Karo Perekonomian Pemprov NTB berharap, masyarakat melapor kalau ada yang menjual rokok yang ilegal

MATARAM.LombokJournal.com ~ Upaya memberangus peredaran peredaran rokok ilegal makin digencarkan.. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bea Cukai Mataram gencar mensosialisasikan peredaran rokok ilegal kepada masyarakat luas termasuk Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI).

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs.H. Wirajaya Kusuma, MH  menghimbau, masyarakat harus mengerti dan mampu membedakan antara rokok legal dan Ilegal, yang sudah banyak beredar dan diperjualbelikan di masyarat luas.

BACA JUGA: Wagub NTB, Ummi Rohmi Ajak Berantas Rokok Ilegal

“Harapan kami masyarakat bisa membedakan, kemudian melaporkan ketika ada oknum-oknum yang ingin menjual rokok yang ilegal,” ungkap Wirajaya.

Ia mengatakan itu  saat mensosialisasikan gempur rokok ilegal, yang di rangkai senam bersama di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB,  Jum’at (24/02/23).

Menurut Wirajaya, peredaran rokok ilegal tersebut berdampak pada pendapatan daerah serta  merugikan negara. 

Setelah kegiatan sosialisasi diharapkan ada penambahan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil (DBCHT).

“Tahun lalu kita dapatkan sekitar tiga ratus dua puluh sembilan miliar,” katanya

Dari pihak Bea Cukai, Adi Harianto memaparkan, pabrik rokok yang legal harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). 

Setelah menjelaskan ciri hingga cara mengenali rokok ilegal, ia mengajak semua yang hadir untuk bisa membedakan secara langsung dengan memeriksa contoh dari rokok-rokok yang disediakan.

“Tips pengenalan secara singkat ini harapannya nanti ketika ada yang coba menawarkan maka bisa menjawab dengan alasan yang tepat melalui ciri-cirinya,” ungkap Adi

Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat akan menindak tegas apabila ada oknum yang kedapatan memperjualbelikan rokok yang ilegal.

” Resikonya ada di kalian sendiri, apabila Polpp atau beacukai datang dan ditemukan di kios maka barang kalian akan ditarik, jadi hati-hati jangan tergiur harga murah,” jelas Adi

Selanjutnya untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal, pihak Bea Cukai Mataram menyediakan nomor kontak yang bisa dihubungi masyarakat apabila menemukan atau mengetahui barang ilegal tersebut. 

BACA JUGA: Jelang WSBK 2023, Pemprov NTB Gelar Operasi Katarak Gratis

“Kita sudah siapkan nomor kontak untuk masyarakat yang ingin melapor, silahkan dihubungi di nomor 081807945000,”.kata Adi

Dalam Kegiatan turut hadir Asisten II setda NTB dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah. ***

 

 

Peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai peraturan Menteri Keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Saat kegiatan Gowes Cukai Gemilang bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan pejabat lingkup Provinsi NTB, Kepala Bea Cukai Mataram, Kitty Kartika Eka Shanty menyinggung soal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).                                                                                                      

Menurutnya, dana tersebut diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. 

BACA JUGA: Gowes Cukai Gemilang, Ini Pesan Gubernur NTB

Selama ini gerakan Gempur Rokok Ilegal di NTB yang dimotori Bea Cukai gencar dilakukan. Tujuannya meningkatkan DBHCT yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.

Gowes Cukai Gemilang itu juga mengambil tema “Cukai Hasil Tembakau Untuk Pembangunan Daerah”. 

Kitty Kartika Eka Shanty berpesan ke depan akan tetap melakukan kegiatan seperti ini guna mensosialisasikan gempur rokok ilegal di NTB. 

Apa itu DBHCT?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah. Alokasi itu berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengertian Cukai Hasil Tembakau merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Jadi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN.

DBHCT Tahun 2022

Jumlah alokasi DBHCHT selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan peraturan tersebut alokasi DBHCHT untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp3.870.600.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada 25 provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.

Selain besaran DBHCHT, perlu diatur pula tata cara pemanfaatan DBHCHT tersebut. Terbaru, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut:

1. 40 persen untuk Kesehatan
2. 50 persen untuk Kesejahteraan Masyarakat, yang rinciannya:
   30 persen Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pembinaan Industri
   20 persenPemberian Bantuan
3. 10 persen untuk Penegakan Hukum

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam mengelola dan memanfaatkan DBHCT

Penggunaan DBH CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007. 

Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50 persen untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dukungan JKN dalam DBH CHT diarahkan pada sisi supply side yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah sebagai unit layanan kesehatan terdepan dalam Program JKN. 

BACA JUGA: Piala Dunia FIFA, Inilah Sejarah Turnamen Sepak Bola Itu

Kegiatan bidang kesehatan meliputi:

• kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
• penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (dengan prioritas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama);
• pelatihan tenaga administratif dan/atau tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
• pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

Disamping itu, diamanatkan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT per semester kepada DJPK yang selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan terpenuhinya batas minimal alokasi DBH CHT untuk mendukung JKN dan penggunaan DBH CHT sesuai ketentuan.
2. Bilamana tidak terpenuhinya ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa penundaan, penghentian atau pemotongan penyaluran.***