PKL Punya Posisi Tawar Politik yang Kuat dalam Pilgub 2024!

Isu strategis jelang Pilgub NTB dari PKL Dompu, perbanyak pembinaan, penataan pasar, hingga berdayakan PKL jajanan khas

DOMPU.LombokJournal.com ~ Mi6, lembaga kajian sosial dan politik ternama di Nusa Tenggara Barat (NTB), melanjutkan roadshow untuk pemetaan isu strategis Pilkada NTB 2024 dengan mengunjungi Kabupaten Dompu. 

Dalam kunjungannya, Mi6 berfokus pada dialog dengan Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang didampingi Ketua APKLI Provinsi NTB, Abdul Majid.

BACA JUGA : Pelantikan May (Purn) Hasanudin Sebagai Pj Gubernur NTB

Roadshow Mi6 ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan solusi konkret untuk meningkatkan kondisi PKL di Dompu,

Mi6 menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan murni untuk mendengarkan langsung aspirasinya, mengingat peran mereka sebagai kelompok ekonomi yang rentan. 

Bambang Mei Finarwanto juga menyoroti pentingnya memperbaiki kondisi ekonomi mereka sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal.

Pertemuan di Gelanggang Pemuda KNPI Kabupaten Dompu pada Senin (24/06/24) berlangsung hangat, dengan PKL menyampaikan apresiasi dan harapan mereka kepada Mi6. Didu, sapaan akrab Bambang Mei Finarwanto, menekankan pentingnya memahami kondisi riil masyarakat secara langsung sebagai dasar untuk formulasi kebijakan yang inklusif.

Selanjutnya, Mi6 berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi pedagang kaki lima melalui dokumen aspirasi yang akan disampaikan kepada calon kepala daerah pada Pilgub NTB 2024. 

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart dan Green Productivity’

Mereka juga menyoroti posisi politik yang signifikan dari PKL dalam proses pemilihan, yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, menambahkan bahwa dialog ini harus menghasilkan platform yang memungkinkan pemahaman mendalam antara pemerintah dan PKL. Dia juga mengapresiasi peran Pemkab Dompu namun menekankan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan dan perhatian terhadap PKL.

Di sisi lain, Ketua APKLI Kabupaten Dompu, Supriadin, menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola PKL, mengingat rencana penggusuran yang mengancam. Dia juga menekankan pentingnya pembinaan, pelatihan, dan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, termasuk yang menjual kuliner tradisional khas Dompu.

BACA JUGA : Isu Strategis Pilgub NTB dari PKL di Sumbawa Barat

Secara keseluruhan, roadshow Mi6 ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan solusi konkret untuk meningkatkan kondisi PKL di Dompu, serta memastikan bahwa suara mereka diintegrasikan dalam kebijakan publik secara lebih baik ke depannya. me