Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan empat Desa di Kabupaten Lombok Barat sebagai Desa Tangguh Bencana, bersama ratusan Desa lain di 132 Kabupaten/Kota di Indonesia.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Hal tersebut  ditandai dengan penandatangan nota kerjasama  antara BNPB dengan Pemda Kabupaten dan Kota, Kamis (4/5) di gedung INA, Sentul, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kabag Humas Lombok Barat, Saeful Akhkam menjelaskan, Sekretaris Daerah Lombok Barat,  HM Taufiq mewakili Bupati menandatangani nota kerja sama tersebut.

“Untuk Lombok Barat ada empat Desa yang ditetapkan dalam program pembentukan Desa Tangguh Bencana ini. Pak Sekda yang melakukan Penandatanganan notakerjasama dengan BNBP, mewakili Bupati,”kata Saeful, Kamis (4/5) di Lombok Barat.

Saeful mengatakan, sebelumnya untuk desa tangguh bencana itu, Lombok Barat mengusulkan sekitar 20 Desa dari total 119 Desa dan 3 Kelurahan di Lombok Barat.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan program unggulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dilakukan untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai bencana alam yang belakangan seringkali terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, HM Nadjib MM mengatakan, empat Desa yang ditunjuk sebagai Desa Tangguh Bencana itu

nantinya akan membentuk kelompok masyarakat yang akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

“Kita akan sosialisasi dan mereka yang masuk dalam struktur akan dilatih dalam penanganan bencana,” kata Nadjib.

Ia menjelaskan, nantinya tiap Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana  akan mendapat alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp150 juta yang peruntukkannya telah ditetapkan oleh pihak BNPB.

Kriteria penetapan dan penggunaan dana itu, papar dia, diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) yang diterbitkan oleh Tim dari BNPB.

Ke depan dengan semakin buruknya kondisi alam dan cuaca, pihak BNPB mengharapkan tambahan jumlah Desa untuk menjadi Desa Tangguh Bencana beserta anggarannya, agar dapat dialokasikan oleh Pemkab melalui APBD Perubahan atau APBD Murni Tahun 2018.

“Kami akan konsultasikan ke Tim Anggaran Pemda (TAPD) karena terkait dengan kemampuan keuangan di APBD Lobar,” katanya.

GRA/Hms

Sebanyak tiga Kabupaten di Provinsi NusaTenggara Barat (NTB) hingga  kini belum dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 lantaran belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Tiga Kabupaten itu yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Tiga daerah ini syarat yang dibutuhkan belum dilengkapi. Kalau syarat-syaratnya sudah lengkap maka dana desa tersebut segera bisa dicairkan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan Dan Catatan Sipil (PMPD-Dukcapil) NTB, Rusman, Kamis (4/5) di Mataram.

Dijelaskan, untuk lima Kabupaten lain yakni Lombok Barat, Dompu, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dana desa sudah mulai dicairkan karena persyaratan sudah dilengkapi.

Ia memaparkan, untuk KLU dari 33 desa yang ada, baru 15 desa yang sudah dicairkan, masih tersisa 18 desa yang belum dicairkan lantaran masih menyelesaikan persyaratan.

Sedangkan untuk Lombok Tengah progresnya sudah direkomendasikan 99 desa untuk segera dicairkan.

Rusman mengatakan, syarat yang diperlukan untuk mencairkan dana desa 2017di antaranya ada Peraturan Daerah tentang APBD 2017, Peraturan Kepala Daerah tentang Penggunaan Anggaran Dana Desa, kemudian laporan kegiatan tahun lalu.

Total total anggaran Dana Desa yang akan dicairkan tahun ini mencapai Rp865 Miliar dimana pencairan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

“Kita mendorong tiga Kabupaten itu segera melengkapi persyaratan yang diperlukan agar dana desanya bisa cair,”katanya.

AYA

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diapresiasi Deputi  Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenkopolhukam Republik Indonesia, Warsono, yang telah melakukan terobosan dan  inovasi membangun daerah.

MATARAM.lombokjournal.com — Apresiasi itu disampaikan Warsono saat bertemu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si di ruang kerja Wagub, Kamis (04/05). “NTB mengembangkan berbagai inovasi yang berkontribusi pada percepatan dan nilai tambah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kunjungannya untuk pemantauan, interpretasi data dan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Warsono bersama rombongannya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pusat tentang tata kelola serta reformasi birokrasi di kabupaten/kotaProvinsi NTB.

Dalam pertemuan itu, Wagub mengatakan, otonomi daerah memberi peluang kepada pemerintah daerah berinovasi dan berkreasi. Dan melalui inovasi tersebut dapat lahir program-program yang dapat mempercepat pembangunan, khususnya kesejahteraan masyarakat.

“Kami di daerah menyesuaikan dengan regulasi, kebijakan, sinkronisasi, harmonisasi, dari pusat,” ujar Wagub.

Namun, daerah seringkali  mengalami kesulitan karena belum terwujud sinkronisasi peraturan dengan baik. Misalnya antar peraturan menteri dan kelembagaan yang tumpang tindih menyulitkan dan dilematis bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakannya.

“Sampai hari ini banyak undang-undang yang PP-nya belum terbit,” kata wagub.

Diharapkannya, Pemerintah  mempertimbangkannya secara matang,  sebelum menerbitkan kebijakan baru khususnya oleh kementerian dan lembaga. Sehingga tidak setiap pergantian pemerintahan, selalu diikuti pergantian dan perombakan kebijakan secara fundamental.

“Insyallah kami mempunyai komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui seluruh perangkat dan kebijakan daerah,” tegas Muh. Amin.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam pertemuan tersebut, Inspektorat Provinsi NTB, Biro Pemerintahan Provinsi NTB, DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Biro Organisasi Provinsi NTB, Disnakertrans Provinsi NTB, DPM & PTSP Provinsi NTB dan BKD Provinsi NTB.

Rr/Humas

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat tambahan lebih dari 74 ribu keping blangko E-KTP tahun ini. Diharapkan penambahan blangko E-KTP dapat memenuhi kebutuhan permohonan E-KTP bagi masyarakat di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Penambahan blangko sekitar 74 ribu keping atau istilahnya 37 author akan masuk pada bulan Mei. “Sehingga diharapkan proses pembuatan E-KTP berjalan normal,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) NTB, Rusman, Kamis (4/5) di Mataram.

Saat ini blangko E-KTP tambahan untuk NTB itu, tengah diproses cetak di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota sewilayah NTB.

Menurut Rusman, pembuatan E-KTP setiap hari terus bertambah lantaran dalam aturan pembuatan KTP batasan usia yang ditargetkan mulai dari 17 tahun.

AYA

Dukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri, PLN berhasil mendapatkan penghargaan Indonesia Green Award kategori Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu dengan tema Sampah di Tangan Perempuan Ampenan.

Jakarta.lombokjournal.com — Penghargaan diserahkan langsung oleh Senior Advisor The La Tofi School of CSR, Hamdan Zoelva kepada Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat di Jakarta, Rabu (3/5).

Kegiatan yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo dan Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi. IGA 2017 ini merupakan penghargaan lingkungan tahunan yang diselenggarakan La Tofi School of CSR. Memasuki tahun ke-8, IGA Award tahun ini mengusung tema perubahan.

“Total 131 program dari 31 perusahaan kami terima. Ini tentu satu langkah maju dari perusahaan di Indonesia. Perusahaan telah memiliki tanggung jawab social yang luar biasa.” Kata Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi.

Banyaknya jumlah penduduk, tingginya kegiatan sosial ekonomi, ditambah dengan kurangnya kepedulian terhadap masalah lingkungan berkontribusi besar pada penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal tesebut juga terjadi di Kota Mataram yang menjadi ibu kota Provinsi NTB.

Melihat hal tersebut, sejak tahun 2014, PLN Wilayah NTB melalui program Bina Lingkungan aktif mendukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri yang berlokasi di Ampenan, Mataram.

Bank Sampah NTB Mandiri merupakan mitra binaan PLN Wilayah NTB sejak tahun 2014. Program Bina Lingkungan ini fokus pada edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah.

“Masalah utamanya yang kami lihat adalah mind set, ini yang harus diubah, sampah yang tadinya tak bernilai bisa bernilai jika dikelola dengan baik.” terang Deddy Hidayat.

PLN juga memfasilitasi pelatihan mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi hasil kerajinan yang bernilai ekonomis untuk para nasabah Bank Sampah.

Setelah tiga tahun berjalan, Bank Sampah NTB Mandiri kini telah memiliki 6 Bank sampah mitra binaan, dengan total nasabah sebanyak 700 orang yang tersebar di seluruh NTB.

Bank Sampah ini pun turut menciptakan tumbuhnya kawasan-kawasan bebas sampah serta memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan penghasilan tambahan bagi nasabah Bank Sampah.

“Ke depan, mimpi kami ingin membuat desa wisata yang peduli sampah, sehingga dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayahnya. CSR kami juga ingin fokus ke pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi,” ujar Deddy.

Selain Bank Sampah NTB Mandiri, PLN juga mendapat empat penghargaan lain, yaitu:

1. Penyelamatan Sumber Daya Air: Menjaga Sumber Air Sungai Mudal (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)
2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan: Gas untuk Nelayan Gebang Mekar (PLN Distribusi Jawa Barat)
3. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati: Cahaya Hayati dari Lubang Galian (PLN Wilayah Bangka Belitung)
4. Mempelopori Pencegahan Polusi: Kapur Bersihkan Langit Jepara (PLN Pembangkitan Tanjung Jati B)

GRA/Humas

Dukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri, PLN berhasil mendapatkan penghargaan Indonesia Green Award kategori Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu dengan tema Sampah di Tangan Perempuan Ampenan.

Jakarta.lombokjournal.com — Penghargaan diserahkan langsung oleh Senior Advisor The La Tofi School of CSR, Hamdan Zoelva kepada Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat di Jakarta, Rabu (3/5).

Kegiatan yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo dan Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi. IGA 2017 ini merupakan penghargaan lingkungan tahunan yang diselenggarakan La Tofi School of CSR. Memasuki tahun ke-8, IGA Award tahun ini mengusung tema perubahan.

“Total 131 program dari 31 perusahaan kami terima. Ini tentu satu langkah maju dari perusahaan di Indonesia. Perusahaan telah memiliki tanggung jawab social yang luar biasa.” Kata Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi.

Banyaknya jumlah penduduk, tingginya kegiatan sosial ekonomi, ditambah dengan kurangnya kepedulian terhadap masalah lingkungan berkontribusi besar pada penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal tesebut juga terjadi di Kota Mataram yang menjadi ibu kota Provinsi NTB.

Melihat hal tersebut, sejak tahun 2014, PLN Wilayah NTB melalui program Bina Lingkungan aktif mendukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri yang berlokasi di Ampenan, Mataram.

Bank Sampah NTB Mandiri merupakan mitra binaan PLN Wilayah NTB sejak tahun 2014. Program Bina Lingkungan ini fokus pada edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah.

“Masalah utamanya yang kami lihat adalah mind set, ini yang harus diubah, sampah yang tadinya tak bernilai bisa bernilai jika dikelola dengan baik.” terang Deddy Hidayat.

PLN juga memfasilitasi pelatihan mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi hasil kerajinan yang bernilai ekonomis untuk para nasabah Bank Sampah.

Setelah tiga tahun berjalan, Bank Sampah NTB Mandiri kini telah memiliki 6 Bank sampah mitra binaan, dengan total nasabah sebanyak 700 orang yang tersebar di seluruh NTB.

Bank Sampah ini pun turut menciptakan tumbuhnya kawasan-kawasan bebas sampah serta memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan penghasilan tambahan bagi nasabah Bank Sampah.

“Ke depan, mimpi kami ingin membuat desa wisata yang peduli sampah, sehingga dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayahnya. CSR kami juga ingin fokus ke pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi,” ujar Deddy.

Selain Bank Sampah NTB Mandiri, PLN juga mendapat empat penghargaan lain, yaitu:

1. Penyelamatan Sumber Daya Air: Menjaga Sumber Air Sungai Mudal (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)
2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan: Gas untuk Nelayan Gebang Mekar (PLN Distribusi Jawa Barat)
3. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati: Cahaya Hayati dari Lubang Galian (PLN Wilayah Bangka Belitung)
4. Mempelopori Pencegahan Polusi: Kapur Bersihkan Langit Jepara (PLN Pembangkitan Tanjung Jati B)  GRA/Humas

Angka pertumbuhan listrik di NTB termasuk yang tinggi di Indonesia, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan jumlah pelanggan mencapai rata-rata 12 persen per tahun.

MATARAM.lombokjournal.com —  GM PLN Wilayah NTB, Mukhtar mengatakan, pertumbuhan listrik di NTB cukup tinggi.  “Untuk meningkatkan pelayanan tentu kita (PLN) perlu mendengar penilaian, tuntutan, serta harapan dari pelanggan,” katanya  dalam acara temu pelanggan PLN, Rabu (3/5) di hotel Aston Inn Mataram.

Temu pelanggan yang digelar sebagai upaya meningkatkan pelayanan PLN dan mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB, itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muhammad Husni, dan Kepala Dinas PMPT-SP NTB, Lalu Gita Aryadi, serta pelanggan-pelanggan potensial baik industri, bisnis, sosial, maupun rumah tangga.

Mukhtar menjelaskan, saat ini kondisi daya listrik di Provinsi NTB dalam keadaan surplus. Untuk sistem Lombok memiliki daya mampu sebesar 293 MW dengan beban puncak mencapai 226 MW, sistem Sumbawa memiliki daya mampu sebesar 49 MW dengan beban puncak sebesar 42 MW, kemudian untuk sistem Bima memiliki beban puncak sebesar 42 MW dengan beban puncak sebesar 42 MW.

“Semua surplus, bahkan Lombok mencapai 70 MW. Kami siap menerima investor, berapapun kebutuhan listriknya akan kami siapkan,” tukasnya.

Kepala Ddinas PMPT-SP NTB, Lalu Gita Aryadi menyampaikan, meskipun listrik saat ini sudah surplus, penambahan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB.

“Ekonomi di NTB bergerak di bidang pariwisata, agro bisnis, dan perdagangan, investor sangat tertarik di bidang ini. Semua sektor ini sangat membutuhkan listrik. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas listrik di NTB harus terus ditingkatkan,” kata Lalu Gita.

Selain untuk kebutuhan industri, penambahan kapasitas listrik di NTB juga dibutuhkan untuk peningkatan rasio elektrifikasi.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, dalam beberapa tahun ke depan PLN akan membangun beberapa infrastruktur listrik baru. PLN akan membangun beberapa pembangkit, total kapasitas yang akan di bangun adalah sebesar 500 MW. Hingga saat ini, dari 500 MW tersebut, 100 MW telah beroperasi memperkuat sistem kelistrikan Lombok.

Beberapa rencana pembangunan lainnya telah melewati tahapan pembebasan lahan, di antaranya adalah PLTGU Lombok berkapasitas 150 MW, PLTU Lombok berkapasitas 100 MW, PLTU Lombok 2 berkapasitas 100 MW, PLTMG Sumbawa 50 MW, dan PLTMG Bima 50 MW.

Selain pembangkit, PLN juga akan membangun transmisi sepanjang 962 km. Seluruh pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2019.

Di sela-sela acara, PLN juga memberikan Reward kepada pelanggan yang dinilai kooperatif, dimana pelanggan tersebut adalah yang selama kurun waktu 12 bulan terakhir melunasi tagihan rekeningnya tepat waktu. Pelanggan tersebut antara lain Hotel Ombak Sunset, PT Bumi Padak Guar, dan CV Venna Mas Jaya.

GRA/Hms

Kerjasama dan kebersamaan berbagai unsur pemerintah merupakan kunci keberhasilan membangun NTB. Itu tercermin pelibatan unsur TNI, Polri dan seluruh alat negara menangani permasalahan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengungkapkan itu saat ramah tamah bersama Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal, Komaruddin Simajuntak dan istri, di Pandopo Gubernur, Rabu (03/05/2017).

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada TNI bersama Polri dan  seluruh alat negara bekerjasama bersama pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat NTB. Juga.

“Bekerja untuk memastikan agar tujuan republik ini dibangun dan didirikan oleh pejuang bangsa, itu terwujud di NTB,” ungkapnya yang menegaskan, TNI, Polri beserta seluruh alat negara telah banyak membantu pemerintah daerah, khususnya penyelasaian sengketa 109 hektar lahan yang ada di kawasan KEK Mandalika.

Gubernur yang hadir bersama Hj. Erica Zainul Majdi menjelaskan, penyelesaian lahan tersebut sebelumnya telah melewati  waktu 29 tahun. Berbagai ujian dan tantangan selama rentang waktu tersebut sering ditemui pemerintah daerah.

“Maka kemudian, saya bersama Pak Kaploda, Pak Danrem, Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Kabinda, di bawah supervisi Pak Menko Kemaritiman, Pak Luhut Panjaitan, kami bekerja bagaimana menghadirkan solusi. Kita orientasinya solusi dan sekali bekerja,” jelas Gubernur di hadapan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Masalah yang 29 tahun tersebut dapat terselesaikan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan, berkat dukungan dan kerjasama dari TNI, Polri, beserta masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan.

Penyelasaian tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Beberapa hari lalu deputi dari sekretaris kabinet, datang khusus ke NTB untuk memotret pola yang dilakukan di NTB dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pola tersebut akan dibakukan dalam bentuk produk hukum, entah berbentuk Perpres, yang mengadopsi pola penyelesaian mandalika ini untuk kasus-kasus serupa di daerah lain.

Pola NTB diadopsi menjadi pola nasional. “Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerah kita dengan sebaik-baiknya,” ungkap gubernur.

Gubenur menjelaskan, meski pemda dan TNI, Polri terdapat garis terkait batasan fungsi dan kewenangan, saat bicara isu-isu riil yang ada di tengah masyarakat, maka seharusnya batasan-batasan tidak relevan dibicarakan.

“Sekali lagi, kalau ada potensi masalah, berhentilah kita menyerahkannya pada waktu. Segera kita tangani, kita buat regulasinya,” pungkas Gubernur.

Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal, Komaruddin Simajuntak menyampaikan, kehadiran anggota TNI membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Di tingkat pusat, panglima tertingginya adalah presiden. Saya sampaikan kepada anak-anak Udayana saya, panglima tertinggi di Provinsi adalah Gubenur, begitu juga di kabupaten/kota, panglima tertingginya Bupati atau Walikota,” ungkapnya.

Ditegaskannya, kehadiran TNI adalah membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

“Kalau swasembada itu tidak tercapai, saya perintahkan kepada seluruh perwira, tidur di sawah, khususnya di Nusa Tenggara Barat,” tutupnya.

Rr/Humas

25 kapal perang akan bersandar di perairan NTB untuk meramaikan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) ke-3 tahun 2018 mendatang

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu dipaparkan dalam pertemuan Sekretaris Daerah Prov. NTB, H.Rosyadi H.Sayuti, Ph.D. bersama pejabat dari Mabesal Kolonel Laut (P), Irvansyah, di RRU Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/5)

NTB akan menjadi tuan rumah event internasional Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang  rencananya diikuti 38 negara akan turut ambil bagian pada tersebut. Tiap kapal peserta akan berisi 200 personil prajurit TNI AL, dan diperkirakan 6000 personil AL akan hadir di Lombok.

“Kami mantap untuk memilih Lombok dengan harapan dapat memberi nuansa positif bagi perkembangan pariwisata NTB,” kata Irvansyah.

Irvansyah memaparkan, MNEK memiliki makna strategis untuk mempromosikan kedaulatan wilayah laut Indonesia melalui kemitraan AL di dunia dengan kerangka latihan non kombatan serta mengangkat potensi daerah.

MNEK merupakan kegiatan dua tahunan yang rutin degelar TNI AL. Setelah sebelumnya, MNEK ke-2 tahun 2016 digelar di Sumatera Barat, tahun 2018 mendatang Lombok akan menjadi tuan rumah.

Demi kelancaran acara, pihak TNI AL melakukan survey di beberapa tempat, termasuk orientasi terkait kedalaman laut yang akan dijadikan sebagai lokasi acara.

Berbagai rangkaian angkaian acara direncanakan akan turut memeriahkan gelaran MNEK ke-3, seperti kirab budaya yang menampilkan potensi budaya daerah, karya bhakti, city tour, medical civil action, pameran kapal dan peralatan perang, juga fun run/fun bike.

Dan sebagai penanda historikal bahwa kegiatan ini sudah berlangsung di Lombok, nantinya  akan didirikan monument MNEK ke-3.

Sekretaris Daerah Prov. NTB, H.Rosyadi H.Sayuti, Ph.D. mengatakan, kegiatan ini merupakan kesempatan emas yang sangat dinantikan NTB. Event ini pasti akan menarik bagi banyak pihak. Di samping sebagai ajang promosi wisata daerah, ada nilai edukasi yang dapat diperoleh pelajar kita melalui kegiatan seperti ini.

“Saya yakin masyarakat Nusa Tenggara Barat akan sangat antusias menyaksikan dari dekat ketangguhan prajurit angkatan laut dari berbagai negara,” ungkapnya optimis.

Sekda mengajak seluruh pihak  bekerja keras mempersiapkan dan mengemas konsepnya sebaik mungkin agar mampu menarik perhatian dan minat wisatawan sebanyak-banyaknya.

“Silahkan TNI AL berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk mempersiapkan acara ini,” tutupnya.

Rr/Humas

Aspirasi dan dukungan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) agar Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi tampil dikancah nasional, terus berkembang.

MATARAM.lombokjournal.com — Sosok Gubernur yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) itu, dinilai sangat tepat mewakili putra terbaik NTB untuk maju dalam bursa Pemilihan Presiden-Wapres RI, 2019 mendatang. 

Kepada wartawan ketika ditanya tentang aspirasi masyarakat tersebut, Gubernur TGB menyatakan menghargai aspirasi itu. Namun, ia menyatakan saat ini masih akan berfokus pada tugas Gubernur yang ia emban hingga akhir jabatan 2018 nanti.

“Sebagai aspirasi ya kita dengarkan. Tapi bagi saya amanat (sebagai Gubernur) NTB kan masih cukup lama, masih setahun empat bulan.Jadi masih banyak hal yang harus dikerjakan (untuk NTB),” kata TGB, Rabu (3/5) di Mataram.

TGB mengatakan, fokusnya saat ini masih kepada bagaimana menyelesaikan program-program pembangunan di NTB secara maksimal hingga akhir jabatannya nanti.

“Saya harus fokus betul-betul agar bisa menyelesaikan apa yang belum terlaksana. Bagaimana gagasan yang masih teori, bisa mulai terwujud. Yang lain belum saya pikirkan,”katanya.

TGB mengatakan, aspirasi masyarakat agar ada putra NTB yang maju dikancah nasional bukan aspirasi pertama. Sebelumnya juga banyak masyarakat NTB  berharap agar ada putra NTB berkontribusi lebih besar mewakili NTB di pusat, misalnya  saat penyusunan kabinet.

“Saya yakin aspirasi ini muncul karena warga yakin bahwa di NTB SDM juga sudah semakin baik. Aspirasi seperi itu sah-sah saja, walaupun dari pribadi saya masih punya tugas dan amanah, dan saya bercita-cita untuk bisa menyelesaikan amanah semaksimal mungkin,” katanya.

GRA