Beberapa tahun terakhir, dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang paling banyak ditangani adalah penyakit tidak menular (PTM)

MATARAM.lombokjournal.com – Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga mengutip data BPJS tersebut dalam kunjungannya ke Mataram saat mencanangkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di Mataram, Rabu (29/3). “Penyakit tidak menular saat ini secara kuantitatif sudah bergeser menempati angka lebih tinggi dari penyakit menular,” ujar Menkes.

Termasuk dalam PTM yang banyak ditangani adalah hipertensi, jantung, diabetes, kencing manis, gagal ginjal dan kanker.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, penanganan preventif  peningkatan PTM yaitu dengan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat untuk menekan angka penyakit tidak menular (PTM).

Menurut dia, mengacu pada data Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) melalui BPJS, beberapa tahun terakhir, penyakit yang ditangani lebih banyak penyakit tidak menular (PTM) yang penyebabnya adalah pola hidup masyarakat dibanding penyakit menular.

Untuk hipertensi tercatat 25,8 persen atau  seperempat penduduk kita hipertensi, jadi tidak heran kalau BPJS teriak penyakit jantung nomor 1 pembiayaannya sampai Rp6,9 Triliun di tahun 2016, dan jantung ini juga akibat hipertensi.

Penyakit tidak menular itu, papar Nila, disebabkan pola makan yang tidak sehat, jarang aktivitas fisik, konsumsi gula dan garam berlebihan, kurang asupan sayur dan buah-buahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan rutin.

Melalui Germas, Menkes Nila berharap ada perubahan perilaku pola hidup yang lebih sehat di masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa mengambil peran. Misalnya dengan menggiatkan kembali olahraga bersama setiap Jumat, di sekolah dan instansi – instansi pemerintah.

Germas juga menekankan agar pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, bisa lebih aktif mengunjungi masyarakat.

Deteksi Dini PTM

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Kota Mataram sendiri, untuk mendeteksi dini kecenderungan peningkatan PTM, sejak awal Februari lalu telah meluncurkan mobile skrining. Peluncuran mobile skrining tersebut, merupakan bagian dari upaya preventif.

Fitur tersebut sangat berguna membantu masyarakat mengetahui secara dini kecenderungan penyakit kronis.

AYA

Pelabuhan penyeberangan Lembar, Lombok Barat, mulai beraktivitas dengan jumlah trip normal sebanyak 24 trip per hari

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Manajer Operasional PT ASDP Pelabuhan Lembar, Muhammad Yasin mengatakan, proses perbaikan hosting coloum dermaga II pelabuhan Pandangbai, Bali, sudah memasuki tahap finishing saat ini.

Sejak Rabu (29/3) aktivitas penyeberangan Lembar-Padangbai pun mulai normal melayani dengan 24 trip kapal per hari.

“Perbaikan hosting coloum di Padangbai belum 100 persen selesai, tapi sudah masuk tahap finishing. Sehingga operasional sudah bisa kembali normal, 24 trip sehari,” kata Yasin, Rabu (29/3) di Lombok Barat.

Sebelumnya aktivitas penyeberangan Lembar-Padangbai sempat terganggu lantaran kerusakan di dermaga II pelabuhan Padangbai, Bali, pekan lalu.

Hal itu membuat PT ASDP mengurangi trip kapal menjadi 16-18 trip sehari.

Namun saat ini, papar Yasin, aktivitas penyeberangan yang menghubungkan Lombok dengan Bali, itu sudah berjalan normal seperti sedia kala.

AYA

Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi, khususnya di wilayah NTB.

MATARAM.lombokjournal.com -“Saya ajak seluruh masyarakat bahwa pemberian ASI eksklusif itu penting. Karena itulah kunci membangun generasi yang hebat ke depannya,” kata Gubernur Majdi, kepada wartawan, Rabu (29/3) di Mataram.

Menurut Gubernur, terbangunnya suatu generasi emas  membutuhkan pondasi yang cukup. Salah satunya dan paling utama adalam pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia enam bulan.

Gubernur Majdi yang ditetapkan sebagai duta ASI oleh Kemenkes juga mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat memberi ASI itu adalah tugas dan tanggung jawab bersama.

“ASI merupakan hak seorang anak. Itu bukan tugas orang tua, tapi hak anak. Nah, kalau sudah pemahaman ini kuat Insya Allah nanti bapak dan ibu akan memastikan memberikan anaknya ASI eksklusif minimal selama enam bulan atau lebih baik lagi selama dua tahun,” katanya.

Ia mengatakan, penunjukan dirinya sebagai duta ASI juga menggambarkan bahwa peran para suami juga sangat penting.

“Saya mengajak peran dari para suami. Itu sebabnya saya menerima permintaan menjadi Duta ASI,  ini sebenarnya untuk menunjukan bahwa peran suami itu sangat penting. Dimana peran suami untuk mengingatkan istri untuk memberikan ASI kepada anaknya,” katanya.

AYA

Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi mengatakan, pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di NTB akan menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat NTB mendukung program Indonesia Sehat secara menyeluruh.

MATARAM.lombokjournal.com —  Ia menjelaskan, isu kesehatan sudah menjadi isu strategis dan prioritas di NTB. Dari tiga penentu indeks pembangunan manusia (IPM) yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, ternyata aspke kesehatan yang paling sulit.

“Untuk peningkatan kesehatan ini butuh upaya terpadu dan kesabaran luar biasa, dan yang terlibat harus maksimal semua pihak. Tak cukup hanya dengan keberpihakan anggaran dan regulasi saja,” katanya, Rabu (29/03) di Mataram.

Ia memaparkan, saat ini porsi anggaran kesehatan di NTB sudah di atas 10 persen. NTB sejak 2012 lalu juga sudah menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi.

“Tapi ternyata keberpihakan anggaran dan regulasi itu tidak menjamin keberhasilan sektor kesehatan. Tetap yang paling penting partisipasi dan kesadaran masyarakat,” katanya.

Menurutnya, selain peningkatan peran dan kesadaran semua pihak, kesadaran masing-masing individu masyarakat untuk hidup sehat juga diperlukan.

“Sehat dalam perspektif Islam, itu menurut saya adalah senantiasa bersyukur dan mengkonsumsi yang halal dan toyiban taua menyehatkan,” katanya.

AYA

MATARAM – Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi ditunjuk sebagai Duta Air Susu Ibu (ASI) NTB, oleh Kementerian Kesehatan RI.

MATARAM.lombokjournal.com — Penobatan Duta ASI itu dilakukan dalam seremoni pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Provinsi NTB, yang dihadiri Menkes,Nila Moeloek, Rabu (29/3) di hotel Grand Legi Mataram.

Menkes Nila menjelaskan, penobatan duta ASI untuk Gubernur NTB dilakukan karena NTB dinilai memiliki keberpihakan regulasi  yang mampu menciptakan angka cakupan ASI ekslusif yang cukup tinggi.

NTB tercatat menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang pemaksimalan pemberian ASI eksklusif bagi bayi di NTB.

“Karena itu Gubernur NTB sangat pantas menjadi duta ASI,” kata Nila.

Berdasarkan data Kemenkes RI, pada 2015 silam angka cakupan ASI eksklusif di NTB mencapai 78,2 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yang hanya 61,8 persen.

AYA

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek mengatakan, pola hidup sehat perlu terus didorong di tengah masyarakat untuk menekan angka penyakit tidak menular (PTM).

MATARAM.lombokjournal.com – Hal itu dikatakan Menkes saat mencanangkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di Mataram Nila Moeloek  “Beberapa tahun terakhir sudah terjadi pergeseran dimana penyakit tidak menular menempati angka lebih tinggi dari penyakit menular,” kata Nila di Mataram, Rabu (29/3).

Menurut dia, mengacu pada data Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) melalui BPJS, beberapa tahun terakhir, penyakit yang ditangani lebih banyak penyakit tidak menular (PTM) yang penyebabnya adalah pola hidup masyarakat dibanding penyakit menular.

Penyakit itu antara lain hipertensi, jantung, diabetes, kencing manis, gagal ginjal, dan  kanker.

“Untuk hipertensi tercatat 25,8 persen atau  seperempat penduduk kita hipertensi, jadi tidak heran kalau BPJS teriak penyakit jantung nomor 1 pembiayaannya sampai Rp6,9 Triliun di tahun 2016, dan jantung ini juga akibat hipertensi,” katanya.

Penyakit tidak menular itu, papar Nila, disebabkan pola makan yang tidak sehat, jarang aktivitas fisik, konsumsi gula dan garam berlebihan, kurang asupan sayur dan buah-buahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan rutin.

Melalui Germas, Menkes Nila berharap ada perubahan perilaku pola hidup yang lebih sehat di masyarakat.

“Pemerintah daerah juga bisa mengambil peran. Misalnya dengan menggiatkan kembali olahraga bersama setiap Jumat, di sekolah dan instansi – instansi pemerintah,” katanya.

Germas juga menekankan agar pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, bisa lebih aktif mengunjungi masyarakat.

Hanya saja, Nila mengatakan, keberhasilan Germas secara nasional harus didukung semua Pemda dan juga dikerjakan lintas kementrian dan lembaga.

AYA

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek  mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (29/3) di hotel Grand Legi Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com — Gerakan yang merujuk pada Inpres No 1 Tahun 2017 itu, diharapkan bisa merubah perilaku dan pola hidup masyarakat, menuju pola hidup yang lebih sehat.

“Germas merupakan program yang diprakarsai Presiden Joko Widodo, untuk penguatan paradigma pembangunan kesehatan yang preventif dan promotif tanpa menyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif, dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan masyarakat,” kata Menkes Nila Moeloek.

Dijelaskan, secara nasional program Germas diluncurkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada November 2015 di Bandung, Jawa Barat.

Menindaklanjutinya, Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas diterbitkan sebagai bentuk kegiatan yang bersifat program spesifik dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

“Semangat gerakan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tetap sehat dan mau hidup bersih dan sehat, mau jaga kebersihan lingkungan dan mau peduli satu dengan yang lain, juga membantu merubah perilaku tidak sehat menjadi pola sehat,” katanya.

AYA

Beberapa tahun terakhir, dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang paling banyak ditangani adalah penyakit tidak menular (PTM)

MATARAM.lombokjournal.com – Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga mengutip data BPJS tersebut dalam kunjungannya ke Mataram saat mencanangkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di Mataram, Rabu (29/3).

“Penyakit tidak menular saat ini secara kuantitatif sudah bergeser menempati angka lebih tinggi dari penyakit menular,” ujar Menkes.

Termasuk dalam PTM yang banyak ditangani adalah hipertensi, jantung, diabetes, kencing manis, gagal ginjal dan kanker.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, penanganan preventif  peningkatan PTM yaitu dengan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat untuk menekan angka penyakit tidak menular (PTM).

Menurut dia, mengacu pada data Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) melalui BPJS, beberapa tahun terakhir, penyakit yang ditangani lebih banyak penyakit tidak menular (PTM) yang penyebabnya adalah pola hidup masyarakat dibanding penyakit menular.

Untuk hipertensi tercatat 25,8 persen atau  seperempat penduduk kita hipertensi, jadi tidak heran kalau BPJS teriak penyakit jantung nomor 1 pembiayaannya sampai Rp6,9 Triliun di tahun 2016, dan jantung ini juga akibat hipertensi.

Penyakit tidak menular itu, papar Nila, disebabkan pola makan yang tidak sehat, jarang aktivitas fisik, konsumsi gula dan garam berlebihan, kurang asupan sayur dan buah-buahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan rutin.

Melalui Germas, Menkes Nila berharap ada perubahan perilaku pola hidup yang lebih sehat di masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa mengambil peran. Misalnya dengan menggiatkan kembali olahraga bersama setiap Jumat, di sekolah dan instansi – instansi pemerintah.

Germas juga menekankan agar pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, bisa lebih aktif mengunjungi masyarakat.

Deteksi Dini PTM

Pihak BPJS Mataram sendiri, untuk mendeteksi dini kecenderungan peningkatan PTM, sejak awal Februari lalu telah meluncurkan mobile skrining. Peluncuran mobile skrining tersebut, merupakan bagian dari upaya preventif.

Fitur tersebut sangat berguna masyarakat masyarakat mengetahui secara dini kecenderungan penyakit kronis.

AYA

Saat ini kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, makin meningkat. Hal ini seiring harapan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan yang bisa menekan biaya pengobatan bila sewaktu-waktu sakit. Nah, di bawah ini dijelaskan prosedur berobat untuk memudahkan berobat peserta BPJS.

lombokjournal.com

Saat ini peserta BPJS memiliki peluang mendapatkan jaminan kesehatan yang benar-benar membantu. Berobat dengan BPJS umumnya, selalu dimulai dari Fasiitas Kesehatan (Faskes) tingkat I (poliklinik, puskesmas atau dokter pribadi).

Langkah I : Faskes tingkat 1 atau bisa juga disebut FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama),  bisa puskesmas atau faskes tingkat 1 lainnya sesuai yang tertera pada kartu BPJS.

Di puskesmas, seperti biasa harus melakukan registrasi atau pendaftaran dengan menunjukan kartu BPJS dan kartu berobat di puskesmas setempat. Kemudian menunggu sampai giliran dipanggil menuju ruang dokter untuk pemeriksaan.

Di ruang pemeriksaan dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan anda apakah cukup bisa ditangani di puskesmas yang bersangkutan atau perlu dirujuk.

Jika hasil pemeriksaan dokter mengharuskan dirujuk maka dokter yang bersangkutan akan memberi rujukan ke faskes tingkat II (RSUD atau rumah sakit umum daerah). Dokter biasanya memberi pilihan mengenai tempat rujukan berikutnya, pasien bisa memilih rujukan sesuai daftar lokasi rujukan yang disarankan dokter.

Perlu diingat, jangan menentukan tempat rujukan sendiri. Mungkin saja dokter akan memberikan kode APS (Atas pilihan sendiri) pada surat rujukan, sehingga biaya pengobatan harus ditanggung sendiri bukan oleh BPJS. Dan pastikan surat rujukan memiliki stempel BPJS tingkat II. Biasanya setelah surat rujukan dibuat, dokter meminta untuk melakukan stempel BPJS oleh petugas puskesmas setempat.

Langkah II : Jika kebetulan pengobatan untuk anda tidak bisa ditangani di faskes tingkat 1 (puskesmas atau faskes tingkat 1 lainnya), maka anda akan dirujuk ke faskes tingkat II (RSUD) yang melakukan kerja sama dengan BPJS. sebelum menuju RSUD pastikan bahwa anda sudah mendapatkan surat rujukan dari faskes tingkat 1 yang sudah di Acc atau distempel BPJS.

1. Siapkan Persyaratan untuk Pengobatan dengan BPJS 

Syarat yang harus dirsiapkan sebelum berangkat ke RSUD adalah sebagai berikut:

• Kartu BPJS Asli dan Fotokopi 2 lembar
• Fotokopi KK (Kartu keluarga) dan KTP (buat dua lembar untuk persiapan)
• Surat rujukan Asli dan juga Fotokopi surat rujukan (buat 2 lembar)

Siapkan fotokopi masing-masing syarat di atas minimal 2 lembar atau lebih, karena ada kemungkinan tiap rumah sakit memberlakukan syarat dan ketentuan berbeda.

2. Menuju RSUD setempat untuk melakukan registrasi

Langkah berikutnya setelah anda mempersiapkan syarat-syarat di atas, menuju RSUD sesuai di surat rujukan, kemudian silahkan melakukan registrasi  untuk mendapatkan kartu berobat.

3. Menuju Loket Jaminan BPJS

Langkah berikutnya setelah mendapatkan kartu berobat di rumah sakit setempat, silahkan menuju loket BPJS untuk mendapatkan Surat Elijibilitas Peserta (SEP).

Biasanya di rumah sakit yang melakukan kerja sama dengan BPJS, loket untuk jaminan BPJS sudah disediakan di rumah sakit tersebut, dan biasanya lokasinya terpisah dengan loket registrasi. Selain ada loket registarasi rumah sakit, juga ada loket jaminan BPJS, biasanya antriannya cukup padat.

Di beberapa rumah sakit, ada juga yang memberlakukan sebelum melakukan registrasi rumah sakit untuk mendapatkan kartu berobat, peserta diharuskan melakukan registrasi di loket jaminan BPJS terlebih dahulu untuk mendapatkan surat elijibilitas. Setelah surat elijibilitas diperoleh, baru menuju bagian pendaftaran rumah sakit untuk mendapatkan kartu berobat.

Yang jelas, sebelum ke poli khusus di rumah sakit setempat, terlebih dahulu harus mendapatkan kartu berobat rumah sakit setempat dan juga surat elijibilitas perserta bpjs (SEP), jika berkas tersebut sudah didapatkan, pasien diarahkan menuju poliklinik.

4. Menuju Poli Sesuai di surat surat rujukan

Setelah mendapatkan kartu berobat dan surat elijibilitas peserta BPJS, serta berkas-berkas lainnya, kemudian menuju poliklinik khusus sesuai rujukan. Serahkan berkas-berkas ke petugas perawat di poliklinik untuk mendapatkan no antrian poliklinik setempat

5. Mendapatkan pemeriksaan dokter poli

Jika sudah waktunya giliran, pasien diperiksa dokter spesialis di poliklinik rumah sakit tersebut, uraikan keluhan panjang lebar, dokter akan melakukan pemeriksaan.

Jika kebetulan pengobatan anda memerlukan pemeriksaan penunjang seperti Lab, radiologi, atau mungkin perlu transfusi darah, maka dokter akan membuatkan formulir pengantar untuk pemeriksaan penunjang tersebut. Pastikan di formulir pengantar sudah mendapatkan acc atau legalitas BPJS.

Jika fasiltias kesehatan masih terdapat di rumah sakit setempat (dalam gedung yang sama), misalnya apotek, lab dan lain-lain, kemudian menuju lokasi tersebut untuk mendapatkan pelayanan dengan menyerahkan formulir pengantar dari dokter yang sudah di stempel BPJS. Biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS.

Rr

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dijadwalkan membuka kegiatan rapat koordinasi teknis (Rakornis) Kementerian Luar Negeri yang akan diselenggarakan Rabu (29/3) hingga Jumat (31/3) di Mataram, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Rakornis akan membahas masalah Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, dan  melibatkan para pemangku kebijakan dari empat Provinsi, antara lain Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Pejabat Fungsional Diplomat Kemenlu, Fahri Sulaiman mengatakan, empat Provinsi ini dinilai paling banyak bermitra dengan Kemenlu dalam menangani permasalahan WNI di luar negeri, khususnya TKI.

“Rencananya ibu Menteri yang akan membuka sekaligus menjadi keynote speaker. Tujuan pertemuan ini lebih pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri dengan pemangku kepentingan di daerah,”  kata Fahri, Selasa (28/3) dalam keterangan pers di hotel Santika Mataram.

Menurut Fahri, salah satu prioritas pemerintah, sebagaimana tercantum dalan Nawa Cita adalah perlindungan WNI di luar negeri.

Prioritas tersebut terefleksi dalam empat pilar kebijakan luar negeri Indonesia yang salah satunya, memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI.

Selain melalui perbaikan pelayanan publik di luar negeri, juga memberikan bantuan kekonsuleran bagi WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Baik masalah pidana, perdata, ketenagakerjaan maupun keimigrasian,” katanya.

Ia memaparkan, sepanjang 2016 lalu, Kemenlu menangani 17.928 kasus WNI di luar negeri.

Dari jumlah itu, sebanyak 12.373 kasus atau 69,01 persen berhasil diselesaikan. Dari angka tersebut, sebanyak 9.450 adalah kasus TKI yang bekerja pada perorangan yakni rumah tangga dan 602 kasus TKI yang bekerja di kapal ikan berbendera asing.

“Ketika menyelesaikan berbagai kasus itu, selain mengandalkan dukungan 142 perwakilan RI di luar negeri, dukungan berbagai pemangku kepentingan di daerah juga sangat penting,” kata Fahri.

 AYA