Pasca Gempa Bumi Lombok, Tak Boleh Ada Satu Korban Pun Yang Tak Terurus
Korban gempa di Lombok Utara yang kini berdesak-desakan di tenda pengungsian, sebagian besar tempat tinggalnya ambruk atau sudah tak layak untuk ditempati
Lombokjournal.com – Menteri Sosial, Indrus Maharham, saat mengunjungi tenda-tenda pengungsi Pasca gempa di Lombok Utara pada 5 Agustus, Selasa (06/08), mengungkapkan pada media pesan Presiden Jokowi terkait bencana gempa bumi di Lombok.
“Ini arahan Bapak Presiden, kata Bapak Presiden pastikan semua anak bangsa yang kena dampak dari bencana semua diurusi, tidak ada yang tidak diurusi,” kata idrus saat itu.
Apa yang disampaikan Menteri Sosial di tengah-tengah para pengungsi itu itu menggembirakan. Tapi benarkah pemerintah telah mengurus semua korban bencana gempa bumi magnitudo 7,0 di Lombok?
Jawabnya, tentu saja belum. Memang pemerintah telah bekerja keras. Tak mudah mengurus para korban gempa yang berada di lokasi terpisah, dan tersebar di berbagai lokasi terpencil. Seandainya masalah logistik tertangani, masalah lain segera muncul yang minta segera diurus.
“Penanganan tanggap darurat saat ini diambil alih Pemerintah Provinsi,” kata Plt Kabag Humas Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jum’at (10/08).
Memang logistik merupakan masalah utama yang paling depan harus diurus. Namun segera muncul masalah ikutan pasca gempa yang juga mendesak diatasi, misalnya masalah kesehatan pengungsi.
Belum terdata semuanya ribuan rumah-rumah warga yang ambruk. Korban gempa di Lombok Utara yang kini berdesak-desakan di tenda pengungsian, sebagian besar tempat tinggalnya ambruk atau sudah tak layak untuk ditempati. Juga korban yang masih tertimbun reruntuhan rumahnya atau bangunan lainnya yang masih belum dievakuasi.
Dan jangan dilupakan, hingga kini belum semua desa dialiri listrik, dan air bersih belum tersedia.
Infrastruktur pemerintah daerah khususnya di Lombok Utara yang rusak, termasuk jalan utama atau rusaknya jembatan yang mengubungkan antar daerah di Lombok Utara.
‘’Pelayanan di Lombok Utara bisa dikatakan lumpuh. Sebagian besar kantor pemerintah rusak. Pak Bupati memang menginginkan karyawan pemda segera aktif masuk kantor, bila perlu bekerja di kantor darurat,” kata Dedy Mujadid, Jum’at
Menurut Dedy, gempa Lombok berkekuatan 7,0 SR benar-benar memporak porandakan Lombok Utara. Disamping akibat yang ditimbulkannya merusak pemukiman penduduk,dan infrstruktur pemerintahan di Lombok Utara, berdasarkan data yang dihimpun dari camat-camat se Lombok Utara, per 8 Agustus telah menelan korban 347 jiwa.
“Diperkirakan jumlah korban jiwa terus meningkat. Karena banyak korban tanah longsor dan bangunan ambruk lainnya, belum dievakuasi,” jelas Dedy yang kini harus bersiaga tiap hari di kantornya.
Jumlah korban jwa berdasarkan laporan Camat dan Kepala Desa se KLU yang dilaporkan ke Bupati Najmul Akyar itu, jauh lebih besar dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena korban di lokasi terpencil lepas dari catatan BPBD.
Para Pengungsi Makin Gelisah
Perasaan cemas dan gelisah, serta ketidak pastian kini melanda warga yang mengungsi di KLU khususnya, dan warga Lombok umumnya. Sebenarnya, setelah gempa hari Minggu (05/08) berkekuatan 7,0 SR, masyarakat Lombok sempat lega.
Sebab penjelasan BMKG, gempa hari Minggu (29 Juli) 6,4 SR tersebut merupakan main shock (goncangan utama), artinya gempa susulan berikutnya skalanya lebih kecil. Namun apa yang terjadi? Ternyata gempa berikutnya, Selasa (06/08), lebih besar yaitu 7,0 SR yang dampaknya lebih parah.
Demikian juga gempa berikutnya, Kamis (08/08), meski kekuatannya lebih kecil yaitu 6,2 SR namun guncangannya lebih besar. Di Kota Mataram, gempa susulan tersebut sedikitnya 3 orang meninggal dunia terkena runtuhan bangunan, yakni Erna Wati, Karyawan Citra Mulia, di Cakranegara dekatbpasar buah, meninggal akibat Tertimpa Runtuhan Bangunan.
Korban lainnya, Aisah, Lingk. Pengempel Indah, Kel. Bertais, sandubaya, juga akibat tertimpa runtuhan tembok rumah. Dan Inak Fajariah, di GN Sari yang meninggal dunia tertimpa runtuhan rumahnya.
Ternyata, pihak BMKG mengaku salah memberi informasi terkait penjelasan tentang gempa yang dikategorikan main shock.
Kalau BMKG salah menjelaskan informasi, terus siapa yang harus dipercaya?
Re