BPJS Kesehatan mengajak peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) se-Indonesia yang tergabung dalam Klub Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS)

JAKARTA.lombokjournal.com – “Melalui kegiatan Gebyar PROLANIS, kami promosikan murahnya dan mudahnya menerapkan pola hidup sehat,” jelas Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady melalui siaran pers BPJS Kesehatan yang dikirim ke Lombok Journal, Sabtu (20/05) siang.

Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan peserta (JKN-KIS), BPJS Kesehatan gelar Gebyar PROLANIS. Program ini membudayakan pola hidup sehat melalui peningkatan aktivitas fisik dalam acara

PROLANIS merupakan sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif bagi peserta JKN-KIS penderita penyakit kronis, seperti Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Program ini guna mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.

Dipaparkannya, dengan melakukan senam tiap pagi, kita sudah meningkatkan kebugaran dan sistem imun tubuh kita. Peningkatkan kesadaran masyarakat berperilaku sehat sehari-hari, diharapkan penurunan peserta JKN-KIS yang sakit. Sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat dialokasikan ke program promotif preventif agar masyarakat yang sehat tetap sehat.

Gebyar PROLANIS dimeriahkan sejumlah rangkaian kegiatan seperti senam PROLANIS, edukasi kesehatan pada masyarakat. Selain itu, ada pemeriksaan penunjang gratis bagi peserta PROLANIS, lomba cerdas cermat antar Klub PROLANIS, Best Practice Sharing, serta beragam kegiatan menarik lainnya.

BACA JUGA : Fitur Mobile Screening, Untuk Deteksi Resiko Penyakit kronis

Sasaran kegiatan tersebut meliputi 5.342 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 6.468 Klub PROLANIS, dan 101.486 peserta PROLANIS yang tersebar di 288 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hingga April 2017, tercatat ada 302.325 peserta PROLANIS Diabetes Mellitus dan 334.979 peserta PROLANIS Hipertensi.

Rr

(Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Mataram)

Sangkep Beleq merupakan terobosan pemberdayaan Masyakat Adat Sasak (MAS) berbasis masjid. Diperlukan terobosan agar masjid juga menjadi pusat aktivitas ekonomi

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Pemucuk (sesepuh Majelis Adat Sasak) H.L Mujitahid mengatakan, Sangkep Beleq  mengharapkan, perlu inovasi agar masjid tidak semata-mata menjadi tempat iibadah.

“Perlu ada terobosan-terobosan inovatif untuk menjadikan masjid selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat aktifitas ekonomi,” kata Mujitahid di tengah-tengah berlangsungnya Sangkep Beleq IV, Majelis Adat Sasak (MAS) di Sembalun, Lombok Timur, Jum’at (19/05) malam.

Mantan Bupati Lombok Barat itu berharap, masyarakat muslim selain memakmurkan masjid juga dimakmurkan masjid.

Sebelumnya, Ketua Harian MAS, L. Bayu Widia dalam laporannya mengatakan Sembalun dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Sangkep Beleq sebagai hadiah.

Dipilihnya Sembalun sebagai lokasi sangkep, karena dinilai mampu melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi kearifan lokal, sehingga berhasil meraih prestasi dunia sebagai the best honeymoon halal tourist destination.

Kegiatan Didalam forum Sangkep adat ini dibahas pandangan kearifan lokal mengatasi permasalah  berbagai isu pembangunan terkini.

Hadir dalam acara tersebut selain tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, budayawan juga pelaku usaha wisata dari luar NTB.

AYA

Sangkep Beleq ke IV, Majelis Adat Sasak, yang berlangsung reguler tiap tahun merupakan tradisi menjaga dan merawat nilai nilai kearifan lokal,  guna merekatkan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Wagub NTB, H.Nuh Amin, SH.M.Si saat membuka Sangkep Beleq yang berlangsung di Sembalun  Lombok Timur, Jumat malam (19/05) berpesan, agar para tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh komponen masyarakat untuk merawat kearifan budaya daerah demi kekuatan dan keutuhan NKRI.

Ditegaskannya, Pancasila menjadi komitmen bangsa sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila  terbukti mampu  mempersatukan Keberagaman budaya dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas ibadah agama masing-masing dengan baik dan tenang

“Dengan dasar Pancasila, negara menghormati dan mengedepankan pengamalan ajaran agama masing-masing dengan tenang,” kata Amin.

Negara yang berlandaskan salah satu agama saja, belum menjamin warganya menjalankan ibadah dengan tenang. Di Yaman dan Suriah yang merupakan negara agama, warganya terusir dari negaranya sendiri.

Wagub mengajak Para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat terus membimbing, mengarahkan dan  mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh paham-paham radikal, paham- paham yang bukan jatidiri bangsa Indonesia.

BACA JUGA: Mujitahid, “Masyarakat Selain Memakmurkan Masjid Juga Dimakmurkan Masjid.”

“Untuk membangun perlu stabilitas keamanan, politik dan ekonomi,” tandas wagub.

Hadir pada pertemuan adat itu, Sesepuh Adat Sasak, H.L. Mujtahid, Ketua Harian Adat Sasak, L. Bayu Windia dan Sesepuh beserta Para Tokoh Adat Sasak lainnya.

AYA/Humas Pemprov NTB

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol), 40 penjual dan produsen minuman beralkohol (minol) diminta menutup usahanya

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Pemda Kabupaten Lombok Barat mensosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol), kepada 40 orang penjual dan produsen dari Desa Mambalan, Mekarsari dan Jeringo Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Jumat (19/5) di SKB Gunungsari.

Selain menyambut buan suci Ramadhan, sosialisasi itu dilakukan menjawab keresahan warga atas banyak beredarnya Minol Tradisional (Tuak) di warung-warung yang juga di tempat tertentu menyajikan hiburan karaoke dan partner song (PS) di tengah pemukiman warga.

Dalam sosialisasi tersebut, Asisten I Bidang Aparatur dan Pemerintahan Drs H Halawi Mustafa mengingatkan para pelaku usaha untuk menutup usahanya.

Sebagai kompensasi, Pemda Lombok Barat melalui Dinas Perindag  Lobar melakukan  pembinaan untuk mengalihkan produksi air nira agar tidak menjadi tuak lagi, tapi menjadi gula merah dan produk bermanfaat lainnya.

Kepala Dinas Satpol PP Lobar,  Mahnan  S.STP, menyerukan hal serupa dan memberi tenggat waktu kepada para pengusaha hiburan dan warung untuk menutup usahanya.

“Jika tidak, maka Pol-PP bersama Polres, Polsek, Kodim dan unsur SKPD terkait akan turun menertibkan,” tegasnya.

Sosialisasi yang dipimpin H. Halawi Mustafa tersebut dihadiri Kepala Dinas Perijinan Terpadu H. Efendi,  SH, Kepala Dinas Perindag Drs.  Agus Gunawan dan jajaran, serta pihak Kepolisian tanpa kehadiran satu pun Kepala Desa dari desa-desa yang diundang.

GRA

Sumber: Humas Lobar

Meski tak ditemukan produk makanan kadaluarsa, masih ditemukan gudang penyimpangan produk makanan kurang memenuhi kebersihan.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Tim Pengawasan Barang dan Jasa Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Lobar bersama Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Jumat (19/5) menemukan enam distributor dan dua pengecer produk pangan di Lombok Barat,  yang tak memenuhi standar kebersihan.

“Kita temukan masalah kebersihan di gudang penyimpanan,” kata Kasi Pengawasan Disprindag Lobar, Toni Hidayat.

Sejumlah gudang penyimpangan produk pangan  masih belum memiliki sistem pengamanan hama dan serangga, tata letak produk pangan dan non pangan masih bercampur. Selain itu, ada juga yang belum memiliki ijin Tanda Daftar Gudang.

Menjelang bulan suci Ramadhan 1438 H, Tim Pengawasan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Lobar bersama Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar melakukan sidak kepada 6 distributor pangan dan 2 toko (besar) pengecer di wilayah Lombok Barat.

Menurut Toni, pengawasan terpadu yang melibatkan BPPOM Mataram, Ditreskrimum Polda NTB dan  Kanit Intel Polres Lobar itu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi ketentuan seperti tanpa ijin edar, rusak, kadaluarsa mengandung bahan berbahaya dan TMK Label.

Dari pengawasan di lapangan yang dilakukan selama dua hari kemarin, tidak ditemukan produk berbahaya maupun tanpa ijin edar dan kadaluarsa.

“Namun yang masih menjadi kendala adalah kebersihan gudang peyimpanan,” katanya.

GRA

(Sumber: Humas Lobar)

Memasuki tahun ke-4 implementasi Program JKN-KIS, urgensi yang patut diperhatikan yaitu pembenahan kualitas pelayanan rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Jakarta.lombokjournal.com — Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady, mengatakan, banyak peserta JKN-KIS mengeluhkan  kualitas pelayanan di rumah sakit.

Kualitas pelayanan rumah sakit yang dikeluhkan misalnya pembebanan biaya di luar ketentuan, ketiadaan sistem antrian pelayanan yang pasti dan transparan, kuota kamar rawat inap, serta ketersediaan obat.

“Diharapkan melalui pertemuan ini komitmen tersebut semakin kuat diupayakan oleh seluruh manajemen rumah sakit mitra kerja BPJS Kesehatan,” ujar Maya di tengah-tengah Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit yang diselenggarakan BPJS di Jakarta (16/05) ..

Dikatakannya, BPJS Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mendorong mitra kerja/provider dalam memperbaiki layanan tersebut. Namun untuk menuntaskannya, sangat diperlukan inisiatif, komitmen pelaksanaan serta pengawasan menyeluruh manajemen rumah sakit menuju standar kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit yang diselenggarakan BPJS di Jakarta, bertujuan mengoptimalkan hubungan kemitraan dan kepercayaan antara BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait untuk mendorong pencapaian peningkatan kerjasama faskes dan indeks kualitas layanan faskes dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kegiatan ini diikuti manajemen rumah sakit pemerintah dan swasta, asosiasi fasilitas kesehatan rujukan seperti PERSI dan asosiasi professional seperti IDI Dewan Pertimbangan Medis, Dewan Pertimbangan Klinik, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tim Kendali Mutu dan Biaya serta Kementerian Kesehatan, yang dibuka Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo.

Pertemuan nasional itu menjadi sarana diskusi, berbagi pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan JKN-KIS serta mendapatkan masukan-masukan positif tentang pelaksanaan JKN-KIS yang dapat dijadikan rekomendasi untuk diusulkan kepada regulator.

BPJS Kesehatan berharap mendapatkan masukan tentang pelaksanaan JKN-KIS yang bisa dijadikan rekomendasi untuk diusulkan kepada regulator.

Pertemuan Manajemen Rumah Sakit ini akan diisi oleh sejumlah rapat, diskusi dan best practice sharing dari berbagai elemen narasumber khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit.

“Keberhasilan program JKN-KIS tidak bisa lepas dari dukungan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan selaku mitra BPJS Kesehatan,” kata Maya.

Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan terus ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, dengan kendali mutu sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan JKN-KIS.

“Makin banyak masyarakat yang memanfaatkan Program JKN-KIS,” jelas Maya.

Hingga 1 Mei 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 176.738.998 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 20.775 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan 5.257 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, terdiri dari 2.128 Rumah Sakit, serta 3.192 faskes penunjang (Apotik, Optik) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rr

Sumber: BPJS

Anak-anak berkebutuhan khusus didorong terus semangat berkompetisi. Wagub NTB, H Muhammad Amin membesarkan hati anak-anak jangan takur bersaing,  jangan jadikan kekurangan sebagai hambatan untuk mencapai cita-cita.

MATARAM.lombokjournal.com – Wagub Amin mengatakan, sejak dalam kandungan anak-anak sudah berkompetisi hingga lahir ke dunia ini.

“Jadi, kita semua adalah pemenang cita-cita, mimpi, dan keinginan,” kata wagub di tengah-tengah dialog dengan Forum Anak NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (19/05).

Anak-anak diberi semangat menjadi pemenang, menjadi orang hebat, berakhlak, sopan dan santun, serta cinta terhadap bangsa dan negara.

Dialog dengan Forum Anak NTB itu dibuka dengan tarian selamat datang yang dipersembahkan oleh anak berkebutuhan khusus (tuna rungu) dan merupakan wakil dari Forum Anak Kabupaten Lombok Timur.

Kepala DP3AP2KB Prov.NTB Ir. Hartina, MM menyampaikan dialog  diikuti oleh anak-anak SMP dan SMA dan menggunakan pakaian adat dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

“Dialog kali ini mendapatkan animo yang luar biasa, karena kami menargetkan 30 orang namun yang datang lebih dari itu,” terangnya. Kabupaten Sumbawa Barat mendatangkan 10 anak. Dari anak-anak yang hadir dipilih 10 orang sewbagai wakil pada Forum Anak Nasional tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Provinsi Riau.

Wagub saat membuka dialog menegaskan,  anak-anak adalah generasi penerus bagi negara dan bangsa Indonesia. “Negara dengan seperangkat kebijakannya berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan,” ujar Wakil Gubernur NTB saat  membuka.

Wagub H. M. Amin, SH, M.Si merasa bangga dengan anak-anak yang hadir dengan menggunakan pakaian adat, karena pakaian adat adalah kekayaan daerah yang harus terus dijaga.

Negara memberikan kesempatan kepada anak-anak dari tingkat SD sampai Perguruan tinggi agar memperoleh akses pendidikan. “Kami ingin anak-anak Indonesia memiliki intelektual yang tinggi untuk dapat mengelola SDA Indonesia yang sangat berlimpah,” harapnya.

Terkait pertanyaan mengatasi anak putus sekolah, pemerintah membangun balai pelatihan untuk melatih keterampilan non akademis. Contoh pelatihan guide dan perhotelan bagi anak-anak, mengingat Provinsi NTB sedang menggalakkan sektor patiwisata.

Terkait pernikahan dini, NTB telah membuat regulasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengurangi jumlah pernikahan dini di NTB.

Wagub yang didampingi Asisten Tata Praja dan Apartur Setda. Prov. NTB M. Agus Patria, SH, MH memberikan Golden Tiket kepada pemenang Lomba Video Blog dengan tema “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pemerataan Pendidikan di NTB” Ahmad Fadli Syarif Zain dari Forum Anak Kabupaten Lombok Timur.

AYA

Wakil Gubernur NTB, H.Muh Amin mencanangkan gerakan ayo olahraga, Jumat (19/5) di lapanagan Atletik Mataram, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com —  Melalui gerakan itu Wagub Amin mengajak pelajar, mahasiswa, pemuda, aparatur sipil negara, TANI/Polri dan segenap masyarakat terus bergerak, berolahraga dan meraih prestasi setinggi-tingginya.

“Jangan cepat berpuas diri dengan prestasi yang telah dicapai. Meski sudah banyak  prestasi di bidang olahraga yang pernah diraih, hal itu harus dijadikan pemicu,” kata Wagub Amin.

Sebab, menurutnya banyak hal yang harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal sinergitas semua pihak.

Sinergitas merupakan yang terpenting, termasuk juga untuk program olahraga. “Dengan olahraga dan melakukan aktifitas tubuh yang teratur maka akan terwujud tubuh dan jiwa sehat yang bugar. Kalau masyarakat sehat dan kuat , maka bangsa juga akan sehat dan kuat,” katanya.

Ketua Panitia Gerakan Ayo Olahraga yang juga Kepala Dinas Pemuda  dan Olahraga NTB, Hj. Husnandiaty Nurdin menyampaikan, gerakan ayo olahraga dimaksudkan untuk mengajak dan motivasi masyarakat untuk lakukan gaya hidup sehat melalui olahraga.

“Program ini merupakan salah satu program unggulan Kemenpora tahun 2017, sekaligus merupakan bentuk pelaksanaan  Inpres no 1 tahun 2007 tentang gerakan masyarakat hidup sehat,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, Wagub Amin juga menyerahkan  secara simbolis kartu BPJS bagi atlit anggota Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP ).

AYA/HMS

Membentuk anak yang sehat, cerdas dan pintar harus dimulai mengkonsumsi makanan yang sehat.  makanan yang tidak mengandung bahan kimia dan pengawet.

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Ketua I TP PKK Provinsi NTB, Hj. Syamsiah M. Amin mengatakan, penggunaan pupuk dan pestisida organik merupakan salah satu cara mengurangi kandungan zat-zat kimia berbahaya.

“Penggunaan pupuk dan pestisida organik merupakan salah satu cara mengurangi kandungan zat-zat kimia berbahaya pada makanan yang akan kita konsumsi,” kata Syamsiah, Kamis (18/5) saat Pelatihan Pembuatan Pupuk dan Pestisida Organik  bagi Pengurus Pokja 3 Tim Penggerak PKK  Kabupaten/Kota se- NTB, di Gedung PKK Provinsi NTB.

Pelatihan dilaksanakan atas kerja sama TP PKK Provinsi NTB dengan BPTP Provinsi NTB dan Petani Andalan Kota Mataram.

Hj. Syamsiah menegaskan, pemberian makanan  sehat kepada anak  akan berpengaruh pada pembentukan anak pada saat anak umur 0 sampai 1000 hari kelahiran.

“Karena pada masa itu merupakan  tahap pembentukan saraf otak anak,” ujarnya.

Syamsiah menuturkan, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung bahan kimia.

“Mengkonsumsi makanan yang mangandung zat-zat kimia berlebihan akan menimbulkan berbagai penyakit,” terangnya.

Ia berharap seluruh peserta menindaklanjuti pelatihan ke daerah masing-masing. Dengan mempraktekkan dan memperagakan di depan masyarakat maupun kader-kader PKK, bagaimana cara pembuatan dan penggunaan pupuk organik.

“Ibu-ibu hendaknya dapat memberikan edukasi kepada anggota dan masyarakat untuk memberikan contoh bahan makanan yang aman dikonsumsi,” ujarnya.

Ditegaskannya, masyarakat  harus paham pentingnya memakai pupuk organik ke tanaman sayur dan buah. “Agar sayuran dan buah yang dimakan anak-anak bebas bahan kimia,” katanya.

Pemerintah NTB dari tahun 2015-2025 memiliki program  Generasi Emas, yaitu anak-anak sehat, cerdas, dan pintar.

“Untuk menghasilkan anak yang sehat, cerdas, dan pintar, ibu-ibu harus memberikan makanan yang sehat tanpa bahan kimia dan pengawet,” tegas Syamsiah.

Tiap tahun TP. PKK mengadakan pelatihan kader PKK untuk menggunakan pupuk organik ke tanaman sayur dan buah.

Sayangnya, belum 100 persen masyarakat mempraktekannya, terutama di kalangan petani. Masyarakat dan petani diajak memberikan pupuk dan pestisida organik untuk tanamannya.

“Jika ingin umur panjang, maka perhatikanlah apa yang kita makan,” katanya.

AYA/Hms

Untuk meningkatkan akses layanan petani penerima subsidi  dari pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam waktu dekat akan meluncurkan kartu Tani termasuk di wilayah NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Kartu tersebut berguna sebagai alat transaksi bagi petani yang memperoleh subsidi produk pertanian dari pemerintah. Saat ini kartu tersebut sudah dilakukan ujicoba kepada 185 petani di Kecamatan Sekarbela Mataram dan desa Kidang Lombok Tengah.

Rencana peluncuran kartu tani tersebut dilaporkan Pimpinan BRI Mataram, M. Harsono, kepada Wagub NTB H.Muh Amin, SH.M.Si di ruang kerjanya, Kamis (18/5).

Hartono menjelaskan, kartu ini tidak bisa dipergunakan oleh sembarang orang, karena telah dilengkapi dengan data petani penerima subsidi dari pemerintah.

“Kartu ini telah lulus diuji coba untuk transaksi petani, seperti membeli pupuk, bibit dan obat-obatan yang telah disubsidi pemerintah,” katanya.

Dia menambahkan kelebihan dari kartu ini, dapat digunakan bertransaksi khusus untuk produk pertanian walaupun saldonya nol, karena telah dibayar oleh pemerintah pusat.

“Kalau mau digunakan transaksi tunai harus melakukan pengisian saldo terlebih dahulu”, jelasnya.

Untuk itu dia berharap program kartu tani tersebut dapat dilaunching secara resmi oleh pemerintah agar dapat digunakan secara massif di Provinsi NTB.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si, menyambut baik program tersebut. Pemerintah Provinsi NTB sangat mendukung segala upaya dan trobosan yang bertujuan untuk mempermudah para petani di NTB.

“Saya berharap program kartu tani ini segera direncanakan untuk dilaunching, ” harap Wagub.

Maksudnya,  agar segera digunakan petani secara masif di Provinsi NTB.  Sebab kartu ini akan memberikan manfaat besar bagi yg kemajuan industri pertanian di NTB.

AYA/Humas NTB