Pengoperasian BIL Ke Pemerintah Selandia Baru, Harus Libatkan Pemerintah Daerah

Wagub harapkan ada sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah

MATARAM.lombokjpournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muhammad Amin angkat bicara, terkait rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok (BIL) ke Pemerintah Selandia Baru.

“Kalau kebijakan pemerintah pusat kita sih tidak ingin menolak tanpa alasan,” kata Wagub di Mataram, Selasa (14/11).

Wagub berharap, ada sinkronisasi kebijakan terlebih dahulu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan disharmoni. Menurutnya, ketidakselarasan ini bisa menghambat akselerasi program pemerintah di daerah.

“Harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum itu dilakukan, sebaiknya ada kajian terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sebelum mengambil keputusan, Amin minta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah melalui Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi.

“Harus libatkan pak gubernur juga” terangnya

Amin mengaku, belum mengetahui dampak seperti apa yang akan ditimbulkan dengan adanya wacana kerjasama pengoperasian bandara kepada negara lain.  Namun ditegaskannya, kajian yang dilakukan harus benar-benar matang, dalam berbagai aspek, baik ekonomi, hingga sosial.

“Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kontribusi terhadap daerah,” katanya.

Tak hanya bandara, Amin juga meminta pemerintah melakukan kajian serupa bagi sejumlah infrastruktur transportasi lain di NTB yang ingin dikerjasamakan dengan asing, termasuk Pelabuhan Sumbawa.

“Kita tidak menolak, tapi tetap meminta kajian. Jangan dulu kita tolak tanpa melihat kajian,” terangnya.

Amin mempertanyakan wacana ini. Alih-alih menggunakan tenaga atau perusahaan dalam negeri, justru muncul wacana menggandeng asing. Amin ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut terkait wacana ini.

Wagub mengaku belum menolak, karena belum tahu seperti apa progresnya. Namun ditegaskannya, tiap kebijakan pusat harus ada kajiannya dengan daerah.

“Apalagi ini soal bandara dan pelabuhan itu pintu masuk,” katanya.

AYA