Dies Natalis AKOM, Gubernur NTB Umumkan Prodi Terbaru

Membuka acara Dies Natalis 44 ke-7 Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM), diumumkan Prodi Teknik Energi Terbarukan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Program Studi (Prodi) terbaru Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM) Sumbawa yaitu Teknik Energi Terbarukan (TET) diumumkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. .

Pengumuman itu dilakukan saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalis 44 ke-7 Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM) di Aula Tengah Pendopo Gubernur, Jum’at (09/06/23).

Gubernur NTB mengumumkan Prodi baru saat acara Dies Natalis 44 ke-7 Akademi Komunitas Olat Maras

“PT.AMNT punya banyak kebutuhan untuk mengoperasikan alat berat, juga pembangunan lainnya. Untuk mengoperasikan itu apa harus orang dari luar daerah? Karena itu pemerintah sepakat untuk punya kanal akademi komoditas diperuntukkan bagi anak-anak yang ingin langsung bekerja,” ucap Bang Zul sapaan akrab Gubernur..

Pembangunan juga harus dimaknai sebagai progres besar untuk mengupgrade kemampuan. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 10 persem, GDP meningkat pesat kalau untuk mengoperasikan alat besar saja butuh orang luar.

“Selamat kepada AKOM, walaupun kampus swasta namun dapat lulusan dan juga mengelola keuangan dengan kondisi keuangan yang sehat dan sangat baik ditengah kondisi ekonomi saat ini. Semoga ini menjadi langkah awal yg luar biasa untuk AKOM,” pesan Gubernur.

Direktur AKOM, Ahmad Jaya, S.Pd., M.T juga menyampaikan, dengan adanya industri di Sumbawa terutama di bidang alat penyerapan terhadap mahasiswa kami sangat luar biasa.

“Jadi sekarang pun sangat banyak sekali peminat dari mahasiswa kami karena memang diserap oleh perusahaan. Alhamdulillah terima kasih kepada perusahaan mitra-mitra yang telah mendukung,” ucapnya.

Acara ini juga di rangkai dengan Penandatanganan nota kesepahaman antara AKOM Sumbawa dengan PT United Equipment Indonesia tentang pembangunan bidang pendidikan penelitian pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan produk.

Kemudian Penandatanganan Nota kesepahaman antara AKOM dengan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Sumbawa Besar, tentang Ekosistem keuangan Perguruan Tinggi.

Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan menteri tentang izin pembukaan Program Studi Energi Terbarukan program Diploma Dua pada AKOM yang diselenggarakan oleh Yayasan Dea Mas yang diserahkan oleh Kepala LLDIKTI wilayah 8 kepada Direktur AKOM.***

Provinsi NTB Kembali Raih Predikat WTP ke 12

Bang Zul bersyukur atas keberhasilan Provinsi NTB kembali meraih prestasi membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat WTP ke -12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima langsung oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Ruang Sidang DPRD NTB, Kamis (08/06/23).

Gubernur NTB bersyukur Privinsi NTB menerima Opini WTP dari BPK RI

Saat penyerahan itu, Gubernur NTB didampingi Pimpinan DPRD Provinsi NTB di tengah Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022.

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Anggota IV BPK RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.

“Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia – sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” kata Pius.

Bang Zul panggilan Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB. Ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tutur Bang Zul saat

Dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB, harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bang Zul berharap kepada BPK RI terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.

“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun mendatang,” tutur Bang Zul.***

Partai Politik, Harus Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

Bang Zul membuka Rapat Pimpinan Daerah (Papimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

MATARAM.LombokJournal.com ~ Partai Politik harus menjadikan kepentingan masyarakat yang utama untuk diperjuangkan, karena menjadi salah satu wadah penampung aspirasi masyarakan dan instrumen penting dalam membangun daerah.

Bang Zul membuka Rapimda Partai Kebangkitan Nusantara

Bang Zul sapaan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat membuka Rapat Pimpinan Daerah (Papimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Mataram, Jumat (09/06/23).

Acara dirangkaikan dengan silaturahmi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat khususnya di Pulau Lombok, beserta Eksekutf, Legislatif, Yudikatif, dan beberapa pimpinan Parai Politik, dengan tema “Merajut Kebersamaan Agar Tercipta Pemilu Damai 2024”.

“Apapun partainya, kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama,” ungkap

Bang Zul juga mengaku optimis, PKN bisa menjadi partai besar dan bisa menjadi wakil rakyat yang baik. Hal tersebut, dapat dilihat dari pengalaman-pengalaman partai besar sebelumnya.

“Berpartai ini membangun investasi panjang kepada masyarakat, kader partai harus menjadi penyambung lidah yang baik,” sambung Gubernur yangbiasa disapa Bang Zul itu.

Gubernur juga meminta agar PKN dapat menempatkan kader terbaik pada setiap daerah pemilihan (Dapil).

“Pengabdiannya harus benar-benar diakui masyarakat,” kata Bang Zul. ***

Dampak Positif Program Kesehatan Anak UNICEF di NTB

Program kerja sama dukungan UNICEF juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Labuapi

LOBAR.LombokJournal.com ~ Dukungan program United Nations Children’s Fund (UNICEF) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Provinsi NTB, berdampak positif.

Rohayati, Kepala Puskesmas Labuapi mengungkapkan, dampak positif yang dirasakan, yaitu tidak adanya kematian ibu dan bayi baru lahir selama dua tahun terakhir (2021-sekarang).

Hasil monitoring program kesehatan anak UNICEF memberi dampak positif

“Sehingga dampak positif yang kami rasakan adalah tidak adanya kematian ibu dan bayi baru lahir selama dua tahun terakhir (2021-sekarang) di wilayah kerja kami,” tutur Rohayati.

Ia menyampaikan itu saat saat menerima kunjungan monitoring dari Tim Pusat dan Provinsi di Puskesmas Labuapi, Rabu (07/06/23).

Menurutnya, program kerja sama dukungan UNICEF juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Labuapi.

Pengembangan kualitas tenaga kesehatan dalam memantau kesehatan ibu dan bayi mengalami peningkatan yang sangat bagus.

Baik pembinaan, pengelolaan STBM, pemberian gizi pada anak termasuk bebas dari buang air besar sembarangan atau ODF.

Program kesehatan anak dari UNICEF untuk Provinsi NTB merupakan Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF periode 2021-2025 tahun anggaran 2023.

Provinsi NTB merupakan salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang terpilih mendapatkan dukungan

Dampak positif yang terjadi di Puskesmas Labuapi, Lombok Barat juga sesuai dengan hasil Monitoring Terpadu yang dilakukan Tim dari Kementerian /Lembaga dan UNICEF

Program tersebut memberikan dampak yang positif bagi pengembangan dan pembangunan kesehatan anak di Provinsi NTB.

Sehingga kasus kematian ibu dan anak terus mengalami penurunan yang signifikan.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Kerja Sama RI-UNICEF dari Bappenas, Inti Wikanestri mengungkapkan, kesehatan ibu dan anak menjadi program prioritas yang terus didorong oleh Presiden Jokowi.

Tentu hal ini sangat selaras dengan dukungan program dari UNICEF yang memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu dan anak di provinsi NTB.

Menurutnya, secara umum bahwa sinkronisasi pelaksanaan program kerja sama pusat dan daerah berjalan dengan baik.

“Sehingga kesehatan ibu dan anak meningkat. Terutama kolaborasi inovasi aplikasi pemantauan bayi baru lahir berbasis keluarga atau “Si Peka Bu Siska” Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Ia menyampaikan penjelasan itu di hadapan Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid beserta jajarannya saat melaporkan hasil monitoring di kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (07/06).

Penguatan program kesehatan anak dukungan UNICEF di kabupaten Lombok Barat tidak terlepas dari kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Melalui program Revitalisasi Posyandu menjadi posyandu keluarga, Pemprov NTB terus mewujudkan kesehatan ibu dan anak. Selain kesehatan ibu dan anak, juga melebarkan sayapnya dalam menangani kesehatan remaja dan lansia.

Revitalisasi posyandu di NTB juga mendorong peran aktif kader Posyandu dan Kader PKK di seluruh kabupaten kota Se-NTB untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan melahirkan yang bermuara pada kesejahteraan keluarga yang bahagia.

Kegiatan monitoring dilakukan sejak 06-09 Juni 2023. Usai melakukan Monitoring di beberapa fasilitas kesehatan, sekolah dan kantor desa di kabupaten Lombok Barat. Tim pusat, Unicef serta provinsi NTB akan melakukan monitoring di fasilitas, sekolah dan kantor desa di kabupaten Lombok Timur pada tanggal 08 Juni 2023.

Kedua kabupaten tersebut merupakan perwakilan yang menjadi tujuan dari kegiatan monitoring program kerja sama pemerintah Provinsi NTB-UNICEF. ***

Sekda NTB Apresiasi Kegiatan Monitoring Terpadu dari UNICEF

Sekda NTB berharap tiap kunjungan UNICEF di NTB terinspirasi untuk terus melakukan program untuk membantu NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan harapan agar tiap kunjungan ke Nusa Tenggara Barat, UNICEF untuk melakukan program membantu daerah NTB.

Sekda NTB menyambut hangat kedatangan UNICEF dan Tim Pusat — Lalu Gita Ariadi

Hal itu disampaikan saat menyambut kedatangan Tim Pusat Nasional dan UNICEF. Kunjungan itu untuk agenda kegiatan Monitoring Terpadu Kementerian/Lembaga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Selasa (06/06/23).

Monitoring yang dilakukan terkait program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 Tahun Anggaran 2023.

“Tentu kami mengapresiasi, menyambut baik kedatangan program-program yang telah diluncurkan oleh UNICEF di daerah kami, karena memang menjadi kebutuhan daerah kami,” jelas Miq Gite.

Pemprov NTB sangat berterimakasih atas dukungan dan kerjasama UNICEF yang selama ini sudah berlangsung.

“Kami sangat bersyukur di tengah keterbatasan, hadirnya UNICEF dan berbagai program nya meripakan dukungan yang sangat berarti. Program-program yang kita sinergikan diharapkan mengakselerasi penuntasan permasalahan yang berkaitan dengan program-program yang juga dijalankan di NTB,” lanjutnya.

Dalam visitasi ke dua kabupaten yakni Lombok Barat dan Lombok Timur, diharapkan pemkab memberikan data konkrit, bagaimana progres-progres selama ini, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

“Kami pun berkepentingan dengan hasil-hasil visitasi besok untuk di diskusikan agar bagaimana efektivitas dari masalah-masalah yang kita hadapi untuk ke depan,” kata Sekda NTB.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (SUPD IV) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ir. Zanariah, menyampaikan terimakasih atas sambutan yang hangat dari Pemprov NTB.. ***

Data dan Mindset, Penting Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Wagub NTB sudah mengingatkan sejak 2019, data yang valid serta mindset penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Data dan mindset saling mempengaruhi dalam ipaya penanggulangan kemiskinan.

“Saya sudah ingatkan ini sejak 2019 tapi kok susah sekali memperbaikinya,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah di Hotel Lombok Raya, Selasa (06/06/23).

Wagub NTB mengatakan, data dan mindset saling mempengaruhi dalam penanggulangan kemiskinan — Wagub Hj Sitti Rohmi

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB dengan Tema “Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan Sosial Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nusa Tenggara Barat”

Ia menyebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkaitan mulai PKH (Program Keluarga Harapan) sampai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sebanyak dan sebesar apapun anggaran serta program yang digelontorkan tidak akan mengubah angka kemiskinan NTB.

Data yang tidak sesuai by name by address akan membuat bantuan dan program salah sasaran, tegasnya.

Berkecukupan tetap dapat bantuan

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin mengatakan, angka 176, 029 jiwa penduduk NTB kategori miskin ekstrim tersebut adalah hasil sensus registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan BPS NTB tahun 2022 lalu.

Namun merujuk kriteria dan konsep kemiskinan, ternyata hasil verifikasi lapangan menemukan kondisi tak sesuai.

Di antaranya pendataan di tingkat desa dan kelurahan, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Dan mindset masyarakat keliru tentang bantuan dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin.

“Dari hasil Regsosek yang akan diumumkan akhir bulan ini sebenarnya ada penambahan lima persen angka kemiskinan dari 13,8 mendekati angka 19 persen. Kalau angka kemiskinan ekstrim bertambah dua persen,” jelas Wahyudin.

Ia menguraikan, pemetaan desil satu sampai sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumahtangga, desil enam sampai sepuluh yang tergolong berkecukupan masih terdata.

Dan mendapatkan bantuan, sedangkan desil satu terdapat pula rumahtangga miskin yang tidak memperoleh bantuan apa pun.

Diharapkan, perbaikan data dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kabupaten/ kota sampai tingkat RT, agar kemiskinan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara tepat. ***

Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Menurut Wagub NTB, Ummi Rohmi rilis data kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rilis angka kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Wagub NTB yakin, data kemiskinan di NTB di bawah 10 persen

Menurutnya, melihat data kemiskinan dinilainya belum valid dan tidak by name by address. “Membuat data angka kemiskinan kita tidak sesuai dengan kondisi aktual,” teganya.

Ia menyampoaikan itu dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (06/06/23).

Ummi Rohmi yakin angka kemiskinan NTB sesungguhnya berada dibawah 10 persen. Dikatakan, jika verifikasi dan validasi data kemiskinan harus segera diperbaiki.

Dan diingatkan, pola pikir yang mengandalkan dan mengharapkan bantuan sosial turut menyumbang angka kemiskinan.

“Ini yang membuat angka kemiskinan kita tidak turun turun bahkan naik. Padahal data yang benar menyumbang perbaikan angka kemiskinan sampai delapan persen,” tegasnya.

Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, progres verifikasi dan validasi data angka kemiskinan ekstrim disepakati sesuai dengan rilis data BPS NTB sebanyak 176.029 jiwa. Data ini berbeda dengan rilis data angka kemiskinan ekstrim dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 253.734 jiwa di NTB.

“Rapat koordinasi ini akan menyepakati menggunakan data kemiskinan ekstrim dari BPS NTB, yang harus segera dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022 agar target nol di 2024 tercapai,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh bupati/walikota se NTB, Kepala OPD terkait Pemprov NTB, pimpinan lembaga terkait dan para multipihak yang menangani kemiskinan ekstrim di NTB. ***

Mobilitas Penumpang Angkutan Laut dan Udara di NTB Meningkat

Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyampaikan, terjadi peningkatan mobilitas penumpang angkutan laut dan udara

MATARAM.LombokJournal.com ~ Mobilitas penumpang angkutan laut dan udara di Provinsi NTB mengalami peningkatan pada bulan April 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM menjelaskan itu saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di aula Tambora BPS NTB, Senin (05/06/23).

“Pada April 2023, mobilitas penumpang melalui angkutan laut di Provinsi NTB mengalami peningkatan baik secara bulanan mau pun tahunan,” jelasnya.

Jumlah penumpang angkutan laut datang sebesar 69.827 orang, meningkat sebesar 21,18 persen dibanding Maret 2023, dan meningkat sebesar 219,72 persen dibanding April 2022.

Komoditas utama barang dibongkar pada April 2023 antara lain batubara, semen, pasir, dan BBM. Komoditas utama barang dimuat antara lain jagung, general cargo, pasir dan batu, serta batu split.

Di bulan April 2023, mobilitas penumpang melalui angkutan udara domestik di Provinsi NTB mengalami peningkatan dibanding April 2022.

Jumlah penumpang datang sebesar 95.245 meningkat sebesar 25,32 persen dibanding April 2022. Jumlah penumpang berangkat sebesar 73.191, meningkat sebesar 29,59 persen dibanding April 2022.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang, barang dibongkar dan barang dimuat melalui angkutan udara domestik pada April 2023 juga meningkat dibanding April 2022. Jumlah barang dibongkar meningkat sebesar 5,94 persen, sedangkan barang dimuat meningkat sebesar 236,58 persen.

Pada April 2023, jumlah penumpang datang melalui angkutan udara internasional di Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 11,11 persen dibanding Maret 2023. ***

RS Mandalika Tingkatkan Layanan Kesehatan di Masyarakat

Sekda NTB mengatakan, Pemprov NTB akan terus mengupgrade RS Mandalika, agar pelayanannya maksimal

MATARAM.LombokJournal.com ~ Keberadaan Rumah Sakit Mandalika di lingkar Destinasi Parisawa Super Prioritas (DPSP) Mandalika menjadi keharusan memiliki pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat.

Penanda tanganan PKS antara RS Mandalika dengan BPJS Kesehatan

Salah satunya adanya pelayanan BPJS Kesehatan.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menegaskan itu saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB dengan BPJS Kesehatan berlangsung di Ruang Rapat Sekda NTB, Senin (05/06/23).

“RS Mandalika ke depan akan menjadi atensi kami, keberadaannya di Epicentrum pariwisata, menyebabkan RS mandilka menjadi suatu hal yang penting, kolaborasi ini diharapkan menaikkan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” tutur Miq Gite sapaan Sekda.

Diungkapkan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mengupgrade kondisi RS Mandalika, sehingga pelayanannya semakin optimal.

“Terimakasih kepada BPJS Cabang Selong sudah melakukan penilaian dan sebagainya, InsyaAllah kita melakukan PKS sebagai komitmen untuk menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat, kuantitas dan kualitas dari RS Mandalika terus meningkat,” ungkapnya.

Direktur RS Mandalika, dr. Oxy Tjahjo Wahjuni, Sp.EM menjelaskan, tujuan diadakannya kerjasama dengan BPJS Kesehatan, agar RS Mandalika mampu hadir sebagai penyedia layanan kesehatan di masyarakat luas di wilayah Lombok Tengah dan sekitarnya.

“Kami laporkan juga, Kami sudah melalui proses audit dari BPJS kesehatan cukup ketat, Alhamdulillah teman – teman di RS Mandalika mampu memenuhi persyaratan dari BPJS kesehatan, sehingga pada hari ini melakukan PKS,” tuturnya. ***

Bhakti Stunting di Desa Pohgading, Bantuan Protein Hewani

Wagub NTB membuka Bhakti Stunting di Lombok Timur, mengungkapkan pentingnya upaya Kepala Desa menurunkan stunting

LOTIM.LombokJournal.com ~ Salah satu barometer kesuksesan Kepala Desa adalah keberhasilannya menurunkan angka stunting di desanya.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan itu saat membuka pelaksanaan Gerakan Bhakti Stunting dengan tema Intervensi Pemberian Protein Hewani (Telur) di Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Minggu (05/06/23).

Wagub NTB menyerahkan bantuan di acara bhakti stunting

“Kades yang sukses adalah yang berhasil menurunkan stunting,” seru Ummi Rohni sapaan Wagub.

Penurunan stunting sebagai barometer kesuksesan Kepala Desa merupakan kunci sukses pembangunan masa depan.

Dijelaskan Ummi Rohmi, pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan sumber daya manusia tak kalah pentingnya.

Dengan kita memerangi stunting saat ini, maka generasi sepuluh hingga duapuluh tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Kara Wagub, pengukuran tinggi dan berat badan harus dilakukan sesuai kenyataan. Kasus stunting bukanlah aib yang harus disembunyikan melainkan tantangan untuk dituntaskan sesegera mungkin.

“Ukur sesuai dengan kenyataan,” himbau Wagub.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi menjelaskan, Bappeda NTB akan terus memantau 15 Desa yang ada di Kecamatan Pringgabaya selama tiga bulan ke depan.

Bantuan berupa telur akan diberikan kepada kelompok sasaran berdasarkan data puskesmas setempat.

Provinsi NTB melalui Bappeda akan bekerjasama dengan Pemkab Lotim untuk intervensi pemberian protein hewani berupa telur kedepannya.

“Semoga bhakti stunting di Kecamatan Pringgabaya ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran,” katanya. ***