Tugas ke depan, meminimalisir penyebaran Covid-19

LOBAR.lombokjournal.com –

Pasukan Satuan Tugas (Satgas) Zeni TNI yang telah melaksanakan proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Provinsi NTB, dilepas kembali ke satuannya masing-masing.

“Mewakili masyarakat NTB, saya ucapkan terimakasih atas dedikasi serta pengorbanan seluruh pasukan ZENI TNI,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat acara pelepasan Satgas Zeni TNI, Jumat (08/01/20).

Dikatakan, di lapangan pasukan Zeni sangat dekat dengan masyarakat.

Selain bertugas membantu proses pembangunan rehap rekon, pasukan Zeni menunjukkan bahwa, dengan kebersamaan serta kekompakan, sesuatu yang berat aka terasa ringan.

“Kami do’akan, seluruh pengabdian prajurit Zeni TNI menjadi ladang ibadah, sekali lagi, kami ucapkan terimakasih,” kata Gubernur yang populer disapa Bang Zul.

Koordinator Staf Ahli BNPB RI, Mayjen TNI(Purn) Komaruddin Simandjuntak dalam amanatnya menyampaikan, pengabdian satgas Zeni TNI merupakan tugas mulia yang harus diapresiasi.

“Jadikan tugas di Lombok ini sebagai pelajaran untuk menyongsong tugas mulia lainnya, seorang prajurit tidak boleh patah semangat, prajurit harus tetap menyatu dengan masyarakat,” tegas alumnus akademik militer tersebut.

Tugas ke depan, meminimalisir penyebaran Covid-19. Ia minta seluruh pasukan untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada.

“Sekarang ini, tugas kita memutus penyebaran covid-19, protokol kesehatan harus kita laku akan dimanapun berada,” katanya.

Salah seorang masyarakat Kabupaten Lombok Utara, Eka Putri, mengaku haru dengan pelepaan pasukan Zeni TNI tersebut

.Ia mengaku, selama berada di Lombok, seluruh pasukan sudah dianggap sebagai keluarga.

“Sangat sedih, rasanya seperti keluarga sendiri, pagi hingga malam membantu kami,” ungkap perempuan berusia 29 tahun tersebut dengan suara terbata-bata.

Dari awal, pasukan TNI sudah banyak membantu masyarakat, terutama keluarganya.

“Sudah sangat banyak membantu, terlalu banyak kenangan bersama pasukan Zeni,” tutupnya sambil berharap pasukan Zeni bisa balik lagi ke Lombok.

Rr/BiroAdpim

Lahan yang telah bersertifikasi dapat pula dikelola sebagai ekowisata, bioenergi maupun hasil hutan bukan kayu lainnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk 14.800 Ha hutan sosial untuk 10.270 Kepala Keluarga (KK) dan sertifikat redistribusi tanah seluas 127 Ha untuk 873 KK di NTB.

Legalitas surat tanah tersebut diberikan kepada masyarakat pengelola kawasan hutan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan hutan.

“Ini terkait dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan penyelesaian konflik agraria,” ujar Presiden Jokowi dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara daring di Graha Bhakti Praja, Kamis (07/01/21).

Presiden Jokowi menambahkan, setelah penyerahan SK ini agar dirumuskan kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan yang tidak mengganggu fungsi utama hutan dan ekosistemnya.

Ia menyebutkan selain usaha agroindustri, lahan yang telah bersertifikasi dapat pula dikelola sebagai ekowisata, bioenergi maupun hasil hutan bukan kayu lainnya.

Pemerintah Provinsi diminta agar melakukan pendampingan termasuk mengupayakan permodalan bagi kelompok usaha perhutanan sosial sesuai komoditas dan unggulan masing masing daerah.

Selain itu mendorong kementerian melalui dana desa atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dinaikkan anggarannya dan diturunkan suku bunganya.

Hal ini agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi sekaligus melestarikan hutan dengan hasil pengelolaannya.

Secara nasional, Pemerintah Pusat mengalokasikan 2.929 SK untuk 651 ribu KK ,dan 35 SK untuk 37.500 Ha hutan adat, serta 12,7 Ha hutan sosial untuk redistribusi lahan.

Alokasi itu dalam program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam tiga pilar pelestarian yang efektif, yakni lahan, kesempatan berusaha dan sumber daya manusia dalam penciptaan lapangan kerja.

Tetap jaga kelestarian

Gubernur DR Zulkieflimansyah berpesan agar apa yang kini sudah ada dalam genggaman (SK) harus dimaksimalkan pemanfaatan lahannya namun tetap menjaga kelestarian hutan.

NTB sendiri dalam hal program sertifikasi lahan hutan sosial di empat kabupaten yakni Lombok Barat, Sumbawa, Bima dan Dompu, penerima sertifikat pengelolaan adalah mereka yang bermitra dengan pemerintah melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pengelolaannya.

Target Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB adalah mengalokasikan 400 ribu hektar hutan sosial dari 1,7 Ha hutan yang dimiliki NTB.

Redistribusi lahan melalui SK TORA adalah lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai peruntukannya sebelum diterbitkannya SK dilakukan pelepasan lahan, untuk disertifikat sesuai peruntukannya.

Misalnya izin pembukaan lahan hutan untuk transmigrasi maupun pembangunan fasilitas pemerintah seperti sekolah dan puskesmas.

BACA JUGA; Gubernur: Hutan Bisa Dimafaatkan Tapi Tetap Dijaga Kelestariannya

“Dari target 400 ribu bersertifikat itu baru 48 ribu yang terdata. Realnya, lahan lahan itu sudah dikelola tapi yang legalitasnya ada baru 48 ribu,” jelas Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom.

Kendala ini menyebabkan sertifikasi lahan untuk pengelolaan hutan yang lebih produktif dan ramah lingkungan, tak bisa diselesaikan dalam waktu dua atau tiga tahun. Karena masyarakat yang saat ini mengelola kawasan hutan belum maksimal, hanya mengandalkan hasil hutan.

“Apalagi dari sisi pelestarian banyak juga masyarakat yang hanya mengambil. Dua konsep yang dipadukan ini yaitu melestarikan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar belum dipahami mereka yang menolak sertifikasi lahan”, ujar Madani.

jm@DiskominfotikNTB

NTB Peroleh SK Perhutanan Sosial 14.800 Ha, juga redistribusi tanah sebesar 127 Ha untuk 873 KK

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak masyarakat yang baru saja mendapatkan SK Hutan Sosial (Hutsos) dari Presiden agar memanfaatkan hutan dengan bijak.

Gubernur menegaskan itu usai mendengar arahan Presiden RI, Joko Widodo, saat acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial (Hutsos), Hutan Adat dan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) secara serentak se-Indonesia yang berlangsung secara virtual, Kamis (07/01/21).

“Jangan sampai hutan itu kita jaga seakan-akan tidak bisa diapa-apakan, hutan bisa digunakan, dimaksimalkan tapi tetap dijaga kelestariannya,” pesan Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 2.929 SK Perhutanan Sosial dengan luas 3.442.000 Ha untuk 651.000 KK.

Presiden  Jokowi mengharapkan,  masyarakat penerima SK dapat memanfaatkan sebaik-baiknya.

Selain itu, sebanyak 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 Ha dan 58 SK TORA seluas 72.000 Ha di juga turut diserahkan kepada 17 Provinsi.

“Sejak lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian yang khusus kepada yang namanya redistribusi aset,” ujar Presiden dalam sambutannya.

BACA JUGA;

Serahkan 14.800 Hutan Sosial, Presiden Minta Kegiatan Ekonomi Produktif yang Ramah Lingkungan

Redistribusi aset disebut Presiden sangat kuat pengaruhnya dengan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Hal ini juga menjadi jawaban di tengah maraknya sengketa agraria yang kerap terjadi belakangan ini.

“Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini, baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria,” jelasnya.

Presiden menekankan, penyerahan SK akan terus mendapat pantauan dari pusat. Untuk itu, Ia meminta masyarakat penerima SK dapat mempergunakan hutan dengan sebaik-baiknya.

“Saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK, ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif,” lanjut Jokowi.

Ia juga turut memperingatkan agar jangan sampai ada pelanggaran hukum yang terjadi ke depan akibatn SK Hutsos tersebut. Dengan kehadiran SK ini pula, Ia berharap perhutanan sosial betul-betul memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian, tanpa mengganggu ekosistem hutan itu sendiri.

“Jangan sampai sudah dapat SK ini, kemudian dipindahtangankan ke orang lain, hati-hati, saya ikuti, meskipun saya di Jakarta, saya bisa mengikuti ini,” tegasnya.

Provinsi NTB sendiri memperoleh SK Perhutanan Sosial yakni 14.800 Ha untuk 10.270 KK dan redistribusi tanah sebesar 127 Ha untuk 873 KK.

Rr/biroadpimntb

Pemerintah Provinsi NTB Bersama Polri, TNI dan berbagai stakeholders terus bersinergi menjaga dan merawat keberagaman dan kerukunan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –

Nusa Tenggaa Barat (NTB) merupakan daerah yang masuk dalam program super priority destination, karena itu semua pihak dan elemen masyarakat diminta bersama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas daerah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc menegaskan itu, diengah acara Doa Bersama dan Silaturahmi Dengan Toga Toma Dalam Rangka Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) 2021, di Lapangan Tenis Polda NTB, Rabu (06/01/21).

Menurutnya, dengan kesadaran kolektif dan kekompakan seluruh pihak, maka kegaduhan, kendala atau pun permasalahan dapat segera diatasi.

“Kita dianjurkan untuk menjauhi prasangka. Tetapi dunia sudah beda. Adanya sosial media membuat informasi yang tidak simetris ada dimana-mana. Dengan kekompakan bersama, kita tata semua dengan baik supaya kegaduhan tidak muncul,” kata Gubernur Zul.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengakui, keberadaan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan garda terdepan terciptanya keberagaman dan kerukunan di NTB.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Polri, TNI dan berbagai stakeholders juga akan terus bersinergi untuk menjaga dan merawat keberagaman dan kerukunan di tengah masyarakat.

Atas sinergi dan kolaborasi ini, Provinsi NTB berhasil memperoleh penghargaan Harmoni Awards pada tahun 2020 dari Kementerian Agama RI, sebagai provinsi yang berhasil menjaga kebhinekaan dan kerukunan di dalam masyarakat.

“NTB berhasil memperoleh penghargaan Harmoni Awards pada tahun 2020 dari Kementerian Agama RI. Penghargaan ini diberikan atas keaktifan Pemerintah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama,” ungkap Bang Zul.

Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal, S.I.K,. M.H., mengungkapkan, dengan adanya para ulama, tokoh agama, tokoh adat dan berbagai elemen masyarakat lainnya, menjadi kunci dan garda terdepan bagi TNI dan Polri untuk membantu melaksanakan tugas.

“Kami dari rakyat kembali ke rakyat. Tetapi kami sangat sadar betul kami tidak bisa optimal tanpa adanya masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan silaturrahmi tersebut, Tuang Guru Haji Ma’arif Makmun, Pengasuh Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, berkesempatan membahas perihal persoalan beberapa permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Terkait persoalan nama bandara jangan diributkan di media sosial. Jangan sampai membenturkan pemuka-pemuka atau pimpinan organisasi yang ada di NTB, sementara mereka adalah sahabat atau teman,” pesannya.

Begitu juga dengan, Pimpinan Ma’had MDQH NW Pancor yang juga merupakan Ketua Umum Rois A’am Dewan Mustasyar PBNW, TGH. Yusuf Makmun berharap, agar suatu perbedaan jangan dijadikan sebuah permasalahan.

“Semoga perbedaan yang ada jangan dijadikan suatu masalah, karena sudah sewajarnya dalam hidup pasti ada masalah. Mari jadikan perbedaan menjadi sebuah kebersamaan,” katanya.

BACA JUGA;  

Mengawali Tahun 2021, Kapolda Iqbal Silaturahmi Dengan Tokoh NU-NW dan Tokoh masyarakat

Acara ini turut dihadiri oleh, Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, bersama pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Sher@Diskominfotikntb

Akan dibangun saluran yang membelah Pulau Lombok, dan sepanjang jalur tersebut akan dibangun jalan inspeksi sepanjang 60 km yang tembus ke Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB meninjau progres pembangunan Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (06/01/21) Januari 2021.

Proses pembangunan Bendungan Meninting seluas 50 hektar berjalan lancar. Gubernur optimis pembangunan bendungan yang akan mampu menampung debit air sebesar 12 juta kubik ini, akan dapat diselesaikan sesuai target pada September 2023.

Untuk itu, gubernur meminta dukungan semua pihak agar kerja besar ini dapat dituntaskan dengan baik sesuai target.

“Ini adalah sebuah kerja besar, tapi dengan kebersamaan, semua Insya Allah akan jadi mudah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BWS Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi ST., MT, menjelaskan Bendungan Meninting ini memiliki luas 50 hektar dengan kedalaman 80 meter. Bendungan Meninting akan dijadikan sebagai objek wisata, karena viewnya yang sangat indah.

“Kita bisa lihat view Kota Mataram dari atas Bendungan ini,” jelasnya.

Selain itu, Bendungan Meninting juga akan dibangun Museum Bendungan, sebagai salah satu objek wisata untuk melihat historis pembangunan bendungan-bendungan yang ada di NTB.

Bendungan ini nantinya akan dibangun saluran yang membelah Pulau Lombok. Sepanjang jalur tersebut juga akan dibangun jalan inspeksi sepanjang 60 km yang tembus ke Mandalika.

Jalur inspeksi ini akan dijadikan jalur sepeda, sehingga ini diharapkan akan menjadi objek wisata baru. Terutama untuk event sepeda berkelas internasional.

“Pembangunan jalur sepeda ini kita harapkan jadi objek event wisata baru, di mana Bendungan Batujai sudah ada wisata pacuan kuda,” ujarnya.

Rr/BiroAdpim

Upaya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas)

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di “Bumi Seribu Masjid” Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi atensi Polda NTB.

Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., melakukan gebrakan awal tahun 2021 dengan  menginisiasi “Silaturrahmi dan Doa Bersama”.

Hal ini dilakukan sebagai langkah mewujudkan kedamaian bersama tokoh NU – NW dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat serta semua elemen masyarakat se Provinsi NTB.

Di hadapan para tokoh Pulau Lombok tersebut M. Iqbal menyampaikan peran penting para ulama dan tokoh masyarakat, yang menjadi kunci utama  dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada.

“Kami tidak bisa bekerja dengan maksimal apabila tidak dibantu oleh semua stakeholder dan semua elemen, sekaligus yang paling penting terutama adalah doa dan peran para ulama, para tuan guru,” ungkap Kapolda.

Jenderal Polisi bintang dua itu mengatakan, hampir semua undangan kegiatan silaturrahmi dan doa bersama hari ini hadir.

“Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kalau boleh saya mengkatakan hampir semua undangan hadir, ini sangat  membahagiakan saya ,” katanya.

“Saya dinasehati oleh Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmudzi Badruddin. Kata beliau, Pak Kapolda, insya Allah kalau niatnya baik, insya Allah, Allah akan mengatur dan menyusun apa yang menjadi atau diniatkan,” tuturnya.

Mantan Kadiv Humas Polri itu mengatakan, silaturrahmi dan doa bersama yang digelar merupakan salah satu upaya, dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Walaupun ada dinamika di tengah-tengah masyarakat, bila kita semua sering bersilatuhrahmi,inshaa Allah semua ada jalan keluarnya.

“Semoga dengan kita duduk bersama, bersatu dalam bersilaturrahmi dan berdoa, semua permasalahan akan segera mendapatkan titik temu dan solusi. Aamiin,” harapnya.

Sementara Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dalam kesempatannya menuturkan awal kepemimpinannya. Dimana perekonomian NTB pada kwartal III tahun 2018 paling rendah se-Indonesia, karena bencana gempa bumi sehingga kontraksi ekonomi berada di angka 13,39 persen.

“Saya mengetahui nilai ekonomi sebesar itu, bikin merinding. Yang terbayang adalah kemiskinan, “pengangguran tidak bisa dibendung,” ungkap sapaan Dr. Zul itu.

Menurutnya, berkat doa para ulama, tuan guru, kita lalui tahun yang berat itu.

“Saya berkeyakinan masih ada cahaya di lorong gelap itu yang terlihat,” imbuhnya.

Perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) NTB TGH. Ma’rif Makmun Diranse menyampaikan, terkait persoalan penggantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL)  pihaknya meminta agar sama-sama kita menempatkan faktor kedamaian sbg faktor utama.

Sesuai tema acara hari ini adalah Ummat bersatu NTB damai.

“Persoalan bandara jangan diributkan, jangan sampai membenturkan pemuka-pemuka atau pimpinan NU dan NW. Karena mereka (warga NW, red) adalah sahabat atau teman,” ujarnya.

Karena di antara NU dan NW ada hubungan emosional, ada hubungan silsilah keguruan, dan lain-lain.

“Karenanya, kami warga Nahdlatul Ulama meminta agar permasalahan nama bandara, jangan dikait-kaitkan dengan NU dan NW,” lanjut Pimpinan Ponpes Manhalul Ma’arif Darek itu.

Soal nama bandara itu  ia serahkan kepada pemerintah dan yang berwenang.

Sedangkan perwakilan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) TGH. Yusuf Makmun mengatakan, dalam kehidupan pasti beriringan dengan masalah. Namun permasalahan tidak semestinya menjadikan tercerai berai, sehingga berakhir dengan konflik sosial berkepanjangan.

Pihaknya berharap perbedaan yang ada khususnya terkait nama bandara disikapi dengan arif dan bijaksana.

“Semoga perbedaan jangan menjadikan suatu masalah, karena sudah sewajarnya dalam hidup pasti ada masalah, mari jadikan perbedaan menjadi sebuah kebersamaan,” katanya.

Terkait penggantian nama Bandara, pihaknya meminta agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya serta merupakan tugas pemerintah bersama instansi terkait lainnya.

“Soal nama bandara, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” TGH. Yusuf Makmun.

BACA JUGA;

Bang Zul Minta Semua Pihak Jaga Kondusifitas

Acara silaturrahmi dan doa bersama di Lapangan Tenis Mapolda NTB tersebut, dihadiri Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI A. Rizal Ramdhani, M.Han., Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda, Mustasyar PBNU yang juga Pengasuh Yayasan Ponpes Qamarul Huda Bagu TGH. Lalu Turmudzi Badruddin, Ketua MUI NTB, Prof. H. Syaiful Muslim, Ketua PWNU NTB Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., para tokoh agama dan masyarakat (togama) serta tokoh pemuda Lombok Tengah, para tokoh organisasi NW, dan para Pejabat Utama (PJU) Polda NTB.

Me

Tahun 2021 ini banyak event nasional digelar di NTB, jangan sampai masyarakat hanya menonton

MATARAM.lombokjournal.com –

Semua jajaran birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta tetap meningkatkan sinergi dalam mewujudkan NTB Gemilang.

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah menegaskan itu di hadapan lima Kepala Balai serta Kepala OPD, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Balai Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah Provinsi NTB, Selasa (05/01/21).

“Mewujudkan NTB Gemilang ini tidak mudah, perlu kekompakan serta sinergi yang kuat,” ungkap Bang Zul sapaan akrab Gubernur, di Ruang Rapat Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB.

Dikatakan, seluruh program yang ada harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena, tahun 2021 ini banyak event nasional yang digelar di NTB.

Pada Event tersebut, jangan sampai masyarakat hanya menonton tanpa merasakan dampak apapun.

“Jangan sampai ada yang mengeluh. Untuk itu, seluruh program yang ada harus bisa dirasakan oleh masyarakat,” harap Bang Zul.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, Ika Sri Rejeki,ST.,MT menyampaikan sejumlah program BPPW, di antaranya program 100 persen air minum terpenuhi, 0 persen rumah kumuh, dan 100 persen sanitasi. Intervensi kawasan kumuh tersebut ditargetkan tuntas di tahun 2024 mendatang.

“Pak Gubernur, InsyaAllah seluruh yang kita kerjakan mampu mengubah wajah daerah serta mampu mendongkrak perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Sinergi BPPW NTB dengan Pemprov NTB menururutnya harus tetap harmonis. Karena dengan begitu, seluruh program bisa dikerjakan bersama.

“Kalau kita kerjakan sama-sama, InsyaAllah semuanya akan terasa ringan,” tutupnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara I, Rini Dyah Mawarty melaporkan bahwa, pembangunan sebanyak 915 Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) yang sebagian besar berada di sekitar KEK Mandalika semuanya hampir rampung.

“Alhamdulillah pembangunan Sarhunta sudah hampir rampung, seluruhnya kita bangun dengan design kearifan lokal, semoga apa yang telah kita bangun mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Sarhunta tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan menjelang gelaran MotoGP mendatang.

“Kita berharap, apa yang sudah dibangun bisa dijaga oleh masyarakat,” harapnya.

Dari total 915 Sarhunta tersebut, sebanyak 817 unit dibangun di Kabupaten Lombok Tengah, yakni dipasang di koridor masuk kawasan Mandalika sebanyak 517 dan 300 unit untuk Rumah Singgah dan Homestay serta usaha lainnya guna mendukung pariwisata. Sedangkan, sisanya sebanyak 98 unit dibangun di Kabupaten Lombok Utara.

“Total anggaran pembangunan Sarhunta di NTB adalah Rp 62,22 Milyar, kami harap, rumah-rumah yang dibangun tersebut bisa kita jaga bersama,” katanya di hadapan Gubernur.

Hadir pada kesempatan tersebut, Asisten II Setda Provinsi NTB, Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB, Kadis Pariwisata NTB, Kadis LHK NTB, Plt Kadis Perkim NTB, Kepala BPPW NTB, Kepala BWS NT-I, Kepala BP2JK.

Rr/BiroAdpim

Utamakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi bantuan yang mulai diluncurkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Gubernur, ini merupakan  wujud kehadiran negara untuk masyarakat, baik bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Terima kasih kepada teman-teman yang menyalurkan bantuan, semoga NTB yang kita cintai diberi keberkahan oleh Allah SWT,” harap Dr. Zul usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat penerima bantuan, Senin (4/1) di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyalurkan bantuan tunai se-Indonesia 2021 secara virtual. Presiden mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 110 triliun. Dengan peluncuran ini maka bantuan tersebut mulai disalurkan ke-34 provinsi.

“Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan, dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak COVID-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi,” kata Jokowi dalam acara peluncuran.

Jokowi menjelaskan,, bantuan sosial yang diluncurkan ini berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, serta bansos tunai.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Juga diharapkan menjadi pemicu penggerak ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat,” harap Presiden.

Jokowi mengatakan, bantuan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi dalam empat tahap yang penyalurannya dilakukan oleh Bank BUMN atau Himbara.

“Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021, nilainya tadi sudah disampaikan Bu Menteri Sosial Rp 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial (bansos) tunai BST diberikan selama 4 bulan, Januari-Februari-Maret-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” ujarnya.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada kementerian terkait dan seluruh gubernur se-Indonesia agar mengawal sampai tuntas proses penyaluran bantuan dan berharap kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan secara tepat.

Utamakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga.

“Saya juga menegaskan bahwa bantuan ini tidak ada potongan-potongan. Masyarakat harus menerima seutuhnya, karena bantuan ini langsung dikirim kepada masyarakat melalui bank-bank milik pemerintah dan kantor pos,” tegas Jokowi.

Man-ikp_diskominfotikntb

BAIS dengan 14 anggotanya yang tersebar di wilayah NTB akan membangun sinergi dan komunikasi dengan lembaga lain, demi menjaga keamanan dan ketertiban di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Badan Intelijen Strategis (BAIS), terus membangun sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menerima silaturahmi kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) NTB Letkol. Inf. Farhan Royen, Senin (04/01/21) di ruang kerjanya.

Diakui Gubernur, keadaan dan situasi yang aman di NTB harus terus ditingkatkan sebagaimana Misi keenam Pemerintah Provinsi NTB, yaitu NTB Aman dan Berkah.

Tentunya sinergi dengan  lembaga lain seperti Korem, Polda, dan Bakesbangpoldagri dan lembaga-lembaga lain juga perlu dilakukan.

“Semua persoalan di masyarakat dapat teratasi dan cepat cair dengan seringnya membangun komunikasi dan silaturahmi,” kata mantan anggota DPR RI ini.

Komunikasi ini sangat penting. Karena dengan komunikasi setiap masalah dapat teratasi.  Apalagi NTB merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar bagi investor untuk berinvestasi.

“Kalau daerah aman, pasti investor nyaman untuk berinvestasi di daerah kita,” ungkapnya.

Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) NTB, Letkol. Inf. Farhan Royen, mengatakan kunjungan dan silaturahmi dengan Gubernur untuk melapor diri, karna baru menjabat menggantikan pejabat BAIS yang lama.

Dikatakannya, BAIS dengan 14 anggotanya yang tersebar di wilayah NTB akan terus membangun sinergi dan komunikasi dengan lembaga lain, demi menjaga keamanan dan ketertiban di NTB.

“Saling memberikan informasi dan membangun sinergi dengan stakeholders di NTB,” tutupnya.

Diskominfotik_ntb

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memiliki cara tersendiri dan perlakuan khusus dalam menyambut tamunya, Irjen Pol Nana Sudjana, MM, mantan Kapolda NTB.

Bahkan Mantan Kapolda Metrojaya yang kini sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri tersebut, mengaku terkejut dengan penyambutan Gubernur dan jajaran Forkompinda NTB di Bandara Lombok tiga hari yang lalu.

Dalam acara silaturrahmi Koordinator Staf Ahli Kapolri dengan jajaran Forkompinda NTB, Sabtu (02/01/20) malam, di Pendopo Gubernur NTB, Gubernur berharap kepada Irjen Pol Nana Sudjana, terus terbina hubungan silaturahmi dengan jajaran Forkompinda NTB.

“Walaupun Pak Nana tidak lagi bertugas di NTB, namun kami sangat kagum akan kerinduan Pak Nana kepada NTB. Buktinya ditengah tugas negara dalam institusi kepolisian yang begitu banyak, namun tetap ingat NTB. Terima kasih atas semua itu,” kata Bang Zul saat memberikan sambutan.

Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. Nana Sudjana di depan Gubernur NTB dan jajaran Forkompinda menyatakan, kedatangannya ke NTB selain mengemban tugas untuk supervisi pengamanan tahun baru 2021, operasi Lilin Polri dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

Ia mengambil kesempatan untuk bisa bersilaturrahmi dengan Forkompinda NTB.

“Saya secara kelembagaan sekaligus secara pribadi dan keluarga ke NTB karena selama saya bertugas di NTB walaupun terhitung singkat, namun saya terkesan akan kekompakan yang terjalin begitu kuat sejak saya bertugas bahkan hingga sekarang,” katanya.

Dengan semangat dan kekompakan seperti ini, ia yakin apapun permasalahan yang muncul pasti akan bisa tertangani dengan baik.

“Mudah-mudahan kekompakan ini akan terus dipertahankan. Terlebih NTB khususnya Kawasan Mandalika Resort menjadi kawasan wisata super prioritas nasional dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap MotoGP Nopember 2021 mendatang,” tutup Irjen Pol Nana Sudjana.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan cendramata baik dari dan oleh Gubernur NTB ataupun ke Irjen Pol Nana Sudjana. Berikutnya dari Ketua TP PKK NTB Hj Niken Saptarini Widyawati  Zulkieflimansyah kepada Ibu Nana Sudjana.

Rr/HmsNTB