Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, Demokrat tetap konsisten mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com —  SBY memastikan, Partai Demokrat yang dipimpinnya tetap konsisten dukung pemberantasan korupsi, ada atau tidak kader yang terjerat korupsi, Demokrat  tetap konsisten.

“Demokrat menolak dan tidak setuju angket DPR  kepada KPK. Itu berbahaya dan bisa menganggu tugas KPK,” tegas SBY, dalam pidato pembukaan Rakernas Partai Demokrat, Senin (8/5) di ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurutnya, masih ada banyak cara melakukan pengawasan pada KPK karena KPK bisa saja salah. Dan DPR bisa memilih cara lain, cara  yang tepat.

“Demokrat tidak ikut bertanggung jawab soal hak angket, dan tidak akan ambil bagian dalam hak angket tersebut,” kata SBY.

SBY juga menyoroti penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat, yang menurut SBY harus dibaca satu nafas dan satu jiwa. Sebab, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan timpang jika ketidakadilan hukum makin subur.

SBY menegaskan, Demokrat mendukung pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, serta penegakan hukum yang adil dan objektif.

AYA

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan negara harus netral dan adil, dalam pelaksanakan Pilkada serentak 2018, dan juga Pemilu Pilpres 2019 mendatang.

MATARAM.lombokjournal.com —  Demokrasi di Indonesia, menurut SBY, akan tercoreng jika aparatur negara tidak netral dan adil dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 nanti.

Dikatakannya, Partai Demokrat sungguh berharap agar negara netral dan adil dalam setiap Pilkada dan Pemilu.

“Sejarah demokrasi akan tercoreng jika perangkat negara termasuk BIN, Polri dan TNI tidak netral dan tidak adil. Ingat sumpahnya kepada tuhan YME,” kata SBY, dalam pidato membuka Rakernas Partai Demokrat, Senin (8/5) di ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut SBY, demokrasi di Indonesia masih belum sempurna dan harus disempurnakan dari waktu ke waktu.

“Nafas demokrasi adalah kebebasan,  mari jaga kebebasan itu dan jangan dimandulkan. Meskipun demikian, Demokrat sepakat kebebasan tidak boleh kebablasan dan tanpa etika dan tanggung jawab,”katanya.

Demokrasi yang fair play dan netralitas negara, itu menjadi satu dari tiga poin rekomendasi dan harapan Partai Demokrat yang disampaikan dalam pidato SBY. Dua poin lainnya, adalah soal persatuan dan kebhinekaan, dan yang ketiga soal penegakan hukum.

Untuk persatuan, kerukunan, dan kebhinekaan Indonesia, SBY mengatakan, pemerintah dan semua pihak harus menangani secara serius gejala perpecahan yang saat ini terjadi.

“Kami lihat dan ikuti percakapan di ruang publik yang dipicu Pilkada DKI, meskipun setelah berakhir. Para elit maupun akar rumput kelihatan terbelah. Ini tidak baik. Bukan ini yang jadi nilai dan konsensus dasar kita. Ini harus diatasi sangat serius,”katanya.

Ia meminta pemerintah jangan terlalu cepat memvonis pihak mana yang pro atau yang anti kebhinekaan dan NKRI.

“Mari duduk bersama hargai pihak yang ingin berbakti kepada bangsa dan negara meskipun saat ini mereka berada di luar kekuasaan. Tapi yang di luar kekuasaaan mari bantu negara dan pemerintah atasi permasalahan ini bersama. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh,” kata SBY.

AYA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat dibuka oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (8/5) di ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, salah satu agenda adalah memenangkan Pilkada 2018

MATARAM.lombokjournal.com –SBY dalam pidatoya mengatakan, ada dua agenda yang akan dibahas. Pertama, meningkatkan kedekatan Demokrat dengan rakyat, berjuang dengan rakyat, peduli masalah rakyat, jangan biarkan rakyat hilang kepercayaan.

“Kedua, berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019,” kata SBY.

Dalam pidato pembukaan itu, SBY (mantan) Presiden RI ke enam, mengatakan, Rakernas Partai Demokrat tahun ini bertujuan untuk menyatukan serta meningkatkan semangat kekompakan dan kebersamaan serta ikhtiar kerja keras untuk keberhasilan tugas dan perjuangan partai Demokrat dua tahun ke depan.

Dalam kesempatan sama, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Rakernas dihadiri oleh lebih dari 1500 keder partai, terdiri dari 550 orang pemilik hak suara, jajaran Majelis Tinggi Partai, anggota DPP, DPD, dan DPC, dan perwakilan para anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, dari Partai Demokrat.

“Ini merupakan wadah pertemuan partai paling sedikit diselenggarakan satu kali dalam dua tahun,” katanya.

AYA

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik mengatur gaya hidup dan pola makan yang sehat agar tak berpotensi gagal ginjal, daripada pergi berobat saat ginjalnya tengah bermasalah.

lombokjournal.com —

Tapi kalau sudah terlanjur mengalami gagal ginjal, apa harus dilakukan?

Tentu harus segera berobat, mungkin harus operasi. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak segera ditangani, akibatnya bisa fatal. Kata dokter, sakit  ginjal itu sering kurang dirasakan gejala awalnya. Seseorang baru menyadari resiko yang harus dihadapi, kalau ginjalnya benar-benar sudah parah,

Tentu kalau sampai operasi ginjal, biayanya  tidak sedikit. Jangankan operasi ginjal, operasi bisul saja harus menebus resep dokter yang jumlahnya bikin sesak nafas. Biaya kesehatan memang tergolong pengeluaran paling tinggi. Kalau sudah gagal ginjal, sudah terbayang jumlah biaya yang harus dikeluarkan.

Tapi paman saya, seorang karyawan kecil perusahaan air minum lokal, kena batu ginjal. Beruntunglah paman saya bekerja di perusahaan yang sudah mengikut sertakan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Setelah dirawat 5 hari di Rumah Sakit, dokter memutuskan segera melakukan operasi. Ini karena batu yang ada di ginjal sudah membesar, dan harus dilakkukan oembedahan untuk mengeluarkan batunya.

Dokter-dokter yang merawatnya mengatakan, tak usah mengkhawatirkan biaya operasi. Karena paman saya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang sebagian biayanya sudah dibayarkan perusahaannya. Para dokter meyakinkan, semua biaya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebelumnya, saat rawat inap selama 5 hari di akhir bulan, sepenuhnya di tanggung BPJS Kesehatan. Termasuk biaya cek kesehatan menyeluruh, USG, dilanjutkan rongent yang tentu biayanya tidak sedikit.

Dokter maupun pihak rumah sakit mempermudah paman saya yang berobat dengan kartu BPJS Kesehatan. Saya yang mendampingi paman menjelaskan petugas rumah sakit saat mengisi formulir, yang bersangkutan menjadi peserta BPJS melalui tempatnya bekerja (perusahaannya).

Prosedur

Ini langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan BPJS Kesehatan untuk operasi ginjal paman saya.  Pengeobatan dimulai dari pemeriksaan di Klinik Catur Warga Mataram (Fasilitas Kesehatan 1 – Faskes 1).  Dari pemeriksaan ini kemudian mendapat rujukan untuk melakukan rongent di Bio Medica Mataram (Faskes 2). Sampai akhirnya, harus dirujuk ke RSUD Kota Mataram (Faskes3) untuk tindakan lebih lanjut (operasi).

Dari Faskes 1 ke Faskes 2. 

Semua prosedur yang harus ditempuh untuk pengobatan dengan fasilitas BPJS Kesehatan, tidak ada yang sulit.  Mulai Faskes1 ke Faskes2 berjalan lancar dengan layanan yang tak berbelit-belit. Bahkan dari klinik Catur Warga di Jalan Catur Warga Mataram menuju Bio Medica yang terletak di Pagutan, pihak klinik memberi pinjaman mobil untuk mengantar.

Baik pihak rumah sakit maupun dokter spesialisnya yang itu mempermudah segalanya,  tidak ubahnya dengan layanan untuk pasien umum hingga saya bisa rawat inap dengan baik sebagai pasien BPJS.  Para dokter mempermudah pasien mendapat pelayanan kesehatan.

Untuk bisa berobat di Faskes 2, harus ada rujukan dokter dari Faskes 1. Dokter di Faskes 1 tidak akan begitu saja memberi rujukan. Akan diperiksa terlebih dahulu, apakah jenis penyakitnya harus dirujuk atau tidak. Jika memang harus dirujuk, dokter bersangkutan akan memberi surat rujukan ke Rumah Sakit Faskes 2 yang dipilih.

BPJS Kesehatan dari Faskes 2 ke Faskes 3. 

Rujukan Faskes 2 ke Faskes 3 biasanya untuk pasien yang memerlukan tindakan medis yang lebih serius dan berat, dan sarana dan prasarananya tidak tersedia di Faskes 2. Seperti paman saya yang harus melakukan operasi batu ginjal, harus di rumah sakit umum Kota Mataram (Faskes 3) yang memunya fasilitas kesehatan lebih lengkap. Memang ada rumah sakit swqasta lainnya yang punya peralatan kesehatan memadai, tapi sebagai belum menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Memang masih ada kesangsian banyak orang, bisakah pasien BPJS mendapat pelayanan baik dari dokter spesialis atau rumah sakit.  Kadang-kadang memang masih terdengar cerita-cerita kurang sedap yang menimpah pasien BPJS, beredar berita-berita buruk tentang pelayanan rumah sakit terhadap pasien yang memakai kartu BPJS Kesehatan.

Karena kabar buruk itu mungkin yang menyebabkan sebagian masyarakat yang sangsi menjadi peserta BPJS. Tapi terus terang, dari pengalaman paman yang sangat terbantu dengan BPJS Kesehatan untuk operasi bantu ginjal itu, kesangsian itu sebenarnya rumor-rumor  yang beredar akibat pengelaman masa lalu.

Sebab dari pengalaman paman,  Dokter yang memeriksa saya sejak faskes 1 – faskes 3, semuanya memudahkan dan memberi kenyamanan pasien BPJS. Sampai saat inipun, secara berkala paman saya masih harus kontrol ke dokter spesialis, semua ditanggung BPJS termasuk obat-obatnya.

Harapan saya mungkin juga menjadi harapan masyarakat luas, pelayanan kesehatan oleh BPJS semakin baik. BPJS dengan dana yang sedemikian besar bisa benar-benar digunakan mereka yang membutuhkan tanpa banyak kesulitan yang dihadapiu. Saya percaya, sebab BPJS mempunyai semangat untuk meningkatkan pelayanan dokter dan rumah sakit yang menjadi mitranya.

Rr
Sesuai penuturan: SALMAN, warga Kebon Roek, yang pernah mendampingi keluarganya berobat dengan kartu BPJS

Petisi anti hoax yang ditandatangani oleh hampir 10 ribu orang, Minggu (7/5) di jalan Udayana, Kota Mataram, berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri), dalam kategori petisi dengan tanda tangan terbanyak.

MATARAM.lombokjournal.com — Petisi anti hoax itu digelar di sela kegiatan jalan santai bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Tuan Guru Bajang (TGB), yang diselenggarakan Partai Demokrat.

SBY mengatakan, penggalangan tanda tangan petisi anti hoax di Mataram dilakukan untuk membangun kesadaran bersama bahwa negara ini adalah negara kebenaran, keadilan, etika dan negara hukum, bukan negara kebohongan, fitnah, dan hoax.

“Rakyat harus memerangi hoax ini saya pribadi keluarga SBY sering jadi korban hoax dan fitnah,” katanya.

SBY meminta penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan  hoax juga tidak boleh tebang pilih.

Menurut dia, petisi anti hoax di Mataram agar bisa dilihat sebagai gerakan nasional dan internasional stop hoax dan fitnah, serta mendukung pers yang merdeka adil dan bertanggung jawab.

“Kami mendukung sikap Presiden (Jokowi) yang menyatakan akan memerangi hoax. Asalkan pemberantasan hoax harus adil dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Penandatangan petisi anti hoax di atas baliho sepanjang 40 meter, menurut catatan Muri merupakan rekor baru yang memecahan rekor sebelumnya di Samarinda.

Total masyarakat yang membubuhkan tanda tangan di petisi anto hoax di Mataram tercatat sebanyak 9.709 tandatangan, sementara di Samarinda hanya sekitar 3 ribu tandatangan.

AYA

Mantan Presiden RI ke Enam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan buku Twitter SBY, Minggu pagi (7/5), di  jalan Udayana Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com –  Peluncuran buku Twitter SBY dilakukan di sela kegiatan jalan sehat bersama SBY dan TGB (Tuan Guru Bajang) sapaan akrab Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, yang diikuti oleh sekitar 10 ribu peserta dari kader Partai Demokrat dan masyarakat umum di Kota Mataram.

Buku Twitter SBY ditulis oleh Putu Swasta setebal 350 halaman, ini berisikan cuitan SBY di medsos selama empat tahun terakhir sejak 2013.

“Buku ini kami tulis selama dua tahun. Mudah-mudahan buku ini bisa memberi inspirasi kekuatan, dan kedewasaan dalam demokrasi kita,” kata penulis buku, Putu Swasta.

Peluncuran buku ditandai denganpenandatanganan buku oleh SBY, yang hadir didampingi Ani Yudhoyono, putranya Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gubernur NTB yang juga Ketua Partai Demokrat NTB, M Zainul Majdi.

Peluncuran buku Twitter SBY juga dirangkai dengan penandatanganan petisi anti hoax di atas baliho sepanjang 40 meter kali 6 meter.

Dalam pidatonya, SBY mengatakan, peluncuran buku dan penggalangan tanda tangan petisi anti hoax itu dilakukan untuk membangun kesadaran bahwa negara ini adalah negara kebenaran, keadilan, etika dan negara hukum, bukan negara kebohongan, fitnah, dan hoax.

“Rakyat harus memerangi hoax ini saya pribadi keluarga SBY sering jadi korban hoax dan fitnah,” katanya.

SBY meminta penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemeberansatas hoax juga tidak boleh tebang pilih.

“Pemerintah, polisi, penegak hukum yang adil dan tidak tebang pilih ini yang jadi tiang kokohnya negara Indonesia. Kita juga mendukung pers yang merdeka. Tetapi juga bertanggung jawab dan adil. Pers tidak boleh terlalu bela pihak tertentu dan hajar pihak lain,” katanya.

Menurut SBY, peluncuran buku dan petisi anti hoax agar bisa dilihat sebagai gerakan nasional dan internasional stop hoax dan fitnah, serta mendukung pers yang merdeka adil dan bertanggung jawab.

Terkait buku, SBY menjelaskan, Twitter SBY merupakan kumpukan twit dirinya dan komunikasi dengan rakyat sejak 2013 saat masih menjadi Presiden, hingga kini.

“Sejak 2013 waktu saya masih jadi presiden, mengapa saya masuk sosmed supaya saya bisa bicara langsung, kalau tidak sering dipelintir tidak dimuat utuh,” katanya.

SBY menyatakan mendukubg sikap Presiden Jokowi yang menyatakan akan memerangi hoax. Asalkan pemberantasan hoax harus adil dan tidak tebang pilih.

Kehadiran SBY di Mataram, NTB dalam rangka Rakernas Partai Demokrat yang akan digelar pada Senin (8/5) di Hotel Lombok Raya.

AYA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi peraturan KPK No 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di DPRD NTB, Jumat (5/5).

MATARAM.lombokjournal.com —  Selain itu, KPK sekaligus pengenalan aplikasi online untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (aplikasi  E-LHKPN) di kalangan DPRD NTB.

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah mengatakan, sosialisasi KPK dilakukan untuk terus mendorong keterbukaan dan transparansi pejabat dan penyelenggara negara, termasuk bagi kalangan DPRD NTB.

Sosialisasi e-LHKPN dilakukan KPK, untuk memberikan pemahaman mengenai tatacara sistim pelaporan secara online melalui aplikasi e-LHKPN. “Juga untuk terus mendorong keterbukaan dan transparansi bagi penyelenggara negara, khususnya DPRD NTB,” kata Isvie di Mataram, Jum’at (5/5)

Ia mengatakan, menanamkan sifat kejujuran, integritas dan keterbukaan penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan yang bersih jujur dan transparan, sangat penting  untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Penyelenggara negara harus bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Selain itu, mewujudkan pemerintahan bersih juga harus disertai komitmen dari setiap pejabat maupun penyelenggara negara,  dengan mempraktikkannya termasuk dengan menyerahkan LHKPN.

“Diharapkan melalui sosialisasi sekarang ini, selain pemahaman, kesadaran anggota DPRD NTB untuk memberikan LHKPN juga akan semakin tinggi,” katanya.

(AYA)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan empat Desa di Kabupaten Lombok Barat sebagai Desa Tangguh Bencana, bersama ratusan Desa lain di 132 Kabupaten/Kota di Indonesia.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Hal tersebut  ditandai dengan penandatangan nota kerjasama  antara BNPB dengan Pemda Kabupaten dan Kota, Kamis (4/5) di gedung INA, Sentul, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kabag Humas Lombok Barat, Saeful Akhkam menjelaskan, Sekretaris Daerah Lombok Barat,  HM Taufiq mewakili Bupati menandatangani nota kerja sama tersebut.

“Untuk Lombok Barat ada empat Desa yang ditetapkan dalam program pembentukan Desa Tangguh Bencana ini. Pak Sekda yang melakukan Penandatanganan notakerjasama dengan BNBP, mewakili Bupati,”kata Saeful, Kamis (4/5) di Lombok Barat.

Saeful mengatakan, sebelumnya untuk desa tangguh bencana itu, Lombok Barat mengusulkan sekitar 20 Desa dari total 119 Desa dan 3 Kelurahan di Lombok Barat.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan program unggulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dilakukan untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai bencana alam yang belakangan seringkali terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, HM Nadjib MM mengatakan, empat Desa yang ditunjuk sebagai Desa Tangguh Bencana itu

nantinya akan membentuk kelompok masyarakat yang akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

“Kita akan sosialisasi dan mereka yang masuk dalam struktur akan dilatih dalam penanganan bencana,” kata Nadjib.

Ia menjelaskan, nantinya tiap Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana  akan mendapat alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp150 juta yang peruntukkannya telah ditetapkan oleh pihak BNPB.

Kriteria penetapan dan penggunaan dana itu, papar dia, diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) yang diterbitkan oleh Tim dari BNPB.

Ke depan dengan semakin buruknya kondisi alam dan cuaca, pihak BNPB mengharapkan tambahan jumlah Desa untuk menjadi Desa Tangguh Bencana beserta anggarannya, agar dapat dialokasikan oleh Pemkab melalui APBD Perubahan atau APBD Murni Tahun 2018.

“Kami akan konsultasikan ke Tim Anggaran Pemda (TAPD) karena terkait dengan kemampuan keuangan di APBD Lobar,” katanya.

GRA/Hms

Sebanyak tiga Kabupaten di Provinsi NusaTenggara Barat (NTB) hingga  kini belum dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 lantaran belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Tiga Kabupaten itu yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Tiga daerah ini syarat yang dibutuhkan belum dilengkapi. Kalau syarat-syaratnya sudah lengkap maka dana desa tersebut segera bisa dicairkan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan Dan Catatan Sipil (PMPD-Dukcapil) NTB, Rusman, Kamis (4/5) di Mataram.

Dijelaskan, untuk lima Kabupaten lain yakni Lombok Barat, Dompu, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dana desa sudah mulai dicairkan karena persyaratan sudah dilengkapi.

Ia memaparkan, untuk KLU dari 33 desa yang ada, baru 15 desa yang sudah dicairkan, masih tersisa 18 desa yang belum dicairkan lantaran masih menyelesaikan persyaratan.

Sedangkan untuk Lombok Tengah progresnya sudah direkomendasikan 99 desa untuk segera dicairkan.

Rusman mengatakan, syarat yang diperlukan untuk mencairkan dana desa 2017di antaranya ada Peraturan Daerah tentang APBD 2017, Peraturan Kepala Daerah tentang Penggunaan Anggaran Dana Desa, kemudian laporan kegiatan tahun lalu.

Total total anggaran Dana Desa yang akan dicairkan tahun ini mencapai Rp865 Miliar dimana pencairan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

“Kita mendorong tiga Kabupaten itu segera melengkapi persyaratan yang diperlukan agar dana desanya bisa cair,”katanya.

AYA

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diapresiasi Deputi  Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenkopolhukam Republik Indonesia, Warsono, yang telah melakukan terobosan dan  inovasi membangun daerah.

MATARAM.lombokjournal.com — Apresiasi itu disampaikan Warsono saat bertemu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si di ruang kerja Wagub, Kamis (04/05). “NTB mengembangkan berbagai inovasi yang berkontribusi pada percepatan dan nilai tambah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kunjungannya untuk pemantauan, interpretasi data dan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Warsono bersama rombongannya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pusat tentang tata kelola serta reformasi birokrasi di kabupaten/kotaProvinsi NTB.

Dalam pertemuan itu, Wagub mengatakan, otonomi daerah memberi peluang kepada pemerintah daerah berinovasi dan berkreasi. Dan melalui inovasi tersebut dapat lahir program-program yang dapat mempercepat pembangunan, khususnya kesejahteraan masyarakat.

“Kami di daerah menyesuaikan dengan regulasi, kebijakan, sinkronisasi, harmonisasi, dari pusat,” ujar Wagub.

Namun, daerah seringkali  mengalami kesulitan karena belum terwujud sinkronisasi peraturan dengan baik. Misalnya antar peraturan menteri dan kelembagaan yang tumpang tindih menyulitkan dan dilematis bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakannya.

“Sampai hari ini banyak undang-undang yang PP-nya belum terbit,” kata wagub.

Diharapkannya, Pemerintah  mempertimbangkannya secara matang,  sebelum menerbitkan kebijakan baru khususnya oleh kementerian dan lembaga. Sehingga tidak setiap pergantian pemerintahan, selalu diikuti pergantian dan perombakan kebijakan secara fundamental.

“Insyallah kami mempunyai komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui seluruh perangkat dan kebijakan daerah,” tegas Muh. Amin.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam pertemuan tersebut, Inspektorat Provinsi NTB, Biro Pemerintahan Provinsi NTB, DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Biro Organisasi Provinsi NTB, Disnakertrans Provinsi NTB, DPM & PTSP Provinsi NTB dan BKD Provinsi NTB.

Rr/Humas