Kegiatan OGP Local Indonesia Camp yang diikuti Nusa Tenggara Barat, memberikan pemahaman tata cara pelaksanaan keanggotaan Indonesia dalam OGP

BANDUNG.LombokJournal.com ~ Nusa Tenggara Barat mengikuti pelatihan dengan tajuk “OGP Local Indonesia Camp: Empowerung Champions of Open Government on a Global Scale” yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan RI dalam hal ini selaku Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, tanggal 4-8 November 2024.

BACA JUGA : Wamendagri dan Pj Gubernur NTB Olahraga Trail Running

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong Keterbukaan Pemerintah salah satunya melalu keanggotaan dalam Open Government Partnership (OGP). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tergabung dalam OGP sejak tahun 2020 selain 8 (delapan) Pemerintah Daerah lain di Indonesia yang terpilih dari total 164 anggota OGP Lokal diseluruh dunia.

Pelatihan OGP Local Indonesia Camp, yang diikuti Nusa Tenggara Barat, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Pemerintah Daerah yang menjadi anggota OGP Local Indonesia, mengenai tata cara pelaksanaan keanggotaan Indonesia dalam OGP.

Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, SE, MA, sebagai keynote speech mendorong kolaborasi antar kota di komunitas global. 

Dan menyampaikan 6 (enam) isu strategis yang didorong penguatan dan percepatannya melalui OGI. Yaitu anti korupsi dan pengelolaan anggaran, perlindungan ruang kewargaan dan demokrasi, layanan publik yang inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial serta pengelolaan energi, lingkungan dan sumber daya alam.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) agar menjadikan inovasi sebagai pilar utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. 

BACA JUGA : KKPD Wujudkan Tata Kelola Keuangan Bebas Korupsi

Dia menekankan, inovasi daerah bukan hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga fondasi strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Data pelaporan inovasi daerah yang terus meningkat harus sejalan dengan manfaat yang diperoleh. Untuk itu, kami terus mendorong daerah menjadikan inovasi sebagai prioritas, sehingga pembangunan di daerah semakin efektif dan efisien,” ungkap Yusharto.

Dalam sesi OGP Local SHaring Plh. Kepal Dinas Kominfotik NTB Yasrul, S.Kom., M.Eng sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan tahapan-tahapan yang telah dilalui melalui pemaparan timeline, berawal dari tahun 2021 hingga saat ini serta menyampaikan perkembangan program open government NTB.

Dalam sesi ini, Yasrul menekankan pentingnya kemitraan serta kolaborasi multipihak dalam pengembangan inovasi. 

“Pemerintah Daerah harus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, Nusa Tenggara Barat  telah menjalin kemitraan dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Publish What you Pay (PWYP) Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB dan Open Government Indonesia agar program dapat lebih efektif diimplementasikan dan diperluas cakupannya,” katanya.

Melalui Open Government Indonesia diharapkan dapat mendorong pemerintah menjadi lebih terbuka dan partisipatif. 

BACA JUGA : Pemaparan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di NTB

Untuk mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat melalui proses ko-kreasi yang mengkolaborasikan elemen pemerintah dan elemen non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan. ***

Dirjen Bappenas dan Kemensos RI dalam kunjungan ke Lombok Utara juga mendiskusikan pengentasan kemiskinan ekstrem

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kunjungan Dirjen Bappenas dan Kemensos RI ke Lombok Utara, Rabu (18/05/22), mendiskusikan isu utama UMKM.

Selain itu, dalam kegiatan yang dipusatkan di kolam renang Mandala Desa Bayan, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara itu, juga mendiskusikan pengembangan produk UKM, pengentasan kemiskinan ekstrem (PKE) pengembangan sektor pariwisata dan lain lain

Kegiatan itu dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara.  

“Dalam melaksanakan kegiatannya, UMKM harus ikut serta dalam penuntasan kemiskinan di daerah masing masing di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara,” tutur Parihin, Kepala BAPPEDA KLU kepada wartwan.  

BACA JUGA: Program PKK NTB, Keluarga Sehat Jauh dari Narkoba

Kunjungan Bappenas dan Kemensos RI di Bayan juga dihadiri Kepala Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs Abdul Hamid, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, Kabupaten Lombok Utara, Drs. Abdul Hamid beserta rombongan.

Rombongan dari Pusat tampak Sekretaris Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian PPN/Bappenas, Annisa Sri Kusumawati, didampingi Dwi Rahayuningsih, Rosinta H.P. Purba, Ghiffany Zahra, Alya Syafira, Niken Larasati.

Selain itu, tampak hadir rombongan BPJS Kesehatan, Kepala Kantor Perwakilan BPJS Kesehatan Provinsi NTB turut serta hadir yang fasilitasi oleh Lembaga KOMPAK. 

Kepala Bappeda KLU, Parihin menjelaskan, kunjungan Bappenas dan Kemensos RI juga untuk membangun kerja sama dengan perusahaan daerah, baik didalam pemberdayaan, permodalan, pemasaran dan lain-lainl.

Kunjunan Bappenas membagas beberapa isu; Pertama, perbedaan definisi UMKM antar lembaga serta belum adanya basis data terintegrasi. 

Kedua, hanya 57 persen UMKM berkontribusi terhadap PDB dari total 99 persen UMKM. Ketiga, 93 persen UMKM belum menjalin kemitraan, dan hanya 14 persen UMKM berkontribusi terhadap total ekspor Indonesia. 

BACA JUGA: 10 Mahasiswa Diamankan, Gubernur NTB Minta Bupati Bima Bantu Mahasiswa

Keempat, akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah, dan Kelima, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi.

Parihin menambahkan, lebih dari 90 persen UMKM tidak menggunakan komputer, dan hanya 10 persen yang menggunakan internet dalam menjalankan usahanya.

“Hal hal ini juga menjadi bahan diskusi dalam kunjungan Bappenas bersama rombongan,” jelas Parihin. ***

Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Bappenas akan bantu Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mewujudkan STIPark dalam bentuk pembangunan insfrastruktur.

NUSADUA.lombokjournal.com ~ Pemerintah Pusat melalui Bappenas RI mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melahirkan dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa menjadi pengusaha. Melalui program inkubasi dari Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark), Bappenas yakin menginspirasi para pemuda untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru di NTB.

“STIPark akan didukung berupa pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPBU, Pemprov NTB akan menjadi penanggungjawab diawali dengan studi untuk memastikan mekanisme tersebut” jelas Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Deputi Bidang Pengembangan Bappenas RI, saat rapat pembahasan isu strategis pembangunan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur beserta kerjasama antar wilayah, Sabtu (19/6/2021), di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali.

KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, atau badan usaha milik negara.

Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M. Eng, Ph.D, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas RI menyampaikan progress terkait pembangunan smelter di NTB.

“Bersama PT Amman Mineral, terkait kawasan industri yang lebih luas, belum ada kata sepakat. Jika bisa, kami minta bantu Gubernur untuk berkomunikasi. Namun untuk smelternya saja, ditargetkan tahun 2023 terus berprogres” jelas Amalia.

Sebelumnya, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menjelaskan kepada Menteri Bappenas bahwa STIPark bukan hanya untuk bisnis inkubasi, namun juga merupakan sarana akselerasi anak-anak muda menjadi pengusaha dan mendalami industrialisasi.

“Tentang industrialisasi ini tidak identik dengan pabrik besar, namun pendalaman struktur sehingga hasil pertanian tidak dalam mentah lagi namun sudah menjadi pertambahan nilai,” jelas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Pariwisata, Industrialisasi dan SDM, Jadi Fokus Perhatian

Dalam kegiatan ini, NTB juga akan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk program Food Estate berupa bantuan pengadaan sapi dan pada bidang kesehatan, RS Mandalika juga akan dioptimalkan melalui mekanisme dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

aff/ubay_diskominfotikNTB