Bazar dan Kampung Ramadhan yang diisi stand stand sembako, ta’jil, perbankan syariah dan stand ekonomi kreatif, mengawali rangkaian kegiatan Pesona Khazanah Ramadhan menyambut tibanya bulan suci Ramadhan

MATARAM.lombokjournal.com — Bazar dan Kampung Ramadhan dibuka Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin SH. M.Si di jalan Udayana Mataram, depan Gedung Pendidikan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, Kamis (25/5)

Masyarakat diajak menjadikan Bulan Ramadhan sebagai sarana menjaga dan merawat kebhinekaan dan memberikan kesempatan bagi semua pemeluk agama menjalankan ibadahnya masing-masing.

Wagub mengatakan, saat ini Pemprov NTB memajukan beberapa sektor unggulan, seperti pariwisata dan pertanian. Sehari sebelumnya wagub menerima kunjungan 4 menteri di Sembalun. Kunjungan itu untuk membangun sentra bawang putih di Sembalun yang sempat jaya.

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat membangun Provinsi NTB,” kata wagub seraya berharap kegiatan bulan Ramadhan yang dikemas dalam Pesona Khazanah Ramadhan dapat membawa berkah.

Bazar bertujuan mengembangkan ekonomi kreatif. “Berkembangnya ekonomi kreatif akan membuka peluang kerja bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi angka kemiskinan yang masih menjadi PR kita bersama,” pungkasnya.

Pembukaan Bazar dihadiri Sekda Prov. NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D, Ketua BKOW Prov. NTB Hj. Syamsiah M. Amin, dan Kepala SKPD lingkup Prov. NTB.

Kepala Dinas Pariwisata, Faozal mengatakan, rangkaian Pesona Khazanah Ramadhan Tahun 2017 akan berlangsung selama 25 hari. Di stand yang ada menyediakan kebutuhan warga yang mencari kebutuhan berbuka puasa. Sealain itu, ada stand ekonomi kreatif seperti fashion bagi yang ingin makin cantik dan gagah.

“Bazar diisi stand-stand yang menjual sembako dan ta’jil, stand perbankan syariah, dan stand ekonomi kreatif,” jelasnya.

AYA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan aplikasi yang diberi nama ‘APPS Lombok Sumbawa’ yang memudahkan wisatawan menemukan letak Mesjid, rumah makan dan destinasi wisata terdekat.  Aplikasi tersebut, merupakan kerjasama antara PT. Telkomsel dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si saat penandatanganan MoU dan Lounching APPS di Pendopo Wagub NTB, Kamis (25/5) menegaskan, kreativitas anak bangsa di bidang teknologi informasi telah berdampak pada kemajuan pada banyak sektor, termasuk di sektor pariwisata.

Ia menjelaskan seiring dengan majunya berbagai sektor industri di NTB, efek yang diterima oleh masyarakat adalah terbukanya lapangan kerja, berkurangnya angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Ini merupakan momentum bagi kita untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di NTB. Kita semua di pulau sumbawa dan pulau lombok patut bersyukur,” tambahnya

Di tempat yang sama, Ririn Widaryani, Excecutive Vice President (EVP) Telkomsel Area Jawa-Bali menyampaikan, kerjasama antara Telkomsel dengan NTB insyallah akan terwujud sebentar lagi.

“Ini merupakan kerjasama yang luar biasa antara Telkomsel dengan NTB”, ungkapnya.

Dalam kerjasama tersebut, Telkomsel mempersembahkan aplikasi terbarunya, yakni aplikasi Halal Tourism “Pesona Lombok Sumbawa”. Secara teknis, aplikasi ini dapat memudahkan wisatawan domestik dan mancanegara, dalam menemukan lokasi masjid terdekat, letak rumah makan, letak hotel yang berada di pusat kota dan lainnya.

“Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan bisa meningkatkan pariwisata di NTB”, tambah Ririn.

Di kesempatan sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. L. M. Faozal menyatakan, proses kerjasama ini sudah berjalan hampir tiga sampai empat bulan, aplikasi dan dukungan untuk pariwisata sangat membantu.

Diharapkannya, aplikasi ini dengan beragam kemudahannya dapat meningkatkan antusiasme kunjungan wisatawan ke NTB.

AYA

Mahasiswa diminta ikut menjaga keamanan dan ketentraman serta proaktif agar tidak mudah disusupi kelompok-kelompok radikal yang dapat merusak masa depan generasi muda.

MATARAM.lombokjournasl.com — Wakil Gubernur NTB H Muh. Amin SH MSi, menyampaikan itu di hadapan Civitas Akademika UIN Mataram saat tasyakuran tranformasi IAIN Mataram ke UIN di Kampus UIN Mataram, Kamis (25/5)

Wagub Amin berpesan, mahasiswa jangan memberi tempat  oknum maupun golongan yang berniat menggangu stabilitas keamanan. “ Jangan sampai terbujuk berbagai aliran yang menyesatkan, yang tidak sesuai ajaran agama. Atau yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat,” tegasnya.

Transformasi IAIN ke UIN melalui perjuangan panjang dan kajian komprehensif, harus  disikapi dengan rasa syukur dan bangga . Khusus bagi keluarga besar UIN, wagub berpesan agar Perwujudan kesyukuran itu ditunjukkan dengan sikap mampu berperan menciptakan perubahan positif, bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan dan negara.

Dengan status sebagai UIN, diharapkan mahasiswa selalu semangat belajar, sehingga kualitas sumber daya manusiankita di daerah ini nantinya akan meningkat dan tak kalah saing dengan daerah lainnya.

Transformasi UIN

Rektor UIN Dr. H. Mutawali M. Ag pada kesempatan yang sama mengungkap, perjuangan transformasi IAIN menjadi UIN mataram tidak mudah. Setelah melalui proses panjang sejak diajukan tahun 2013 lalu, akhirnya pada bulan April 2017, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 34 / 2017 telah mengubah status hukum lima Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di lima kota di Indonesia menjadi Universitas Islam Negeri, salah satunya UIn Mataram.

Kebijakan ini dilakukan memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Kedepan, UIN yang visi dan misinya mendukung visi dan misi daerah ini diharapkan dapat menjadi elemen penggerak bagi pembangunan SDM di daerah.

“Kami harap Bapak Wakil Gubernur  selalu mendukung program kami nanti,” kata Rektor.

Acara tasyakuran transformasi iain menjadi UIN juga dirangkaikan dengan peluncuran logo UIN secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB.

“Semoga logo baru ini menjadi semangat untuk majukan lembaga pendidikan yg kita banggakan ini,” harap Wagub kemudian melepas balon gas sebagai simbolis peluncuran logo UIN.

AYA

Pemerintah pusat menjanjikan menaikkan Dana Desa (DD) dua kali lipat tahun depan. Jika tahun 2017 ini rata-rata Desa mendapatkan dana Rp800 Juta, maka tahun depan akan meningkat jadi Rp1,6 Miliar.

LOMBOK TIMUR .lombokjournal.com — Tapi semua itu tidak cuma-cuma, Pihak aparat Desa dan kelembagaannya harus bisa memenuhi empat syarat utamanya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, Desa yang bakal menerima kenaikan DD dua kali lipat adalah desa yang bisa menunjukan program pembangunan yang fokus, dan juga merealisasikan pembangunan embung untuk keperluan pertanian.

“Tahun depan dana desa akan ditingkatkan dua kali lipat, dari rata-rata Rp800 juta tahun ini akan ditambah Rp800 juta lagi. Tapi dengan catatan, yang tidak bikin embung dan tidak fokus program pembangunannyam entah di sektor pertanian, pariwisata, atau UKMnya, maka dana desa bersangkutan tidak dinaikan,”kata Menteri Eko, Rabu (24/5) di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB.

Menurut Eko, program pembangunan yang fokus akan menumbuhkan pulaskala produksi yang besar, sehingga bisa menggerakan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, sekaligus menekan angka kemiskinan di desa.

“Kenapa di Desa banyak rakyat miskin? Ya karena kurang lapangan pekerjaan. Persoalannya karena skala usahanya kecil-kecil.Karena tidak fokus, sehingga biaya produksi tinggi karena harus melalui mata rantai distribusi yang panjang,”kata Eko.

Selain program pengembangan Desa yang harus fokus, Desa yang ingin Dana Desanya ditingkatkan harus membangun embung air untuk pertanian.

“Atas permintaan Mentan, setiap desa diwajibkan buat embung, pembangunannya bisa gunakan Rp200 juta sampai Rp500 juta dari ADD untuk buat embung air,” katanya.

Menurut Eko, dengan asumsi tiap pembangunan embung senilai Rp100 juta bisa mengairi 50 hektare hingga 100 hektare lahan pertanian, maka produksi pertanian di tiap desa bisa meningkat seiring meningkatnya indeks tanam.

GRA

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menekankan pentingnya tiap desa fokus mengembangkan produk unggulan desa.

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Kalau tiap desa fokus, akan memberi dampak positif, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat.  Dengan fokus pada produk unggulan, maka skala produksinya akan semakin besar.

“Saya yakin sarana pascapanen akan masuk, gudang juga tersedia, sehingga para petani saat panen tak pusing lagi tentang harga. Pendapatan juga bisa meningkat,” kata Menteri Eko, usai menanam bibit bawang putih bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur, Rabu (24/5).

Selain fokus satu produk, Menteri Eko juga minta agar desa-desa di Nusa Tenggara Barat untuk membuat embung. Hal tersebut akan membantu mendorong produktivitas pertanian dengan meningkatkan masa panen menjadi 3-4 kali panen dalam setahun.

Infrastruktur embung dapat dibangun dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 200-Rp 500 juta.

“Jika tidak fokus pada produk unggulan atau sektor pariwisatanya dan tidak membuat embung, maka tahun depan dana desanya tidak akan dinaikkan,” ujarnya.

Manfaat dari fokus pada satu produk unggulan telah dirasakan petani di Desa Sembalun Lawang. Mereka fokus mengembangkan bawang putih sebagai produk unggulan desa.

Dampaknya pun semakin dirasakan, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat. Tambahan pendapatan meningkat rata-rata minimal 25 persenatau minimal sekitar Rp 30-45 juta.

‘Itu baru dari bawang putih saja. Dengan luas bisa mencapai 200 hektar, kita mampu memproduksi hingga 17 ton tiap hektarnya. Masa panennya tercatat tiap 3,5 bulan. Alhamdulillah harga juga bagus dan stabil,” ungkap Ketua Kelompok Tani Lembah Pusuk, Indriati.

Indriati yang juga menjadi penyuluh pertanian mengakui, kemauan warga untuk fokus mengembangkan bawang putih sempat meredup karena persoalan penyakit tanaman dan fluktuasi harga. Para petani pun sempat menanam cabai dan sayuran.

Namun semangat untuk mengembangkan bawang muncul kembali karena keyakinan akan ciri khas produk unggulan pertanian Desa Sembalun yang tak dimiliki daerah lainnya. Terlebih, tambahan pendapatan yang dirasakan.

“Disini terkenalnya bawang putih Sangga Sembalun. Aromanya lebih kuat, pedasnya juga lebih terasa. Kalo bawang putih lain itu butuh 10 siung, bawang ini hanya butuh 3 siung. Dengan keunggulan tersebut, produk kita bahkan mampu memasok hingga ke pulau seberang,” ujarnya.

Bawang putih Sangga Sembalun, lanjutnya, pernah dikirim ke Bali hingga 37 ton, Bima 8 ton, Kupang 2 ton, dan Kalimantan 1,5 ton.

Meski demikian, tahun ini Desa Sembalun ingin memfokuskan pada pengembangan dan pemenuhan stok daerah Sembalun itu sendiri. Cita-cita Desa Sembalun dengan pengembangan produk unggulannya adalah menjadi sentra bawang putih dan memenuhi stok nasional.

Tahun 1990-an Kecamatan Sembalun paling banyak yang berangkat naik haji. Harapannya, semakin berkembangnya bawang putih ini, momen tersebut bisa datang lagi bagi masyarakat di Kecamatan Sembalun ini,” ujarnya.

GRA

100 Siswa SMA di Kota Mataram diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen.  Sosialisasi menjadi konsumen cerdas dilakukan Dinas Perdagangan (Disprindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Mataram.lombokjournal.com — Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan NTB, Hariyono mengatakan, siswa harus disiapkan jadi konsumen cerdas.

“Siswa harus disiapkan menjadi kader- kader konsumen  yang Cerdas, supaya dapat memberikan perubahan terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat pada umumnya,” kata Hariyono di Mataram, Selasa (23/05).

Dikatakannya, konsumen cerdas hendaknya memperhatikan hal penting saat berbelanja. Seperti memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan bukan keinginan, kemudian telitilah produk apakah masih layak konsumsi.

“Sebelum membeli produk selalu perhatikan masa kedaluarsa produk serta label dan manual garansi berbahasa Indonesia,” katanya.

Selain itu, perhatikan dan pastikan produk itu telah memiliki tanda Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan sebaiknya menggunakan produk Indonesia.

“Ini sebagai upaya peningkatan konsumsi produk dalam negeri, sehingga keuntungan tetap berada di dalam negeri kita,” jelasnya.

Adanya pasar bebas sejak dua tahun lalu, masyarakat harus pintar memilih produk dalam maupun luar. Menghadapi MEA  (Masyarakat Ekonomi ASEAN) masyarakat perlu cerdas dalam membeli maupun menggunakan produk baik dalam negeri maupun luar negeri.

Hariyono mengatakan, dimulainya MEA berarti produk impor dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN bebas masuk ke Indonesia. Jika masyarakat tidak jeli, akan mengalami kerugian.

Masyarakat dihiombau menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Di era pasar global berbagai macam produk memasuki pasar lokal.

“Kita perlu melindungi masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas,” pungkasnya.

AYA

  Selama tahun 2016 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan telah mencakup 171.939.254 jiwa peserta JKN-KIS.l

Lombokjournal.com –

Dari Sisi Pelayanan, BPJS Kesehatan bekerjasama DENGAN 20,708 FASILITAS Kesehatan Tingkat Pertama / FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll), 2,068 FASILITAS Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan / FKRTL (Rumah Sakit) Dan 3,094 FASILITAS Kesehatan penunjang (Apotek, Laboratorium.

Keberadaan program ini membantu masyarakat yang membutuhkan upaya pemulihan kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya.

Jumlah manfaatnya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan mencapai 192,9 juta kunjungan / kasus, yaitu terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama / Swasta) termasuk angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), dan 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,65 juta kasus.

Kehadiran program JKN-KIS ini sangat dirasakan masyarakat. Selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan skrining kesehatan.

POSISI Keuangan terakhhir di 31 Desember 2016, Pendapatan Iuran sebesar Rp67,4 Triliun DENGAN Realisasi mencakup biaya Manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp67,2 Triliun. Pemerintah juga telah merealisasikan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan untuk diteruskan ke DJS (untuk pembayaran faskes) sebesar Rp6,83 T.

Pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik. Terbukti terbitnya opini WTP dan capaian atas pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

Hasil Pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan hasil penilaian Sangat Baik (yang merupakan predikat tertinggi, yaitu> 85), dengan capaian skor aktual yaitu 88,49 dari skor maksimal 100. Di tahun 2016 telah memperoleh laporan rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yaitu 2 (dua) target akhir akhir, suku bunga terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100%, tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang terlibat sebanyak 109,41% dari taget yang diberikan pemerintah.

Rr

Sumber: BPJS Kesehatan

Pendapat BPJS Kepentingan Bersih (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS). Perolehan WTP tersebut berlangsung berturut-turut selama tiga tahun pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Lombokjournal.com –  

BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 oleh Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan Tahun 2016. Istilah WTP, saat ini sudah digantikan dengan istilah WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).

Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan BPJS Kesehatan bawahan, semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan kinerja keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perolehan opini ini sudah yang ke-25 berturut-turut bila dibandingkan dengan lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero).

Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), merupakan wujud implementasi prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas. Hal itu tertuang dalam UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 37 ayat 1 menyebutkan: “ BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya “ .

Untuk Laporan Tahun 2016, audit ini dilakukan oleh KAP Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited .

Rr.

Sumber: BPJS Kesehatan

NKRI merupakan  akad (komitmen) besar  dalam kehidupan sebagai warga negara dan manusia nusantara. Sebagai umat Islam,  republik ini  merupakan warisan ulama.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  mengatakan itu, saat menghadiri  Do’a Bersama dan Silaturrahmi TNI/Polri, Ulama dan Masyarakat guna Memelihara Kebhinekaan serta Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan NKRI, di Masjid Baitussalam, Polda NTB, Selasa (24/05/2017).

Ditegaskannya, tak ada kata lain dalam konsep Islam terhadap sesuatu yang baik yang kita warisi, kecuali manjaga dan marawatnya.

Gubernur menguraikan,  Al Qur.an di Surah Al-Maidah ayat 1 diperintahkan orang-orang beriman menunaikan akad-akad. “Tunaikan itu, penuhilah. Komitmen itulah yang dimaksud akad,” jelasnya di hadapan Kaploda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si, Danrem 162/WB, Farid Ma’ruf, Danlanal Mataram.

Akad atau komitmen itu tidak hanya menyangkut akad laki-laki dengan seorang perempuan dalam lembaga pernikahan, atau akad antara seorang pembeli dengan seorang penjual dalam suatu transaksi bisnis. Tetapi sebagai warga negara, salah satu yang akad yang utama adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dengan seluruh peraturannya.

“Kalau kita mengaku orang beriman, maka tidak ada kata lain, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu tunaikan akad-akad itu,” ungkap TGB.

Sebelumnya, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si menyampaikan, silaturahmi digelar dalam rangka memelihara kebhinekaan serta memperkokoh persatuan.  Kapolda mengingatkan, banyak hal dapat mengusik idiologi yang disepakati.

Masih ada masyarakat yang mengembangkan ideologi baru selain Pancasila. “Saya pikir, sangatlah  tepat kita mengadakan acara ini. Yaitu memelihara kebhinekaan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI,” jelasnya

Acara tersebut juga digelar sebagai wadah silaturrahim menjelang bulan puasa. Menjadi momentum menguatkan persaudaraan sebagai bangsa.  Harus disyukuri hidup di Indonesia, dengan beragam suku dan agama.

“Ini adalah kekuatan bangsa. Dan ini bukan keinginan kita, namun kehendak ALLAH SWT,” pungkasnya.

AYA/HMS

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi  NTB DR. Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph,D mengingatkan kepada  pengurus  APJATI NTB terpilih periode 2017 – 2021  untuk mencegah praktek – praktek percaloan dalam rekruitmen calon TKI dan proses pengiriman TKI ke luar negeri.

MATARAM .lombokjournal.com – Rosiady  mengaku prihatin dengan masih banyaknya TKI asal  NTB yang berangkat ke luar negeri  tanpa prosedur pengurusan dokumen yang legal.

“Permasalahan TKI kita seolah-olah tiada ujungnya . Ini  membutuhkan perhatian serius kita bersama dengan seluruh stakeholder,” kata Rosiady, saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus APJATI NTB 2017-2021 di Hotel Lombok Raya, Selasa (23/5).

Di hadapan para pengurus Apjati yang dilantik, Sekda mengungkapkan keprihatinannya atas permasalahan yang sering menimpa TKI.

Kondisi itu menurut Rosiady, menyebabkan pentingnya semua pihak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.

“Ketika terjadi masalah yang menimpa TKI, maka bukan hanya menjadi urusan  pemerintah pusat melainkan juga urusan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja  yang tergabung di APJATI,” katanya.

Sekda memaparkan, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus TKI bermasalah tersebut, kini Pemerintah Provinsi  NTB bekerja sama dengan KPK dan Kantor Imigrasi membangun Kantor Perijinan satu pintu.

“Tujuannya untuk  memudahkan Para Calon TKI dalam pengurusan Dokumen, sekaligus untuk memutus mata rantai percaloan dokumen,” katanya.

Kantor Pelayanan satu pintu  tersebut, akan dibangun di tiga tempat di Propvinsi Nusa Tenggara Barat.  Di antaranya  di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

“Semuanya dimaksudkan untuk meminimalisir  banyaknya tenga kerja  Ilegal yang berangkat keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum APJATI pusat, Abdullah Umar Basalamah berharap kepada  pengurus APJATI NTB di bawah kepemimpinan H Muhammadun  mampu  membangun suasana kerja  yang harmonis, bertanggung jawab dan berprestasi.

Ia mengajak seluruh jajaran APJATI agar membangun hubungan kemitraan yang baik, serta menciptakan  citra positif melalui pembinaan yang efektif terhadap  PPTKIS  anggota APJATI Nusa Tenggara Barat.

Ketua DPD APJATI terpilih Priode 2017-2021  H. Muhammadun berjanji  akan lebih konsekwen lagi dalam menjalankan roda keorganisasian di tubuh APJATI NTB.  Ke depan, APJATI NTB akan bisa berperan menempatkan diri sebagai pelindung dari para TKI yang bekerja di luar negeri.(

YA/HMS