Tengkulak membeli jagung petani dengan harga jagung sangat rendah karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen

Lombokjournal.com ~ Bagi sebagian petani jagung Nusa Tenggara Barat (NTB), bulan Januari-Mei ini adalah masa panen raya. Apa daya, harga jagung jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram. 

Saat ini, harga jagung di lapangan sekitar Rp4.200 per kilogram. Bahkan kurang dari itu di beberapa tempat (Rp2.800 per kilogram). Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan harapan petani. 

BACA JUGA : Festival Musik Internasional akan Digelar di Gili Air

Melihat kenyataan tersebut, Ketua Komisi II DPRD NTB H. Lalu Pelita Putra, buka suara. Sebagai bentuk keprihatinan dan empati. 

“Kalau pemerintah tidak bisa membantu petani, lebih baik beri imbauan agar mereka tidak menanam  jagung. Jangan beri harapan palsu, kasihan petani,” tegas Pelita (suarantb.com Senin, 21/04).

Menurutnya, semangat petani  untuk menanam jagung dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen dengan harga layak. 

Namun kenyataannya, Bulog disebut-sebut belum melakukan pembelian dengan alasan gudang penuh.

“Yang lebih memprihatinkan, kami mendapat informasi bahwa Bulog belum menyerap hasil panen dengan alasan kapasitas gudang penuh. Padahal, Presiden dan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan secara tegas bahwa Bulog akan menyerap jagung petani,” ujar politisi PKB ini.

“Jangan sampai petani merasa dikhianati. Pemerintah harus hadir dan mendengar jeritan petani,” tegasnya. 

Pemerhati Ekonomi Pembangunan NTB Giri Arnawa, dalam laman facebook-nya (Senin, 21/04) memberi analisa dan rekomendasi solusi penyebab anjloknya harga jagung tersebut. Setidaknya,  ada tiga variabel penting yang harus diperhatikan untuk dicermati dan dimplementasikan.

BACA JUGA : Hari Kartini, Keterwakilan Perempuan Harus Dengan Prestasi

Pertama, penyebab harga jagung di bawah HPP. Hal ini disebabkan oleh:

       Dominasi tengkulak dan ketidakefektifan penyerapan Bulog

• Tengkulak membeli jagung petani dengan harga sangat rendah (Rp2.800–Rp4.400/kg), jauh di bawah HPP Rp5.500/kg. Hal ini terjadi karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen, sementara tengkulak lebih cepat bergerak ke petani .  
•   Kapasitas gudang dan anggaran operasional Bulog terbatas, sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi jagung. Di NTB, Bulog hanya menargetkan penyerapan 78.000 ton    dari total produksi 742.900 ton, mengandalkan swasta untuk distribusi ke Jawa Timur .                                                                                                                                                               

      Ketidakstabilan pasokan dan permintaan

• Panen raya jagung di NTB (Januari–Mei 2025) meningkatkan pasokan, tetapi permintaan tidak seimbang. Harga internasional yang fluktuatif (USD 284,93/ton pada 2023) turut memengaruhi pasar lokal .  
• Petani kesulitan mengakses pasar ekspor karena ketergantungan pada musim dan ketiadaan kontrak berkelanjutan dengan pembeli luar negeri .

      Infrastruktur dan teknologi yang lemah 

• Petani tidak memiliki alat pengering (dryer), sehingga jagung mudah rusak jika kadar air tinggi. Harga jagung basah lebih rendah (Rp3.300/kg) dibanding kering (Rp4.400/kg).  
• Distribusi dari NTB ke Jawa terhambat antrean di pelabuhan dan biaya transportasi yang tidak efisien 

     Kebijakan HPP yang tidak ditegakkan  

• Meski Gubernur NTB menjamin harga sesuai HPP, implementasi di lapangan lemah. Pengawasan pemerintah terhadap tengkulak dan pelaku pasar minim, sehingga pelanggaran HPP terus terjadi .  

Kedua, analisis ekonomi yang meliputi:

      Biaya produksi vs pendapatan petani

• Biaya produksi jagung meliputi benih, pupuk, dan tenaga kerja yang terus naik. Harga pupuk sulit dijangkau, dan petani hanya mendapat 2 karung dari jatah 1 ton .  
• Dengan harga jual Rp4.200/kg, laba kotor petani hanya sekitar Rp1.000–Rp1.500/kg, belum termasuk biaya operasional dan utang. ROI ( Return on Investment ) menjadi tidak sepadan .  

     Dampak pada ketahanan pangan  

• Rendahnya harga menyebabkan petani kehilangan motivasi bertanam jagung. Jika terus berlanjut, produksi jagung nasional—sebagai bahan baku pakan ternak—terancam turun, berpotensi memicu krisis pangan .  

     Ketimpangan rantai pasok

• Tengkulak menguasai 60–70 persen rantai pasok, sementara peran pemerintah/Bulog hanya 20–30%. Ini menciptakan ketergantungan petani pada tengkulak dan mematikan mekanisme pasar sehat .  

Ketiga, rekomendasi solusi, yaitu:

      Perkuat peran Bulog dan pengawasan Pemerintah

• Perluas kapasitas gudang Bulog dan percepat penyerapan jagung sesuai HPP. Contoh: Di Sumbawa, Bulog hanya menyerap 470 ton pada Mei 2024, padahal produksi mencapai ribuan ton .  
• Sanksi pada tengkulak yang membeli di bawah HPP, seperti yang diusulkan Komisi IV DPR RI .  

     Modernisasi infrastruktur pertanian  

• Dryer bersubsidi atau fasilitas pengeringan kolektif untuk meningkatkan kualitas jagung dan harga jual. Di Banten, penggunaan dryer mengurangi waktu pengeringan dari 3 hari menjadi 10 jam .  
• Optimalkan tol laut dan perbaikan jaringan transportasi NTB-Jawa untuk menekan biaya distribusi .  

     Diversifikasi pasar dan pembiayaan petani

• Kemitraan petani dengan industri pakan ternak untuk penyerapan langsung (jgn hanya rencana saja)
• Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen untuk pembelian teknologi pertanian.

Di akhir analisisnya, Giri Arnawa memberi kesimpulan bahwa anjloknya harga jagung di NTB dimungkinkan (asumsi, penulis) karena hasil dari kegagalan sistem distribusi, ketidaktegasan kebijakan, dan minimnya infrastruktur.  

BACA JUGA : BPR NTB Harus Bantu Permodalan Masyarakat

Oleh karena itu, lanjut Giri, solusi berkelanjutan memerlukan kolaborasi multidimensi: pemerintah, swasta, dan petani. Jika tidak ditangani, masalah ini berpotensi menggerus ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

#Akuair-Ampenan, 22-04-2025

 

 

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang akrab disapa Miq Iqbal menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat

LOTENG.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan akan mewujudkan NTB Makmur Mendunia tanpa meninggalkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA : ITDC Harus Tumbuh Bersama Masyarakat

Hal itu disampaikan dalam kunjungan ke SMKN 2 Pujut, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, melaksanakan salat Dzuhur berjamaah di Masjid Babussalam, Awang, Lombok Tengah, Sabtu (15/03/25). Kehadirannya disambut hangat oleh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan Miq Iqbal menegaskan komitmennya untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia tanpa meninggalkan kesejahteraan masyarakat. 

“Kemajuan tercapai, tapi di saat bersamaan masyarakat tertinggal, termasuk di sekitar Mandalika ini. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.

BACA JUGA : Wagub NTB Tegaskan Dukungan Pembangunan di Kabupaten/Kota

Dalam dialog bersama masyarakat, beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain terkait ketiadaan pasar khusus untuk penjualan ikan, keterbatasan jumlah irigasi, serta perlunya tempat pembuangan dan pengolahan sampah di Desa Persiapan Awang guna mencegah banjir. Menanggapi hal tersebut, Miq Iqba menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, ia mengajak warga untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada. 

Menurutnya, masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada sektor pariwisata, tetapi harus mampu mengoptimalkan sektor lain sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. 

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor pariwisata. Manfaatkan sektor lain yang ada, maksimalkan potensi daerah,” pesannya.

BACA JUGA : Bulan Madu, Harapa dan Optimisme pada Meritokrasi

Pada kesempatan tersebut, Miq Iqbal juga menyalurkan bantuan berupa sarung dari Pemerintah Provinsi NTB serta sembako dari Bank NTB Syariah dan BAZNAS NTB. 

Ia pun menutup pertemuan dengan harapan dan doa agar diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju NTB Makmur Mendunia, ***

 

 

Dalam dialog reses itu TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat

LOBAR.LombokJournal.com – Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat, TGH. Hardiyatullah, M.Pd. bertemu masyarakat dan para pemuda, di Golden Melon, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (27/02/25).

Reses masa persidangan I Tahun Dinas 2024-2025 itu bukan sekedar agenda formalitas, melainkan ruang dialektika antara wakil rakyat dan mereka yang diwakili. Sejak awal, atmosfer forum terasa hangat. 

BACA JUGA : IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi Bermanfaar Bagi Masyarakat

Tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai organisasi—seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Barat, Forum Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar), Karang Taruna Desa Kebon, hingga Gerakan Pemuda Ansor Lombok Barat—turut hadir acara masa reses ini menandakan besarnya ekspektasi pada legislator.

Dalam dialog masa reses itu, TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan pemuda. Salah satu isu yang ia soroti adalah pengelolaan sampah sebagai peluang ekonomi bagi generasi muda. 

BACA JUGA : Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah NTB

“Saya akan selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan pemuda, termasuk dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi sumber daya baru,” ujarnya di hadapan peserta reses.

Aspirasi yang dihimpun dalam dialog masa reses ini tidak akan berhenti sebagai catatan diskusi semata. 

“Semua masukan akan kami perjuangkan di DPRD. Saya juga berharap usulan masyarakat dan pemuda ini bisa terus dikawal dalam Musrenbang tingkat kabupaten,” paparnya.

Sebagai Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PKB, Hardiyatullah menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam kebijakan pemerintah daerah. 

“Intinya, kami siap memperjuangkan aspirasi warga,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Barat, Faozan, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam perumusan kebijakan daerah.

“Pemikiran-pemikiran pemuda harus diberdayakan dan diserap dalam regulasi,” ujarnya.

BACA JUGA : PB FASI NTB Bersama Sekda Bahas Persiapan PON 2028

Muhammad Yunus, salah satu peserta reses di Kebon Ayu ini menegaskan satu hal: kebijakan yang baik lahir dari aspirasi yang didengar, bukan sekadar janji yang diulang-ulang.

“Apa tugas legislator dan eksekitif untuk merealisasikan wacana sampah ini. Ini sudah kita mulai dari 2012,” katanya. Ast