Pelatihan penggunaan aplikasi BLC bertujuan menguatkan data perkembangan kasus dari wilayah tingkat terendah, yaitu level Rukun Tetanggga (RT).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan Covid-19 membutuhkan strategi yang baik dari hulu hingga hilirnya. Salah satu strategi hulu yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah penguatan data perkembangan kasus sampai tingkat terendah pada level RT yang diakumulasikan pada tingkat desa/kelurahan.

Untuk menunjang pelaporan yang baik tersebut maka pelaporan didukung oleh teknologi informasi dalam wadah aplikasi berbasis android, yang diberi nama BLC (Bersatu Lawan Covid). Aplikasi BLC ini digagas oleh Satuan Tugas Penanganan Covid Nasional.

Agar aplikasi ini bisa segera diterapkan, maka Sekretariat Daerah Provinsi NTB menggelar pelatihan penggunaan aplikasi BLC di Gedung Sangkareang, kantor gubernur, Kamis (12/8). Pelatihan yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Satgas Covid se-Pulau Lombok, di tingkat desa atau kelurahan beserta para relawannya

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, aplikasi BLC dapat menjawab kebutuhan akan keakuratan data beserta perkembangannya dan kecepatan mengaksesnya.

“Aplikasi BLC agar difungsikan secara optimal yg dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan penanganan covid,” pesan Lalu Gita kepada peserta, saat membuka pelatihan BLC.

Slogan “Jaga diri dengan Iman dan Imun” di tengah pandemi Covid-19 merupakan satu kesatuan yang harus tetap tumbuh dalam diri untuk mencegah penyebaran Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Oleh karenanya, selain menerapkan protokol kesehatan dengan masif, ternyata penyebaran Covid-19 juga bisa dicegah melalui ibadah sholat lima waktu yang dilakukan oleh kaum muslim.

“Penyebaran Covid-19 hanya bisa dilakukan dengan menjaga imun dengan olahraga serta makan-makanan sehat. Kemudian menjaga iman dengan memperbanyak ibadah kepada Tuhan salah satunya adalah sholat lima waktu,” ungkap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat peletakan batu pertama pembanguan Masjid Nurul Karomah di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Lombok Barat, Selasa (10/8).

Menurut Zulkieflimansyah, meningkatkan iman dengan perbanyak kegiatan ibadah adalah salah satu jawabannya, sebab ketika seorang ingin menunaikan ibadah sholat tentu diwajibkan untuk berwudhu dan bersuci.

Dalam berwudhu, tentu orang akan mencuci tangan, kaki, wajah dan bagian lainnya, sehingga dengan kebiasaan itu maka masyarakat akan tetap dalam keadaan bersih serta bisa terhindar dari virus Corona.

“Tentu juga harus diperkuat dengan mematuhi segala protokol kesehatan,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain itu, seluruh lapisan masyarakat untuk tetap memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan positif. Percuma masjid dibangun besar dan megah tapi hanya sedikit yang beribadah dan memakmurkannya.

BACA JUGA: Eco Office akan Diterapkan di seluruh OPD Provinsi NTB

Sementara itu, Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani, mengungkapkan, kehadiran gubernur di desa tersebut merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena jarang sekali seorang pemimpin apalagi seperti gubernur yang mau hadir hanya untuk meletakkan batu pertama pembangunan masjid.

“Mewakili suara hati masyarakat, saya tidak menyangka bahwa pak gubernur hadir di desa kami. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk melihat sosok gubernur secara langsung sangat besar,” kata Hamdani.

Ia menjelaskan, pembangunan masjid merupakan inisiatif dari masyarakat dusun Tanah Putik untuk segera memiliki masjid yang agak luas. Adapun sumber dana sampai saat ini merupakan sumbangan dari masyarakat setempat. Mereka ada yang sumbang semen, pasir, batu dan lain sebagainya.

“Selain itu, karena pak Gubernur langsung hadir di tempat kami. Alhamdulillah kami juga mendapatkan tambahan dana pembangunan dari pemerintah provinsi NTB,” tuturnya.

nn

Danrem 162 Wira Bhakti menekankan agar Kepala Daerah tetap menetapkan pelaksanaan prokes atau protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari 27 Provinsi PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali, Provinsi NTB merupakan provinsi terbaik ketiga dengan data paling sedikit kasus aktif Covid–19.

Hal ini disampaikan oleh Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti (Danrem 162/WB) Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengikuti rapat koordinasi Satgas Oksigen yang berlangsung di Ruang Rapat Umum (RRU) Kantor Gubernur Provinsi NTB, Senin (09/08/21).

“Alhamdulillah, kita termasuk nomor 25 dalam artian yang paling jelek yang nomor paling atas, jadi kita terbaik ketiga. Hal ini membanggakan untuk kita semua. Ini yang disampaikan oleh Pak Luhut semalam,” kata Danrem.

Dalam keterangannya, Rizal mengatakan bahwa Provinsi NTB sedang dikepung oleh dua provinsi tetangga dengan tingkat kenaikan jumlah kasus aktif yang tinggi, yakni Bali dan NTT.

BACA JUGA: JPS Gotong Royong, Serap Produk Lokal Hingga 1 Miliar Rupiah

“Kalau kita tidak segera mengambil langkah-langkah progresif dan strategis maka kita akan segera seperti mereka. Saya himbau kepada kepala daerah intinya adalah protokol kesehatan harus tetap diterapkan,” tegas Danrem.

Selain itu, Komitmen Fokopimda mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa harus memiliki komitmen yang sama.

BACA JUGA: Gubernur NTB Minta Efisiensi Dalam Penggunaan Oksigen

“Kalau selama Forkopimdanya kuat dan kompak maka bisa sama–sama menekan penyebaran Covid – 19,” tuturnya.

Ser

Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat), H. Zulkieflimansyah, menegaskan kepada seluruh stakeholder agar terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengefisiensikan penggunaan oksigen.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menurut Gubernur Zulkieflimansyah, hal ini dilakukan agar kebutuhan oksigen tetap dapat dikendalikan.

“Efisiensi oksigen harus segera dikoordinasikan agar optimal pemanfaatannya,” tegas Zulkieflimansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Satgas Oksigen yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Senin (9/8).

Senada dengan gubernur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra., menjelaskan pentingnya manajemen efisiensi oksigen.

“Seluruh Rumah Sakit harus dapat memahami bagaimana kebutuhan oksigen yang ada di Rumah Sakitnya masing-masing,” ujarnya.

Manajemen Efisiensi yang dimaksud dr. Herman, antara lain adalah melakukan koordinasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk penyapihan pemberian oksigen pasien, mengoptimalkan penggunaan dan distribusi oksigen kosentrator, memonitor kebutuhan oksigen secara ketat, bila kondisi membaik segera hentikan pemberian dan melakukan skrining ketat di IGD untuk menentukan kriteria pasien butuh perawatan atau isoman.

“Kita Sudah melakukan itu di RSUD Provinsi NTB sebagai salah satu RS rujukan dan begitu banyak pasiennya. Saya pikir rumah sakit lain juga harus bisa,” ungkap dr. Herman.

BACA JUGA: Online Single Submission, Permudah Izin UMKM dan Investor

Kebutuhan oksigen di Provinsi NTB per-bulan terhitung 283.196 Kg atau 35.490 tabung besar, sementara ketersediaan tabung per-bulannya terhitung 220.000 Kg atau 27.500 tabung besar. Hal ini terus diatensi oleh pemerintah dengan menerapkan strategi, yakni efisiensi penggunaan, memastikan distribusi tepat waktu dan mengoptimalkan oksigen konsentrator atau oksigen generator.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan NTB, H. Lalu Hamzi Fikri, bahwa efisiensi penggunaaan oksigen adalah cara terbaik dalam mengoptimalkan penggunaan.

“Seberapa jumlah oksigen yang ada, harus adanya manajemen efisiensi penggunaan oksigen,” tuturnya.

ser

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Sangkareang Kota Mataram memohon pada Gubernur NTB untuk tidak memperpanjang kembali masa PPKM.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Peristiwa ini terjadi saat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H.Zulkieflimansyah, menemui para pedagang kaki lima (PKL) dan membagikan paket bantuan usai me-launching program JPS Gotong Royong PPKM NTB, Jumat (6/8).

Sutinah (63), warga Karang Taruna Mataram, mengatakan pada gubernur bahwa sejak pemerintah menerapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dagangannya sepi pembeli.

“Bantuan ini sangat berharga untuk kami, terimakasi pak Gubernur dan ibu Wakil Gubernur. Pak Gub sudah langsung ke sini, spontan kami kaget, kirain pembeli tadi,” ujar Sutinah.

Ia memohon pemerintah tidak memperpanjang kembali PPKM, agar pembeli ramai dan dagangannya kembali cepat laku.

Tak jauh beda dengan pedagang lainnya, yaitu; Nurhayati. Pedagang yang sudah berjualan sejak 2017 di Lapangan Sangkareang, ini menyatakan pendapatnya turun selama pandemi Covid-19. Lebih-lebih lagi saat diberlakukannya PPKM Level 4 di Kota Mataram, pembelinya semakin sepi.

“Alhamdulillah kita bisa terima bantuan dan ini sangat membantu kami,” ucap Nurhayati.

Kemudian, Faisal (36), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang kebetulan sedang mangkal di Lapangan Sangkareang, menyampaikan pada gubernur bahwa di masa PPKM, ini sulit mendapatkan penumpang.

“Sepi penumpang ojol pak, pendapatan kami juga turun. Terimakasih, senang menerima bantuan ini bisa meringankan beban dapur,” kata Faisal.

BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, NTB Launching JPS Gotong Royong

Paket JPS Gotong Royong yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah provinsi NTB didistribusikan oleh OPD di beberapa titik lokasi, kepada para pedagang, PKL, pekerja kontrak seperti cleaning service, dan masyarakat lainnya yang membutuhkan.

edy

Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program JPS Gotong Royong PPKM NTB untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menurut Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, ide yang mendasari pembuatan program JPS Gotong Royong PPKM NTB adalah saat dirinya mengunjungi beberapa pedagang kecil, UMKM dan masyarakat di sejumlah tempat yang mengeluhkan adanya PPKM.

Di masa PPKM, banyak masyarakat yang mengeluh terutama pedagang kecil akibat omzetnya turun, begitupun UMKM yang geliatnya mulai redup. Di sisi lain untuk melindungi masyarakatnya, PPKM ini harus dilakukan, tidak bisa dihindari keadaan dan kondisi saat ini.

Oleh sebab itu, apa yang bisa diperbuat dan berikan kepada masyarakat baik itu pedagang maupun UMKM segera dilakukan, demi membantu dan meringankan beban di masa pandemi dan PPKM.

“Dari pada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sesuatu, untuk meringankan apa yang kita rasakan, ujar Zulkieflimansyah, dalam sambutannya pada acara Launching JPS Gotong Royong PPKM NTB, di kantor gubernur, Jum’at (6/8).

Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa JPS Gotong Royong PPKM NTB, berisi produk lokal NTB yang terdiri dari beras, ikan teri, kopi dan lain-lain.

“Ada oportunity disaat yang bersamaan, untuk menggerakan sektor-sektor UKMK lokal kita,”ucapnya.

BACA JUGA: Paket Bantuan JPS Gotong Royong PPKM di NTB Siap Disalurkan

edy

Pemerintan Provinsi NTB telah menyiapkan 20 ribu paket bantuan untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Paket sejumlah itu dikumpulkan secara bergotong-royong dari Organisasi Pperangkat Daerah (OPD), BUMD, BUMN, dan donasi sejumlah perusahaan swasta yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Paket bantuan yang dinamai “Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gotong Royong PPKM”, itu berupa beras 2,5 kilogram serta variasi tambahan lain seperti; kopi, abon atau ikan kering, senilai Rp. 50 ribu. Paket bantuan ini menyasar pedagang kaki lima, karyawan kontrak seperti cleaning service, nelayan dan masyarakat umum lainnya.

Data penerima paket bantuan ini merujuk data dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) sebanyak 8000 orang, ditambah dengan penerima lainnya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan masyarakat umum.

“Kemungkinan akan bertambah kalau mitra lainnya juga memberikan donasi untuk pengadaan paket bantuan ini” ujar Eva Dewiyani, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi, di Mataram, Kamis (5/8).

Adapun para mitra tersebut adalah PT GNE, PT AMNT, PT Bank NTB, BPR se NTB, PT Jamkrida, Hiswana Migas, Pertamina, BWS dan lainnya, dengan total donasinya senilai Rp. 1 miliar lebih.

“PPKM yang diperpanjang sampai 9 Agustus ini semoga cepat berakhir dengan angka Covid 19 yang mulai turun”, tutur Eva.

BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, NTB Launching JPS Gotong Royong

jm

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan merespon keluhan PKL atas perpanjangan penerapan PPKM Level 4, dengan memberikan bansos.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkap oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat bertemu dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Selasa (3/8).

Bansos yang diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) di NTB, direncanakan sejumlah 20.000 paket sembako. Bansos yang diberi nama “JPS Mini”, ini, diinisiasi oleh Pemprov NTB bersama dengan berbagai stakeholder, seperti; BAZNAS, OJK, dan Bank NTB Syariah.

Oleh sebab itu, gubernur meminta APKLI segera mempersiapkan data anggotanya yang berhak mendapatkan bantuan, agar pemerintah dapat segera memprosesnya.

“APKLI langsung saja persiapkan data mana saja yang harus dibantu, dari segi permodalan, penagihan, supaya kita bisa langsung bekerja secara bersama, langsung konkrit, data kabupaten/kota,” jelas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Bendera Putih Dikibarkan, PKL Bangsal Ampenan Dapat Bantuan

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, mengapresiasi respon cepat dari gubernur atas solusi yang diberikan berupa bansos bagi para PKL serta relaksasi dari berbagai Bank.

“PKL ini dari awal selalu menerima PPKM dengan legowo, namun kalau terus berlanjut kita tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan tetap harus membiayai hidup,” jelas Majid.

ser

BEM dan OKP akan memperkuat sinergitas untuk mengedukasi masyarakat tentang disiplin menggunakan Prokes

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejumlah BEM dan OKP di NTB menyatakan kesiapannya untuk bersama Pemrov NTB maupun Kabupaten/Kota berkolaborasi tangani pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikannya kepada Gubernur Dr.H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., pada saat silahturahmi Ketua BEM dan OKP dalam rangka sinergitas penanganan Covid-19, Senin (02/08/21) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur.

Mewakili Ketua BEM Unram, Noli Aditia menyambut baik pertemuan dan silaturahmi yang digagas Gubernur NTB. Ia berharap sinergi melawan Covid harus diperkuat dengan peran gerakan mahasiswa hingga tingkat desa.

BACA JUGA:

KoLABORASI Tangani Pandemi Covid-19, Ajakan Bang Zul pada BEM dam OKP

“Kami siap bersama pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat tentang disiplin menggunakan Prokes,” katanya.

Menyoroti pemberlakuan PPKM ia berharap pemerintah mengatur para PKL atau pedagang ruang untuk tetap bedagang hingga lebih pukul 20.00 malam hari.

Karena dari berdagang ini ekonomi mereka tetap hidup. Menurutnya yang menjadi masalah berkerumun itu, bukan penjual akan tetapi pembeli.

“Ini yang harus diatur, agar pembeli selain mengikuti prokes juga menjaga kerumunanan,”tutupnya.

Sedangkan PW Himmah NW Zainul Hadi mengatakan bahwa masyarakat saat ini resah mendengar tentang Covid, apalagi terkait dengan vaksinasi.

“Mereka masih menerima informasi terkait bahwa vaksinasi ini dapat membunuh,” katanya.

Informasi seperti ini harus ditangkal dengan masif. Mempergunakan narasi-narasi dan bahasa lokal, sehingga masyarakat paham.

Pengurus Ikatan Mahasiswa dan BEM Fakultas Hukum Muhammadiyah, Dimas  menyampaikan, pihaknya juga memiliki Satgas Covid. Sejak awal sudah cukup serius ikut membantu melawan wabah ini.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19, Era Baru Yang Mesti Diadaptasi Organisasi

“Namun persoalan ekonomi juga harus diperhatikan, bantuan Pemerintah pusat maupun Pemda sangat membantu,” ungkapnya.

Ia mengajak rekan-rekan Mahasiswanya untuk bersama berkolaborasi membantu mengedukasi dan sosialisasi yang masif tentang Prokes dan vaksinasi.

“Karena hanya ini cara untuk memutus matarantai Covid,”tutupnya didepan beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov. NTB.

Hadir perwakilan BEM dan OKP seperti BEM Bumigora, UNU, NW, UIN, HMI, Semmi, Perisai,GMKI, Kammi NTB.

edy

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ajak kolaborasi Ketua BEM dan OKP dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyatakat tentang bahaya Covid

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Dr.H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., mengajak mahasiswa se-NTB turut serta berpartisipasi dan berperan serta bersama pemerintah menangani pandemi Covid-19.

“Saat ini kita butuh tindakan nyata dan konkrit dari adik-adik mahasiswa,” kata Gubernur Zulkiflimansyah yang akrab disapa Bang Zul.

Ia menyampaikan itu saat silahturahmi dengan Ketua BEM dan OKP dalam rangka sinergritas penanganan Covid-19, Senin (02/08/21) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur.

Menurut Doktor Zul, saat ini yang dibutuhkan adalah program  yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Lebih-lebih berbuat untuk daerah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

“Apalagi keberadaan mahasiswa tersebar dimana-mana di wilayah NTB, maka punya sumberdaya untuk bergerak,” tutur mantan anggota DPR RI ini.

BACA JUGA: Bendera Putih Dikibarkan, PKL Bangsal Ampenan Dapat Bantuan

Perdebatan panjang dan kritik boleh saja, namun harus ada forum tertentu. Tapi melihat keadaan dan kondisi masyarakat, ia mengajak agar lebih baik ikut memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyatakat tentang bahaya Covid, penerapan prokes, vaksin dan PPKM.

Hal-hal seperti di atas masih banyak masyarakat yang salah kaprah dan termakan hoaks. Sehingga berkembang pemahaman yang liar di tengah masyarakat.

“Nah saya ajak adik-adik ini apa yang bisa kita perbuat bersama untuk bersinergi, kalau punya gagasan dan ide kita kerjakan,”ajak Gubernur.

Karena saat ini selain persoalan kesehatan dan ekonomi, yang tidak kalah penting tugas pemerintah membangun kesadaran masyarakat.

Mahasiswa yang terdiri dari Ketua BEM dan OKP ini dapat membantu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang percepatan vaksin, pemahaman tentang PPKM sehingga Covid cepat berlalu dan ekonomi kembali bergeliat.

“Bukan hanya di Provinsi, mahasiswa juga harus ikut membantu Kabupaten/Kota, untuk bersinergi tangani Covid,” kata gubernur mantan ketua BEM UI ini, di depan perwakilan BEM dan OKP seperti BEM Bumigora, UNRAM, UNU, NW, UIN, HMI, Semmi, Perisai,GMKI, Kammi NTB.

BACA JUGA: BEM dan OKP Siap Kolaborasi Tangani Pademi Covid-19

Turut dampingi Gubernur Asisten I, Kaban Bakesbangpoldagri, Kadis Kesehatan, Dirut RSUP, Kaban BPBD dan Kasat Pol PP Provinsi NTB.

edy