Akuntabilitas Pemerintahan melalui Sistem Berbasis Elektronik
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital harus dibangun sebagai bagian dari kinerja dalam sistem kerja
Mataram, LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menguatkan akuntabilitas di era digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam layanan dasar.
Dalam upaya ini, pembentukan Komite E-Government menjadi langkah penting.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dr. Najamudin Amy, SSos, MM, menyampaikan bahwa dokumentasiadministrasi pemerintahan yang handal harus dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong integrasi digitalisasi dalam pemerintahan NTB, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta membangun budaya kerja baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. jm
Perempuan Pelaku UMKM Dibekali agar Naik Kelas
Kuatnya peran perempuan pelaku UMKM dalam perekonomian nasional dan besarnya jumlah unit usaha yang dijalankan, ternyata masih menghadapi banyak tantangan
LombokJournal.com ~Perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih memiliki berbagai tantangan
Salah satu tantangan UMKM milik perempuan adalah dalam hal melakukan penetrasi dan eksis di pasar berbasis digital, yang saat ini mengalami trend yang meningkat.
Untuk penguatan UMKM perempuan di pasar berbasis digital, KemenPPPA bekerjasama dengan UN Women dan Gojek menggelar latihan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kewirausahaan di Era Digital di Semarang, Selasa (21/03/23)..
Pelatihan diikuti 50 perempuan UMKMyang siap naik kelas di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
Pelatihan selama dua hari penuh ini bertujuan:
(1) penguatan skil perempuan dalam meningkatkan profit UMKM yang dijalaninya
(2) maksimalisasi penggunaan perangkat dan dunia digital dalam memajukan UMKM milik perempuan, dan
(3) memajukan pola pikir perempuan pemilik UMKM untuk tidak terjebak dalam konstruksi sosial yang membatasi potensi berkembang perempuan di bidang ekonomi.
Saat membuka pelatihan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin mengatakan, perempuan pelaku UMKM memiliki potensi yang tidak terhingga dalam perekonomian nasional.
Data statistik menunjukan, UMKM Indoensia yang didominasi oleh perempuan menyumbang 61 persen dari total PDB nasional, menyerap 97 persen total tenaga kerja dan 60 petrsen dari total investasi, terang Lenny.
Menurutnya, Kota Semarang secara IPG dan IDG berada di atas rata-rata nasional dan rata-rata Jawa Tengah. Kalau kita melihat variable IPG dan IDG itu sendiri, ada komponen ekonomi yang seringkali menjadi momok di banyak daerah.
“Saya menantang UMKM milik perempuan di Kota Semarang untuk tidak hanya menjadi pionir penyumbang naiknya IPG dan IDG lokal, Juga menjadi contoh bagi perempuan perempuan pemilik UMKM di wilayah yang lain” Lanjut Lenny.
Vice President of Public Policy and Government Affairs Gojek, Tricia Istiara Iskandar, menyampaikan dukungan Gojek dalam pemajuan UMKM milik perempuan di Indonesia.
Menurutnya, Gojek memiliki komitmen kuat dalam pemajuan bisnis UMKM milik perempuan. Komitmen tersebut terlah diterjemahkan ke dalam berbagai aksi nyata pelatihan peningkatan kapasitas UMKM perempuan dan intervensi kebijakan bisnis di Gojek.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan kolaborasi aksi tripartitit KemenPPPA, UN Women dan Gojek dalam mendorong UMKM milik perempuan masuk, eksis dan secara aktif menggunakan perangkat dan pasar berbasis digital dalam memajukan usahanya”. Tambah Tricia.
Sementara itu National Program Officer UN Women, Pertiwi T. Boediono mengatakan, sebagai Badan PBB yang fokus pada penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, UN Women bekerja secara aktif mendorong upaya-upaaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh seluruh stakeholders yang ada.
“Bagi kami, UMKM perempuan dan berdayanya perempuan di bidang ekonomi merupakan pintu masuk bagi keberdayaan perempuan di sektor-sektor yang lain. UMKM perempuan harus didorong agar semakin kuat dari sisi manajemen dan bisnisnya serta dari sisi sumbangsihnya dalam penyelesaian masalah-masalah perempuang yang ada,” jelas Pertiwi.
Pelatihan yang dilaksanakan di Aula Parahita Ekapraya Kantor DP3AP2KB Propinsi Jawa Tengah ini mengusung berbagai materi kewirausahaan yang berperspektif gender.
Termasuk gender dan nilai pengembangan usaha responsif gender, kepemimpinan perempuan dalam aktivitas kewirausahaan, penguatan karakter inter dan intra personal perempuan dalam kewirausahaan, analisis bisnis dengan SMART dan SWOT.
Termasuk pengelolaan keuangan, perizinan usaha, survey pasar, bisnis model canvas responsif gender, survey pasar digital, izin usaha dan penetrasi platform digitaldan digital on borading.
Najmi Rizki K, salah satu peserta pelatihan yang juga pemilik UMKM dengan merk Cake Up mengatakan, pelatihan ini sangat berguna dan memantapkan dirinya untuk masuk pasar berbasis digital.
Najmi juga mentakan, keterampilan praktis yang diajarkan dalam pelatihan menguatkan semangatnya untuk memajukan usahanya demi kesejahteraan keluarga dan masa depan yang cerah anak-anaknya.
Kepala Dinas P3AP2KB Propinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi dalam penutupannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KemenPPPA, UN Women dan Gojek, yang telah menjadikan semarang sebagai lokasi awal pelatihan ini.
“Tentunya Dinas PPPA Propinsi dan Dinas PPPA Kota akan melakukan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan pelaku UMKM ini benar benar memiliki posisi yang kuat di pasar berbasis digital. Untuk itu diperlukan kerjasama yang semakin erat ke depan dari para stakeholders termasuk KemenPPPA, UN Women dan Gojek,” tutup Dewi.***
Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan akan memperkuat apa yang telah dilakukan di NTB dengan program unggulan Revitalisasi Posyandu
MATARAM.lombokjournal.com ~ Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Jalillah mengungkapkan apresiasinya terhadap Aplikasi Bunda bentukan SUMMIT Institute for Development (SID) yang menjadikannya aplikasi itu penting dan strategis.
“Karena saya lihat aplikasi ini sangat membantu dalam men-track kondisi ibu-ibu hamil kita, sehingga memperkuat apa yang telah dilakukan di NTB dengan program revitalisasi posyandu keluarga berbasis dusun,” tutur Wagub NTB.
Ia mengatakan itu saat menghadiri diskusi bertajuk “Digi-Health: Transformative Action Toward a Digital Health Ecosystem For Optimized Maternal, Newborn and Child Health in NTB and Beyond“, yang diselenggarakan oleh SUMMIT Institute for Development (SID) di Hotel Lombok Astoria Mataram pada Senin (16/01/23)
Permasalahan kesehatan di NTB menjadi streesing Wagub yang harus menjadi fokus utama dalam pembangunan.
Karena itu kerjasama yang baik ini perlu ditingkatkan lagi ke depan dalam mewujudkan generasi yang sehat ketika anak dilahirkan.
Asisten II Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.mengatakan, sejauh pengamatannya selama ini, tantangan dari BUNDA App ini adalah bagaimana aplikasi ini bisa bridging dengan aplikasi Kementerian Kesehatan salah satunya Sistem Peduli Lindungi.
“Hal ini perlu supaya aplikasinya terhubung dengan laporan-laporan yang ada sehingga teman-teman di Puskesmas tidak lagi mengisi banyak aplikasi untuk membuat laporan,” ucapnya.
Senada dengan Wagub NTB dan Asda II Kadis Kesehatan NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS. mengingatkan, ke depan persoalan di kesehatan semakin kompleks didominasi penyakit tidak menular sebanyak hampir 60 persen lebih penyakit dalam kurun 10 tahun.
“Kita di kesehatan memang sudah sejalan dengan Kemenkes memperkuat hulu dan hilir, nantinya secara teknis dengan senang hati kami akan mempermudah koordinasi dan implementasi di kab/kota, dilihat dari program ini tentunya sangat bermanfaat,” terang Fikri mantan Direktut RSUP NTB.
Komitmen SID
Senior Research Officer SID, Yuni Dwi Setiyawati memaparkan, Yayasan Institut Pengembangan Suara Mitra atau yang lebih dikenal dengan SUMMIT Institute for Development (SID), merupakan yayasan yang memiliki suatu komitmen meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui intervensi yang melibatkan masyarakat secara aktif.
Diketahui, SID di NTB sejak Tahun 2017 bergerak di bidang riset dan pengembangan yang aktif mengajak masyarakat untuk turut terlibat sekaligus meningkatkan SDM, salah satunya dengan pendekatan berbasis teknologi menggunakan suatu platform yang disebut BUNDA App.
“Aplikasi ini akan men-tracking apakah ada Ibu Hamil yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, apakah mendapatkan pelayanan yang lengkap, apakah kondisinya anemia atau kurang gizi dengan laporan bulanan secara realtime,” jelasnya.
Head of Primary Care Tribe – Digital Transformation Office (DTO), Kemenkes RI, Dewi Nur Aisyah dalam pemaoarannya secara daring menjelaskan, fokus dari Teknologi Digital Kesehatan adalah berinovasi membuat aplikasi.
Sistem teknologi yang terbaik untuk berinteraksi dan melayani masyarakat. Salah satunya platform Indonesia Health Service (IHS) dengan nama SATUSEHAT.
Ia juga mengingatkan, tantangan IHS dari perspektif pelayanan kesehatan primer khususnya Puskesmas adalah begitu banyaknya aplikasi, username, password yang berbeda yang membuat Nakes perlu mengalokasikan lebih banyak waktu untuk input data.
“Dengan adanya platform SATUSEHAT, nakes tidak perlu menginput data berulang pada aplikasi yang berbeda, cukup mengisi satu aplikasi yang secara otomatis terhubung dengan aplikasi kesehatan lainnya,” jelas Aisyah.
Platform tersebut telah terintegrasi dengan 10 ribu lebih Puskesmas, 5 ribu lebih Dokter Umum, 3 ribu Rumah Sakit, 11 ribu lebih klinik, 1.400 Laboratorium dan 30 ribu lebih farmasi.
Lebih lanjut, IT Strategy & Governance Expert, Farizan Ramadhan, turut berpartisipasi sebagai salah satu supporter pengembangan kolaborasiBunda App dan SATUSEHAT sehingga terintegrasi dengan regulasi yang ada di Indonesia.***