Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nusa Tenggara Barat (NTB), menerima pengembalian formulir pendaftaran bakal calon gubernur, Lalu Rudy Ilham Srigede, Jumat (28/4).

MATARAM.lombokjournal.com — Lalu Rudy menyerahkan kembali formulir pendaftarannya ke kantor DPW PKB NTBdi Mataram, Jumat (28/4), didampingi tim sukses yang dipimpin mantan Bupati Lombok Tengah HL Wiratmaja atau yang tenar disapa Mamiq Ngoh.

Sebelumnya mantan Danrem 162/Wirabhakti Mataram ini juga mendaftar untuk diusung koalisi parpol poros tengah antara lain Hanura, PPP, PKB dan PAN.

“Ini sebagai bentuk keseriusan saya majudi Pilkada NTB. Saya sudah kembalikan formulir pendaftaran ke PPP, Hanura, PAN dan sekarang ini PKB. Kita  berharap dukungan koalisi poros tengah untuk maju,” kata Rudy.

Kedatangan Lalu Rudy dan rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Desk Pilkada DPW PKB NTB, Akhdiansyah dan anggota desk, Puji Raharjo.

Ia berharap PKB yang menjadi bagian koalisi parpol poros tengah,  bisa menjadi partai pengusung untuk maju dalam Pilgub NTB 2018 mendatang.

“Soal wakil, saya siap dicalonkan dengan siapapun jika terpilih menjadi Cagub di dalam partai poros tengah ini,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Desk Pilkada DPW PKB NTB, Akhdiansyah mengatakan, PKB sudah menerima formulir pendaftaran Lalu Rudy dan dokumen pendaftaran itu akan diteliti dan dicek kelengkapannya.

“Untuk menentukan dukungan nantinya nama-nama bakal calon akan dilakukan verifikasi lalu dirapatkan dalam Muswil pimpinan termasuk dari DPC-DPC,” jelasnya.

Akhdiansyah mengatakan, proses penjaringan akan dilakukan secara transparan dan terbuka serta tidak ada yang dianak-tirikan, sebab semua proses dilakukan secara terbuka.

AYA

Faktor kemiskinan masih menjadi salah satu pemicu kasus gizi buruk di Provinsi NTB, selain faktor pola asuh yang salah.

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengatakan,  pemicu gizi buruk itu ada faktor kemiskinan dan pola asuh yang kurang benar. “Namun faktor kemiskinan sebetulnya yang terbesar,” katanya, Jumat (28/4) di Mataram.

Ia mencontohkan, dalam beberapa kasus terjadi dimana banyak ibu yang terpaksa meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKI demi memperbaiki perekonomian keluarga.

Akibatnya, anak-anak yang ditinggalkan diasuh oleh neneknya yang rata-rata tidak berpendidikan tinggi. “Sehingga seringkali terjadi kesalahan pola asuh,” katanya.

Di tahun 2016 lalu, papar Nurhandini, kasus gizi buruk di provinsi NTB tercatat sebanyak 348 kasus yang tersebar di 10 daerah Kabupaten/Kota di NTB.

Nurhandini mengatakan, untuk menekan angka kasus gizi buruk, Dinas Kesehatan akan terus mendorong dan mensukseskan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dilaunching oleh Menkes Nila Moeloek di NTB baru-baru ini.

“Pola Germas yang dilakukan akan langsung melalui pendekatan keluarga,”katanya.

Saat ini, tambahnya, tim kesehatan melalui Germas dan kader posyandu akan langsung mendatangi keluarga dari pintu ke pintu, untuk mengatasi masalah gizi.

Sehingga ke depan, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang ditangani, bukan lagi yang disebabkan oleh kemiskinan dan salah pola asuh, tetapi gizi buruk yang disebabkan faktor penyakit bawaan.

“Upaya kita adalah mendatangi keluarga langsung ke rumahnya, dari pintu ke pintulah, agar kasus gizi buruk bisa diketauhi lebih dini lagi,” katanya.

AYA

Lebih 2000 peserta dipastikan meramaikan event Mekaki Marathon 2017, event sport tourism yang digelar Pemkab Lombok Barat.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – Marathon ini diselenggarakan Pemkab Lobar bekerjasama dengan PT Archipelago Strategic Solution (ArchiSS),  PT Tempo Inti Media dan PT Tempo Impresario, dengan dukungan Bank Rakyat Indonesia, yang akan digelar pada Minggu (30/4) di Sekotong, Lombok Barat.

“Targetnya 2000 peserta, tapi kami perkirakan peserta bisa melebihi target itu karena pendaftaran masih berlangsung. Saat ini saja sudah lebih dari 1.978 peserta yang mendaftar, baikdaridomestik maupun luar negeri,” kata perwakilan ArchiSS, Rumi, Jumat (28/4) di Giri Menang, Lombok Barat.

Rumi menjelaskan, Mekaki Marathon 2017 akan terbadi menjadi empat kategori lari, antara lain Full Marathon 42 Km, Half Marathon 21 Km, Medium Marathon 10 Km, dan Short Marathon 5 Km.

Semua kategori akan mengambil titik start dan finish di Teluk Mekaki, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

“Rutenya akan melintasi spot-spot wisata menarik, antara lain pantai Tawun, Tembowong, Pelangan, dan tentu saja teluk . Mekaki,”katanya.

Selain akan dimanjakan dengan panorama alam sepanjang lintasan Marathon, Mekaki Marathon juga menawarkan tantangan medan baru dengan tanjakan dan turunan yang menantang.

GRA

Mekaki Marathon 2017 bakal dihelat di Kabupaten Lombok Barat, Minggu (30/4) mendatang, yang tujuannya untuk mempromosikan keindahan wilayah Sekotong

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Event sport tourism yang melibatkan lebih dari 2 ribu peserta itu, dihajatkan untuk menjual keindahan gugusan pantai di Kecamatan Sekotong, termasuk teluk Mekaki yang dijadikan lokasi core event balap lari semi profesional itu.

“Selain untuk meningkatkan angka kunjungan wisata ke Lombok Barat, Mekaki Marathon ini juga digelar untuk mempromosikan potensi wisata di Sekotong yang akan didorong menjadi destinasi baru di Lombok Barat,” kata Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, Jumat (28/4) di Giri Menang, Lombok Barat.

Fauzan mengatakan, di sektor pariwisata Lombok Barat memiliki banyak potensi destinasi baru untuk dikembangkan, baik dari sisi kunjungan wisatawan, maupun minat investasi.

Selain destinasi yang sudah mapan seperti Senggigi, di bagian Selatan Lombok Barat juga ada Sekotong,yang keindahan pantai dan potensi baharinya tak kalah menarik.

“Lewat Mekaki Marathon ini, kita upayakan agar Sekotong bisa menjadi destinasi baru di Lombok Barat,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Lalu Ispan Junaedi mengatakan, Mekaki Marathon merupakan bentuk promosi pariwisata di Lombok Barat yang selalu mengikuti trend gaya hidup dan kebutuhan pasar wisatawan sesuai perkembangan kekinian.

“Trend sekarang ini pariwisata itu bukan sekedar keindahan alam dan budaya saja. Tapi juga gaya hidup dan minat khusus, seperti sport tourism yang salah satunya kami kemas dalam Mekaki Marathon ini,” kata Ispan.

Menurut Ispan, Mekaki Marathon secarakeseluruhan akan mengeksplorasi keindahan pantai di kawasan Teluk Mekaki dan sepanjang pantai Sekotong, yang selama ini seolah masih terpendam.

“Para peserta akan menikmati keindahan Sekotong. Bagi kami Sekotong ini ibarat “the sleeping giant”, raksasa yang masih tertidur. Nah dengan event ini diharapkan potensi Sekotong bisa lebih terekspose keluar,” katanya.

GRA

Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi menilai program hibah Millennium Challenge Account (MCA) Indonesia selama empat tahun terakhir bermanfaat bagi daerah, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga layak untuk dilanjutkan.

JAKARTA.lombokjournal.com — Dukungan keberlanjutan program hibah MCA-Indonesia itu disampaikan Gubernur Zainul Majdi, salah seorang panelis Seminar 4 tahun pelaksanaan program hibah MCA- Indonesia yang bertema “Mengawal keberlanjutan investasi Compact,” Kamis (27/4) di Balai Kartini, Jakarta, yang dibuka oleh Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Prof DR Bambang Sumantri Brodjonegoro.

Acara tersebut juga dihadiri Dubes Amerika untuk Indonesia Mr Joseph R Donovan dan melibatkan ratusan peserta terdiri dari penggiat LSM, sejumlah akademisi perguruan tinggi, sejumlah pejabat Kementrian dan Lembaga.

“Program ini layak untuk dilanjutkan karena telah dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Zainul Majdi.

MCA-Indonesia merupakan pelaksana Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC), yang mendukung Kemitraan Strategis Amerika Serikat dengan Indonesia.
Tujuan program hibah itu adalah untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan tiga proyek utama antara lain Kemakmuran Hijau, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stanting, dan Modernisasi Pengadaan.

Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi diundang ke Seminar di Jakarta, sebagai panelis sekaligus diminta memberikan testimoni. Sebab NTB dinilai sebagai Provinsi yang sukses mengimplementasikan tiga program Hibah MCA Indonesia (MCAI) sejak tahun 2014 .

“Program hibah MCAI adalah contoh program hibah yang berhasil di daerah. Bagi NTB, program ini berhasil karena berkesesuaian dengan program prioritas pembangunan di bidang Kesehatan, Lingkungan dan Pelayanan Publik serta Reformasi Birokrasi,”kata Zainul Majdi.

Selain itu, tambah Gubernur Zainul, implementasi program juga selalu melalui proses diskusi yang panjang dengan pemerintah daerah dan para pemangku amanah lainnya di daerah.
Beberapa program yang dinilai berhasildi NTB antara lain program kemakmuran hijau dengan kegiatan penyediaan energi biogas, program penguatan kelembagaan masyarakat lingkar hutan, program pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK ), serta program rehabilitasi lahan dan perlindungan mata air di kawasan Gunung Rinjani.

Selain itu, program kesehatan dan perbaikan gizi berbasis masyarakat juga telah dirasakan manfaaatnya di NTB, terutama untuk mengatasi kurang gizi dan mencegah stanting pada anak-anak. Program ini juga mampu meningkatkan keterampilan perempuan petani dan usaha ekonomi perempuan .

“Bagi daerah kami di NTB, yang terpenting adalah memastikan bahwa seluruh program tersebut memenuhi kriteria Percepatan, Inovasi dan Nilai tambah (PIN) dalam mewujudkan rencana pembangunan di daerah,” kata Zainul Majdi.

Ia mengatakan, keberlanjutan program MCAI ke depan diharapkan bisa terus mengakselerasi, membuka ruang inovasi, dan memberi nilai tambah.

Menurut Gubernur Zainul Majdi, terkait dukungan dalam keberlanjutan program hibah MCAI itu, pemerintah NTB akan menyiapkan sejumlah regulasi berupa Perda dan Pergub dan menyiapkan anggaran yang cukup di Pemerintah Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota sewilayah NTB.

AYA/Hms

Menindaklanjuti MoUdengan PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang terkait penanggulangan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemkab Lobar memberikan pelatihan terkait dengan hal-hal teknis atau antisipasi masalah kebakaran.

GIRI MENANG.lombokjournal.com – Pelatihan  antisipasi kebakaran yang dilaksanakan di ruang aula Dinas Damkar, Kamis ( 27/4), itu menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dengan PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang terkait penanggulangan kebakaran.

Ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kebakaran, yaitu aspek peralatan, aspek disain bangunan, managemen penanggulangan kebakaran dan aspek penegakkan hukum. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Damkar Lobar Drs. Fauzan Husniady pada saat membuka acara pelatihan tersebut.

“Walaupun secara institusi berbeda secara trek atau alur, tetapi karena perusahan ini berada di wilayah kami hal itu menjadi tanggung jawab kami, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran,” ujar Fauzan mengawali sambutannya.

Mantan Sekretaris Dinas PPKAD ini mengatakan, walaupun tidak menginginkan musibah seperti itu, tetapi sangat diperlukan langkah-langkah antisipatif untuk menghidari terjadinya musibah kebakaran tersebut.

“Mungkin aspek pertama dan kedua PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang Jeranjang sudah memilikinya,” tambah Fauzan.

Sedangkan aspek management penanggulangan kebakaran ini, sangat terkait dengan kesiapan teknis atau hal-hal yang menyangkut dengan kesiapan peralatan yang ada di perusahan tersebut. Sementara aspek penegakan hukum, ranahnya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan penegakan hukum yang menyangkut kebakaran.

Tujuan pelatihanini difokuskan pada aspek management penanggulangan kebakaran yang di backup Pemda menyangkut kesiapan semua unsur yang ada di perusahan tersebut, Baik menyangkut kesiapan peralatan maupun sumber daya manusianya.

Untuk menunjukkan keberadaan Dinas Damkar, ke depannya akan dibentuk tim relawan yang akan ditempatkan di setiap kecamatan.

“Ttujuannya adalah untuk meningkatkan responsif dan respon time sehingga komunikasi dan informasi tentang kebakaran bisa lebih cepat guna untuk bisa meminimalisir kerugian materi ataupun korban jiwa,” pungkas Fauzan.

Di tempat sama, Nanang Safrudin perwakilan dari PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang mengatakan, secara rutin PT.Indonesia Power melakukan kegiatan untuk melihat sejauh mana kompetensi dari setiap pembangkit listrik yang tergabung di dalam PT. Indonesia Power terkait masalah penanggulangan kebakaran.

Karena pembangkit listrik sangat riskan dengan masalah kebakaran, maka pihak PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang juga sangat menekankan, masalah penanggulangan kebakaran adalah sebagai program yang penting.

“Untuk para peserta untuk bisa mengikuti pelatihan secara seksama dan sungguh-sungguh, karena di samping untuk perusahan tetapi kegiatan ini juga membawa nama Pemda,” harapnya.

man/ardi/humas

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Barat menggelar pelatihan Khatib sewilayah Kabupaten Lombok Barat, Kamis (27/4) di auditorium Institut Islam Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — “Pelatihan sekaligus penyuluhan Khatib ini digelar semata-mata untuk meningkatkan wawasan dan cara khatib supaya dakwah yang disampaikan bisa sampai sasaran dan tujuan,” kata Ketua MUI Lobar, TGH Safwan Hakim.

Menurutnya, materi pelaihan yang disampaikan antara lain Retorika Khutbah yang disampaikan oleh TGH Muharrar Mahfuz, Deradikalisasi Agama yang disampaikan oleh TGH Munajib, Existensi Dakwah yang disampaikan oleh DR Said, dan Kebijakan Pemerintah dalam Keagamaan  yang disampaikan oleh Safarudin MA dari Kantor Kementrian Agama Lombok Barat.

Sementara itu saat membuka kegiatan tersebut, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, mengingatkan agar seluruh peserta dapat menjadi Khotib yang lebih baik lagi, cerdas, mampu menguasai keilmuan dan berwawasan luas.

Dengan kemampuan Khatib yang lebih baik maka, apa yang disampaikan ke masyarakat lebih jelas dan yang disampaikan juga bisa sesuai dengan masing-masing tingkatan masyarakat.

“Kami juga berpesan agar para khatib dapat menyampaikan hal- hal yang positif agar masyarakat tidak mudah terprovokasi,” kata Bupati Fauzan.

(LJ/Hms)

Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Menggugat (AJM) menggelar unjukrasa aksi solidaritas, Kamis (27/4) di gedung DPRD Lombok Barat, NTB, mengecam dugaan “pelecehan profesi wartawan” yang dilakukan oknum anggota dewan setempat.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Para jurnalis terdiri dari sejumlah organisasi wartawan di NTB, seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Forum Pers Independen Indonesia (FPII), dan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI).

Aksi solidaritas ini dipicu ucapan Ketua Komisi I DPRD Lombok Barat berinisial HZ, yang menyatakan fungsi kontrol pers terhadap sebuah Dinas di Lombok Barat menjadi lemah karena sejumlah wartawan di sana sudah “dibungkam” dengan uang ratusan ribu rupiah oleh oknum Dinas terkait. Tudingan itu dilontarkan HZ dalam sebuah rapat paripurna di DPRD Lobar beberapa hari lalu.

Dalam aksi itu, AJM mendesak agar oknum anggota DPRD Lombok Barat yang mengeluarkan pernyataan yang melecehkan profesi wartawan, untuk mengklarifikasi ucapannya itu.

“Kami dari AJM sangat keberatan terhadap pernyataan oknum DPRD Lobar yang sudah melecehkan profesi wartawan. Aksi ini menuntut agar dia mengklarifikasi  ucapannya itu,” kata Riadi Sulhi, Sekjen IJTI NTB, yang juga turun memimpin aksi.

Riadi menekankan, pernyataan HZ yang dilontarkan dalam sebuah rapat itu bisa membias dan menimbulkan multitafsir yang cenderung melecehkan profesi wartawan secara keseluruhan.

“Harus diklarifikasi sejelas- jelasnya agar tidak menimbulkan fitnah di mata masyarakat. Kami juga menuntut HZ agar meminta maaf kepada seluruh insan pers secara terbuka melalui media massa,” katanya.

AJM juga mengecam dan menolak segala bentuk tindakan pelemahan dan upaya pembungkaman kebebasan berekspresi para jurnalis, khususnya di kabupaten Lombok Barat.

Sementara itu, Ketua FPII NTB, Ahmad Sahib mengatakan, selain tuntutan klarifikasi dan permintaan maaf dari oknum yang diduga melakukan pelecehan profesi wartawan, AJM juga menuntut agar pihak Badan Kehormatan di DPRD Lobar segera menjalankan fungsinya mengklarifikasi dan memberi tindakan tegas kepada HZ.

“BK juga kami minta untuk mengimbau  seluruh anggota dewan agar santun dalam bersikap dan bertutur kata, agar bisa menjadi contoh yang baik dan memberi teladan bagi masyarakat,”katanya.

Sahib menegaskan, seluruh insan pers merasa keberatan dan mengecam ucapan HZ yang tidak mendasar dan cenderung melecehkan profesi wartawan.

“Kalau harga diri pribadi yang dilecehkan mungkin belum seberapa. Tapi ini harga diri profesi kita yang dilecehkan, jelas harus kita lawan sampai di mana pun,” tegas Sahib yang juga pimpinan media online Lombokini.com.

Aksi AJM di DPRD Lombok Barat juga diwarnai aksi peletakan bersama peralatan liputan dan kartu pers, yang kemudian ditaburi bunga.

Pihak DPRD Lombok Barat menemui massa aksi diwakili Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Multazam.

Di hadapan massa AJM, Multazam juga menyatakan permohonan maaf mewakili HZ atas kejadian tersebut.

“Saya mewakili pak HZ untuk meminta maaf,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Multazam sempat meminta perwakilan massa AJM  untuk masuk ke gedung DPRD Lombok Barat dan melakukan dialog. Namun tawaran itu ditolak.

“Kami hanya ingin oknum HZ yang menemui kami,” teriak massa AJM.

AYA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berusaha mengurus kepulangan Muliati (21), tenaga kerja asal Lombok Barat, yang terluka cukup berat akibat melompat dari lantai dua rumah majikannya di Riyadh, Arab Saudi.

MATARAM.lombokjournal.com —  Pihak Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Mataram berkoordinasi dengan KBRI Riyadh untuk mengurus kepulangan Muliati.  KBRI di Riyadh sedang memfasilitasi kasus Muliati ini.

“Semua proses perawatan dan pemulangannya akan ditanggung pemerintah,” kata Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Mataram, Mucharom Ashadi, Kamis (27/4) di Mataram.

Sebelumnya, Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran Indonesia (PBHMI) perwakilan NTB, melaporkan bahwa Muliati Binti Dahri Siatih (21),TKI asal Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, NTB,  melakukan aksi nekad melompat dari lantai dua rumah majikannya di Riyadh karena diduga menjadi korban percobaan perkosaan anak majikan.

Muliati berhasil lolos dari upaya perkosaan, namun menderita luka berat karena melompat dari lantai dua rumah majikan.

Mucharom menjelaskan, saat ini pemerintah berfokus pada perawatan kesehatan Muliati dan pemulangannya. Untuk dugaan pelecehan seksual yang memicu aksi nekad Muliati, masih dalam pemeriksaan di KBRI Riyadh.

“Informasi dari KBRI, sudah meminta keterangan majikan dan juga keterangan Muliati secara terpisah untuk memastikan apa yang sebenarnya dialami Muliati. Tapi saat ini kita fokus ke pemulangan dulu,”katanya.

Mucharom menjelaskan, Muliati Binti Dahri Siatih (21), tercatat bekerja di Riyadh Arab Saudi sejak Oktober 2016. Muliati bisa bekerja di sana dengan status TKI Re-Rentry, sehingga bisa tetap ke Arab Saudi, meski sejak 2015 Pemerintah Indonesia melarang pengiriman TKI non formal ke 21 negaraTimur Tengah termasuk Arab Saudi.

“Muliati ini TKI Re-Entry, atau TKI yang sudah bekerja di sana dan kembali lagi memperpanjang kontraknya. Memang ada larangan untuk 21 negara, tapi Kepmenaker No 260, memperbolehkan untuk TKI yang Re-Entry,” katanya.

Ia mengatakan, untuk kasus Muliati, BNP2TKI di Jakarta juga sedang meminta keterangan dari perusahaan PPTKIS yang memberangkatkannya. Sementara BP3TKI Mataram juga tengah meminta keterangan dari kantor cabang PPTKIS tersebut di Mataram.

Berdasarkan data BP3TKI Mataram, sepanjang 2017 hingga Maret tercatat sedikitnya 120 kasus menimpa TKI asal NTB. Sementara sepanjang tahun 2016 tercatat 573 kasus.

AYA

Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mendeportasi 41orang Warga Negara Asing (WNA)  yang menyalahi aturan keimigrasian, sepanjang empat bulan terakhir.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kasi Wasdakim Imigrasi Mataram, Syamsudin mengatakan, dalam empat bulan terakhir ada 41 WNA yang dideportasi ke negara asalnya. “Yang mendominasi adalah Warga Negara Tiongkok, kemudian disusul Timor Leste, Malaysia, Australia dan Prancis,” katanya di Mataram,  Rabu (26/4).

Syamsudin mengatakan,  sebagian besar WNA didepertasi karena terlibat pelanggaran keimigrasian, antara lain bekerja tidak sesuai izin tinggal dan tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan atau overstay.

“Kerjaannya macam-macam seperti bekerja sebagai chef di restauran,instruktur diving, dan membuka usaha. Namun didominasi pekerja diatas kapal seperti WN Tiongkok dan Timor Leste,” jelasnya.

AYA