Selama ini masih ada ditemukannya pemasangan instalasi yang kontraktor yang tidak sesuai dengan standar hingga bisa menyebabkan terjadi bahaya

MATARAM.lombokjournal.com — Keselamatan ketenagakerjaan listrik terlaksana baik apabila di laksanakan sesuai SOP, pemasangan instalasi listrik harus memenuhi standar termasuk bahan-bahan yang digunakan. Direktur Utama PT Jasa Kelistrikan Indonesia (JKI),Tumpal Gultom mengatakan itu di Mataram, di sela acara  uji kompetensi terhadap tenaga Tim Inspeksi dan Tim Pemeriksaan di Mataram, Rabu (14/6).

“Kita melakukan Sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan pemanfatan tenaga listrik,” kata Gultom

PT JKI sebagai Lembaga Inspeksi Tehnik Tenaga Rendah (LIT-TR), melakukan pemeriksaan dan pengujian kesesuaian instalasi pemanfaatan tegangan rendah sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik serta Standar Nasional Indonesia (SNI). JKI juga melakukan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Sosialisasi itu terkait hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 dan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 05 Tahun 2014,

“Jika setelah diperiksa dan diuji itu kalau sudah terpasang secara baik memenuhi standar, baru dikeluarkan sertifikat SLO,” ujar Tumpal di tengah kegiatan  uji kompetensi terhadap tenaga yang disiapkan sebagai tim inspeksi dan tim pemeriksaan yang digelar disalah satu hotel di Kota Mataram,pada Rabu pagi

Tumpal Gultom menuturkan, untuk mendukung kinerja diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten.

Direktur PT JKI NTB,Sapri mengatakan untuk uji kompetensi diikuti oleh sekitar 31 orang peserta yang dipersiapkan khusus untuk enam rayon diwilayah pulau Lombok.

“Kehadiran JKI di NTB untuk menangani kecepatan pelayanan terhadap masyarakat,”ucapnya.

Tim inspeksi dan tim periksaan terus dilakukan penambahan dengan kualitas yang mumpuni. Tenaga tersebut harus melalui uji kompetensi dan akan dipersiapkan untuk wilayah pulau Sumbawa yaitu di Sumbawa dan Bima.

AYA

Zakat hakekatnya bukan hanya berkaitan dengan orang miskin  atau pemberdayaan, tapi yang pertama adalah pembersihan.

MATARAM.lombokjournal.com — Pemberdayaan adalah menyangkut orang yang menerima, sedangkan  pembersihan,  menyangkut diri  sendiri sebagai pemberi zakat. Makna Zakat itu ditegaskan Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi, Selasa (13/6) pada acara Penyerahan zakat, infaq, sadaqah oleh jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyerahan zakat diawali  oleh Gubernur NTB, Wakil Gubernur, Sekda  dan diikuti pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Masyarakat diajak merenungkan, zakat tidak hanya bagaimana memberdayakan, membantu orang, dan mengentaskan kemiskinan.

“Paling utama adalah kita menyadari dan mengingat, zakat adalah pembersihan. Mari momentum Ramadhan ini Kita jadikan  sebagai penanda dan pengingat untuk membayar zakat. Jangan kurang dari 2,5 persen tetapi  boleh lebih, jangan terlalu pas-pasan untuk mengeluarkan zakat,” katanya.

Sebab, pada akhirnya tak ada perantara yang bisa dimintai pertolongan, semua akan dipertanggungjawabkan segala sesuatunya sendiri.

Kepada Pengurus Baznas, Gubernur TGB berpesan  agar program-program yang dibuat oleh Baznas Provinsi NTB betul-betul dikoordinasikan dengan instansi yang terkait, utamanya  dari sisi siapa yang akan menerima bantuan/zakat.

Ke depan diharapkannya agar fasiltitas-fasilitas sosial  disediakan tempat persinggahan untuk para keluarga yang sedang berobat di Mataram, khususnya masyarakat yang berasal dari luar mataram.

Misalnya dialokasikan beberapa kamar dan disiapkan untuk keluarga yang menemani, tegasnya. Demikian juga untuk beasiswa, TGB meminta agar diperhatikan dari sisi siapa yang pas untuk diberikan bantuan Pendidikan.

“Benar-benar dilihat dari latar ekonomi dan prestasinya,”  ujar TGB.

Plt. Baznas Provinsi NTB, TGH Munajib Kholid melaporkan, tahun 2017 ini Baznas NTB menargetkan penghimpunan zakat sebesar Rp10 Miliar dan hingga 17 Mei 2017 sudah masuk sebesar Rp4,7 Miliar.

Hal ini mengalami perubahan yang signifikan setelah pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTB sehingga zakat para guru-guru SMA disalurkan melalui Baznas NTB.

Jumlah bantuan yang telah didistribusikan Baznas sampai bulan Juni 2017 sebesar Rp3,5 Miliar. Diantaranya disalurkan untuk Program NTB Cerdas sebesar Rp 2,5 Miliar, NTB Makmur Rp 3,3 M, Baznas Peduli sebesar Rp2,5 M, NTB Sehat sebesar Rp450 Juta, Guru Tetap Honorer non Sertifikasi sudah ditargetkan sebanyak 1.600 orang (madrasah 800 dan Diknas 800 orang), Guru Ngaji 300 orang ditargetkan  Rp 300 Juta, Mahasiswa yang sedang penelitian S1, S2, S3 sekitar 300 orang, Siswa berprestasi 1000 orang.

“Mudahan-mudahan ini sebagai salah satu amal kita kepada Allah SWT agar NTB yang sudah terkenal destinasi syariahnya betul-betul bisa kita kembangkan dan pertahankan,” katanya.

AYA

Dana yang disalurkan Pemerintah Pusat harus dikeola sesuai kepentingan dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si mengingatkan  para Kepala Desa untuk mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk pembangunan desa. “Desa merupakan kekuatan utama bangsa ini,” kata wagub saat Safari Ramadhan di Masjid Desa Gegerung Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (13/06/) malam.

Dana yang disalurkan ke desa-desa cukup besar, bahkan mencapai satu miliar lebih.  Dana besar itu harus dimanfaatkan sebaik-baikny untuk pembangunan desa.

Ditegaskan wagub, dana desa harus benar-benar untuk kepentingan pemberdayaan desa serta membangun kapasitas masyarakat, khususnya pemuda. Hal ini penting diingatkan, sebab sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

“Kalau pemuda kita tidak memiliki sumber daya, maka potensi sumber daya alam kita yang melimpah sulit dikelola,” ungkap Wagub yang hadir bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dengan dana yang memadai, potensi pertanian, kehutanan, peternakan maupun pariwisata harus mendorong seluruh unsur masyarakat untuk menjaga sekaligus mempromosikan seluruh potensi yang ada di NTB.

“Potensi tersebut sepenuhnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga angka kemiskinan dan kesenjangan ada dapat diturunkan,” katanya..

Pada saat yang sama, Wagub menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat dan Pemerintah Lombok Barat sebesar Rp1.371. 500.000 untuk Program Bumi Sejuta Sapi, yang diterima Sekretaris Daerah Lombok barat.

Saat itu juga diserahkan bantuan 2 ton beras dan uang Rp20 juta rupiah. Untuk Paket Usaha Perikanan Budidaya, Wagub menyumbang dana senilai Rp5.980.000.000 serta bantuan pembuatan kolam ikan tawar sebesar Rp190.000.000.

Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil pertanian, Wagub menyerahkan 44 unit traktor roda dua, 14 unit pompa air, 2unit rice transplanter, 68 unit hand sprayer, 4 unit car planter, 2 unit mesin, perontok padi, 500 unit cangkul, 7 unit corn sheller dan 8 unit combine harvester serta bantuan mesin/peralatan industri sebanyak 17 paket senilai 208 juta rupiah.

Bantuan tersebut masing-masing diterima sejumlah kolompok tani di Lombok Barat. Untuk bantuan masijd, Wagub menyerahkan uang sebesar Rp15 juta rupiah

AYA

Ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara.  Namun ancaman terbesar yang dihadapi adalah ancaman non militer

MATARAM.lombokjournal.com —– Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si menegaskan, saat ini bangsa Indonesia banyak menghadapi ujian dan potensi ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara.

“Seiring era globalisasi dan kemajuan teknologi, maka ancaman yang lebih punya potensi mengganggu saat ini justru non militer,” kataWagub Amin, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di Provinsi NTB, Rabu (14/6)  di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.

Namun, kata Wagub Amin,  dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh setiap warga negara, apapun persoalan dan ancaman bangsa, akan dapat dicegah dengan baik.

Ia mengajak seluruh elemen  masyarakat, untuk bisa mengelola perbedaan dan keanekaragaman keyakinan politik,  agama, sosial budaya, suku,  dengan baik.

“Alhamdulillah sampai saat ini stabilitas keamanan, politik dan ekonomi termasuk ketersediaan pangan khususnya di NTB bisa kita katakan dalam kondisi aman dan terkendali,” ujarnya.

Menurutnya, pertahanan nirmiliter bisa diwujudkan dengan upaya membangun NTB yang sejahtera, yakni masyarakat yang bahagia cerdas sehat dan memiliki semangat persatuan dan kemandirian.

“Itulah  bentuk nyata dari upaya mewujudkan pertahanan nirmiliter yang tangguh,” terangnya.

Ia menekankan perlunya menanamkan Pancasila sebagai ideologi di dalam hati warga negara Indonesia karena Pancasila merupakan pedoman hidup bernegara yang melindungi warga negaranya dari rasa takut dan menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan yang dianutnya.

Di tempat sama, Direktur Komponen Pendukung Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Ir. Tristan Soemardjono, M.M., mengungkapkan, masalah pertahanan negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk didalamnya peran pemerintah daerah.

Pelaksanaan FGD itu, menurutnya, dilatarbelakangi dinamika Perubahan paradigma ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan Keselamatan bangsa di era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan tekhnologi dan ilmu pengetahuan.

Tristan menjelaskan, ancaman yang semula bersifat konvensional yaitu ancaman militer saat ini lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat non militer atau pun kolaborasi dari keduanya dan bersifat multidimensi, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum maupun ancaman berdimensi legislasi.

Menurutnya, hal itu berdampak pada masalah pertahanan bisa menjadi sangat kompleks sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang membidangi pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

“Ancaman bagi negara tidak semata menjadi tanggung jawab militer namun merupakan tanggung jawab semua elemen warga negara,” katanya.

Warga negara sebagai komponen pendukung pertahanan negara harus bisa menyamakan wawasan dan pemahaman serta kesadaran bela negara, dalam rangka membangun sistem pertahanan negara yang tangguh.

AYA

Meski ketentuan 5 hari sekolah telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan, namun Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH M Zainnul Majdi mengatakan untuk NTB masih perlu dikaji ulang

Mataram.lombokjournl.com —  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ternyata telah menandatangani Peraturan Menteri yang mengatur soal ketentuan sekolah 5 hari sepekan akan mulai berlaku bulan juli mendatang.

Terkait Peraturan Menteri tersebut, Gubernur Zainul Majdi menegaskan peraturan lima hari sekolah tersebut khusus untuk wilayah NTB masih perlu adanya pengkajian ulang.

“Perlu adanya pengkajian ulang, kan gak semua bisa diterima secara menyeluruh.,” tegas usai mengadakan rapat dengan Seluruh SKPD lingkup Pempprov NTB, Selasa (13/60

Gubernur  menjelaskan,  peraturan tersebut harus memberikan efek positif bagi siswa. Padala aturan tersebut dinilainya masih belum bisa di terapkan menyeluruh di NTB. Gubernur membandingkan dengan lima hari kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saja masih belum maksimal di terapkan.

Pemerintah Pusat dimintanya lebih hati-hati dalam menerapkan aturan, sehingga nantinya tidak kontradiktif dengan situasi di daerah.

“Pemerintah harus hati-hati terlebih assesment regulasi di bidang pendidikan, kualitas pendidikan lebih penting ketimbang kita memangkas hari,” paparnya.

Hingga  saat ini Hubernur Majdi belum menentukan kebijakan daerah, terkait dengan peraturan lima hari masuk sekolah ini. Peraturan lima hari masuk sekolah secara resmi diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI,  Muhadjir Effendy, merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017

“Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Kami akan disusikan dulu, dan secepatnya akan memberikan masukan kepada Menteri Pendidikan,” kata gubernur kepada wartawan.

AYA

Pilihan terbaik bertani di perkotaan adalah menggunakan sistem hidroponik, memanfaatkan lahan terbatas tapi hasilnya berlipat

MATARAM.lombokjournal.com —

Green house pertanian hidroponik terletak tepat di depan kantor BPK di sekitar kawasan taman Udayana di Mataram, baru usai dibangun. Luasnya sekitar  2 are, dengan konstruksi 250 paralon bisa dibuat 10 ribu lubang tanam.

“Berarti disini bisa ditanami 10 ribu tanaman sayur-sayuran,” kata Masbuhin saat ditemui di lokasi green house pertanian hidroponik di Udayana, Selasa (13/6). Kalau ditanami cabe bisa menghasilkan 1,5 kg per tanaman.

Itu setara dengan lahan konvensional seluat satu hekto are, lahan ini pun hanya bisa ditanami 8900 tanaman sayuran sejenis cabe dengan hasil hanya 1 kg per tanaman.  Dalam soal waktu, sistim hidroponik waktunya bisa lebih pendek, perbandingannya kalau di tanah mencapai sekitar 3 bulan sedang di hidroponik kurang dari 2 bulan.

Memang menurut Masbuhin yang kini dikenal sebagai penggerak urban farming itu, sistim hidroponik membutuhkan ‘lahan’ lebih sedikit. Untuk ukuran lahan 2 x 4 bisa menanam 400  tanaman sayuran.

Dengan memanfaatkan lahan ukuran 2 x 4 bisa menanam 400 tanaman sayuran. Ini setara dengan memiliki sepetak sawa. Bandingkan, sepetak sawa ukuran 2 x 10 hanya bisa dimanfaatkan menanam 350 tanaman sayuran. Jadi dengan ukuran lahan 2 x 4 potensinya bisa seperti sepetak sawah.

Di green house hidroponik yang terletak di sekitar taman udayana, depan Kantor BPK, Masbuhin sedang melakukan percobaan bagaimana satu jenis pupuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi banyak jenis tanaman. Selamaini, satu jenis pupuk hanya untuk satu jenis tanaman pula.

Selain itu, ia juga mulai menanam sayur Basil, Slada Lolobonda, Lolorosa dan Asparagus. “sayur basil sedang dikejar permintaan dari hotel-hotel,” tuturnya.

Tentang Basil, Mansbuhi mengandaikan, seandainya di green house hidroponiknya yang terpasang 250 paralon yang bisa menghasilkan 40 kg sehari, itu masih jauh untuk memenuhi permintaan pasar. Bahkan seandainya di Mataram ada 10 green house hidroponik seukuran yang ada di Udayana itu, masih juga belum bisa mencukupi permintaan pasar.

“Jadi prospek mengembangkan pertanian sistim hidroponik masih terbuka besar,” tegas masbuhin.

Dikatakan, urban farming sistem hidroponik tidak mahal. Misalnya untuk green housenya hanya butuh listrik 85 wat untuk kebutuhan pompa air ukuran akuarium yang menjalankan sirkulasi air. Pupuk yang diberikan hanya kotoran ikan dan kompos cair.

Dalam sebulan ia sudah bisa memanen sayuran yang ditanamnya. Sistim bertanam di lahan konvensional membutuhkan waktu lebih lama.

Rr

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB diminta menggenjot realisasi kegiatan, baik keuangan maupun fisik, agar pembangunan terus begerak

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi minta seluruh Kepala OPD  Provinsi NTB menggenjot realisasi pelaksanaan kegiatan, baik keuangan maupun fisik. Jajaran pimpinan OPD diminta segera atasi kendala yang menghambat eksekusi anggaran. Baik keterlambatan proses lelang  maupun kendala administrasi lainnya.

“Sehingga  program-program yang tidak perlu menunggu perubahan, dapat direalisasikan dengan lebih cepat,” tegas Gubernur TGB, saat memimpin rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan bersama Kepala OPD  di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Selasa (13/6).

Namun di pihak lain, Kepala OPD Pemprov NTB diwanti-wanti melakukan langkah preventif dalam bekerja untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Masing-masing Kepala OPD diminta teliti dan hati-hari dalam proses pembayaran. Ini untuk memastikan, segala pembiayaan  benar-benar sesuai sasaran atau clear dan beresiko hukum.

“Kalau ada yang dikhawatirkan dan diragukan dari sisi clear, kewenangan, proses dan sasaran, saya minta jangan direalisasi,” katanya.

Rapat dihadiri juga Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, Sekda NTB, H Rosiady Sayuti, dan seluruh Kepala Dinas/Instansi OPD di NTB.

Sekda NTB  Rosiady Sayuti menjelaskan,  progres serapan fisik APBD hingga 9 Juni 2017 baru mencapai  33,82 perse. Serapan tersebut masih di bawah angka tahun 2016 lalu  pada tanggal yang sama 9 Juni 2016, mencapai 37,13 persen. Penyebabnya, 5 OPD baru masih dalam pengajuan revisi anggaran.

Namun, Sekda optimis target serapan sebesar 49,89 persen keuangan dan 52,48 persen fisik dapat terealisasi pada akhir Juni mendatang.

“Meskipun berkas revisi hari ini masih dalam pengajuan di Gubernur, target serapan pada bulan Juni ini dapat terealisasi,” katanya.

AYA

Cuaca tidak stabil,  dan curah hujan di atas normal menyebabkan banjir di beberapa daerah Nusa Tenggara Barat (TB)

MATARAM.lombokjournal.com — Banjir yang melanda Beberapa Derah  di Nusa Tenggara Barat terus menjadi perhatian Pemerimtah Setempat. Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, situasi cuaca yang tidak stabil menyebabkan banjir di Lombok Barat, Kota Mataram dan Lombok Tengah, kemarin, (Senin 13/6).

“Kalau kita lihat curah hujan di atas normal itu ada 159 ml per hari, sehingga terjadi banjir kemarin,” ujarnya

Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah saat ini adalah kesiapan dari sarana dan prasarana untuk mengatasai banjir, terutama drainase. Kondisi drainase banyak yang sempit  yang tidak bisa memadai, akurat off berlebihan akibat hujan di atas normal.

“Sungai-sungai kita mengalami pendangkalan, penyempitan, bahkan ada beberapa talut sudah mulai jebol. Ini yang jadi pikiuran,” kata Rum.

BMKG sudah memprediksi akan hujan lebat, pihak BPBD mengantisipasinya dengan meneyediakan TRC (Tim Reaksi Cepat), dan mengkoordinasikan masing-masing BPBD kabupaten/kota agar mengntisipasi secepatnya.

“Karena sudah ada Tim TRC nya, kami sudah menyiapkan segalanya,”jawabnya.

Untuk wilayah Kekalik di Mataram, banjir terjadi lantaran drainase tidak mampu menampung debit air yang datang dari luapan Sungai Ancar dan Sungai Jangkuk.  Di wilayah itu drainasenya tidak bagus.

“Karena daerah perkotaan jadi cepat surut,” katanya.

AYA

Masyarakat prelaku industri kreatif di Lombok Timur  (Lotim) diajak terus memperkuat dan meningkatkan kualitas produk industri kreatif

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – Ajakan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si, khususnya bagi masyarakat atau pelaku industri kreatif. “Peningkatan kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk-produk luaryang beredar di masyarakat,” katanya saat Safari Ramadhan di Masjid Islahul Muslimah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,  Senin (12/06).

Potensi industri kreatif di Lotim perlu didorong dan ditingkatkan, sebab akan menopang kemajuan kesejahteraan masyarakat Lotim. Industri kreatif menjadi pelengkap dan pendukung berbagai potensi yang ada di, seperti potensi pertanian yang menjadi sektor andalan masyarakat Lotim.

Menurut Wagub, industri kreatif bisa jadi pendukung dan pelegkap potensi pertanian Lotim yang cukup besar. Sektor pertanian yang jadi andalan paliang besar membuka lapangan kerja masyarakat. Sebanyak 42% persen tenaga kerja diserap sektor pertanian. Baru diikuti sektor  perdagangan dan jasa lainnya.

Wagub bercerita, tiga menteri beberapa waktu lalu datang khusus ke Sembalun untuk menanam bawang putih, merupakan langkah mengembalikan kejayaan Sembalun  sebagai sentra produksi bawang nasional.  Sembalun diharapkan mengembalikan swasembada  bawang putih nasional sweperti beberapa puluh tahun lalu.

“Bapak Gubernur memberikan perhatian dan komitmen beliau membangun dan memajukan pertanian. Terbukti kita mengekspor hasil pertanian kita ke daerah lain,” ungkap Wagub di hadapan ratusan masyarakat yang hadir.

Momentum bulan suci, masyarakat diajak menjaga semangat Ramadhan dengan membangun silaturrahim, memperbanyak amal serta meningkatkan kualitas ibadah. “Peningkatan amal ibadah tersebut makin mendekatkan pada taqwa,” kata wagub.

Wagub juga menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi NTB mendukung program Bumi Sejuta Sapi (NTB-BSS), menyerahkan dana sebesar Rp. 6.450.500.000,- kepada Pemkab Lotim. Wagub juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana, pertanian dan bibit tanaman kepada sejumlah kelompok tani, serta bantuan untuk sejumlah masjid.

AYA

Tahun 2017, BKKBN NTB melakukan penguatan kampung KB menjadi satu Kampung KB per kecamatan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Sebanyak 104 pilot project kampung KB tahun lalu dinyatakan berhasil  oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB.  “Target kita tahun ini sebanyak 7.166 kampung KB di seluruh kecamatan di NTB,”ujar Samsul Anam, Kabid Adpin BKKBN NTB.

Target tahun lalu, pilot project satu Kampung KB baru di tingkat kabupaten/kota. Namun tahun ini ditingkatkan menjadi satu kampung KB per satu kecamatan. Bahkan ke depannya, program Kampung KB akan menjadi satu kampung KB per desa.

Kampung KB ini sendiri tak hanya ditangani BKKBN NTB. Penanganannya juga melibatkan instansi lainnya. Sebab penetapan kampung KB sendiri berdasarkan kriteria capaian semua program yang rendah. Misalnya, seperti akses jalan yang rusak menuju puskesmas akan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masing-masing daerah.

“Kita akan libatkan PUPR di masing-masing daerah nantinya, karena bukan Hanya Tugas dari BKKBN saja. Perlu kita keroyok atau dientaskan bersama. Jika dilakukan bersama kan lebih ringan,” ungkapnya.

Kegiatan kampung BKKBN tak akan berakhir sampai menjadi pilot project saja. Setelah sukses akan berpindah pada kampung lainnya. Kegiatan kampung KB ini tidak akan berakhir. Mana yang capaian programnya rendah dikeroyok bersama, agar semunya bisa tercapai.

Untuk tahun ini, ada 54 kecamatan di tiga kabupaten menjadi pilot project kampung KB. Di Lombok Barat sebanyak 10 kampung KB, Lombok Timur 20 Kampung KB, dan Sumbawa sebanyak 24 kampung KB.

Walaupun berjalan sekitar 6 bulan kerja, kegiatan kampung KB dinilai berhasil dengan ditetapkannya Sumbawa sebagai kampung KB tingkat nasional oleh kepala BKKBN RI. Artinya NTB menjadi salah satu percontohan Kampung KB di Indonesia.

“Banyak kota yang lebih bagus tapi itu dengan jangka waktu kerja lebih lama. Beda dengan kita yang waktunya sediki namun bisa menjadi contoh untuk daerah lain,” tandas Syamsul Anam.

AYA