Penurunan Angka Kemiskinan Masih Lamban

Dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur Umi Rohmi saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Kepala Bapeda dan Penelitian NTB, Dinas Kominfotik dan Kepala BPS NTB beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (22/07) 2019, mengajak terus menggencarkan dan memperkuat pelaksanaan program-program intervensi penanggulangan penduduk miskin.

Wagub mengajak jajarannya mencermati dan mengkaji  faktor-faktor penyebab penurunan angka kemiskinan berjalan lambat. Sebab, penurunan penduduk miskin di NTB masih sangat lamban.

Pada bulan Maret 2019 penduduk miskin NTBB sebanyak 14,56 persen dibanding September 2018 sebesar 14,63 persen, atau.menurun tipis (0,07 persen),

Kinerja penanganan kemiskinan memang diapresiasi, karena di tengah kondisi bencana, NTB tetap  progesif dalam penurunan angka kemiskinan.

Namun penurunan tipis tersebut harus dijadikan pelecut dan bahan evaluasi. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan program agar tepat sasaran, dan menyentuh langsung akar masalah kemiskinan..

Pada rapat tersebut, Wagub Umi Rohmi minta masukan dari Kepala BPS -NTB, Suntono, Berdasarkan rilis data BPS, presentase kemikinan di NTB masih berada di bawah nasional (9,41persen).

Namun dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379.

Itu artinya tingkat dan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTB tidaklah terlalu parah, sehingga lebih mudah untuk menanggulanginya.

Intervensi tepat sasaran

Wagub ingin mendapatkan kajian menyeluruh terkait kondisi tersebut, agar Pemda NTB dan seluruh stake holder dapat melakukan intervensi tepat sasaran.

Kepala BPS, Suntono menjelaskan, pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah ketidak-mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.

Kebutuhan dasar makanan, adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkalori per kapita per hari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 komditi).

BACA JUGA ; Penurunan Kemiskinan Ditentukan Efektifnya Pelaksanaan Program Intervensi Pemerintah

Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

AYA/Hms NTB