Industri tebu di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peluang dikembangkan

MATARAM.lombokjournal.com – Penjajakan untuk mengembangkan pembangunan industri tebu di Wilayah Provinsi NTB, dilakukan Tim Nawa Cita Indonesia. Ketua Tim Nawa Cita Indonesia, Dr. RM. Suryo Atmanto mengungkapkan itu  saat menemui  Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi  di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Jum’at  sore (21/7).

Rencana pengembangan industri tebu itu sejalan dengan program Nawacita yang diluncurkan Presiden RI  Joko Widodo. Yang dikedepankan adalah kebhinekaan, serta membangun infrastruktur di seluruh negeri, termasuk di NTB, untuk meningkatkan soko ekonomi masyarakat.

Pertemuannya dengan Gubernur NTB yang akrab disapa TGB itu, menjelaskan program Nawa Cita yang dikembangkan di NTB, salah satunya  pembangunan industri tebu.

“NTB memiliki potensi yang besar untuk industri tebu, karena tersedia lahan dan juga iklim yang cocok,” ujar Suryo Atmanto.

Atas kunjungan Tim Nawa Cita, TGB menegaskan komitmennya merawat kebhinekaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan

“Kami di NTB juga memiliki skala prioritas yang  sama dengan cita-cita Presiden Jokowi dalam skala nasional. Tugas kita semua di daerah adalah mewujudkan cita-cita nasional tersebut”, ujar TGB.

Menurut TGB, tumbuhnya berbagai industri di NTB, bukan saja menjadi suntikan energi bagi peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi juga mendorong terbangunnya kultur berkompetisi secara sehat.

TGB menyarankan Tim Nawa cita segera mengambil langkah awal menginventarisir lahan dan potensi yang tersedia. Menyangkut perizinan, ia menjamin Pemerintah Provinsi NTB memberikan kemudahan sesuai aturan yang berlaku.

Gubernur sempat menitipkan pesan, agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan kebijakan penetapan PPN 10 persen terhadap gula tebu oleh Dirjen Pajak.

“Ini menjadi beban cukup berat bagi petani,” kata TGB.

AYA

Atlet Panjat Tebing Anggun Yolanda, menerima penghargaan dari Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT

MATARAM.lombokjournal.com – Anggun Yolanda, 22 tahun, mendapat penghargaan dari Bupati Suhaili FT atas keberhasilannya meraih Juara 1 dalam open turnamen ” Nus Bolderactiv 2017″ yang diadakan di Singapura.

Bupati Lombok Tengah H.Suhaili mengungkapkan rasa harunya  atas prestasi yang diraih Yolanda itu. “Alhamdulillah, ini luar biasa. Nama Lombok Tengah terlebih makin berkibar di luar,” ungkapnya, Jum,at (21/7).

Anggun Yolanda, remaja asal Lingkungan Tengari Kelurahan Praya Kecamatan Praya mengaku mulai menggeluti prfesi tersebut sejak ia kelas 1 SMA tepatnya tahun 2011 di SMA 2 Praya.

Sebelumnya ia berhasil membawa Lombok Tengah dan NTB pada kejuaraan panjat tebing di Jember. Kini mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) itu menorehkan prestasinya tersebut di kejuaraan yang sama di Singapura tingkat Asean.

Keberhasilan yang kini dikantonginya tentu tidak luput dari dukungan ke dua orang tuanya, pasangan Samsul Hadi dengan Mariama staf di Bagian Umum Setda Lombok Tengah. Nama Yolanda tidak hanya dikenal di Indonesia namun juga dikenal di Internasional.

Anggun mempunyai tekad kuat untuk berprestasi.  Saat di daerahnya Lombok Tengah tak ada sarana latihan panjat tebing, ia mengaku sejak awal ia harus bolak balik Loteng-Mataram hanya untuk latihan.

“Melihat banyaknya calon bibit-bibit yang cukup potensial di Loteng, saya berharap agar fasilitas di Lombok Tengah segera direnovasi,” ujarnya.

Keberhasilannya meraih Piala Emas Bolder Intermedit Women tentu mengharumkan nama baik NTB khususnya Loteng, selain itu Ia juga mengaku telah mendapatkan piala Emas Kejurnas Politeknik Negeri Jember.

Profil Anggun Yolanda.

Nama             : Anggun Yolanda
TTL                  : Praya 15 Februari 1995
Sekolah            : Universitas Mataram
Ayah                : Samsul Hadi
Ibu                   : Mariama
Alamat            : Tengari, Kelurahan Praya, Lombok Tengah
Prestasi :

1. Perak Bolder Perorangan Putri pada Porprov 2014
2. Perak Lead perorangan putri pada Porprov 2014
3. Perunggu speed Clasik perorangan putri pada Porprov 2014
4. Perunggu Speed Record perorangan putri pada Porprov 2014
5. Perunggu Speed Mix pada Porprov 2014
6. Emas Lead Beregu Putri Pra Pon 2016
7. Emas Boelder Perorangan Putri Kejurnas Kelompok Umur di Batam
8. Perunggu Bolder Putri Tafisa Word Jakarta 2016
9. Emas Bolder putri kejurnas Open Politeknik Negeri Jember 2017
10. Emas Bolder Internasional Women NUS Bolderactiv Singapura 2017.

Gilang

Kecilnya indeks minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diperlukan pembudayaan gemar membaca terus menerus

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Safari gerakan nasional pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017, berlangsung di Alun-alun Tastura, (Jumat 21/7). Kegiatan itu bagian dari “Implementasi revolusi mental melalui gerakan gemar membaca dalam rangka meningkatkan indeks literasi masyarakat.”

Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT menegaskan, upaya pembudayaan membaca terus ditingkatkan di Lombok Tengah.  Dicontohkannya,  adanya perubahan signifikan dengan terbentuknya Dinas Perpustaan di Lombok Tengah.

“Sebelumnya masih UPT, kini sudah menjadi Dinas Perpustakaan,” kata Suhaili dalam sambutannya.

Itu juga ditegaskan kembali oleh Kepala Dinas Perpustakaan Lombok Tengah, Lalu Rinjani, dan kenyataan itu sebagai salah satu alasan diselenggarakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di lombok tengah.

Kegiatan ini dinilai penting, mengingat indeks minat baca masyarakat NTB masih rendah. Hasi survey tentang minat baca di NTB membuktikan, secara umum bahwa indeks minat baca di NTB hanya 6,1 persen.

“Di Lombok Tengah indeks minat bacanya hanya 0,01%,” kata Ketua Dewan Pusat Dapil NTB,, H. M. Helmi Faesal saat memberisambutan.

Tapi ada pesan penting yang disampaikan Helmi Faesal. Untuk meningkatkan minat baca msyarakat hendaknya jangan lupakan untuk memanfaatkan media yang sudah ada seperti Masjid.

“Masjid itu dianggap sebagai media yang sangat efektif (meningkatkan minat baca),” kata Helmi.

Dalam kegiatan safari pembudayaan gemar membaca itu, Bupati Loteng sempat menyerahkan cindera mata kepada utusan Dinas Perpustakaan Nasional, yang diserahkan di Bencingah Alun-Alun Tastura.

Gilang

Pengusaha properti, H Rusni siap menyingsingkan lengan baju meramaikan busa Pilgub 2018.

MATARAM.lombokjournal.com —  H Rusni, pengusaha muda yang sukses mengelola 12 perusahaan properti, mengaku sudah mengukur tingkat elektabilitasnya yang tinggi di NTB. Itu menjadi modalnya untuk meramaikan bursa Pilgub 2018.

“Saya sudah mengukur elektabilitas saya. Sudah puluhan tahun berdakwah, bergerak di masyarakat di bidang sosial ekonomi. Saya tak ingin menyombongkan diri, tapi saya berkomunikasi dengan ahli survey level nasional, elektabilitas saya di masyarakat tertinggi dibanding figur-figur yang selama ini tampil,” kata Rusni di Mataram, Kamis (20/7).

Sukses sebagai pelaku bisnis, kini ia menyingsingkan baju memasuki dunia politik. Meski ia tidak secara tegas menyatakan akan maju menjadi Cagub atau Cawagub, namun komunikasi dengan partai-partai Poros Tengah (PKB, Hanura, PPP dan PAN) sudsh dijalinnya.

“Nomor satu atau dua tidak masalah, terserah keputusan partai,” kata Rusni yakin.

Baginya, memasuki dunia politik merupakan jalan guna melakukan perubahan masyarakat ke arah kesejahteraan.  Sebagai putra daerah NTB, ia prihatin karena IPM (Indeks Pembangunan Manusia) NTB hingga saat ini belum beranjak dari papan bawah.

Ia meyakini, IPM NTB yang masih belum beranjak naik di bawah 30 menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih memprihatinkan. “IPM di NTB mestinya di bawah angka 20. Itu bisa dilakukan kalau kita bekerja keras untuk masyarakat,” katanya.

Rusni membantah SDM masyarakat NTB rendah, sebab faktanya NTB mempunyai banyak profesor dan pengusaha handal.  Persoalannya, selama ini masyarakat belum benar-benar diajak bersama-sama membangun daerahnya.

“Dalam bidang ekonomi, ekonomi keumatan harus benar-benar digerakkan, bukan hanya diucapkan. Sebab hanya dengan cara itu kesejahteraan bisa merata,” katanya.

Karena itu Rusni meyakini, jalan cepat merubah masyarakat kalau ia memegang kebijakan politik di pemerintahan.  Berapa pun kekayaan dimiliki seseorang, bila tidak mengendalikan kebijakan yang mengatur jalannyapemerintahan, sangat sedikit perubahan yang bisa dilakukan.

“Politik bisa jadi jalan makmurkan masyarakat. Kalau selama ini orang mengatakan NTB  sebagai ‘Nasib Tidak Beruntung’. Saya akan merubah NTB menjadi ‘Nasibnya Tiada Banding’.  Itu bisa terwujud bila pemimpinnya bisa mewujudkan kebersamaan masyarakat,” tegas Rusni.

Keberhasilan membangun NTB, menurut Rusni, harus dimulai dengan menaikkan IPM masyarakat NTB. Itu indikator kesejahteraan masyarakat.

AYA

Hutan harus dirawat dan dilestarikan, dan dimanfaatan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur MTB H. Muh. Amin, SH, M. Si mengatakan itu saat menandatangani MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

MOU tersebut tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Prov. NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/7).

“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di areal hutan, hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar wagub.

Diingatkannya, mengelola dan memanfaatkan hutan harus hati hati dan tidak boleh dilakukan ekspolitasi berlebihan. Itu mengakibatkan kerusakan hutan, kemudian mendatangkan bencana.

Dalam mengelola komoditas unggulan, memang pemerintah terus memacu agar terjadi peningkatan produksi dan kualitasnya. Tetapi sebagai batasan, pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestariannya.

Pada kesempatan sama, Dirjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ida Bagus Putra Partama mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia yang perlu disyukuri.

Fakta yang dihadapi sekarang, belum terwujudnya pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.

“Pemanfaatab hutan belum mensejahterakan dan belum multi fungsi,” ujarnya.

ia mengungkapkan, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inovasi, berusaha memperbaiki pengelolaan hutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. “Salah satunya adalah dengan membentuk KPH-KPH,” tuturnya. Saat ini telah terbentuk sekitar 630 KPH  di seluruh Indonesia.

Kebijakan lain khusus untuk pengelolaan hutan produksi, adalah membentuk kluster-kluster industri. Tujuannya me-migrasi-kan industri hilir,  agar KPH bisa beroperasi secara mandiri dan dapat mengelola potensi-potensi yang ada di areal hutan produksi.

Adanya MoU ini, akan menjadi payung hukum mengakselerasi terwujudnya KPH di NTB sehingga menjadi kontributor bagi pembangunan daerah. NTB merupakan provinsi terdepan dalam pengelolaan KPH dan penerapan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian LHK RI.

Saat itu, Kementerian LHK RI juga menyerahkan sarana dan prasarana berupa 2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 kepada KPH Ropang dan KPH Rinjani.

AYA

—

Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP)  Perwakilan NTB diminta berkoordinasi memberikan supervisi dan bimbingan kepada aparatur pengawas internal pemda

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan pentingnya supervisi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/kota.

“Penting meningkatkan kapasitas pengawas internal pemda, agar menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan program pembangunan daerah secara  profesional dan proporsional,” kata gubernur  saat pengukuhan Dr . Ayi rianto AK, M.Si, sebagai Kepala BPKP Perwakilan NTB yang baru menggantikan Bonardo Hutahuruk, Ak, Kamis (20/7) di Ruang Rrapat Utama Kantor gubernur NTB.

Pengukuhan itu didasarkan atas surat keputusan Kepala BPKP-RI Nomor Kep-170/K/SU/2017 perihal pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural lingkup BPKP.

Gubernur NTB yang akrab dipanggil TGB (Tuan Guru Bajang) itu menyampaikan  apresiasinya atas kinerja dan kerja sama konstuktif dari BPKP yang telah terjalin sangat baik selama ini.

“Tugas kita ke depan adalah bersama-sama  meningkatkan entitas pengawasan internal kita,” ujar TGB.

Seraya mengharapkan kemitraan  yang telah dibangun sangat konstruktifsekana ini, dapat diteruskan oleh kepemimpinan yang baru. “Itu akan lebih  konstruktif lagi,” harap TGB.

Hadir pada pengukuhan itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Perekonomian dan Kemaritiman, Dr. Nurdin Ak., MBA., BPKP RI, Bonardo Hutahuruk, AK sebagai Kepala Perwalilan BPKP yang lama, Forkopimda, Kepala OJK Perwakilan NTB, dan Kepala BI NTB.

AYA

Ternyata masih banyaknya warga yang masih belum paham tetang masa berlaku e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk elektronik.

LOTENG.lombokjournal.com —  Tidak jarang ada warga yang masih bertanya,  sampai kapan berlaku KTP elektronnik miliknya. Karena itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Catatan Sipil Dinas Dukcapil Lombok Tengah,  Lale Anis Fajriani, perlu menyampaikan UU yang mengaturnya.

“Jadi  namanya e-KTP itu berlaku seumur hidup,” jelasnya, Kamis (20/7),  sambil menyinggung surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang KTP Elektronik ( KTP-el) berlaku seumur Hidup.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, diamanatkan bahwa e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum UU itu juga ditetapkan berlaku seumur hidup.

“e-KTP- yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang,” tegasnya.

Selain itu,  Lale Anis Fajriani  menghimbau, agar masyarakat Lombok Tengah sebaiknya mengurus sendiri segala keperluan yang terkait dengan Dinas Kependudukan.

“Kalau ragu-ragu datang ke Kantor Dukcapil, ajak aparat desa untuk menemani, tapi yang bersangkutan harus ikut datang aga tahu sendiri urusannya. “ kata Lale Anis

Gilang

Sejak pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (satgas saber pungli ), 20 kasus sudah ditangani.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal ini disampaikan Kombes Pol. Ismail Bafadal, Ketua Saber Pungli NTB yang ditemui usai sosialisasi Perpres tahun 87 tahun 2016 di Mataram, Kamis (20/7).

Dari 20 kasus itu ada yang diproses untuk justisi, penyelidikan terhadap kasusnya kemudian dilanjutkan.

”Kita mendorong  memberikan rekomendasi pada instansi atau lembaga yang menjadi atasan pelaku untuk mengambil tindakan administratif dan memperbaiki sistem pelayanan itu, ” jelasnya.

Saat ini Kasus OTT (operasi tangap tangan) yang paling banyak terjadi d NTB adalah kasus pungutan mengurus  prona. Jumlahnya mencapai sekitar 60 persen kasus yang ditangani Tim Saber Pungli.

“Kasus prona itu terus berkembang. Iinformasi yang kami terima, masih terus terjadi, dan kami akan melakukan upaya- upaya pencegahan, upaya melakukan penindakan, sehingga kasus- kasus sejenis bisa dikurangi,” imbunnya

Dalam kasus pungli melibatkan kedua belah pihak, mereka yang memberikan dan terutama mereka yang menerima.  Pihak penerima sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri , tetap dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.

“Tapi namanya OTT,  mereka yang menerima yang kita kejar dan kita upayakan untuk ditindak lanjuti,” jelas Ismail Bafadal.

Saat ini di bidang pendidikan indikasi punglinya masih ada, upaya untuk melakukan OTT terhadap kasus-kasus di bidang pendidikan. Beberapa  waktu lalu di Kota Mataram sudah diambil tindakan dan upaya pencegahan juga dilakukan.

“Tim  bekerja sama dengan instansi- instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi,  itu kita lakukan secara bertahap,” tegasnya

Menurutnya, untuk pencegahan harus diperbaiki sistemnya. Dan itu harus bekerja sama dengan orang tua murid , Komite Sekolah, dan guru- gurunya.

“Kalau sistemnya bekerja baik, pihak- pihak atau oknum ini bisa berkurang saya yakin pungli akan hilang,” kata Bafadal. Ditambahkannya, manusia selalu memanfaatkan celah semaksimal mungkin. Kalau sistem masih ada celah , maka pungli akan tetap terjadi.

AYA

Satgas Saber Pungli (satuan tugas sapu bersih pungutan liar) dibentuk bukan mencari-cari kesalahan aparatur pemerintah, tapi penegakan hukum untuk mencegah pungutan liar dalam proses pelayanan publik.

MATARAM.lombokjournal.com —  Selain itu, Saber Pungli menciptakan lingkugan birokrasi yang bersih dan bebas dari pratek-praktek korupsi, kolusib dan nepotisne.

“Ini merupakan komitmen kami yang ditunjukkan sebagai wujud dari keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam hal pemberantasan korupsi seperti pungli di lingkup Pemerintah Provinsi NTB,” ujar Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin SH,. M.Si, saat membuka sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar (Saberpungli) di Golden Palace Hotel, Kamis, (20/7/).

Dengan  Perpres 87 tahun 2016 , Wagub mengajak seluruh jajarannya meneguhkan komitmen bersama guna mentaati dan menegakkan peraturan.  Khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan pungutan liar di lingkup pemerintahan, terutama istansi-instansi yang langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Semua pihak harus bersinergi dalam penegakan hukum, dan mencegah terjadi pungutan liar di lingkungan instansi masing masing,” kata wagub.

Saat itu wagub memaparkan, sejak dibentuk  Tim Satgas Saberpungli  NTB telah menangani sampai sekitar 20 kasus. Dari jumlah tersebut, sebagian   ditangani aparat penegak hukum  yang diproses secara justisi.

BACA : Pungli Mengurus Prona Paling Banyak Ditangani

“Ada juga tindakan administratif yakni dengan pembenahan administrasi dan peningkatan pelayanan,” jelasnya.

AYA

BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Bukopin dalam Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing).

lombokjournal.com —

Penandatanganan Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana dan Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso di Jakarta, Rabu (19/7).

Kerjasama itu untuk memudahkan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan Faskes (fasilitas kesehatan), khususnya Faskes tingkat lanjutan swasta, mitra BPJS Kesehatan.

Program Pembiayaan Tagihan Faskes mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing) merupakan program pembiayaan oleh Bank, yang khusus diberikan kepada Faskes mitra BPJS Kesehatan. Tujuannya membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan, melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

Saat ini sesuai peraturan, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap.  Namun untuk menjaga cashflow rumah sakit, BPJHJS Kesehatan bekerjasama dengan Bukopin menawarkan program SCF.

“Dengan kerjasama ini, diharapkan likuiditas Faskes, khususnya Faskes swasta,  tetap terjaga serta memastikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS tetap berjalan, sambil menunggu verifikasi tagihan dari BPJS Kesehatan selesai,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, Rabu (19/07).

Sesuai dengan peraturan yang ada, BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan Faskestingkat lanjutan maksimal N+15 hari kerja, sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 38.

Faskes tingkat lanjutan (rumah sakit) membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya.

“Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar dapat membantu likuiditas keuangan Faskes tingkat lanjutan,  sehingga pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan,” ujar Kemal.

Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bagian upaya Perseroan mendukung program Pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Kerja sama ini diharapkan memudahkan Bank Bukopin dalam melakukan verifikasi data faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang mengajukan permohonan pembayaran tagihan terlebih dahulu kepada Bank Bukopin,” ujar Mikrowa Kirana seusai acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  tersebut.

Rr/HmsBPJS-Kes