Rakor pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, terungkap NTB Salah satu yang tingkat inflasinya tinggi 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang tingkat inflasinya di atas rata-rata Nasional pada bulan Februari 2023.

Tingkat inflasi Provinsi NTB 6,30 persen, Kota Jambi 6,83 persen dan tertinggi di Sibolga Sumatera Utara 6,91 persen.

Hal itu terungkap saat Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri,  M. Tito Karnavian di Ruang Rapat Timur, Pendopo Gubernur, Mataram (27/03/23).

BACA JUGA: Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau

“Saya minta kepada Kepala Daerah, mohon maaf Bang Zul harus membacakannya, untuk mengevaluasi apa yang menjadi masalah di daerah masing-masing, sehingga segera adakan Rakor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penyebab inflasi bisa diatasi dengan baik,” jelas Mendagri.

Mendagri mengingatkanarahan Presiden dengan Surat Edaran adanya larangan untuk buka bersama kepada pejabat, ASN dan staf-stafnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

Walaupun adanya larangan tersebut, boleh buka bersama dengan masyarakat tidak mampu, bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa di tempat mereka masing-masing.

Karena itu lebih bernilai dan menyentuh sebagai bentuk empati kepada masyarakat.

Kepala Daerah diminta memperbanyak bantuan sosial baik secara tunai dan non tunai. 

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Desak Pemda Siapkan Anggaran Pemulangan Jenasah

Karena itu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan.

“Bila semua pejabat turun, baik Kepala Daerah, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa maka ini bisa mengatasi inflasi,” jelasnya.

BACA JUGA: Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Lepas  Pantai Ampenan

Rakor tersebut, dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023, diikuti bersama oleh Forkopimda, Kapolda, Kejati, Sekda Provinsi NTB, Kabulog, Kadin dan Kepala OPD bidang urusan Pertanian, Perdangangan, Keuangan, Sosial, Perhubungan, ESDM, Perencanaan Pembangunan Daerah, PUPR dan Statistik. ***

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul disambut hangat masyarakat Desa Rensing Bat

LOTIM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Zulkieflimansyah. menghadiri acara peringatan Isra’ Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 H di Masjid Nurul Islam, Desa Rensing Bat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Senin (20/02/23).

BACA JUGA: Milad ke 5 Ponpes Tahfidzul Qur’an Shalahuddin al Ayyubi

Kedatangan Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut disambut hangat oleh TGKH. M. Yusuf Makmun. Masyarakat Rensing Bat pun menyambut kedatangan Bang Zul dengan antusias. 

“Terima Kasih atas antusiasmenya yang luar biasa,” ungkap Bang Zul.

Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul memaparkan pentingnya bersyukur dan menjaga kesehatan. Ia menceritakan betapa harta yang banyak tak bisa membeli nikmat sehat yang telah diberikan Allah SWT. 

Sehingga pada kesempatan  Isra’ Mi’raj ini seluruh hadirin dapat berkumpul bersama di  Masjid Nurul Islam, Desa Rensing Bat, Lombok Timur. ***

BACA JUGA: Kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI di Desa Korporasi Sapi

Sambil silaturahim di lingkungan perumahan Bumi Kodya Asri, Gubernur Bang Zul menyempatkan meninjau longsor di sempadan sungai 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Berkunjung memenuhi undangan masyarakat, cara Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah menghangatkan relasi antara pemimpin dan masyarakat agar tak berjarak. 

Di Mesjid Wali Songo, lingkungan Perumahan Bumi Kodya Asri, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Bang Zul panggilan akrab Gubernur menjadi imam sholat subuh, memberikan tausyiah dalam kegiatan Sholat Subuh Berjamaah.

Sekaligus perayaan Isra’ Mi’raj 1444 H dan meninjau langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti longsor sempadan sungai Jangkuk di lokasi tersebut. 

“Curah hujan memang sangat tinggi dan longsor serta banjir terjadi dimana mana,” ujar Bang Zul di Perumahan Kodya Asri, Sabtu (18/02/23). 

Ia minta masyarakat tetap waspada dan berhati hati menghadapi cuaca buruk. 

Mendampingi Gubernur, hadir pula Asisten I dan III, para Kepala Biro Setprov NTB serta Baznas NTB. ***

Dengan keberadaan UPTD diharapkan bisa mengurai persoalan yang selama ini belum tertangani di Gili Tramena

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Alhamdulillah, kini kita punya UPT baru di bawah Dinas Pariwisata NTB untuk memfasilitasi dan memaksimalkan potensi diri yang selama ini kurang optimal pengelolaannya di bawah PT GTI,” tulis Bang Zul sapaan Gubernur NTB di laman Facebooknya, Sabtu (14/01/23).

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kawasan Destinasi Wisata Gili Tramena, yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air akan memaksimalkan potensi Gili. Sikap optimis itu diungkapkan  Bang Zul.

BACA JUGA: Munas BMMB, Bima Disarankan Jadi Rumah Investasi

UPTD Gili Tramena yang dipimpin Dr. Mawardi SH, MH, Doktor Hukum dan mantan Ketua BEM Universitas Mataram, diharapkan mengatasi berbagai persoalan di Gili Tramena. 

“Mudahan di bawah kepemimpinan figur baru, persoalan sengkarud di Gili terutama Gili Trawangan bisa diurai sedikit demi sedikit setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, seperti ada negara di dalam negara,” tulis Bang Zul. 

Atas masukan KPK dan DPRD, Pemprov NTB segera membentuk tim untuk mengurai berbagai permasalahan di Gili Tramena.

Beberapa langkah yang dilakukan, antara lain : 

1. Coba melakukan adendum terhadap perjanjian dengan PT GTI untuk menghormati investor dalam hal ini PT GTI,
2. Adendum nampaknya tidak populer dan masyarakat sudah putus asa dan merasa PT GTI sebaiknya diputus kontraknya dan tanah yang dikuasai GTI dikembalikan ke Pemda,
3. Setelah mendengar masukan masyarakat, berdiskusi dengan berbagai pihak seperti Polri, Kejaksaan, TNI, BPN, Pemda KLU dan lain-lain sepakat kontrak  diputus dan dimintakan satgas investasi untuk memberikan penilaian dan memutuskan apa diputuskan kontrak dengan PT GTI.           
4. Dengan proses yang sangat panjang dan hati-hati Pemerintah pusat akhirnya memutuskan kontrak PT GTI dan 65 hektar are tanah di Gili Trawangan sekarang berada dalam pengelolaan Pemda NTB.
5. Ternyata masalah Gili belum selesai, masih ada protes bahwa tanah itu bukan tanah Pemda tapi tanah milik masyarakat yang diambil paksa oleh negara di zaman orde Baru, Karena itu mereka ingin itu menjadi milik masyarakat. Dan tentu ini jadi perhatian, juga disadari zaman dahulu karena kekuasaan negara sangat kuat dan cenderung represif, bisa saja ada masyarakat yang tak terlindungi haknya
6. Tim yang dibentuk merupakan pelayan masyarakat dan selalu dan akan terus berpihak pada masyarakat. coba teliti lagi rupanya tidak semua yang ribut-ribut ini karena tulus membela masyarakat. Ini yang ribut-ribut ini karena kepentinganya terusik dan terganggu karena selama berpuluh-puluh tahun menikmati hasil di gili sangat besar. 

BACA JUGA:  Pemprov NTB Menata Ulang, Bukan Penggusuran di Gili Trawangan 

Nah, yang begini-gini ini diserahkan penyelesaiannya ke aparat penegak hukum dan KPK sudah memerintahkan APH untuk menindak tegas.***