Kehadiran masjid megah Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas 3,6 hektar yang berada di jantung Pulau Lombok mulai menyedot perhatian ribbuan wisatawan

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Mukthi mengatakan, tak kurang dari 300 ribu wisatawan berkunjung ke masjid yang pernah menjadi pusat acara Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) pada tahun lalu.

“Februari kemarin hampir 5 ribu wisatawan, sedangkan Maret sekitar 3 ribu,” ujar dia di Mataram, NTB, Jumat (24/3).

Masjid Hubbul Wathan Islamic Center yang memiliki fasilitas ballroom dan ruang meeting, diyakininya akan menjadi ikon utama branding wisata halal Pulau Lombok. Sejumlah turis asing asal Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Maroko, Afrika Barat, Singapura, Mesir, dan Turki pernah singgah di masjid ini untuk beribadah.

Meski berlabel wisata halal, Masjid ini juga menarik minat turis non Muslim dari Belanda, Irlandia Utara, Inggris, Australia, hingga Perancis yang ingin melihat lebih dekat kemegahan masjid tersebut.

“Ada juga turis asal Swiss yang masuk Islam di Islamic Center ini,” ucap dia.

Tak hanya turis asing, wisatawan domestik pun tak melewatkan momen untuk merasakan kemegahan masjid yang memiliki kapasitas 15 ribu jamaah untuk beribadah dan juga mengabadikan momen melalui telepon selularnya kala berkunjung ke Lombok.

Meski begitu, pengembangan Islamic Center NTB juga masih terus dilakukan. Diantaranya penggunaan tulisan masjid dengan ragam bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, dan Melayu.

“Ke depan akan dirancang videotron sebagai papan informasi bagi pengunjung akan kegiatan masjid Ada rencana tiket khusus bagi pengunjung yang ingin naik ke menara,” katanya menambahkan.

AYA

Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di NTB pada 2018 harus menjadi perhatian.

MATARAM.lombokjournal.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Aksar Ansori mengatakan, para pemilih dari penyandang disabilitas dalam peraturan diperkenankan untuk mendapat pendampingan.

“Dalam peraturan ada fasilitas yang diberikan ke disabil itas, ada pendampingan, tapi tidak boleh ada diwakilkan,” ujarnya dalam diskusi di Mataram, NTB, Kamis (23/3) malam.

Menurutnya, proses pendampingan merupakan opsi terakhir. Ia menilai, persiapan matang menjadi kunci dalam hal aksebilitas bagi para pemilih penyandang disabilitas.

KPU NTB mendorong sosialisasi kepada penyandang disabilitas harus dilakukan semaksimal mungkin agar pemahaman para penyandang disabilitas akan tata cara pemilihan, kriteria calon pemimpin, dan prosesi penghitungan suara dapat dipahami dengan baik.

Aksar menjelaskan, masalah mendasar yang kerap menghantui para pemilih penyandang disabilitas yakni persoalan data dan anggaran. Untuk data, KPU NTB akan menggandeng dinas sosial dan juga lembaga yang menaruh perhatian lebih pada penyandang disabilitas.

Sedangkan untuk anggaran yang diperuntukan sebagai alat bantu seperti kursi roda, nantinya akan meminjam dari wilayah lain yang tidak menggelar Pilkada.

Kenapa ini penting agar sosialisasi dan alat bantu dapat diketahui berapa berapa jumlahnya, masalah di lapangan banyak disabilitas di kampung yang tidak pernah dapat pendidikan terkait braile hingga bahasa isyarat. Ini penting memberikan pendidikan kepada mereka,” lanjut dia.

Menurutnya, dalam penyelenggaraan Pilkada, memerlukan perspektif terhadap para penyandang disabilitas.

AYA

Untuk menepis isu yang berkembang terkait adanya transportasi online di NTB, Dinas Perhubungan NTB menggelar pertemuan dengan Organda dan pelaku jasa jasa transportasi.

MATARAM.lombokjournal.com  —  Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Bayu Windia menegaskan, hingga saat ini belum ada transportasi berbasis online yang resmi mendaftar di Dinas setempat.

Ia pun berharap agar informasi terkait masuknya sejumlah transportasi online tidak membuat pelaku jasa transportasi konvensional di NTB resah.

“Sampai saat ini belum ada (transportasi berbasis online) yang terdaftar di Dinas,” kata Bayu, dalam pertemuan Dishub NTB bersama Organda dan sejumlah pelaku jasa transportasi, Kamis (23/3) di Mataram.

Meski demikian, menurut Bayu, pemerintah akan tetap berupaya membuat regulasi untuk mengantisipasi jika kelak transportasi berbasis online masuk ke wilayah NTB.

Regulasi bisa berupa peraturan Gubernur, yang mengatur tentang penyataraan tarif antara transportasi konvensional dengan transportasi berbasis online.

Regulasi berupa Pergub akan dibuat untuk mengantisipasi gesekan antar pengusaha transportasi. Ini sedang kami rumuskan,” katanya.

Isu tentang mulai banyak beroperasinya transportasi berbasis online di NTB, khususnya di Kota Mataram, saat ini membuat para pelaku jasa transportasi konvensional resah. Sebab, beroperasinya transportasi berbasis online bisa mengurangi pendapatan mereka.

AYA

Sebelum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, setidaknya dua hal yang perlu diketahui calon peserta. Dua hal yang dimaksud, pertama menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP atau Faskes Tingkat I). Dan kedua, menentukan atau memilih kelas BPJS Kesehatan.

Lombokjournal.com

Dua hal itu perlu diketahui, setidaknya hal tersebut memberikan kemudahan atau kenyamanan saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebaiknya dalam menentukan lokasi fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama, pilihlah puskesmas/poliklinik/dokter pribadi yang dekat dengan rumah.

Selain itu, perlu juga dipahami tentang memilih kelas BPJS Kesehatan, sebab kelas BPJS Kesehatan ada tiga kategori yang bisa dipilih, yaknni kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kedua hal itu, baik memilih faskes tingkat pertama atau kelas BPJS Kesehatan, masing-masing tentu ada konsekwensinya.

Saat hendak mendaftar BPJS Kesehatan, kedua point di atas harus dipertimbangkan baik-baik. Memilih kelas BPJS harus disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing peserta. Sebab menjadi peserta BPJS akan dibebani iuran bulanan BPJS, besar kecilnya iuran itu disesuaikan kelas BPJS yang dipilih. Tentu kelas I biayanya lebih mahal, demikian berikutnya  diikuti kelas II dan kelas III.

Iuran BPJS sifatnya wajib dan harus terus menerus dibayar tiap bulan. Satu kali saja tidak membayar iuran BPJS, bisa jadi kepesertaan BPJS akan dinonaktifkan dan akan terkena denda bila ingin mengaktifkan kembali kartu BPJS anda.

Tidak ada perbedaan anatara kelas I, kelas II, kelas III saat pasien melakukan rawat jalan.  Namun bila pasien rawat inap, maka pelayanan perawatan disesuaikan dengan kelas BPJS yang diambil oleh pasien yang bersangkutan.

Perbedaan Kelas BPJS Kesehatan

Berikut ini rincian perbedaan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 pasien BPJS:

1. Perbedaan BPJS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dilihat dari besar kecilnya iuran bulanan. Kelas 1 kelas 2 kelas 3 memiliki perbedaan besarnya iuran bulanan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan , iuran BPJS resmi mengalami kenaikan.Untuk Iuran Pserta BPJS mandiri atau peseta BPJS pekerja bukan penerima upah  (PBPU) adalah sebagai berikut:

• Kelas 1, iuran bulanan yang harus dibayar awalnya Rp. 59.500 menjadi Rp. 80.000
• Kelas 2, awalnya Rp. 42.500 menjadi Rp. 51.000
• Kelas 3, awalnya Rp. 25.500 menjadi Rp. 30.000 (update: khusus kelas 3 kenaikan dibatalkan jadi tetap besarnya Rp. 25.500 sesuai diterbitkannya pp nomor 28 tahun 2016 revisi ketiga atas pp no 12 tahun 2013).

Untuk peserta PJS penerima bantuan iuran (PBI) serta penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah juga mengalami kenaikan, iuran bulanan yang harus dibayar awalnya Rp. 19.225 menjadi Rp. 23.000 untuk semua kelas.

2. Perbedaan BPJS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 berikutnya adalah pada fsilitas kamar perawatan saat pasien rawat inap.

• Peserta BPJS kelas 1 akan mendapatkan fasilitas kamar rawat inap kelas 1, biasanya ruangan rawat inap dengan 2 sampai 4 kamar tidur.

• Peserta BPJS kesehatan kelas 2 akan mendapatkan fasilitas kamar rawat inap kelas 2, ruangan rawat inap yang terdiri dari 3 sampai 5 bed di setiap ruangan.

• Sedangkan untuk Peserta BPJS kesehatan kelas 3, akan mendapatkan faslitas kamar rawat inap kelas 3, pada umumnya akan memiliki bed dari 4 sampai 6 bed tiap kamar.

Fsilitas ruangan rawat inap paling baik tentu kelas 1, dengan minimal 2 kamar atau ada juga yang 4 bed di setiap ruangan, tergantung rumah sakit.  yang memiliki 1 bed di ruangan hanyalah untuk kelas VIP.

3. Tarif INA-CBGS

Perbedaan BPJS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 berikutnya adalah pada Tarif INA-CBGS.  INA-CBG merupakan singkatan dari Indonesia Case Base Groups yaitu aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah. INA-CBG merupakan sistem pembayaran dengan sistem “paket”, berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

Misalnya, seorang pasien menderita demam berdarah. Sistem INA-CBG sudah “menghitung” layanan apa saja yang akan diterima pasien tersebut, berikut pengobatannya, sampai dinyatakan sembuh. Klaim tarif biaya perawatan atas penyakit tersebut bisa ditanggung oleh BPJS, pada umumnya kelas 1 biaya klaim lebih mahal jika dibandingkan dengan kelas 2 dan kelas 3 tentu paling murah.

Berdasarkan Permenkes no 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan, perbedaan tarif terletak pada tarif ruangan rawat inap. Untuk obat tidak ada perbedaan, ini akan berpengaruh pada pasien yang ‘naik kelas perawatan’ atas permintaan sendiri (APS). Pasien dikenakan selisih biaya tambahan, dengan perhitungan tarif ina-cbgs kelas perawatan yang diambil dikurangi tarif ina-cbgs kelas perawatan haknya.

RR (Adv)

Samalas Institute menggelar sosialisasi terkait uang rupiah baru emisi tahun 2016. Rabu (22/3) di kampus IKIP Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com —  Sosialisasi tersebut diikuti sekitar 100 pelajar dan mahasiswa, dan menghadirkan sejumlah pembicara dari pihak Bank Indonesia perwakilan NTB, Polda NTB, dan Badan Kesbanpoldagri NTB.

“Tujuan kegiatan ini untuk memperkenalkan ciri-ciri fisik uang baru emisi terbaru ke tengah-tengah masyarakat untuk mengantisipasi peredaran uang palsu,” kata Direktur Samalas Institue, Darsono Yusin Sali.

Selain itu, papar Yusin, sosialisasi perlu dilakukan terus menerus oleh semua pihak, karena hingga saat ini masih ada masyarakat yang tidak berani menggunakan uang baru tersebut dengan beragam alasan.

“Misalnya saja, karena perdebatan terkait logo pengaman di uang pecahan baru yang dipersepsikan sebagai lambang partai terlarang. Nah, ini yang harus diberi pemahaman,” katanya.

Yusin mengatakan, bagi Samalas Institute munculnya berbagai macam tafsir atas logo BI di mata uang baru tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena pemahaman masyarakat yang masih beragam.

Disinilah, tambah Yusin, peran pemerintah dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk memberi penjelasan, sosialisasi dan sekaligus mengedukasi masyarakat.

Ia mengatakan, di era keterbukaan informasi dengan semakin membaiknya iklim demokrasi saat ini, masyarakat berhak memberikan tafsir dan penilaian atas berbagai kebijakan pemerintah. Begitu juga pemerintah mempunyai kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Proses itu sekaligus menandai bahwa demokrasi kita berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,”katanya.

AYA

Bank Indonesia dukung inovasi dan intervensi dalam upaya meningkatkan pembiayaan di sektor pertanian yang dilakukan secara berkesinambungan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Hal itu dikatakan Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dyah Nastiti K. Makhijani, saat membuka lokakarya yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) dan Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), Rabu (22/3) di Senggigi, Lombok Barat.

“(Dukungan itu) Termasuk mempelajari dan mengimplementasikan berbagai best practices yang sesuai dengan potensi dan situasi di masing-masing negara,” kata Dyah Nastiti K. Makhijani

Dyah Nastiti menjelaskan, lokakarya yang digelar itu bertujuan mendiseminasikan hasil pilot project yang telah dilaksanakan sebelumnya, mengenai pengembangan jasa keuangan di sektor pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan melalui aplikasi best practice yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Pilot project tersebut merupakan kolaborasi antara APRACA dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan secara resmi disebut Documenting Global Best Practices on Sustainable Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Developing Countries (RuFBeP Project).

“Terdapat 4 fase pelaksanaan proyek tersebut, yang berlangsung dalam rentang tahun 2014-2018,”katanya.

Fase pertama yang dimulai sejak 2014 adalah identifikasi best practices jasa layanan keuangan pedesaan yang dilaksanakan di 5 negara (Thailand, Indonesia, China, Philipina, dan India).

Fase kedua (2015-2016) merupakan pilot project dari best practices yang dilaksanakan di 3 negara (Indonesia, China, dan Philipina).

Fase ketiga merupakan diseminasi hasil pilot project dan merumuskan arah untuk mendorong penerapan best practices, dilanjutkan fase keempat yaitu diseminasi hasil RuFBeP project dalam bentuk program pertukaran kunjungan (exchange visit program).

Lokakarya di Lombok Barat, diikuti oleh 68 peserta dari 12 negara. Selain mendiseminasikan hasil pilot project di 3 negara (Indonesia, China dan Philipina), lokakarya juga menghadirkan para ahli di bidangnya, antara lain dari National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) India dan IFAD yang akan memaparkan berbagai inovasi dan best practices pembiayaan sektor pertanian di berbagai negara di Asia.

AYA

Pembangunan kabel listrik bawah laut yang tengah dilakukan PT PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Gili Gede, Lombok Barat, juga dilakukan untuk menunjang potensi pulau itu sebagai kawasan pariwisata.

MATARAM.lombokjournal.com —  Potensi pengembangan wisata Gili Gede ini dinilai bagus. “Dengan pembangunan kabel bawah laut ini PLN berupaya mendukung ketersediaan listrik di sana agar perkembangan sektor pariwisata di sana semakin maju,” kata Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machnizon Masri, Rabu (22/3) di Mataram.

Gili Gede yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dihuni oleh sekitar 450 Kepala Keluarga (KK) yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan budidaya ikan.

Namun, sudah sejak belasan tahun lalu, pulau di kawasan pantai Selatan Lombok itu menjadi destinasi wisata mancanegara.

Sebagian masyarakat di sana juga membangun homestay sebagai sarana menginap tamu yang didominasi wisatawan asing. Hanya saja, selama ini kebutuhan listrik di pulau tersebut masih dipenuhi secara swadaya oleh masyarakat menggunakan mesin jenset.

Machnizon mengatakan, selain untuk melistriki penduduk Gili Gede, dengan adanya kabel bawah laut ini membuat listrik di Gili Gede sangat andal dan akan cukup untuk melistriki bisnis pariwisata di sana.

“Sehingga investor yang ingin investasi di pulau itu tidak perlu khawatir lagi dengan masalah listrik di Gili Gede,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Provinsi NTB,  H Lalu Gita Aryadi  menyatakan dukungannya kepada PLN untuk membangun kabel bawah laut di Gili Gede.

Gita  menilai, pembangunan kabel laut ini akan meningkatkan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Listrik ini penting untuk percepatan realisasi investasi, sehingga ekonomi masyarakat sekitar bisa meningkat juga, angka kemiskinan berkurang,” kata Gita.

GRA

PT PLN mulai mengerjakan  pembangunan kabel listrik bawah laut 20 Kilo Volt (KV) untuk mengalirkan listrik ke Gili Gede, sebuah pulau di bagian Selatan pulau Lombok, yang secara administratif masuk ke wilayah Kabupaten Lombok Barat.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal ini dilakukan PLN untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik bagi sekitar  450 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Gili Gede.

“Kita bangun kabel listrik bawah laut 20 kV sepanjang 2,4 Kilo Meter Sirkit (kms) untuk mengaliri listrik di pulau Gili Gede. Pembangunan ditargetkan selesai pada bulan Desember nanti,” kata Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machnizon Masri, Rabu (22/3) di Mataram.

Ia mengatakan, jika sudah terbangun nantinya maka jaringan listrik di Gili Gede akan terinterkoneksi dengan Sistem Kelistrikan di pulau Lombok.

Machnizon mengatakan, nilai investasi PLN untuk pembangunan kabel bawah laut ke Gili Gede itu mencapai Rp23 Miliar.

“Meski tergolong besar, tapi ini demi kebutuhan, masyarakat harus kita listriki, rasio elektrifikasi harus terus ditingkatkan,” katanya.

Menurut catatan PLN, hingga akhir tahun 2016, rasio elektrifikasi di NTB mencapai 77,68 persen dari target 75,9 persen. Hingga 2019, PLN menargetkan rasio elektrifikasi NTB mencapai 88,5 persen. Meskipun demikian, PLN mengupayakan rasio elektrifikasi telah mencapai 95 persen pada 2019.

GRA

Gempa bumi berkekuatan 6,4 skala richter (SR), Rabu pagi (22/3) mengguncang wilayah Bali dan NTB. Masyarakat di Mataram dan sekitarnya, sempat dibikin panik.

MATARAM.lomkjournal.com — Data BMKG menyebutkan, gempa bumi tektonik terjadi pada pukul 07.10 Wita dengan kekuatan 6,4 SR dengan episenter terletak pada koordinat 8.88 LS dan 115.24 BT, sekitar 23 Km arah Tenggara Kota Denpasar, pada kedalaman 117 km.

Kepala Badan Geofisika Mataram, Agus Riyanto mengatakan, guncangan gempa bumi mencapai skala intensitas cukup kuat yakni III-V MMI. Dampak gempa bumi berupa guncangan kuat dirasakan luas di pulau Bali, antara lain dikota Denpasar, Kuta, Gianyar, Negara, Amlalpura. Guncangan kuat juga terasa di Kota Banyuwangi di pulau Jawa dan Mataram pulau Lombok, juga Sumbawa.

“Guncangannya cukup besar, sehingga di daerah Mataram, Lombok juga sebagian Sumbawa guncangan gempa bumi dirasakan oleh hampir semua orang,” kata Agus, Rabu (22/3).

Menurutnya, banyak warga Mataram dan Lombok yang dilaporkan terkejut dan berhamburan keluar rumah akibat guncangan gempa bumi ini.

Dijelaskan, ditinjau dari kedalamannya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi, hasil interaksi Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia.

Ia mengatakan, guncangan III-V skala MMI berpotensi merusak bangunan. Hanya saja, hingga kini belum dilaporkan adanya kerusakan.

Agus mengimbau masyarakat agar tetap tenang, dan terus mengikuti arahan BPBD dan BMKG.

“Khusus masyarakat di daerah pesisir Selatan Timur Bali hingga Barat Lombok dihimbau agar tidak terpancing isu karena gempabumi yang terjadi tidak berpotensi tsunami,” katanya.

AYA

Layanan Hemodialisa atau Cuci Darah dengan BPJS dapat digunakan oleh Peserta BPJS baik yang terdaftar di kelas 1 , kelas 2 atau kelas 3, yang penting dalam status aktif (tidak ada tunggakan) dan mengikuti prosedur berobat.

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan merupakan bentuk gotong royong antar peserta, peserta yang sehat membantu mereka yang sakit. Bayangkan, untuk membayar sekali  cuci darah saja dibutuhkan iuran yang berasal dari 40 orang yang sehat. Dengan catatan, orang tersebut membayar iurannya dengan besaran Rp 25.000.

Dalam satu bulan, jika 1 pasien melakukan cuci darah melalui BPJS minimal 4 kali. Layanan kesehatan cuci darah membutuhkan dana dari 160 orang sehat untuk membayarkan satu pasien cuci darah per bulan.

Karena itu, semua penduduk Indonesia harus mendaftar BPJS Kesehatan dan membayar iuran peserta setiap bulan berdasarkan kelas yang diambil. Tapi kenyataannya masih ada peserta yang tidak membayar iuran (menunggak), atau hanya ingat BPJS ketika sakit.

Pengalaman seorang Ibu dari 3 orang anak yang menjadi peserta BPJS Kesehatan ini, Rolen Br Panjaitan, perlu disimak.  Ia divonis doketer menderita gagal ginjal pada bulan Agustus 2015, sehingga harus menjalani cuci darah 8 (delapan) kali dalam sebulan. Membayangan mahalnya biaya pengobatan rumah sakit, membuat keluarganya putus asa.

Dengan penghasilan suami pas-pasan membuat Rolen Br Panjaitan pasrah, sangat tipis harapannya bisa mendapatkan perawatan hingga sembuh. Biaya cuci darah begitu besar, baru 4 kali cuci darah di rumah sakit dikenakan biaya biaya Rp 8.500.000.

Belum terhitung biaya rawat inap selama seminggu.Kalau ditotal, sedikitnya mencapai Rp 16.000.000.  Keluarganya harus menghutang kiri kanan, dan jumlahnya terus menumpuk, guna membiayai perawatannya.

Singkat cerita, kemudian Rolen mendapat informasi mengenai BPJS Kesehatan. Mulailah keluarganya mendaftarkan Rolen pada BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri dengan hak perawatan kelas III, dengan membayar  iuran Rp 25.500 per bulan.

Semula Rolen mengaku pesimis bisa mendapatkan layanan kesehatan memuaskan dari rumah sakit, sebab ia sering mendapat cerita ada perbedaan layanan yang diberikan kepada pasien BPJS dengan Pasien Umum.

Tapi apa yang terjadi? Ternyata, Rolen merasa puas setelah mendapatkan pelayanan berobat cuci darah dengan BPJS Kesehatan.  Menurutnya, dengan memahami prosedur dan tidak segan bertanya kepada Petugas BPJS Kesehatan, maka manfaat yang diperoleh juga akan optimal.

“Pertama sempat takut akan ditelantarkan karena peserta JKN Mandiri kelas III. Tapi ternyata saya dilayani dengan baik. Semua perawat ramah, petugas BPJS Kesehatan Center-nya juga memberikan informasi dengan ramah.” tuturnya.

Rolen Br Panjaitan, kini tidak lagi dipusingkan biaya pengobatannya. Keluarga besarnya juga merasa tenang karena Rolen masih memiliki harapan sembuh dengan tetap menjalani cuci darah dengan rutin.

Jadwal cuci darah Rolen di Rumah Sakit Vita Insani pada hari Senin dan Kamis masing-masing selama 4 jam. Ia merasa bersyukur, tanpa menjadi peserta BPJS mungkin ia tidak akan bertahan hingga hingga sekarang.

“Keluarga saya juga akan jadi semrawut karena terus menerus terlilit hutang. Kami benar-benar terselamatkan,,” katanya.

Rr (Adv)

SUMBER : Akun Resmi BPJS Kesehatan di Kompasiana