Pilkada NTB 2024 akan Diwarnai Vote Getter Kalangan Milenial

Pilkada NTB 2024 akan menjadi sejarah baru ‘Politik Etis’  Kepemimpinan NTB yang demokratis dan egaliter. 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB, 27 November 2024 akan diwarnai fenomena  kemunculan vote getter dari kalangan milenial dan generasi Z Multi Talenta  dalam menyemarakan gelaran konstestasi  lima tahunan tersebut.  

Prediksi itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH melalui siaran pers, Sabtu (24/09/24). 

Hal ini dipicu seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum muda/ milenial dan generasi Z dalam mengawal dan mengawasi konstestasi Pilkada.  

BACA JUGA: Wagub NTB Uangkap Penyebab Tingginya Angka Stunting

“Kalangan milenial dan Generasi Z yg multi talenta  akan menjadi trans setter (kiblat baru) dalam mendulum perolehan pundi suara konstestan Pilkada NTB lewat konten kreatif dan operasi teritorial lainnya,” kata Bambang Mei.

Lelaki yang akrab disapa Didu ini  mengatakan, peningkatan partisipasi pemilih di NTB dari kalangan pemilih pemula/milenial dan generasi Z, dari total  3.753.096 jumlah Pemilih di seluruh Kabupaten/kota di NTB, mencerminkan keberhasilan edukasi civic education DI NTB. 

Sekedar ilustrasi, sejumlah survey menunjukkan pemilih pemula/milenial dan generasi Z dengan rentang usia 17 – 37 tahun diprediksi menjadi kelompok pemilih terbesar di pemilu 2024. 

“Ini artinya posisi tawar milenial dan generasi Z cukup signifikan dalam mempengaruhi persepsi pemilih,” tandas Didu. 

Didu mengutip data KPU untuk Pemilu 2019, jumlah pemilih muda mencapai 70 – 80 juta juwa dari 193 juta pemilih. 

Ini artinya 35 hingga 40 persen jumlah pemilih muda/milenial mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi jumlah perolehan suara para konstestan. 

“Maka tak heran, dalam Pilkada serentak di NTB 2024 mendatang, anak muda/ milenial kreatif banyak terlibat dalam strategi kampanye dengan menggunakan berbagai platform media sosial seperti facebook, instalgram, tik tok dan sejenisnya dalam memback up paslon yang di endors,” ujar mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB ini. 

Kombinasi Vote Getter Milenial dan Generasi Lama

Didu menggarisbawahi, keterlibatan milenial dan generasi Z di Pilkada NTB akan menjadi tantangan tersendiri. Terutama bagi vote getter generasi lama  yang masih mengandalkan daya tawar politik patron klien, karena semata-mata kekuatan status sosial dan citra baik yang dimilikinya. 

“Seiring dengan perkembangan jaman dan tehnologi 4.0 tentu terjadi pergeseran cara pandang dan persepsi votters, dalam meraih dukungan suara dengan metode konvensional yakni mengandalkan vote getter dari sisi ketokohan. Untuk Pilkada 2024 perlu dikombinasikan dengan memanfaatkan sentuhan tehnologi informasi yang akrab dengan kaum milenial dan generasi Z,” ulas Didu.

Didu melanjutkan kekuatan karakter berpolitik milenial dan generasi Z umumnya lebih mengedepankan pada faktor moral hazard. Yakni mereka lebih mempercayai insting hitam putih dalam menilai paslon, tidak semata-mata Kepentingan Politik atau interest lainnya. 

“Disinilah letak pertarungan image sesungguhan antara vote getter milenial/ generasi Z vs Vote Getter lama dlm mendulum perolehan suara yang berbeda ceruknya,” imbuhnya. 

Sejarah Baru Politik Etis Pilkada NTB 2024 

Didu menambahkan, dalam perspektif politik, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB 2024, akan menjadi Sejarah Baru Politik Etis Kepala Daerah di NTB dalam memunculkan kepemimpinan yang demokratis dan egaliter. 

Hal ini terkait suasana psykologis dan ekspektasi Paslon Pilkada 2024 yang berbeda dibanding Pilkada era sebelumnya. 

“Pilkada serentak 2024 secara substansi dan tata aturan masih sama dengan pilkada sebelumnya, Tapi secara Politik, ada hal yang berbeda yakni adanya Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB. Keberadaan Plt/Penjabat yang menggantikan sejumlah Kepala Daerah di NTB yang telah telah Purna Tugas  menimbulkan harapan baru terciptanya Pilkada yang jurdil dan Transparan,” katanya

Terkait Politik Etis , didu menjelaskan Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB tentu ingin dikenang sebagai wasit yang baik dan netral dalam mengawal proses konstestasi Pilkada NTB agar legitimasi politiknya tidak terciderai. 

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

“Dalam konteks ini, Kebijakan Politik Etis para Plt/Penjabat di NTB yang tidak memihak perlu diimbangi dengan menempatlan pejabat bawahannya ( baca : bila diperlukan ) yang Right man on the Right Place  merupakan Harapan Publik agar kontestasi Pilkada NTB 2024 berjalan fair dan tidak ada asumsi minor,” Pungkasnya.***