Semua Kekuatan Dilibatkan Mensukseskan Zero Waste
Sebagai program prioritas, Zero Waste adalah gawe bersama seluruh Perangkat Daerah untuk disukseskan
MATARAM.lombokjournal.com – Program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, Zero Waste, menargetkan 70 persen pengelolaan dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023.
Untuk mewujudkan nya, semua elemen masyarakat harus terlibat dan mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah.
Tidak hanya pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi juga para tokoh agama, Para Da’i, Ormas, pemuda dan Wanita. Termasuk SMA/SMK/SLB harus menjadi pusat informasi Zero Waste di lingkungan masing – masing.
Sehingga ke depan, sampah tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, meminta seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB memperkuat sinergi untuk menjalankan program Zero Waste.
Hal tersebut disampaikan Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, dalam rapat bersama seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu, (18/09) 2019.
Menurut nya, dalam program prioritas Zero Waste ini harus ada acuan dan evaluasi yang jelas.
Perda Provinsi NTB tentang sampah, kata Umi Rohmi, harus segera dibuatkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur.
” Ada 14 hal yang perlu diatur didalam peraturan Gubernur tersebut, sehingga jelas mengenai Siapa melakukan apa,” wagub.
Dikatakannya, seluruh perangkat daerah menjadi tahu tugas masing-masing. Karena jelas rumusan apa yang menjadi tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota, bagaimana anggaran dan apa yang harus dianggarkan, tutur Ummi Rohmi.
Dalam rapat tersebut, Ummi Rohmi menyampaikan, sebagai program prioritas, Zero Waste adalah gawe bersama seluruh Perangkat Daerah untuk disukseskan.
Tidak ada pembebanan terhadap perangkat daerah tertentu. Masing-masing perangkat daerah harus memiliki andil dalam mensukseskan program ini.
Sebagai contoh, Dinas Pendidikan harus memastikan agar program Zero Waste dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini DIKBUD diminta bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat SMA/SMK/SLB.
Kemudian, untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dan HUmas Pemprov NTB harus memasifkan sosialisasi Zero Waste kepada masyarakat.
“Bikin materi sosialisasi terkait zero waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain, yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami”, pinta Umi Rohmi
Pembuatan materi itu, kata Wagub, bisa dimulai dengan materi pengelolaan zero waste, kemudian pembuatan eco-brick, pengolahan sampah organik (cacing, BSF, kompos dan lain – lain).
Dinas Pariwisata diminta memastikan penerapan Zero Waste di setiap Desa Wisata. Juga bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di destinasi wisata, hotel, restaurant dan fasilitas pendukung wisata lainnya.
Demikian pula DPMPD bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat desa.
Sedangkan BIRO KESRA diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tempat ibadah dan ormas keagamaan.
Sehingga setiap tempat ibadah/ormas keagamaan harus memiliki tempat sampah yang representatif. Sekaligus juga terkoneksi dengan bank sampah terdekat terkait pengolahan sampah yang ada di tempat ibadah.
Termasuk melakukan sosialisasi zero waste melalui dakwah, ceramah, khutbah dan lain – lain dengan melibatkan tokoh agama, tuan guru, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta komunitas.
Wagub yang juga merupakan Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur tersebut berharap agar tak ada lagi Desa Wisata yang belum menerapkan Zero Waste.
“Bila perlu kita buatkan aturan tekhnis yang berlaku untuk semua,” tandasnya.
AYA
—