Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pada periode September 2021– September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Persentase penduduk miskin pada bulan September Tahun 2022 sebesar 13,82 persen. Berarti mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dibandingkan bulan September Tahun 2021 yaitu sebesar 13,83 persen.

BACA JUGA: Nilai Ekspor NTB  September 2022 Meningkat Tajam

Berita Resmi Statistik, salah satunya mengenai Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat September 2022 itu, dipaparkan Plh. Kepala BPS Provinsi NTB, Mohammad Junaedi, Senin (16/01/23).

Junaedi menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi di wilayah perkotaan.

“Penurunan kemiskinan ini terjadi di wilayah perkotaan, jika kita lihat pada bulan September Tahun 2021 ke bulan September Tahun 2022 terlihat penurunan sebesar 14,54 menjadi 13,98,” ucap Junaedi.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan., dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp367.535,- (75,01 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp122.419,- (24,99 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 3,86 orang anggota rumah tangga. 

BACA JUGA: Menyelamatkan Sumber Pangan di Masa Depan

Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.891.222,-/rumah tangga miskin/bulan.***

 

 

Wagub  NTB dalam penganggulangan kemiskinan di NTB mengajak melakukan validasi data guna menurunkan kemiskinan 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Validasi data merupakan first priority dalam menanggulangi kemisikinan di Provinsi NTB, dengan validasi data maka angka kemiskinan dapat turun dengan signifikan.

Wakil Gubernur NTB,. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskannya saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2022, di Hotel Golden Palace, Mataram, Kamis (29/12/22).

BACA JUGA: Presiden Jokowi Resmikan Huntap Korban Banjir di Bima

“Saya minta untuk serius melakukan validasi data dengan sebaik-baiknya. Bila perlu kita turun langsung untuk hal tersebut, jika hal ini berhasil maka bukan hal yang mustahil angka kemiskinan kita turun dengan signifikan,” ucap Wagub. 

Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengatakan, Provinsi NTB telah melakukan hal yang seharusnya dalam hal penanggulangan kemiskinan. 

Dengan adanya program-program unggulan yang dimiliki, data yang tepat serta sinergi antar 10 Kabupaten/Kota di NTB, seluruh permasalahan akan segera dapat diatasi.

“Saat ini kita sudah on the right track, dengan program-program yang bagus juga. Seandainya data kita sudah tepat, sinergi dan kolaborasi kita baik, maka saat ini kita bisa mengatasi apapun permasalahan masyarakat hingga di tingkat desa hingga dusun,” terangnya.

Wagub menekankan, dengan data yang tepat by name by addres maka penerimaan segala jenis bantuan tidak akan salah dan tepat sasaran.

Salah satu pintu dalam hal menangangi penanggulanan kemiskinan telah terdapat pada program unggulan Posyandu Keluarga.

Posyandu Keluarga sebagai pusat layanan edukasi berbasis dusun, sehingga masyarakat dapat mendapatkan berbagai edukasi melalui posyandu. 

Tak hanya mengenai kesehatan namun masalah pendidikan, lingkungan hingga perekonomian ada di dalamnya.

“Kami menjadikan Posyandu tersebut sebagai pusat edukasi berbasis dusun. Kami mengedukasi masyarakat tidak hanya mengenai masalah kesehatan, tetapi juga masalah lainnya seperti lingkungan, literasi, ekonomi, kebencanaan. Lebih dari 7600 posyandu di NTB, kami revitalisasi menjadi Posyandu Keluarga. Tidak hanya melayani ibu dan anak, tapi Posyandu di NTB juga melayani remaja dan orang tua,” katanya.

Ia berharap dengan adanya Rakor ini akan menciptakan banyak masukan dari seluruh Kabupaten/Kota. Selanjunya untuk segera capaian/output tersebut dapat untuk dieksekusi langsung.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi. M.Si dalam laporannya mengatakan, sesuai target RPJMD 2019-2023 Provinsi NTB mengenai penurunan kemiskinan berada di angka 11,92 persen. Saat ini masih berada di posisi 13,86 persen. 

BACA JUGA: Aksi Bersih-bersih di Pantai Kembali Dimasifkan

“Dengan harapan besar Gubernur dan Wagub kami yakin jika kita dapat fokus menanggulangi kemiskinan dengan data yang valid mestinya kita bisa, pada tahun 2023 angka kemiskinan dibawah 10 persen,” kata Iswandi.

Ia mengajak kepala seluruh stakeholders terkait, agar pemberian program bantuan penanggulangan kemiskinan harus  mengacu pada data kemiskinan atau data Pensasaran Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). 

Ditambahkan, data P3KE memuat data masyarakat berdasarkan nama dan alamat yang sudah diverifikasi, dan di-cross check dengan berbagai sumber data yang sudah ada.

Dari data yang dimiliki Bappeda Provinsi NTB, masih terdapat 477.954 KK dan 1.864.812 individu yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem. 

Mantan Kepala Bappenda Provinsi NTB ini menghimbau kepada seluruh stakeholders, agar dapat berfokus dalam hal penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem ini.

“Nanti kami akan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar data P3KE digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan, kita fokus menggunakan data ini, sehingga progress NTB meninggkat dan dapat mewujudkan NTB yang Gemilang,” tutupnya. ***