

Sasaran dari kegiatan sosialisasi adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, petani tembakau, pengusaha tembakau, serta pedagang-pedagang di pasar maupun di toko yang menjual produk hasil tembakau.

“Sosialisasi tatap muka secara langsung ini baru pertama kali dilakukan dan bertempat di Desa Tanjung ini,” ungkapnya.

Seiring dengan kegiatan sosialisasi tatap muka ini, juga dilakukan melalui baliho, yang pemasangannya di lima titik kecamatan se-KLU.

Media sosialisasi berikutnya dengan menggunakan media pemberitaan melalui link media online, tuturnya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, ke depan diharapkan tidak ada lagi perdagangan rokok ilegal di KLU.

BACA JUGA: Sosialisasi Pmebangunan Data Base Informasi Kearsipan di KLU

“Dan pedagang ketika berusaha bisa menerapkan prinsip perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Bila melakukan usaha, harus memiliki izin yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai,” tegas Totok.

@ng

Menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Wabup Danny berpesan bahwa perayaan Maulid Nabi harus jadi momentum memperbaiki diri

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R ST MEng mengahdiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H  di Masjid Islahudin Dusun Batu Lilir Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Selasa (19/10/21).

Hadir pula pada peringatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Khar Rijal ST MT, Perwakilan Bank NTB syariah, Kepala Desa Teniga Maswandi serta undangan lainnya.

Wabup Danny dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada warga Dusun Batu Iilir atas ajundangannya dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Saya atas nama pribadai maupun Pemda KLU mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas undangan bersilaturahmi sekaligus bertatap muka didalam perayaan Maulid,” ungkapnya.

Wabup Danny yang gemar olahraga tenis ini pun menambahkan, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai momencinta kepada Rasulullah SAW .

BACA JUGA: Bunda PAUD Kecamatan dn Desa se Lombok Utara Dikukuhkan

Dan bagaimana memperbaiki diri dengan cara mengikuti sunnah-sunnah dan ajarannya. Lewat momen ini juga kita tingkatkan syi’ar kita khususnya kita di masyarakat Lombok Utara.

Wabup menuturkan, Lombok Utara menyimpan potensi Sumber Daya Alam yang luar biasa melimpah yang diberikan oleh Allah SWT.

Di akhir sambutan, Wabup Danny menyampaikan semoga apa yang diniatkan di hari ini selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT dan kita semua selalu dalam lindungannya.

Ketua PHBI mengucapkan terimakasih atas kehadiran Wakil Bupati Lombok Utara, dan pada kesempatan yang sama beliaupun menyampaikan keadaan terkini Masjid Islahudin yang mana selepas gempa 2018 renovasi dilakukan dengan cara swadaya masyarakat sendiri.

BACA JUGA: Antara Marah dan Ramahnya Bu Risma

Selepas sambutan, acara dilanjutkan dengan uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh TGH. Mustahiq yang bertema Meneladani Akhlak dan Meningkatkan Cinta kepada Rasulullah SAW.

@ng