Wagub NTB sudah mengingatkan sejak 2019, data yang valid serta mindset penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Data dan mindset saling mempengaruhi dalam ipaya penanggulangan kemiskinan.

“Saya sudah ingatkan ini sejak 2019 tapi kok susah sekali memperbaikinya,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah di Hotel Lombok Raya, Selasa (06/06/23). 

BACA JUGA: Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB dengan Tema “Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan  Sosial Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nusa Tenggara Barat”

Ia menyebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkaitan mulai PKH (Program Keluarga Harapan) sampai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.  

Menurutnya, sebanyak dan sebesar apapun anggaran serta program yang digelontorkan tidak akan mengubah angka kemiskinan NTB.

Data yang tidak sesuai by name by address akan membuat bantuan dan program salah sasaran, tegasnya. 

BACA JUGA: Bhakti Stunting di Pohgading, Bantuan Protein Hewani

Berkecukupan tetap dapat bantuan

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin mengatakan, angka 176, 029 jiwa penduduk NTB kategori miskin ekstrim tersebut adalah hasil sensus registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan BPS NTB tahun 2022 lalu. 

Namun merujuk kriteria dan konsep kemiskinan, ternyata hasil verifikasi lapangan menemukan kondisi tak sesuai. 

Di antaranya pendataan di tingkat desa dan kelurahan, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Dan mindset masyarakat keliru tentang bantuan dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. 

“Dari hasil Regsosek yang akan diumumkan akhir bulan ini sebenarnya ada penambahan lima persen angka kemiskinan dari 13,8 mendekati angka 19 persen. Kalau angka kemiskinan ekstrim bertambah dua persen,” jelas Wahyudin. 

Ia menguraikan, pemetaan desil satu sampai sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumahtangga, desil enam  sampai sepuluh yang tergolong berkecukupan masih terdata. 

Dan mendapatkan bantuan, sedangkan desil satu terdapat pula rumahtangga miskin yang tidak memperoleh bantuan apa pun. 

BACA JUGA: Ekspor Vanili Organik ke AS tahun 2023 Meningkat

Diharapkan, perbaikan data dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kabupaten/ kota sampai tingkat RT, agar kemiskinan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara tepat. ***

Menurut Wagub NTB, Ummi Rohmi rilis data kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rilis angka kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual masyarakat. 

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). 

BACA JUGA: Mobilitas Penumpang Angkutan Laut dan Udara di NTB Meningkat

Menurutnya, melihat data kemiskinan dinilainya belum valid dan tidak by name by address. “Membuat data angka kemiskinan kita tidak sesuai dengan kondisi aktual,” teganya.  

Ia menyampoaikan itu dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (06/06/23). 

Ummi Rohmi yakin angka kemiskinan NTB sesungguhnya berada dibawah 10 persen. Dikatakan, jika verifikasi dan validasi data kemiskinan harus segera diperbaiki.

BACA JUGA: Bhakti Stunting di Pohgading, Batuan Protein Hewan

Dan diingatkan, pola pikir yang mengandalkan dan mengharapkan bantuan sosial turut menyumbang angka kemiskinan. 

“Ini yang membuat angka  kemiskinan kita tidak turun turun bahkan naik. Padahal data yang benar menyumbang perbaikan angka kemiskinan sampai delapan persen,” tegasnya. 

Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, progres verifikasi dan validasi data angka kemiskinan ekstrim disepakati sesuai dengan rilis data BPS NTB sebanyak 176.029 jiwa. Data ini berbeda dengan rilis data angka kemiskinan ekstrim dari Tim Nasional Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 253.734 jiwa di NTB. 

“Rapat koordinasi ini akan menyepakati menggunakan data kemiskinan ekstrim dari BPS NTB, yang harus segera dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022 agar target nol di 2024 tercapai,” ujarnya.

BACA JUGA: Gubernur NTB Berharap, Kebhinekaan di NTB Terjaga

Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh bupati/walikota se NTB, Kepala OPD terkait Pemprov NTB, pimpinan lembaga terkait dan para multipihak yang menangani kemiskinan ekstrim di NTB. ***