MATARAM.lombokjournal.com  — Banyaknya retail modern rupanya dinilai berpotensi mengancam kehiidupan pasar tradisional. Wakil Gubernur NTB, H  Muhammad Amin usai menghadiri seminar di Hotel Madani, Sabtu (03/6), menjelaskan bahwa Gubernur M Zainul Majdi telah menerbitkan surat yang mengendalikan  keberadaan retail modern.

“Gubernur mengeluarkan Surat Edaran guna membatasi dan mengendalikan jumlah retail modern yang makin banyak. Pertimbangan gubernur, jangan sampai  retail modern itu mematikan pasar- pasar tradisional ataupun toko- toko tradisional di kupaten kota,” ungkap wagub pada wartawan.

Diakuinya, pemerintah memang tidak bisa melarang karena masing masing mempunyai segmen.  Namun pembatasan meluasnya keberadaan retail modern harus dilakukan. Caranya dengan melakukan pembatasan atau pengendalian agar tak mematikan pasar tradisional.  Pembatasan itu juga dengan catatan retail bisa meneriman produk – produk para pengusaha lokal..

Keberadaan retail modern juga jangan terlalu dekat ataupun dibangun di  pusat pusat kegiatan sentra ekonomi tradisional .

“Saya pikir ini jalan keluarnya,  misalnya 30 persen isi retail, harus berasal atau menerima pasokan dan menjual produk- produk masyarakat lokal,” jelas wagub.

Tentu saja pematasan itu sekaligus membuka peluang masyarakat, agar menyiapkan diri agar bisa menghasilkan produk produk sesuai standar retail modern.

Pemerinta Daerah mencari solusinya. Jadi tidak menyetop tapi mengendalikan, ini  penting bagi bupati dan walikota karena mereka yang memberikan izin.  Kalau sudah terlalu banyak ya mereka stop . Kita tidak ragu ragu untuk menyetopnya .

“Perlu adanya MoU atau kesepakatan  dengan  pemerintah daerah setempat,” pungkas wagub.

AYA

Penumpang melalui angkutan laut dan angkutan udara, baik datang maupun  berangkat dari NTB, pada bulan April 2017 mengalami penurunan.

Mataram.lombokjournal.com —  Sepinya penumpang itu disampaikan Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTB,Ni Kadek Adi Mandri di Mataram, Jum’at (2/6).

Jumlah penumpang yang datang ke NTB melalui angkutan laut di bulan April 2017 sebanyak 2,457 orang. Jumlah itu turun 29,74 persen dibanding bulan sebelumnya, Maret 2017. Demikian halnya jumlah penumpang yang berangkat menurun sebesar 48,90 persen.

Kalau jumlah kumulatifnya, penumpang yang datang pada bulan Januari-April 2017 turun 19,09 persendi bandingkan Januari -April 2016.

“Sebaliknya , jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Januari-April 2017 naik 0,11 persen di bandingkan periode yang sama di tahun 2016,” ujarnya

Dikatakan, penumpang yang datang melalui pemerbangan domestik pada bulan April  2017 sebanyak 148.089 orang naik 7,43 persen dibandingkan bulan Maret 2017. Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional   sebanyak 12.582 orang mengalami penurunan 10,48 persen ,  dibandingkan bulan maret 2017.

” Kalau untuk jumlah kumulatif , penumpang yang  datang serta berangkat      2017  dari Januari- April baik penerbangan domistik dan internasional alami kenaikan,” Katanya.

Sedangkan untuk jumlah barang yang di bongkar pada pelabuhan laut bulan April 2017 sebanyak 116,218 ton,turun 3,45 persen dari bulan Maret 2017.

“Untuk barang yang di muat angkutan udara bulan April mengalami peningkatan sebesar 421,01 persen di bandinglan bulan Maret 2017,”  kata Kadek.

Untuk angkutan barang, lLanjut Kadek, yang di muat melalui penerbangan domestik pada bulan Januari hingga April 2017 mengalami kenaikan 6,9 persen di bandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2016.

“Kalau untuk barang yang di muat di penerbangan internasional dari bulan Januari –  April 2017 mengalami penurunan 63,09 persen di bandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama,” kata Kadek.

AYA

Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi destinasi wisata paling diminati wisatawan dari negeri Jiran, Malaysia.

MATARAM.lombokjournal.com — Sepanjang April 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat sekitar 6.431 orang wisatawan asal Malaysia yang datang ke Lombok.

“Dalam bulan April lalu, wisatawan Malaysia menjadi kelompok terbanyak untuk wisatawan mancanegara, dari sisi kewarganegaraan. Tercatat sebanyak 6.431 orang,”  kata Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Ni Kadek Adi Madri, Jumat (2/6) di Mataram.

Menurut Kadek, peningkatan jumlah wisatawan negeri Jiran itu didukung oleh ketersediaan akses penerbangan langsung Kuala Lumpur – Lombok melalui Lombok International Airport (LIA).

Maskapai penerbangan Air Asia, saat ini melayani rute KL – Lombok sebanyak tiga kali dalam sehari.

Selain wisatawan asal Malaysia, pada April lalu BPS NTB juga mencatat sebanyak 672 orang wisatawan Inggris, 643 orang wisatawan China, 504 orang wisatawan Singapura, dan 359 orang wisatawan Jerman.

Wisatawan mancanegara dari negara-negara lainnya juga tercatat, namun dengan jumlah yang tidak banyak.

AYA

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB yang bekerja di Arab Saudi paling banyak masukkan remitansi ke daerah asalnya.

MATARAM,lombokjournal.com —  Remitansi TKI yang masuk ke NTB paling banyak dari Arab Saudi. “Kemudian disusul yang bekerja di Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA),” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Ni Kadek Adi Madri, Jumat (2/6) di Mataram.

Ia menjelaskan, sepanjang Januari hingga April 2017, remitansi TKI yang masuk ke NTB sebesar Rp458 Miliar. Remitansi tersebut dikirim melalui Bank Nasional dan juga PT Pos Indonesia.

Dari jumlah itu, lebih dari 56 persen merupakan kiriman dari Arab Saudi.

Data BPS NTB menyebutkan, pada 2016 lalu, jumlah remitansi TKI yang masuk ke NTB sepanjang tahun mencapai Rp1,78 Triliun.

AYA

Selain melakukan groundbreaking PLTMG Sumbawa, kunjungan kerja Direktur Bisnis Regional SNT PLN, Machnizon Masri didampingi Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. W. Musyafirin, MM sekaligus meresmikan unit baru yaitu Sektor Tambora yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

MATARAM,lombokjournal.com — Rilis PT PLN NTB yang diterima Lombok Journal, Jumat (2/6) menyebutkan, PLN Sektor Tambora akan mengelola seluruh unit pembangkit dan jaringan transmisi yang ada di Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

“Unit ini dibentuk agar pengelolaan pembangkitan dan jaringan transmisi lebih fokus, sehingga listrik di Pulau Sumbawa dapat lebih andal. Apalagi ke depan akan banyak pembangkit dan transmisi baru,” kata Machnizon.

Hingga tahun 2020, PLN rencananya akan membangun beberapa pembangkit baru di Pulau Sumbawa, yaitu PLTMG Sumbawa berkapasitas 50 Megawatt (MW) dan PLTMG Bima berkapasitas 50 MW.

Selain itu, beberapa pembangkit dari Fast Track Program (FTP) yang dilanjutkan pembangunanya, yaitu PLTU Sumbawa Barat berkapasitas 2×7 MW ditargetkan beroperasi akhir tahun 2017 dan PLTU Bima 2×10 MW beroperasi tahun 2018.

Tidak hanya pembangkit, PLN juga sedang membangun jaringan transmisi sepanjang 583 kilometer sirkuit (kms) di Pulau Sumbawa hingga tahun 2018.

Sebelumnya, pembangkitan dan jaringan transmisi di Pulau Sumbawa dikelola oleh unit-unit pelayanan pelanggan yaitu PLN Area Sumbawa dan Area Bima. Dengan adanya unit baru ini, PLN berharap unit pelayanan pelanggan dapat fokus pada pelayanan kepada pelanggan.

“Pelayanan PLN Area Sumbawa dan Area Bima diharapkan lebih fokus pada pelanggan. Sehingga pelayananan kepada pelanggan menjadi lebih baik,” kata Machnizon.

Saat ini PLN Area Sumbawa melayani 135.805 pelanggan, sementara PLN Area Bima melayani 181.843 pelanggan yang terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, sosial, dan pemerintah.

AYA/PRM PLN 

Sistem kelistrikan di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera meningkatkan keandalan pasokan listrik dengan hadirnya pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) Sumbawa berkapasitas 50 Megawatt (MW)

MATARAM.lombokjournal.com — Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara (SNT) PLN, Machnizon Masri, Kamis (1/6) melakukan groundbreaking proyek pembangunan PLTMG Sumbawa yang berlokasi di Badas, Kabupaten Sumbawa.

Pembangkit ini merupakan bagian dari Program 35.000 Megawatt (MW) yang diusung pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

PLTMG ini akan memperkuat sistem kelistrikan Sumbawa dan merupakan upaya percepatan peningkatan rasio elektrifikasi, serta pertumbuhan ekonomi NTB.

“Listrik ini menjadi kebutuhan utama masyarakat, oleh karena itu kita harus menyelesaikan proyek ini secara serius agar listriknya bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” kata Machnizon Masri, dalam rilis PT PLN NTB yang diterima Lombok Journal, Jumat (2/6) di Mataram.

Sistem kelistrikan di Provinsi NTB terdiri dari tiga sistem yang terpisah, yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa dan Sistem Bima.

Sistem Sumbawa saat ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 50 MW dengan beban puncak sebesar 40 MW. Dengan tambahan 50 MW dari PLTMG Sumbawa, maka pasokan listrik di Sumbawa akan bertambah dua kali lipat.

“Jika Sumbawa dan Bima sudah interkoneksi dengan jaringan transmisi, listrik dari PLTMG Sumbawa ini juga bisa memperkuat kelistrikan Bima,” terang Machnizon.

BACA JUGA : PLN Sektor Tambora Diresmikan

Pembangunan PLTMG Sumbawa ini diperkirakan membutuhkan waktu selama 18 bulan agar dapat beroperasi, dan ditargetkan akan memperkuat Sistem Sumbawa pada Desember 2018.

Ketersediaan listrik ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Sumbawa.

“Investor mau bangun industri atau hotel tidak perlu memikirkan bagaimana listriknya, PLN selalu siap,” ujar Machnizon.

Dengan masuknya PLTMG Sumbawa diharapkan rasio elektrifikasi di NTB dapat meningkat dari 79,44 persen pada April 2017, menjadi di atas 95 persen pada akhir tahun 2019.

“Kalau sudah operasi, listrik ini bisa digunakan untuk melistriki ± 110.000 kepala keluarga,” kataMachnizon.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Muhammad Rasyidi mengatakan, Pemda meyakini kehadiran PLTMG ini akan mendorong investasi di Sumbawa.

“Investor pasti masuk, dari pariwisata bisa bangun hotel. Saya yakin Sumbawa akan semakin maju, karena roda perekonomian akan semakin bergerak cepat,” kata  Rasyidi.

AYA/PRM PLN

Mencapai target 17 emas PON 2020 di Papua, jajaran Pengurus KONI NTB dan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Provinsi NTB diminta berkoordinasi dan bersinergi  meningkatkan prestasi atlet. Sinergi itu juga penting guna memajukan pembangunan olahraga dan kegiatan pemuda di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH. M.Si. menyampaikannya saat buka puasa bersama dalam rangka Silaturahmi bersama Atlit, Pelatih Pelatda Mayung Tahun 2017 serta Pengprov Cabor dan Pengurus KONI Prov. NTB, di Gedung KONI NTB di Mataram, Kamis (1/6).

Wagub mengingatkan, target Gubernur NTB menyabet 17 emas untuk PON 2020 di Papua, hendaknya menjadi  perhatian jajaran Pengurus KONI dan Para Atlit.

Ketua KONI NTB dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. NTB, diharapkan mensinergikan kedua lembaga itu tersebut untuk memajukan Olah Raga di NTB. “Kalau dua lembaga ini berjalan sendiri –sendiri, semua target tidak akan tercapai sesuai yang dinginkan,” tegasnya.

Secara pribadi, Wagub mengaku bersyukur dapat berbuka puasa bersama  para atlit, pelatih dan para pengurus dunia olahraga di NTB. Momen itu bermanfaat untuk silaturahmi sekaligus memberikan  spirit kepada para atlit untuk meraih prestasi demi menjaga dan mengharumkan nama NTB di pentas Olahraga Nasional.

Wagub mengapresiasi jajaran KONI, yang dikomandoi  Andi Hardianto memberikan semangat para atlit sehingga memdapatkan prestasi membanggakan.

“Mari kita berusaha dan berlatih dengan semangat serta bersungguh sungguh untuk mencapai target sesuai yang diinginkan oleh Pimpinan Kita,” ajak Wagub.

AYA

“Selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua anda Indonesia, semua anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila.”

MATARAM.lombokjournal.com — Petikan isi pidato  Presiden RI, Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 itu dibaca Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H.Muh Amin, SH.,M.Si saat bertindak selaku inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/06)

Di hadapan ribuan ASN dan pelajar yang mengikuti  hari lahir Pancasila itu, Wagub menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo yang menegaskan, Pancasila sebagai  kesepakatan yang mencerminkan jiwa besar para founding fathers bersama para ulama dan pejuang kemerdekaan untuk mempersatukan bangsa.

Presiden mengingatkan, saat ini muncul pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dengan mengusung ideologi selain Pancasila. Hal itu diperparah penyalahgunaan media sosial yang manggaungkan hoax alias kabar bohong.

Rakyat Indonesia diajak belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara.

“Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, Indonesia bisa terhindar dari  perpecahan dan tetap bersatu serta bergotong royong membangun bangsa,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat menjaga, memahami dan mengamalkan Pancasila.

“Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,” tegas pidato presiden yang dibacakan Wagub NTB.

Hari Lahir Pancasila baru pertama kali diperingati seluruh bangsa Indonesia sepanjang sejarah Republik ini. Peringatan Hari lahir Pancasila ditetapkan berdasarkan Kepres Nomor ; 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila  dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Dalam pidato itu juga ditegaskan, kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir  Tuhan adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia.

“Itulah ke-bhineka tunggal ika-an kita. Di tengah kemajemukan itu, kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri, karena Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan,” kata presiden

Berdasarkan  Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila, pemerintah kembali berkomitmen untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Lembaga ini diberi tugas memasyarakat Pancasila yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Seperti program pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, yang menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.

AYA

Semua Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB meraih Opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu disampaikan anggota VI, BPK RI, Dr. H.Hary Azhar Azis pada acara penyerahan LHP BPK Perwakilan NTB kepada Pemerintah Kabupaten) Kota  se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Gedung BPK Perwakilan NTB, Rabu (31 Mei 2017).

Azhar Azis menyampaikan bahwa, predikat WTP yang diperoleh Kabupaten Kota di NTB, merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang ada di daerah ini.

Pemberian predikat WTP kepada 10 kabupaten kota tersebut, atas dasar penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

“Kami sampaikan apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten dan Kota, yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan melakukan pengendalian internal yang memadai agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan, maupun kelalaian,” ujarnya.

Diungkapkannya, NTB merupakan provinsi ketiga di Indonesia Timur sebagai wilayah kewenangan anggota BPK VI, memperoleh prestasi 100 persen WTP dari 11 entitas termasuk Provinsi.  Pertama adalah Provinsi Gorontalo, dan kedua Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia berharap pemerintah Kabupaten dan Kota segera menindaklanjuti rekomendari dari BPK, untuk melakukan perbaikan –perbaikan sesuai dengan perintah Undang-undang selama 60 hari.

“Tahun lalu kami sudah sepakat dengan Bapak Presiden RI bahwa, jangan pemerintah pusat maupun daerah diganggu oleh aparat penegak hukum selama menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi, yang batas waktunya menurut undang-undang adalah 60 hari,” tegasnya.

BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas tata kelola keuangan sehingga bermanfaat untuk kemakmuran rakyat.

Pihaknya mengapresiasi  indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 65,81 mengalami peningkatan meskipun masih di bawah IPM nasional sebesar 70,18.

Diharapkannya, IPM NTB lebih baik dari rata-rata nasional karena pencapaian opini WTP tidak memiliki makna, jika kesejahteraan rakyat tidak terwujud, pungkasnya.

AYA

Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 6 kalinya, harus dijadikan motivasi Pemerintah Provinsi NTB untuk bekerja dan berikhtiar lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com – Itu yang dikatakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB Penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016, di Ruang Sidang DPRD NTB, Rabu (31/05). Predikat WPT diserahkan Anggota VI, BPK RI, Dr. H. Azhar Azis.

“Semua hasil kerja kita insya Allah akan teruji oleh sejarah dan akan bisa menjadi kebaikan untuk tidak hanya generasi sekarang tapi juga mudah-mudahan jadi motivasi bagi generasi generasi akan datang,” ungkap Gubernur di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB.

Didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si, Gubernur TGB menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk menyiapkan laporan keuangan dengan standar yang baik .

Dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas laporan keuangan,  jajaran Pemprov NTB telah melakukan yang terbaik untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan. Hal ini menurut Gubernur tidak terlepas dari ikhtiar dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD dan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.

“Sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses,” ungkap Gubernur yang hari ini, yang pada tanggal  31 Mei 2017 genap berusia 45 tahun.

Gubernur meminta semua pihak untuk bekerja lebih baik. Tidak usah terpengaruh dengan apa pun yang terjadi di sekitar, yaitu terkait hal-hal atau berita miring yang beredar di masyarakat, tegasnya.

Menurutnya, berita-berita tersebut tidak perlu mendapatkan respon yang berlebihan. Justru, yang perlu dilakukan adalah tetap konsisten dan fokus pada ukuran-ukurannya yang objektif, norma-norma yang baku, serta standar-standar yang diakui.

“Sehingga semua hasil kerja kita, insya Allah akan mendapat hasil yang terbaik, “ ungkap Gubernur.

Gubernur mengajak apa pun yang terjadi termasuk yang menimpa institusi-institusi negara termasuk entitas pemerintahan daerah baik di NTB maupun di daerah-daerah lain untuk dijadikan pelajaran berharga membangun daerah.

Jangan sampai apa yang telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh menjadi hilang maknanya,  runtuh kredibilitasnya di depan masyarakat karena ada praktek-praktek dari satu dua oknum yang tidak sesuai dengan semangat membangun pemerintahan.

“Mari kita semua terus-menerus berada dalam semangat untuk memperbaiki diri. Berada dalam semangat untuk meluruskan apa-apa yang kita lakukan agar benar-benar bisa baik di dalam niat, baik di dalam pelaksanaan dan baik juga di dalam hasilnya,” ajak Gubernur.

Pada kesempatan sama Anggota VI, BPK RI, Dr. H. Azhar Azis mengatakan, BPK RI mendorong Pemprov Nusa Tenggara Barat melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten sehingga kesejahteraan masyarakat NTB dapat diwujudkan.

Indikator Kesejahteraan

Dikatakannya, BPK ditugaskan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien dan efektif sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data buku Provinsi NTB dalam angka tahun 2016 dan BPS diketahui, ketiga indikator Provinsi NTB lebih baik dibanding indikator kesejahteraan secara nasional.

Tiga indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi di NTB triwulan III 2016 mencapai 7,48 persen sementara untuk tingkat nasional hanya 5,04 persen. Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir selalu menurun dan lebih rendah dari nasional sebesar 5,57 persen sementara nasional 5,94 persen, terakhir 2016 3,94 persen sementara nasional masih 5,61 persen.

Gini Ratio pada periode yang sama selalu lebih rendah dari nasional, pada tahun 2016 gini ratio di NTB 0,365 sementara tingkat nasional 0,394, sama halnya dengan tingkat kemiskinan pun selalu lebih rendah dari tingkat nasional.

“Kami berharap tiga indikator yang sudah baik pencapaiannya di tingkat nasional tersebut, pada tahun 2017 pemerintah provinsi NTB dapat menekan lebih rendah untuk gini ratio dan juga meningkatkan ratio indeks pembangunan manusia,” tegas AzharAziz.

AYA