Program UMi Di NTB Akan Dioptimalkan

Dihaarapkan program ini dapat mempercepat penyaluran KUR, selain itu dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Program pembiayaan usaha mikro (UMi) akan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Program ini menyasar pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman di bank.

Kepala OJK provinsi NTB, Farid Falletehan mengatakan, program UMi ini sendiri merupakan penyaluran dana untuk modal usaha, yang lebih menyasar kepada masyarakat di pedesaan.

Selama ini masyarakat yang tidak dapat akses pinjaman di bank, diharapakan dengan program ini dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam meminjam pinjaman modal usaha.

“Program itu menciptakan pengusaha-pengusaha, dengan memberikan pinjaman sekitar Rp 2 juta,” ujar Farid Falletehan, Rabu (13/03).

Farid menyatakan program ini sudah teruji keberhasilannya, sehingga OJK berharap program ini dapat mempercepat penyaluran KUR.

Selain itu, dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan peminjam dengan bunga cukup besar.

Namun untuk mengembangkan program tersebut, tentunya harus melihat dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung lainnya.

“Nanti akan kita kenalkan program UMi ini, karena ini adalah salah satu program yang bagus,” ujarnya.

Program UMi telah diluncurkan pada 2017 lalu. Bahkan Program tersebut dikembangkan dengan berbasis digital guna mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan UMi terkait dengan transaksi secara elektronik.

Untuk program UMi ini memang beneficiary nya adalah mereka yang bekerja menyiapkan secara domestik rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan pekerjaan. Namun mereka masih memiliki keinginan untuk dapatkan pendapatan tambahan.

“Melalui digitalisasi pembiayaan UMI, debitur selama ini menerima penyaluran cash, diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik,” terangnya.

Sementara itu skema pembiayaan ini merupakan kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Ksesabilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang bertajuk Digitalisasi UMi.

Selain itu konsepnya untuk memperkenlkan digitalisasi dalam program pemerintah yang berhubungan dengan usaha mikro kecil.

“Mungkin dari pemerintah daerah (Pemda) dapat mendorong program tersebut, karena ini salah satu upaya melawan rentenir,” tegasnya.

AYA