Menurut Wagub NTB, Revitalisasi Posyandu salah satu langkah mewujudkan kesetaraan gender, dan perempuan berkontribusi dalam pembangunan daerah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemprov NTB memliki program Revitalisasi Posyandu yang merupakan langkah konkret mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals) di tingkat desa. SDGs memilik 17 tujuan dan salah satunya adalah kesetaraan gender.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menjadi narasumber NTB Bicara International Women’s Day 2022 dengan Tema “Refleksi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hak Perempuan di Berbagai Bidang (Sosial, Ekonomi, Tata Kelola Hukum dan Lingkungan) Dalam Pencapaian SDG’s di Studio TVRI NTB, Selasa (8/3/2022).

“Dengan adanya kesetaraan gender dalam mewujudkan SDGs ini, otomatis perempuan memiliki peran penting dan turut serta di dalamnya,” ungkapnya.

Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu langkah Pemprov NTB mewujudkan SDGs di tingkat desa.

BACA JUGA: Program SNGI Diharapkan Sasar Barometer Stunting di NTB

Menurutnya, perempuan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah mulai dari tingkat desa.

“Saya sangat bahagia karena SDGs ini sudah terhubung hingga tingkat desa. Sehingga perempuan harus bisa memberikan kontribusi terbaiknya, dimulai dari level desa. Saat ini sudah banyak desa dipimpin oleh perempuan,” terang Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Ummi Rohmi juga menerangkan, saat ini Revitalisasi Posyandu merupakan pusat edukasi berbasis dusun. 

Walaupun satu fasilitas namun banyak permasalahan yang dapat terurai salah satunya itu kekerasan perempuan dan anak.

“Dengan diberikannya edukasi yang terus menerus dan teratur kepada masyarakat, khususnya di desa. Masyarakat tersebut mulai paham dan berpartisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan pada perempuan dan anak,” katanya.

Wagub memaparkan, program-program Pemerintah Pemprov NTB saat ini juga tidak lepas dari keterlibatan perempuan. 

Contohnya, Revitalisasi Posyandu memiliki kader hampir seluruhnya perempuan. Dan, UMKM lokal di NTB didominasi oleh perempuan, dan masih banyak lagi.

“Salah satu sasaran pembangunan NTB tahun 2019-2023 adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Hal ini dapat kita lihat dari partispasi perempuan di dalam program-program Pemprov NTB saat ini,” tutur Ummi Rohmi. ***

BACA JUGA: Kegiatan Pesona Keris Episode 2 Siap Difasilitasi Pemprov NTB

Perlindungan dalam bentuk hak pendidikan yang sama bagi perempuan dapat menuntaskan banyak persoalan

MATARAM.lombokjournal.com —

Selain kesetaraan gender yang harus terus dikampanyekan, perlindungan perempuan dan anak menjadi isu penting perayaan Hari Kartini tahun ini.

Hal itu dikatakan Ketua TP PKK, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam dialog perempuan melalui podcast.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam pembuatan Perda Pencegahan Perkawinan Anak dan pemberdayaan perlindungan perempuan.

“Perempuan adalah partner hidup dan bukan subordinat sosial. Pendidikan menjadi jawaban menyiapkan Kartini masa depan yang lebih berdaya,” ujar Bunda Niken dalam dalam program SpeakUp di TV 9, Rabu (21/04).

Hal itu dikatakannya menanggapi budaya patriarki yang masih belum hilang di masyarakat dan perlindungan perempuan sebagai upaya pemberdayaan.

“Tokoh seperti ibu Wagub atau ibu Ketua DPRD dan lainnya adalah mereka yang berasal dari keluarga yang memberikan kesempatan dan tidak membedakan kesempatan lelaki dan perempuan terutama dalam hal pendidikan”, jelas Bunda Niken.

Dikatakan, Perda yang baru saja mendapatkan penghargaan Menteri PPA dalam kunjungannya Jumat (16/04) lalu dimaksudkan agar kesetaraan peran perempuan dapat terwujud.

Perlindungan dalam bentuk hak pendidikan yang sama bagi perempuan dapat menuntaskan banyak persoalan.

Kasus perkawinan anak misalnya adalah bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dan menutup potensi perempuan yang seharusnya berkembang. Selain itu, masalah kesehatan dan sosial akibat perkawinan anak mengurangi peran perempuan untuk ikut membangun generasi yang lebih baik.

BACA JUGA:

• Perempuan Berdaya, Bangsa Berdaya
• Gubernur: Cegah Korupsi, OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi dengan KPK

Salah seorang pegiat perempuan yang juga Ketua Forum Alumni HMI Wati, Andayani mengatakan, refleksi perjuangan Kartini dalam hal pendidikan dan keluarga sangat dalam.
Membangun wawasan untuk perempuan memahami perannya sebagai ibu, istri, warga masyarakat dan warga negara selalu sangat relevan dan aktual dalam setiap periode generasi.

Bahkan, membaca surat-surat Kartini tentang emansipasi perempuan tak berhenti pada politik gender.

Dalam sebuah suratnya, Kartini bahkan meminta bagaimana Al Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, agar dapat dimengerti dan dipahami oleh perempuan dari sisi agama.

“Ini membuktikan bahwa perjuangan Kartini tidak hanya melawan dominasi lelaki dalam banyak hal pada masa itu bahkan sampai sekarang, tapi juga mencoba mengajak perempuan memahami perannya sebagai manusia”, jelas Andayani.

Sebagai manusia yang berperan sentral dalam keluarga, perempuan sebagai ibu dan istri tidak hanya menggugat hak atas penghargaan eksistensi. Tapi juga mengingatkan dunia, bahwa tanpa perempuan yang berpendidikan dan berwawasan baik, peradaban manusia akan rusak karena menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap.

“Padahal peran perempuan meski di rumah tangga saja sudah sangat penting. Di era sekarang kalaupun meminta peran yang sama di berbagai bidang lebih kepada tuntutan zaman agar suara perempuan didengar,”, tutup Andayani.

jm