Program Zero Waste Disambut Baik Kementerian LHK

“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, semua harus bersinergi mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah.”

lombokjournal.com  —

JAKARTA  :   Konsep dan kesiapan dalam program Zero Waste dibahas Pemprov NTB dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kantor Kementerian LHK, Jakarta Pusat, Jumat (15/11) 2019.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Menteri LHK, dan dihadiri para Dirjen di lingkup Kementerian LHK itu, Pemprov NTB diwakili oleh Wakil Gubernur, Dr. Sitti Rohmi Djalilah didampingi  jajaran Pemprov NTB, Wakil Bupati Lombok Timur dan Bupati Dompu.

Wagub NTB memaparkan program-program strategis terkait lingkungan dan kehutanan yang dirangkum dalam program NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.

Dipaparkan, NTB Zero Waste terdiri dari penyusunan regulasi, kampanye edukasi dan pembinaan, kerjasama pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan persampahan.

“Kami konsep semuanya secara matang dan komprehensif sehingga mudah dan cepat diwujudkan,” kata Wagub Rohmi.

Sedangkan NTB Hijau 2023,  terdiri dari penguatan kelembagaan pengelola hutan, pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, optimalisasi pemanfaatan dan industrialisasi hasil hutan dan perlindungan dan konservasi SDA.

“Kami dari Pemprov NTB dan semua pihak yang terlibat akan membuat materi sosialisasi terkait Zero Waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain. Intinya yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami seluruh masyarakat,” tutur Rohmi.

Wagub Rohmi juga menjelaskan, pembagian peran antara Pemprov NTB dengan Pemkab/ Pemkot di NTB.

Dengan pemparan itu, Kementerian LHK supaya Kementerian LHK agar mengetahui dengan detail apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh Pemprov dalam rangka terwujudnya NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.

“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, semua harus bersinergi mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah. Mulai dari perangkat daerah di Pemprov NTB, ASN di pemkab/ pemkot seluruh NTB, hingga tokoh agama, pemuka masyarakat, pemuda, ormas hingga tingkat anak-anak sekolah di SMA/SMK,” papar Sitti Rohmi.

Ditambahkan, semua kalangan harus menjadi pusat informasi Zero Waste dan dimulai dari lingkungan masing-masing. Sehingga sampah di NTB tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.

Kementerian LHK menyambut baik semua usulan dari Pemprov NTB dan sejumlah item sudah dianggarkan oleh Kementerian LHK di tahun 2020.

Selanjutnya, akan didiskusikan secara teknis oleh Dinas dan Direktorat jenderal terkait.

 AYA/HmsNTB