Bantuan modal Jokowi di pasar tradisional menunjukkan komitmen pemerintah memberikan bantuan kepada sektor ekonomi mikro

SUMBAWA.LombokJournal.com ~ Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs H. L. Gita Ariadi, M. Si melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tradisional Seketeng di Sumbawa, NTB,  Kamis (02/05/24). 

BACA JUGA : Jokowi Buka Jalan Baru untuk Konektivitas Transportasi di NTB

Kunjungan Presiden tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada pedagang pasar dalam bentuk Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai.

Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara/Kabinet dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. 

Tindakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian kepada sektor ekonomi mikro, terutama pedagang di pasar tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

BACA JUGA : TRansformasi Karya Visual dalam Antologi Puisi ‘Pertemuan Kecil’

Para pedagang di Pasar Tradisional Seketeng merespon kunjungan Presiden dengan antusias, menyambut bantuan yang diberikan sebagai dorongan besar bagi usaha mereka. 

Mereka mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah, dan berharap agar dukungan tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan usaha mereka di masa mendatang.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Tradisional Seketeng Sumbawa, NTB, tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk terus mendukung pengembangan ekonomi rakyat.

BACA JUGA : Pelaksanaan Musrenbang NTB, Akselerasi Rencana Pembangunan

Serta memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. ***

Demokrasi Indonesia terburuk di era Jokowi, Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat alumni Unram Kecam cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo tidak saja diprutes civitas academica  di kampus-kampus. Kini, para ikatan alumni juga melayangkan aksi serupa. 

Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat alumni Inibersitas Mataram (Unram) atau KPPJ-BA Unram, melayangkan pernyataan sikapnya terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi t. 

BACA JUGA : Relawan GaMa Gelar Konser “Musik Jalanan untuk Demokrasi”

Protes pada Jokowi melalui pernyataan sikapnya, alumni Unram Dikomandoi sepuluh orang alumni Unram, yakni Sirra prayuna, Imron, Isdiyanto, Edy Irsam, Joko Suhartono, Didi Aulia Harahap, Muhammad Syafiq  Khan, Edi Irwan, Andi Kurniawan, dan Hermansah.

Mereka mengecam sikap pada Jokowi yang sudah menyelewangkan demokrasi  di Indonesia. 

Padahal, kontestasi Pemilu 2024  menjadi pesta demokrasi rakyat yang jurdil dan demokratis. 

“Cawe-cawe Jokowi dalam perhelatan Pilpres sudah terlalu jauh. Jokowi sudah terlalu jauh menyelewengkan demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi,” tegas Koordinator KPPJ-BA Unram, Sirra Prayuna dalam siaran tertulisnya, Sabtu (03/02/24). 

Menurut Sirra, cawe-cawe Presiden yang tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi , atau sejak presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sekarang ini nyata terjadi.

Fakta ketidaknetralan Jokowi, dengan cawe cawe tentunya telah merusak pemilu dan pelembagaan demokrasi di Indonesia.

BACA JUGA : AMAN Mataram Gelar Seminar/Dialog Perlindungan dan Hak-hak Masyarakat Adat

“Kami mencatat, campur tangan Jokowi dimulai dari kasus MK, kemudian pembagian bansos di depan istana dan bagi bagi kaos untuk salah satu paslon. Dan parahnya, Jokowi juga menggunakan fasilitas negara untuk menyolisasikan paslon,” ujar Sirra. 

Ia menegaskan, hanya di era Jokowi saja, Presiden terang-terangan melakukan cawe-cawe dalam pemilu. Perbuatan tercela ini, baru kali pertama terjadi sejak reformasi.

Sebab, keterlibatan dan keberpihakan presiden dan jajaran pemerintah yang berkuasa saat ini,  membuat etika politik terjerembab ke titik nadir. 

Sirra pun merasa prihatin atas kondisi Pemilu 2024 saat ini. Mengingat, hal ini akan menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia. 

Sebab cawe-cawenya terlalu dalam hingga berupaya memenangkan partai dan atau pasangan calon tertentu.

“Sejatinya pemilu adalah jalan damai untuk pergantian rezim yang sudah berkuasa selama maksimal masa jabatannya,” kata Sirra.

Karena itu, Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram pun mendesak kepada Presiden Jokowi untuk kembali ke jalan yang benar 

Jalan yang benar, lanjut Sirra, adalah bapak bangsa yang mengakomodir semua kepentingan elemen bangsa dan tetap netral dalam pemilu.  

Dengan begitu Presiden Jokowi akan dikenang sebagai sosok yang mengutamakan etika dalam kepemimpinannya hingga akhir masa jabatannya. 

BACA JUGA : Evaluasi BPKP, Jajaran Pemprov NTB Diminta Lakukan Perbaikan Signifikan

“Di saat akhir pemilu ini, kami tidak ingin melihat, mendengar dan mendapatkan laporan ketidaknetralan yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi. Tapi jika terus bersikap tidak netral dan tidak demokratis sebaiknya Presiden  mengundurkan diri saja,” tandas Sirra Prayuna.***

Evakuasi dan penyelamatan korban jadi fokus gubernur

MATARAM.lombokjournal —

Presiden Joko Widodo mengirimkan sejumlah bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Bima.

Bantuan sembako untuk korban banjir itu diserahkan oleh tim dari Sekretariat Presiden secara simbolis pada Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Kamis malam (8/4/2021).

Sebanyak 13.000 paket sembako bantuan Presiden untuk korban banjir bandang itu diangkut dengan 17 truk. Direncanakan, distribusinya dilakukan dengan dua kloter pengiriman.

“Untuk pengiriman tahap pertama yang dikirimkan tadi malam, informasi dari kawan-kawan sudah diterima di Posko bantuan banjir bandang di kantor Bupati Bima, hari ini,” ujar Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Zainal Abidin, melalui Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Ibrahim Kurniawan saat memberikan keterangan pada wartawan di Sekber IJTI-FWP, Jumat (9/4) kemarin.

Ia mengatakan, pengiriman bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo ke wilayah terdampak banjir bandang di Kabupaten Bima dikawal langsung oleh tim keamanan dari aparat TNI, yakni Danrem 162 Wirabhakti melalui Danpomnya.

Hal ini dimaksudkan agar bantuan itu terhindar dari kemacetan dan keamanan selama pengirimannya. “Sengaja pengawalannya diperketat. Ini agar bantuan pak Presiden itu bisa sampai hingga lokasi pengungsi,” kata Ibrahim.

Terkait isi bantuan dari Presiden sejumlah 13.000 paket sembako pada korban banjir bandang di Bima itu. Di antaranya, berisi minyak goreng, beras, biskuit dan teh.

“Bantuan paket sembako ini sepenuhnya untuk menunjang para pengungsi,” ucap Ibrahim.

Menurut dia, hingga Jumat (9/4) pukul 12.00 WITA, situasi di wilayah Kabupaten Bima pasca banjir bandang mulai terpantau kondusif. Bahkan, Bupati Bima Indah Damayanti Putri telah menggerakkan jajaran ASN lingkup Pemkab Bima bersama TNI/Polri untuk mulai bergotong royong membersihkan sisa kotoran lumpur dan jerami akibat banjir bandang yang menutupi areal pemukiman dan fasilitas umum di berbagai wilayah di wilayahnya.

“Memang air sempat naik di Madapangga tapi enggak seberapa. Intinya, situasi Bima secara umum mulai kondusif. Dan tadi pagi hingga siang, semua jajaran ASN dan TNI/Polri bersama-sama bergotong royong membersihkan sisa lumpur dan jerami itu,” jelas Ibrahim.

Menyinggung soal dapur umum, ia menyebutkan sejumlah pihak mulai kalangan BUMN, Dinas Sosial hingga TNI sudah mendirikan dapur umum tersebut sehari setelah insiden banjir bandang yang melanda wilayah setempat .

Tanggap Darurat

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Gede Putu Aryadi mengatakan, Gubernur Zulkieflimansyah telah menginstruksikan BPBD provinsi setempat, sejak bencana banjir bandang yang menerjang delapan kecamatan di Kabupaten Bima untuk turun melakukan koordinasi lintas sektor dan membentuk Tim Komando Tanggap Darurat.

Selain itu, status tanggap darurat bencana banjir bandang di Kabupaten Bima ditetapkan selama sebulan, mulai 2 April – 1 Mei 2021 berdasarkan SK No.131 Tahun 2021.

BACA JUGA:

• Doni Monardo Sampaikan Solusi Meminimalisir Banjir Bandang di Bima
• Lancar, Distribusi Bantuan dan Penanganan Fasilitas Pubik Aibat Banjir Bandang di Bima

“Instruksi pak Gubernur sudah juga ditindak lanjuti BPBD Provinsi NTB dengan telah melakukan koordinasi lintas sektor dan membentuk tim komando tanggap darurat. Kemudian, bersama stakeholders terkait melakukan evakuasi dan penyelamatan korban serta melakukan kaji cepat,” jelas Gede.

Data BPBD Provinsi NTB per-Jumat (9/4) pukul 12.00 WITA menyebutkan, jumlah Kepala Keluarga terdampak banjir bandang di delapan kecamatan Kabupaten Bima mencapai 10.185 KK, meninggal dua orang. Sedangkan, jumlah jiwa terdampak sebanyak 29.182 jiwa yang tersebar di 47 desa di Kabupaten Bima.

(Tim)