Gubernur NTB Dorong Penguatan Produksi Hortikultura

Gubernur NTB ingin memastikan kondisi harga kebutuhan pokok tetap terkendali sekaligus memahami dinamika pasokan di tingkat pedagang

SUMBAWA.LombokJournal ~ Dalam kegiatan Safari Ramadhan di Kabuoaten Smbawa Barat (KSB) melewati deretan lapak pedagang di Pasar Tana Mira, KSB, yang tampak ramai pada Jumat (13/03/26). pagi 

Di tengah aktivitas jual beli yang berlangsung, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, bersama Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah di tengah Safari Ramadhan, menyusuri lorong-lorong pasar. 

BACA JUGA :  Dokter Jack Selamat Jalan ~ Dokter Happy

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal  berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan bahan pangan.

Satu per satu komoditas ditanyakan. Mulai dari cabai, minyak goreng, beras, gula, hingga kacang-kacangan. 

Gubernur NTB ingin memastikan kondisi harga kebutuhan pokok tetap terkendali sekaligus memahami dinamika pasokan di tingkat pedagang.

Usai melakukan peninjauan, Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut menyampaikan bahwa sebagian besar komoditas pokok yang berada dalam kewenangan pemerintah saat ini masih berada pada kondisi yang relatif stabil.

BACA JUGA :  Biogas di TPA Kebon Kongo Disalurkan untuk Penduduk Sekitar

“Gula, minyak goreng, kemudian beras juga, relatif harganya bahkan di bawah harga acuan. Sama dengan harga acuan atau di bawah harga acuan. Artinya dengan kemampuan pemerintah melalui BULOG untuk melakukan intervensi pasar itu, harga tetap terjaga,” jelas Gubernur.NTB.

Namun, untuk komoditas yang sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, seperti cabai, fluktuasi harga masih kerap terjadi. Kondisi tersebut, menurut Gubernur, semakin dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu.

Ia menjelaskan bahwa sebagian petani saat ini masih menunda panen cabai sambil menunggu Kondisi cuaca yang lebih stabil. Hal ini tentu berdampak pada ketersediaan pasokan di pasar.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan program penguatan produksi cabai melalui keterlibatan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di seluruh NTB. 

Dengan jumlah lebih dari 200 sekolah, program ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat produksi baru sekaligus menjadikan sekolah sebagai penggerak atau champion komoditas cabai di daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga akan terus mendorong petani di setiap kabupaten dan kota untuk meningkatkan produksi hortikultura

BACA JUGA : Ramadhan akan Datang Dua Kali di Tahun 2030

Upaya Gubernur NTB ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat pasar. nov/iwa

 




Fondasi Transformasi Ekonomi NTB Sedang Dibangun

Fondasi transformasi berarti indikator-indikator awal perubahan struktural ekonomi mulai terbentuk

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menanggapi sejumlah pandangan publik yang mempertanyakan klaim penguatan fondasi transformasi ekonomi dan sosial.

Muncul anggapan, fondasi transformasi ekonomi dan sosial belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

BACA JUGA : Kurma Lombok Utara Disiapkan Jadi Oleh-oleh Haji

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik menegaskan, persepsi tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih utuh, terutama dinamika ekonomi NTB sepanjang 2025.

Ahsanul Khalik menjelaskan, pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro yang mencerminkan pergerakan mesin produksi daerah. Ini  meliputi aktivitas industri, perdagangan, investasi, dan konsumsi, bukan ukuran langsung atas kenyamanan hidup harian masyarakat.

“Karena itu wajar apabila masyarakat masih merasakan adanya tekanan biaya hidup, sementara indikator ekonomi makro mulai membaik. Ini bukan kontradiksi, tetapi jeda waktu antara pemulihan ekonomi dan dampaknya ke rumah tangga,” jelas Aka.

Ia menjelaskan, NTB memulai tahun 2025 dari kondisi yang tidak normal. Pada awal tahun, perekonomian daerah sempat terkontraksi hingga  minus 1,47 persen. Ini akibat persoalan teknis pada operasional smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan.

BACA JUGA : Banjir di Obel-obel, Gubernur Perintahkan MItigasi Komprehensif

Salah satu kontributor terbesar PDRB NTB. Kondisi tersebut bukan disebabkan melemahnya daya beli masyarakat maupun lesunya sektor riil.

“Artinya, pemerintah daerah bekerja dari titik awal kontraksi, bukan dari situasi ekonomi yang stabil. Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama adalah menghentikan penurunan, menormalkan kembali mesin ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan sektor-sektor produktif tetap bergerak,” ujar Ahsanul Khalik.

Hasilnya, hingga akhir 2025 pertumbuhan ekonomi NTB berhasil ditutup pada level positif sebesar 3,22 persen secara kumulatif. 

Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin hanya dalam satu tahun. 

Angka ini enam kali lipat lebih besar dibandingkan kenaikan yang dirancang dalam RPJMD 2025 yang hanya sekitar 0,70 poin.

“Ini menunjukkan bahwa tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda bukan sekedar menjaga ekonomi agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi pemulihan,” tegasnya.

Ahsanul juga menekankan bahwa kebangkitan ekonomi NTB tidak semata bertumpu pada sektor tambang, ini bukan kita mengabaikan tambang. 

Tapi ini sisi positif dari pertumbuhan ekonomi NTB, di tengah gangguan teknis pertambangan, di mana sektor non-tambang menunjukkan kinerja solid. 

Pertanian tumbuh positif didorong panen raya, perdagangan bergerak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, jasa dan pariwisata mulai pulih, konsumsi rumah tangga tumbuh, pengangguran menurun, serta proporsi pekerja formal meningkat.

Bahkan, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB dalam satu Podcast dengan Media Antara News NTB (09/02/26), apabila sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan. 

Hal ini menegaskan bahwa ekonomi rakyat yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi tetap berjalan dan menjadi penopang utama pemulihan.

Terkait istilah “fondasi transformasi ekonomi dan sosial”, Ahsanul meluruskan bahwa yang dimaksud bukanlah klaim bahwa masyarakat sudah sepenuhnya sejahtera. 

Fondasi transformasi berarti indikator-indikator awal perubahan struktural mulai terbentuk.

Industri pengolahan mulai beroperasi, sektor non-tambang menguat, lapangan kerja kembali terbuka, dan daya beli masyarakat terjaga.

“Ini adalah fase awal. Analogi sederhananya, fondasi rumah sudah dicor, tetapi bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan pemulihan, bukan tahun panen hasil,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, tekanan yang dirasakan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi oleh inflasi pangan nasional, seperti harga beras, cabai, daging ayam, dan tarif listrik, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. 

Karena itu, tidak tepat jika seluruh beban biaya hidup langsung disimpulkan sebagai kegagalan pertumbuhan ekonomi NTB.

Lebih jauh ditegaskan ,capaian penting sepanjang 2025 justru terletak pada keberhasilan Pemerintah Daerah mencegah dampak sosial yang lebih berat. 

Dengan kontraksi besar di awal tahun, NTB sebenarnya berhadapan dengan risiko meningkatnya pengangguran, turunnya daya beli, hingga lonjakan kemiskinan. 

Namun yang terjadi justru sebaliknya: konsumsi rumah tangga tumbuh, pengangguran menurun, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi kembali positif.

BACA JUGA : Jejak Digital Anak, Sekali Tersebar Tidak Bisa Terhapus

“Ini adalah kerja-kerja pencegahan krisis yang sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Kalau pemerintah gagal, indikator-indikator dasar itu justru akan memburuk,” ujar Ahsanul.

Menutup pernyataannya, ditegaskannya bahwa Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda saat ini sedang menata ulang arah pertumbuhan ekonomi. Agar lebih inklusif dan berbasis sektor padat karya, dengan penguatan pertanian, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata.

Menyebut fondasi transformasi ekonomi bukan berarti mengatakan rakyat sudah sejahtera. Artinya, NTB berhasil keluar dari kontraksi dan menyalakan kembali mesin ekonominya. Tahun 2025 adalah tahun penyelamatan dan pemulihan. 

“Ke depan, fokus kita memastikan pertumbuhan itu konsisten, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ahsanul Khalik..Kominfotik

 




Banjir di Obel-Obel, Gubernur Perintahkan Mitigasi Komprehensif

Guernur Iqbal menegaskan, banjir di Obel-obel merupakan kejadian dengan pola berulang hampir setiap tahun. 

LOTIM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meninjau lokasi banjir di Obel-obel, Lombok Timur, Jum’at (20/02/26)

Di sela peninjauan banjir di Obel-obel, Miq Iqbal menerima laporan darurat dari perwakilan warga Desa Madayin yang datang langsung ke lokasi.
Adanya sumbatan aliran sungai akibat tumbangnya beberapa pohon besar yang tersangkut di jembatan

Kunjungan itu memastikan keselamatan warga sekaligus memantau langsung proses pemulihan penghidupan masyarakat yang terdampak banjir Obel-obel pascabencana. 

BACA JUGA : Kurma Lombok Utara Disiapkan Jadi Oleh-oleh Haji

Dalam peninjauan di lokasi banjir di Obel-obel diidentifikasi, banjir tersebut dipicu sedimentasi lumpur dan batuan di alur sungai. 

Pendangkalan sungai membuat elevasi dasar sungai hampir sejajar dengan lahan sekitar. Saat debit air meningkat, luapan cepat masuk ke pemukiman warga.

Mitigasi mendesak, perlu dilakukan normalisasi sungai melalui pengerukan sedimen. Kemudian pengerukan dimanfaatkan untuk meninggikan tanggul kanan dan kiri sepanjang aliran sungai. 

Upaya ini diharapkan dapat mencegah luapan air kembali terjadi saat hujan deras.

Pemprov NTB melalui BPBD, Baznas, dan Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan logistik tanggap darurat berupa paket sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar warga serta makanan ringan bagi anak-anak. 

Gubernur Miq Iqbal memberikan bantuan khusus berupa perbaikan tempat pengolahan tempe di Dusun Watumpak yang rusak akibat banjir.

BACA JUGA : Anak=anak Tak Bisa Bebas Bermedia Sosal

Selain itu Gubernur Iqbal memberi dukungan modal pembelian bahan baku kedelai guna membantu memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Di sela peninjauan banjir di Obel-obel, Miq Iqbal menerima laporan darurat dari perwakilan warga Desa Madayin yang datang langsung ke lokasi.

Warga melaporkan adanya sumbatan aliran sungai akibat tumbangnya beberapa pohon besar yang tersangkut di jembatan dan berpotensi memperparah banjir bila hujan kembali turun. Menindaklanjuti itu, BPBD Provinsi NTB segera menerjunkan tim ke Desa Madayin untuk melakukan pembersihan material kayu dan sampah, menggunakan gergaji mesin (genset chainsaw) agar aliran air kembali lancar.

Gubernur Iqbal menegaskan, banjir di Obel-obel merupakan kejadian dengan pola berulang hampir setiap tahun. 

BACA JUGA :  Teluk Ekas Jadi Pusat Riset Rumpu Laut Dunia

Karena itu, ia memerintahkan BPBD dan perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur guna merumuskan solusi jangka menengah dan jangka panjang.

“Kita tidak bisa hanya menangani saat bencana terjadi. Harus ada langkah mitigasi yang lebih komprehensif, mulai dari normalisasi sungai, penguatan tanggul.

Dan harus ada penataan kawasan hulu

“Saya minta BPBD dan OPD terkait berkoordinasi erat dengan Pemkab Lombok Timur agar pencegahan ke depan lebih optimal,” tegas Gubernur Iqbal.

Diharapkan, melalui penanganan terpadu lintas sektor dan dukungan pemerintah kabupaten, risiko serupa banjir di Obel-obel dapat ditekan.

Sekaligus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan.

Dalam meninjau banjir Obel-obel itu, Gubernur Iqbal didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Baznas NTB, serta Dinas Sosial turun ke lokasi terdampak banjir di Desa Obel-Obel, Kabupaten Lombok Timur.Komonfotik

 




Sekretaris Daerah ke XIV NTB, Siapa?

Proses mencari Sekretaris Daerah untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi

 

Sekretaris DaERAH XIII Prov NTB diwarnai isu dan spekulasi bernada pesimistis
Penulis : Lalu Gita Ariadi, Sekretaris Daerah XIII Prov NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Proses rekrutmen  Sekreraris Daerah (Sekda) Provinsi NTB tengah berlangsung. 10 kandidat berjuang menjemput takdir. Ikhtiar menjadi yang terbaik. Untuk ditetapkan menjadi Sekda XIV di Provinsi NTB.

Proses seleksi diumumkan secara terbuka. Melalui portal nasional SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara).  

BACA JUGA :  Desa Berdaya, NTB Tangani 106 Desa Prioritas

Mekanisme mencari Sekretaris Daerah ini memberi kesempatan yang luas kepada semua ASN untuk berkarier secara terbuka. Baik calon internal maupun  eksternal.  Bila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Mekanisme Open Management ini diharapkan  meningkatkan transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme dalam pengisian jabatan tinggi ASN.

Dalam seleksi,  selain proses administrasi, kandidat Sekretaris Daerah juga harus melewati test kompetensi.

Seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kemudian  dilakukan assesmen kompetensi yang lebih mendalam.

Seperti psikotes, pembuatan dan presentasi “visi-misi’,  leaderless group discussion atau wawancara berbasis kompetensi.

Secara normatif tujuan utama dari proses mencari Sekretaris Daerah ini adalah untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dengan sistem meritokrasi, pengangkatan dan promosi jabatan ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas. Bukan pada faktor politik atau nepotisme. 

Proses seleksi Sekretaris DaERAH, selalu menjadi perhatian publik. 6 tahun lalu, kompetisi mencari  Sekda XIII Prov NTB diwarnai isu dan spekulasi bernada pesimistis. Seakan hasil  seleksi sudah ada sebelum kompetisi itu dimulai. 

BACA JUGA : Cuaca Ekstrem, BPBD NTB Pimpin Komando Terpadu

Yang akan terpilih adalah calon Sekda yang memiliki kedekatan dan ikatan emosional formal – infornal paling kuat dengan  “user” ( baca : Gubernur – Wakil Gibernur ). Proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Fakta akhir berbicara lain.

Kini,  narasi isu dan spekulasi bergeser. Spekulasi yang menyeruak kepermukaan, apakah Sekda XIV Prov NTB  mendatang, produk lokal ataukah barang import ? 

Diksi ini dalam mekanisme open managemen seharusnya tidak boleh ada lagi. Karena semua ASN dimanapun tempat pengabdiannya berhak mengikuti kontestasi mengisi jabatan tinggi ASN itu. 

Buku the world is flat karya Thomas L Friedman, setidaknya menginspirasi kehidupan kini dan mendatang bahwa dunia sudah datar ( Sasaq : dunie wah asah ).  Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan memungkinkan orang-orang berkompetisi secara global.

Namun faktanya, tidak sedikit aspirasi tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis pergerakan yang memperjuangkan bahwa Sekretaris Daerah bukan petugas administrasi pembangunan daerah belaka. Sekda adalah representasi dan  simbolisme rasa dan semangat kedaerahan. Karenanya, harus ada affirmative action untuk putra daerah.

Lalu bagaimana dan siapakah kira-kira yang akhirnya terpilih menjadi Sekda XIV Prov NTB ke depan ?

Peran Sekretais Daerah (Sekda)

Sekda adalah sosok penting di balik layar pemerintahan daerah. Sekda bukan hanya mengurus administrasi. Sekda juga memainkan peran vital sebagai Stabilisator, Eksekutor, Komunikator, Dinamisator, dan Akselerator ( SEKDA ) pembangunan daerah. 

6 tahun lalu, ketika menyampaikan “visi misi” saya mencoba memaparkan makna Sekda yang SEKDA ini. Sebagai Stabilisator, Sekda bertugas menjaga stabilitas dan keseimbangan organisasi. Sekda memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan lancar dan efektif, serta mengatasi potensi konflik atau gangguan yang mungkin timbul. 

Konflik bisa terjadi di internal organisasi misal antara Gubernur dengan Wakil Gubernur, konflik ego sektoral OPD, Konflik Pimpinan OPD dengan staffnya dan sebagainya. Konflik eksternal berpotensi terjadi antara pemerintah provinsi dengan organisasi diluarnya seperti Forkopimda, DPRD,  Instansi vertikal di daerah, pemerintah Kabupaten / kota, Pers, LSM, Ormas, Orpol bahkan juga dengan masyarakat terkait suatu kebijakan publik. Potensi konflik ini harus mampu di deteksi dini, dikanalisasi dan dicarikan solusinya yang terbaik.

BACA JUGA : Manajemen Usaha Masyarakat Adat (KUMA)

Sebagai Eksekutor, Sekda bertanggung jawab melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Sekda  mengkoordinasikan berbagai instansi dan memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana. Sekda sebagai Ketua TAPD, sebagai Ketua Baperjakat, anggota BOC di BUMD, ketua DPKP, dan berbagai jabatan penting lainnya,  bertanggung jawab merancang / menyiapkan, melaksanakan keuangan daerah, penataan dan pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan asset, tata laksana, tata kerja hal-hal terkait unsur-unsur managemen ( man, money, methode, material, machine )

Sebagai Komunikator, Sekda menjadi jembatan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sekda berkewajiban  menyampaikan informasi, mendengarkan aspirasi, dan membangun hubungan baik. Sekda menjadi ventilasi keluar masuknya informasi publik yang sehat, segar,  mencerdaskan dan mencerahkan

Sebagai Dinamisator, Sekda memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Sekda menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Sekda tidak hanya bekerja dalam konteks sebagai unsur government tapi berada dalam spektrum collaborative governance. Kolaborasi hexa helix ( pemerintah, akademisi, bisnis, media, masyarakat, NGO dll ) harus benar-benar mampu diramu dengan baik demi kemajuan pembangunan daerah.

Sebagai Akselerator, Sekda mempercepat proses pembangunan daerah dengan mengidentifikasi peluang, mengatasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi. Sekda secara tehnis harus mampu memilih dan memilah skala prioritas kebijakan dan program untuk  mendukung tugas fungsi Gubernur / wakil gubernur yang secara politik berjuang memajukan pembangunan daerah dan mesejahterakan masyarakat sesuai janji kampanyenya.

Untuk menjadi Sekda sebagai pembantu Gubernur – Wakil Gubernur yang baik, diperlukan kemampuan manajerial, komunikasi, dan kepemimpinan yang kuat, serta integritas dan komitmen tinggi. 

Menakar Peluang

Dari 10 kandidat yang berkompetisi saat ini siapakah yang  berpeluang menjadi Sekda difinitif ?

Lepas dari pro – kontra diksi lokal atau import dan ibarat pemain sepakbola, siapakah  calon sekda dari 7 pamain lokal ( dari lingkup pemprov NTB ), 1 pemain debutan promosi ( dari Kabupaten ), 1 pemain naturalisasi (  berkiprah di pusat – pulang kampung membela / membangun daerahnya ) dan 1 orang pemain asing yang akan terkontrak ( pejabat karier di BPKP ) yang akan menjadi sekda difinitif ? 

Bicara kemungkinan, tentu semua calon memiliki peluang kemungkinan yang sama untuk menjadi Sekda difinitif. 7 orang pemain lokal ini adalah pejabat yang sudah malang melintang di berbagai posisi penugasan.

7 pemain lokal ini saya kenal dengan baik. Saya tahu keunggulan, kelebihan dan juga kekurangannya. Mereka adalah pimpinan OPD Pemprov NTB ketika saya sebagai Sekda NTB sejak 19 Desember 2019 hingga 24 juni 2025.  

Keunggulan pemain lokal,  tentu sudah sangat paham dengan anatomi pemerintah provinsi NTB. Mereka secara empirik sudah sangat  paham dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan ( baca : SWOT ) membangun NTB. Mereka tidak perlu berlama-lama melakukan orientasi tugas. Tinggal mengikuti dan menyesuaikan diri dengan style kepemimpinan dan direktif Gubernur – Wakil Gubernur. 

Sebagai senior tentu saya bangga dan bahagia bila yang terpilih adalah salah satu dari tujuh pemain lokal ini. Ibarat seorang guru,  akan bangga bila murid-muridnya bisa berprestasi bahkan jauh melampaui capaian prestasi gurunya.

Bila 7 pemain lokal belum beruntung, saya berpesan agar tetap tunjukkan kinerja terbaik. Jangan lelah untuk mengabdi demi NTB.  Terus cintai dan kawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi NTB. 

Atau membuka opsi baru ?  Kembangkan karier di pusat. Bukankah Dr. Najamudin misalnya, pernah berkeinginan untuk hijrah ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman Rakyat ? Demikian juga dengan yang lainnya. 

Segera susul Ir. Julmansyah MSc yang sebentar lagi mungkin promosi menjadi salah seorang Dirjen di Kementerian Kehutanan. Dalam proses akselerasi pembangunan, NTB butuh banyak aktor / agen yang memiliki akses langsung  dengan dan atau berada didalam struktur pemerintah pusat.

Calon Sekda Taufik ST MT ( Kepala Bappeda Kab. Bima ), laksana pemain transfer debutan baru dari kabupaten yang akan promosi ke tingkat provinsi. Ia tentu kandidat yang potensial. Jika terpilih, butuh  waktu untuk memahami spektrum tugas sebagai Sekda Provinsi. Butuh waktu  orientasi yang lebih lama untuk memahami anatomi pemerintahan di tingkat provinsi dengan segala dinamika dan problematikanya. Kalaulah gagal, ini momentum baik untuk segera hijrah mengisi eselon 2 di Pemprov NTB sebagai bekal kontestasi Sekda berikutnya.

Dr. Ahmad Saufi, junior saya di SMANSA Mataram, mantan pegawai Bappeda NTB.  Kalo boleh saya analogikan sebagai pemain naturalisasi dalam sepak bola. Latar belakang pendidikan S2 di Australia dan S3 di Jerman dan kiprahnya 

menjadi eselon 2 di kemenko PMK, tentu modalitas yang kuat untuk membangun NTB kedepan. Net working nasional dan internasional sudah dimilikinya.

Tapi andai gagal,  ini asset NTB untuk terus berkiprah di pusat. Semoga segera menjadi Deputy, Dirjen bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi orang sasak pertama yang duduk di kabinet di masa-masa mendatang. 

Abul Chair AK,  Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. Saya sudah tahu tapi saya belum kenal calon Sekda  kelahiran Sumenep ini. 

Saya sempat bertanya dalam hati, apakah calon Sekda ini anak cucu atau punya tautan darah dengan R. Ruslan Tjakraningrat – Gubernur pertama NTB yang juga berasal dari  Sumenep ? Sehingga terobsesi ingin ikuti jejak pengabdian pendahulunya di Bumi Gora ini ?

Ataukah inisiatif sendiri 

berani mencoba peruntungan karier di NTB ? Atau alasan-alasan subyektif lainnya. 

Publik lalu mereka-reka.mencermati ciri-ciri dan cara-cara pengisian jabatan di beberapa tempat strategis yang sudah terjadi di rezim  sekarang ini seperti pengisian di jajaran komisaris dan direksi Bank NTB Syariah maupun inspektur Provinsi, bisa jadi peluang Abul Chair cukup besar untuk menjadi Sekda difinitif.

Bila ia yang akhirnya jadi Sekda definitif, pengalamannya sebagai pejabat yang selama ini  berjibaku dengan urusan pengawasan keuangan dan pembangunan  tentu akan dimanfaatkan oleh “user” untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Dengan menekan anomali administrasi keuangan. Agar tidak terjadi praktek koruptif yang berujung di APH.

User bisa jadi juga berharap agar ruang fiskal NTB yang terbatas, dibawah pengelolaan dan pengawasan yang baik akan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta fokus mengawal visi NTB Makmur Mendunia.

Kalaulah nanti terpilih, Abul Chair tidak hanya harus mampu menunjukkan  kepiawaiannya dalam mengawal dan mengeksekusi ( Eksekutor ) keuangan daerah tapi harus segera membaur menjalankan peran kesekdaan lainnya sebagai stabilisator, komunikator, dinamisator dan akselerator pembangunan daerah. 

Panggilan tugas mengabdi ke NTB tentu bukanlah hadir untuk bertahta di menara gading kesekdaan. Dibutuhkan pembuktian dan kerja keras bahwa sebagai pemain import ia memang layak terpilih karena jejak kompetensi, kapasitas dan integritas diri yang terbaik.

Bagi kandidat Sekretaris Daerah yang belum beruntung, bila persyaratan usia masih memungkinkan,  tunggu dan siapkan diri untuk ikuti kompetisi kembali 2 atau 3 tahun mendatang. Anggaplah kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda.

Selamat tahun baru. Selamat datang Sekda baru dengan harapan, peluang dan  tantangan baru.

Puyung, 1 Januari 2026.




Desa Berdaya, NTB Tangani 106 Desa Prioritas

Program Desa Berdaya sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi

MATARAM.LombokJournal.com  ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan,  pentingnya kolaborasi terpadu pemerintah dan mitra pembangunan dalam program Desa Berdaya untuk tangani kemiskinan ekstrem. 

BACA JUGA : Cuaca Ekstrem, BPBD Pimpin Komando Terpadu

Gubernur NTB berharap ada keterpaduan dalam mengimplikasikan program Desa Berdaya
Gubernur Iqbal

Pemprov NTB siap memimpin keterpaduan program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran di 106 desa prioritas.

Gubernur Iqbal memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi program Desa Berdaya bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jum’at (23/01/26).

Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. 

Di NTB terdapat 106 desa kategori desa dengan kemiskinan ekstrem.

“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” tegasnya.

Gubernur Iqbal menyoroti sejarah panjang keterlibatan mitra pembangunan di NTB sejak puluhan tahun silam. Pengentasan kemiskinan selama ini belum maksimal. Karena kurangnya kolaborasi yang terstruktur.

“Persoalannya adalah lack of orchestration, tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri.” ujarnya dalam pengarahan terkait program Desa Berdaya itu.

Kemiskinan merupakan akar berbagai persoalan sosial, seperti pernikahan di usia dini. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial namun harus terintegrasi. Untuk mengatasinya, Pemprov NTB mengimplementasikan program “Desa Berdaya” sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi.

Pemerintah menyediakan basis data yang akurat mengenai lokasi sesuai kebutuhan desa. Dengan data tersebut, mitra pembangunan diharapkan menyelaraskan program kerja agar tidak tumpang tindih.

BACA JUGA : Penguatan Kapasitas Pengurus dan Anggota PHKom Tanjuang Karang

“Pemerintah provinsi menyediakan data dan memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama,” jelasnya. 

Visi utamanya mengurangi kemiskinan, sementara aspek unggulan lainnya seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai alat (tools) atau instrumen mencapai tujuan.

“Tujuan utamanya nomor satu. Nomor dua, nomor tiga sebetulnya tools, alat untuk mengeluarkan dari kemiskinan tersebut,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi, diharapkan tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam mengaplikasikan Desa Berdaya. (don-shr/dyd)

 




Toleransi dan Kerukunan Bukan Hal Baru di NTB

 Kata Gubernur Iqbal, toleransi dan kerukunan umat beragama, yang sejarahnya panjang meskipun ada naik turunnya. 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengajak masyarakat selalu merawat dan menjaga toleransi antar umat beragama yang telah tumbuh harmonis di Provinsi NTB sejak abad ke-17.

Masyarakat juga didorong memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah dengan potensi yang dimiliki masing-masing umat beragama. 

BACA JUGA : NTB Dukung Pengembangan Kawasan Taman Laut

Jemaat Kastolik diminta menceritakan kepada masyarakat di luar bahwa Provinsi NTB memiliki nilai toleransi yang tinggi
Romo Martinus dan Gubernur Iqbal

Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri acara Perayaan Syukuran Hari Ulang Tahun ke-90 di Gereja Katolik St. Maria Immaculata, Senin (09/06/25).

Gubernur menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Jemaat Paroki St. Maria Immaculata Mataram,

“Saya sampaikan selamat atas ulang tahun ke-90 gereja Katolik Santa Maria Immaculata. Usia gereja ini lebih tua dari usia Provinsi NTB bahkan lebih tua dari usia Republik Indonesia,” ujarnya. 

Bukan hal baru NTB memiliki toleransi yang kuat antar umat beragama. Toleransi di NTB adalah sesuatu yang sejarahnya panjang meskipun ada naik turunnya. 

“Kota Mataram tercatat sejak abad ke-17 yang dimana saudara kita Kristiani, Islam, Buddha, Hindu semua tinggal di tempat yang sama tetapi tidak pernah ada catatan permusuhan dan di Ampenan ada kelenteng vihara yang merupakan rumah ibadah Buddha yang terletak di kampung Arab,” tuturnya. 

BACA JUGA : Ekonomi Syariah Potensinya Sangat Besar

Miq Iqbal menegaskan bahwa Umat Katolik jangan pernah merasa menjadi tamu, apalagi menjadi  orang lain di NTB. Menurutnya, semua warega merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kita sebut sebagai Provinsi NTB. 

“Kita indah bukan karena satu warna, kita indah karena kita banyak warna, maka dari itu mari kita bersatu dalam keberagaman beragama dan berbudaya,” tegasnya.

Selanjutnya Pastor Paroki Mataram Romo Martinus Emanuel Ano, mengatakan kepada Para Jemaat  agar selalu memberikan kontribusi demi kemajuan daerah tercinta.

“Jangan tanyakan apa yang daerah telah lakukan untuk kita tetapi apa yang telah kita lakukan untuk daerah”, tutur Romo Martinus.

Romo Martinus menambahkan agar jemaat serta para hadirin jangan pernah bosan untuk menceritakan kepada masyarakat di luar bahwa Provinsi NTB memiliki nilai toleransi yang tinggi, terbukti dengan kehidupan bermasyarakatnya yang akur dan damai. 

BACA JUGA : Revalidasi Geopark Rinjani Lombok Tahun 2025

“Saya berharap kita semua harus selalu memperkenalkan keindahan toleransi antar umat beragama di daerah yang indah ini,” katanya.***

 

 




NTB Dukung Pengembangan Kawasan Taman Laut

Gubernur NTB mengatakan, peringatan Hari Laut Sedunia merupakan komitmen NTB menjaga dan menguatkan kawasan taman laut

KLU.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. 

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal

Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar. 

BACA JUGA : Revalidasi Geopark Rinjani Lombok Tahun 2025

“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, di Lombok Utara, Senin (09/06/25).

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). 

BACA JUGA : Pelita Air Jadi Solusi Liburan ke Lombok 

Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.

Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.

“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. 

BACA JUGA : Anugerah Adinata Syariah Tahun 2025 Diraih NTB

Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik.***

 

 




Potensi Bank NTB Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Potensi Bank NTB Syariah yang ada harus diselamatkan dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional

 

Potensi Bank NTB Syariah luar biasa
Catatan Agus K Saputra

LombokJournal.com  ~ Potensi Bank NTB Syariah sangat luar biasa. Walau ada ketidakpastian global, tapi selalu ada potensi. Oleh karena itu, dibutuhkan kedispilinan, kepatuhan  dan kebersamaan dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat luas. 

Hal itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai keynote speaker webinar nasional Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu (25/05/25). 

Bagaimana caranya? “Saat ini, 80 persen kredit Bank NTB Syariah masih terserap di PNS, dan hanya 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Kami akan berupaya agar porsi kredit UMKM semakin meningkat,” ujar Lalu Iqbal.  

BACA JUGA : Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat 

Oleh karena itu, lanjut Gubernur Iqbal, pilihannya hanya satu: memperbaiki kondisi sekarang tanpa menoleh ke belakang.  Walau memang ini pilihan yang tidak mudah. Karena bagaimana pun ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan pemegang saham, nasabah dan masyarakat. 

“Saya mohon doa dan dukungan agar dengan potensi Bank NTB Syariah akan benar-benar menjadi kebanggaan seluruh warga NTB secara substantif,” tutup Lalu Iqbal, mantan Dubes RI untuk Turki ini.

Webinar tersebut bertajuk “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB Syariah”.  

Ada pun pemateri yang hadir adalah para alumni Universitas Mataram (Unram) yang antara lain menjadi tokoh, akademisi dan praktisi, yaitu  Prof. Dr. H. Zainal Asikin (Guru Besar Hukum Perbankan Unram), M. Chairul Imran, SE (Pengamat Ekonomi),  Prof. Dr. Mansur Afifi (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram), dan Nurdin Ranggabarani, SH. MH (Tokoh Publik NTB).

Dalam sambutannya, Ketua IKA Unram Jabodetabek Willgo Zainar mengatakan bahwa webinar ini merupakan wujud kepedulian IKA Unram Jabodetabek terhadap pembangunan NTB secara umum, dan khususnya melihat potensi Bank NTB Syariah sebagai entitas bisnis milik daerah.

“Kami merasa terpanggil untuk berkontribusi memajukan Bank NTB Syariah, terutama dengan melihat berbagai persoalan yang sempat menimpa bank ini, mulai dari tata kelola, gangguan informasi technology (IT) hingga net performance loan (NPL) yang cukup signifikan,” ujar Willgo.

BACA JUGA : Pelita Air Jadi Solusi Liburan ke Lombok

*Bebas Intervensi* 

Prof. Zainal Asikin menyoroti soal tata kelola yang tidak memenuhi prinsip good corporate governance (GCG). Ada lima kriterianya, yaitu tidak transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri dan kewajaran.

Sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah, Prof. Asikin menyodorkan cara menyelamatkan Bank NTB Syariah dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional. Sehingga pengurus tidak merasa underbow dari Gubernur dan Partai Politik. 

Di sisi lain, menyelesaikan secara hukum atas semua kerugian bank yang diakibatkan oleh kelalaian para pengurus.

“Saya mengapresiasi langkah Gubernur yang melakukan perombakan kepengurusan, dengan harapan pengurus terpilih independen dan bebas intervensi,” terang Prof. Asikin.

Terkait hal ini, M. Chairul Imran menyambut baik. Dia menyarankan, “Bila perlu dibuatkan pakta integritas bagi pengurus baru, disaksikan gubernur dan pemangku kepentingan termasuk media,”. 

Imran pun salut dengan keberanian Gubernur merombak pengurus dan berharap pengurus baru lebih profesional, akuntabel, dan transparan dalam laporan keuangan. 

Oleh karena itu, Imran menyebut dua hal penting yang harus segera dilaksanakan Bank NTB Syariah. 

*Pertama* ,  reformasi manajemen

Merupakan suatu proses perubahan atau pembaruan pada regulasi, sistem, struktur, dan proses manajemen Perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas secara keseluruhan, agar menghasilkan kinerja Perusahaan yang optimal dan relevan dengan kondisi bisnis perbankan terkini.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

  1. Melakukan reorganisasi manajemen

Tujuannya, mengganti seluruh pengurus perusahaan baik komisaris maupun direksi, karena manajemen bertanggungjawab penuh terhadap kinerja Perusahaan.

      2. Melakukan rekrutment pengurus baru Perusahaan (Komisaris dan Direksi), melalui seleksi yang ketat dan terbuka, dengan melibatkan pihak yang independent dan kredibel 

Tujuannya, agar perseroan mendapat pengurus yang benar-benar memenuhi syarat professional berpengalaman, serta memiliki kapabilitas, kredibilitas dan integritas yang  tinggi.

      3. Menunjuk konsultan manajemen yang kredibel, untuk melakukan review dan revisi terhadap  seluruh regulasi internal yang ada

Tujuannya, untuk memperkuat dan memperbarui regulasi internal Perseroan (SOP, Peraturan Perusahaan, SK Direksi, Job Description dan struktur organisasi), agar dapat dijadikan pedoman operasional yang benar, serta sesuai dengan ketentuan otoritas sektor keuangan dan kaidah-kaidah perbankan terkini yang berlaku umum.

      4. Memperkuat Tupoksi Dewan Komisaris 

Tujuannya, untuk melakukan pengawasan yang ketat, melekat dan berkelanjutan, terhadap seluruh corporate action yang bersifat fundamental terutama pengawasan terhadap kredit yang diajukan, dalam rangka meminimalkan potensi resiko terjadinya kredit macet

      5. Meningkatkan investasi pada sistem Teknologi Informasi (IT) Perseroan, dalam rangka upgrade sistem IT Perseroan

Tujuannya, untuk memperkuat dan meningkatkan keamanan sistem IT perusahaan dari kejahatan cyber, serta untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.

      6. Meningkatkan modal disetor Perseroan melalui GO PUBLIK di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuannya, untuk mendapatkan tambahan modal melalui penjualan sebagian saham Perusahaan kepada publik, dalam rangka mempercepat proses tumbuh dan berkembangnya perseroan.

BACA JUGA : Mimbar Bebas akan Digelar Menandai 100 Hari Iqbal-Dinda 

Ada pun manfaat Go Publik adalah:

  1. Fund Raising, membuka akses Perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka Panjang.
  2. Competitive Advantage, memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha.
  3. Company Image, meningkatkan citra Perusahaan.
  4. Company Values, meningkatkan nilai-nilai Perusahaan.
  5. Bussines Sustainability, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
  6. Tax Insentif, mendapatkan insentif pajak

*Kedua* , legal action. Merupakan tindakan hukum yang ditempuh oleh Perusahaan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), dalam rangka mengembalikan kerugian materiil dan imateriil.

Di sini, Pemegang Saham Pengendali (PSP) meminta pihak manajemen untuk :

  1. Melakukan audit investigatif terhadap keuangan perusahaan, dengan menunjuk auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit kredibel lainnya. 

Tujuannya untuk mengungkap adanya dugaan indikasi kecurangan, penyimpangan dan pelanggaran  hukum, yang menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan, serta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini dilakukan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. 

      2. Melakukan legal action (tindakan hukum) dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH),  terhadap seluruh pihak yang telah merugikan Perusahaan. 

Tujuannya untuk mengembalikan kerugian materiil maupun imateriil Perusahaan, baik yang disebabkan karena terjadinya mal fungsi IT, maupun yang disebabkan karena terjadinya kredit macet yang  terindikasi pidana.

*Kinerja Sedang-Sedang Saja* 

Prof. Mansur Afifi menampilkan kinerja singkat Bank NTB Syariah tahun 2024 dari sisi Aktiva Pasiva sebagai berikut:

  • Modal inti meningkat 19,47% menjadi Rp 1.977 miliar
  • Ekuitas meningkat 20,24% menjadi Rp 2.038 miliar 
  • Laba bersih meningkat 1,83% menjadi Rp 216 miliar
  • Aset meningkat 12,96% menjadi Rp 16.120 miliar
  • Pembiayaan meningkat 12,14% menjadi 11.296 miliar
  • Dana pihak ketiga meningkat 17,27% menjadi 12.520 miliar

Sedangkan dari sisi Rasio Keuangan adalah:

  • NPF Gross meningkat 1,06% dari 0,90% di tahun 2023
  • ROA menurun 1,85% dari 2,07% di tahun 2023
  • ROE menurun 12,58% dari 13,58% di tahun 2023
  • CAR meningkat 25,14% dari 24,47% di tahun 2023
  • FDR meningkat 90,22% dari 94,35% di tahun 2023
  • BOPO meningkat 80,57% dari 80,09% di tahun 2023

“Kinerja Bank NTB Syariah tidaklah buruk atau tidaklah luar biasa. Sedang-sedang saja atau dengan sebutan medioker. Bahkan memiliki catatan lebih baik dari beberapa bank daerah lain, seperti Bank NTT,” ujar Prof. Mansur.

Beberapa inisiatif strategis yang dicatat Prof. Mansur  adalah:

         Ekspansi dan layanan

         –  Memperluas produk syariah inovatif. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah                                                                                                                                                                                            –          Digitalisasi

         –   Mengembangkan teknologi perbankan digital untuk meningkatkan fee-based income                                                                                                                                                                             9 0-           Manajemen risiko

         –   Penguatan manajemen risiko untuk kepatuhan dan keamanan                                                                                                                                                                                                                                       Literasi keuangan

         –  Program literasi keuangan syariah. Meningkatkan pemahaman masyarakat

Sementara di bagian akhir, ada tiga simpulan sebagai high light dan tindak lanjut. *Pertama,* Bank NTB Syariah menunjukkan kinerja positif dengan rasio keuangan sehat. *Kedua* , terdapat potensi pertumbuhan signifikan di pasar perbankan syariah. *Ketiga* , terus tingkatkan digitalisasi dan inovasi produk dan perluas jangkauan pasar.

Sebagai pemateri terakhir, tokoh publik Nurdin Ranggabarani berharap Bank Syariah NTB mampu mewujudkan cita-cita Gubernur untuk memeberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan pembiayaan UMKM.

“Untuk apa Bank NTB Syariah dikatakan sehat, jika tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak,” terang Nurdin.

Sebaiknya visi dan misi Bank NTB Syariah, lanjut Nurdin, adalah berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 

BACA JUGA : Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggan Masyarakat

Political will dari Gubernur sudah jelas dan clear. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana implementasinya dalam pemilihan manajeman baru (komisaris dan direksi), yang berintegritas, unggul dan berdampak. 

Dengan catatan bahwa kriteria-kriteria atau komponen kinerja pun menjadi tolok ukur utama. Sehingga intervensi bisa hilang dan independensi yang mengemuka.

#Akuair-Ampenan, 27-05-2025

 

 




Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggaan Masyarakat

Guibernur NTB mengatakan, bangga terhadap Bank NTB Syariah yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bank NTB Syariah diharapkan  di masa depan dapat menjadi satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan. 

Saat ini,  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang memproses pengalihan BPR NTB menuju skema syariah, agar nantinya bisa diintegrasikan secara vertikal dengan Bank NTB.

BACA JUGA : Mimbar Bebas akan Digelar Menandai 100 Hari Iqbal-Dinda

Bangga terhadap Bank NTB Syariah yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas.

Gubernur NTB, Dr. L. Muhamad Iqbal menyampaikan itu saat membuka Webinar IKA Universitas Mataram di Wilayah Jabodetabek bertema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB ”, Minggu (25/05/25).

Ke depan Bank NTB diharapkan dapat semakin dibanggakan masyarakat NTB dalam berbagai aspek.

“Kita bangga dalam arti yang sesungguhnya. Bangga bahwa Bank NTB menjadi bank yang asetnya besar, memiliki portofolio besar, yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas. Yang paling penting juga bangga dari performance dan bisa mencetak laba yang besar untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemilik saham, dan juga masyarakat,” ujar gubernur.

Gubernur juga menekankan bahwa perbankan syariah memiliki potensi luar biasa, terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi situasi nasional.

BACA JUGA : Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Urusan Kepemimpinan Iqbal-Dinda

Menurutnya, justru perbankan syariah memiliki potensi karena yang diberikan oleh perbankan syariah kepada pengusaha adalah kepastian. 

“Kepastian bagi hasil, kepastian tidak ada bunga. Saya banyak bertemu dengan teman-teman yang bahkan nonmuslim. Pengusaha nonmuslim sudah mulai masuk ke perbankan syariah. Pertimbangan utamanya adalah kepastian,” jelasnya.

Meskipun Bank NTB sempat menghadapi berbagai dinamika belakangan ini, gubernur menyampaikan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melangkah maju dan melakukan perbaikan-perbaikan. 

BACA JUGA : Indeks Ketimpangan Gender

Agar kehadiran Bank NTB benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam hal pemberdayaan usaha masyarakat. ***

 




Kunjungan ke Pondok Pesantren Modern Internasional Dea Malela

Dalam kunjungan itu, Ketua MPR RI berpesan kepada seluruh santri agar senantiasa  tokoh Laskar Hisbullah, Jenderal Sudirman, jadi inspirasi

SUMBAWA.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal  mendampingi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. Ahmad Muzani, melakukan kunjungan ke Pesantren Modern Internasional Dea Malela, di Dusun Pamangong, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Sumbawa, Sabtu (10/05/2025).

BACA JUGA : Peserta OGS 2025 Respon Positif Potensi NTB

Kunjungan ini dalam rangka menghadiri prosesi wisuda santri/santriwati angkatan ke-VII jenjang SMP dan angkatan ke-VI jenjang SMA.

Dalam sambutannya, Ketua MPR RI berpesan kepada seluruh santri agar senantiasa menjadikan tokoh Laskar Hisbullah yang juga pahlawan nasional, yakni Jenderal Sudirman sebagai inspirasi. Ia berharap dari PMI Dea Malela kelak akan semakin banyak lahir generasi emas bangsa Indonesia. 

BACA JUGA : Pembukaan Indonesia Grastodiplomacy Indonesia Series Disambut Tari Tradisi

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi daerah, antara lain Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta pendiri sekaligus pengasuh pesantren, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin. 

BACA JUGA : Isu Penting dalam Pembangunan Berkelanjutan di NTB

Kapolres Sumbawa, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi, S.H., S.I.K., M.A.P., bersama jajaran Forkopimda, juga hadir guna memastikan situasi keamanan selama kegiatan berlangsung. ***