Sebelumnya sudah terjadi dua kali pembatalan jadwal sidang yang diagendakan Badan Musyawarah (Banmus)

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Pembatalan Sidang Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) oleh unsur pimpinan direspon keras sejumlah anggota DPRD KLU, Senin (15/1).

Sebelumnya sudah terjadi dua kali pembatalan jadwal sidang yang diagendakan Badan Musyawarah (Banmus). Kondisi ini praktis berdampak pada kegiatan masing-masing komisi setidaknya dalam 2 minggu terakhir.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menegaskan pimpinan semestinya paham tupoksi. Pembatalan sidang sepihah tanpa alasan akan berdampak pada agenda lainnya.

“Kita sudah sepakati jadwal bersama, semestinya hari ini bisa dilaksanakan paripurna, tapi nyatanya batal lagi dengan alasan yang tidak jelas,” katanya, Senin (15/1).

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sudjanto, mengaku bingung dengan penundaan jadwal sidang yang sudah ditetapkan bersama. Terlebih surat undangan resmi sudah disebar Skeretariat.

“Sebagai Wakil Ketua saya siap memimpin sidang jika ada mandat, tapi ini tidak ada. Alasannya utusan fraksi belum lengkap. Ya sudah,” tandasnya.

Hingga pukul 11.00 Wita, tidak ada tanda-tanda rapat akan dimulai meski sejumlah anggota Dewan KLU terlihat menunggu di luar ruangan atau lobi.

Tak hanya itu, 2 dari 3 unsur pimpinan DPRD tidak terlihat di ruang kerjanya.

DNU

Pemimpin harus memiliki solusi untuk peningkatan swasembada pangan yang ada di wilayah masing masing

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Kegiatan Tanam Raya Serentak Polda NTB Peduli Petani 2018 dipusatkan di Dusun Orong Nagasari, Desa Sokong Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utrara, Sabtu (13/1).

Tanam raya bibit jagung secara simbolis di atas lahan seluas 1 ha itu dihadiri oleh Kapolres KLU, AKBP Apriadi Lesmana. S.IK. Dandim 1606/Lombok Barat. Letkol Czi Djoko Rahmanto. Danramil Tanjung, Kapten Inf. A. Agung Budiana, Kadis Pertanian KLU. Ir. Melta, Ketua Gempita KLU, Rahadi, AKAD KLU dan berbagai lapisan masyarakat.

Kapolda NTB, melalui Kapolres KLU. AKBP Apriadi Lesmana. S. IK mengatakan, Indonesia merupakan negara agraris dan dulu pernah swasembada pangan. Bahkan pada tahun 1981 di pulau Lombok tepatnya di Lombok Tengah pernah menjadi percontohan cara bercocok tanam di daerah yang tandus dengan pola gogo rancah.

“Setiap pemimpim harus memiliki solusi untuk peningkatan swasembada pangan yang ada di wilayah masing masing,” katanya.

Dikatakan Apriadi, Presiden Joko Widodo. telah berjanji kepada masyarakat Indonesia agar dapat mencapai kedaulatan pangan melalui produk lokal.

“Kedaulatan pangan akan dicapai melalui empat hal yaitu, pengendalian impor pangan, penanggulangan kemiskinan petani dan regenerasi petani, implementasi reformasi agraria dan pembangunan Agribisnis Kerakyatan,” sambungnya.

Kepala Dinas Pertanian KLU. Ir. Melta, menjelaskan, pihaknya telah menyediakan lahan baru penanaman jagung dengan total luas sebanyak 4.240. ha. Ia berharap pertanian dapat sebagai istrumen pendukung peningkatan pendapatan sektor pariwiata sekaligus dapat memicu peningkatan pangan masyarakat.

“Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pertanian ingin menunjukan kepada para petani pola tanam jagung tanpa mengolah tanah, karna roduksi jagung yang berkualitas bisa dihasilkan hanya dengan pupuk saja,” paparnya.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 Wita itu dilaksanakan secara serentak di wilayah NTB dari tanggal 13 s/d 14 Januari seluas 247,73 Ha.

DNU

Aparat yang menghalangi proses peliputan, mengintimidasi dan melakukan penghapusan foto dari kamera adalah tindakan arogansi yang harus dilawan

MATARAM.lombokjournal.com —  IJTI (Ikatan jurnalis Televisi indonesia) NTB menyatakan sikap mengecam keras tindakan oknum aparat yang menghalangi halangi kerja Jurnalis mencoreng iklim kebebasan pers yang selama ini didengungkan.

Pelarangan peliputan yang dilakukan oknum aparat Polda Bali, dalam bentuk pelarangan disertai dengan tindakan  intimidasi, dialami dua jurnalis di Bali yakni Wayan Sukarda (Reuters TV) dan Miftahuddin Mustofa Halim (Fotografer Radar Bali) pada hari Kamis (11/1/2018).

Padahal tindakan peliputan justru dilakukan para jurnalis berdasarkan informasi yang diberikan oleh korps Kepolisian Bali.

Saat itu berlangsung penggerebekan lokasi  rumah yang diduga merupakan tempat penampungan ratusan warga asing asal Tiongkok di Desa Kutuh, Kuta Selatan di Jalan Darmawangsa Gang SDN 2 Kutuh No. 1X. Aparat mengintimidasi dan melakukan penghapusan foto dari kamera adalah tindakan arogansi yang harus dilawan.

IJTI NTB menegaskan, arogansi sikap aparat yang merupakan warisan ‘feodal’ masa lalu yang tidak mengerti prinsip kerja jurnalistik, seperti diatur  diatur dalam  pasal 18 ayat (1) UU No 40 tahun 1999 tentang pers yang menyatakan “Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik,  ketentuan pasal  4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 4 ayat 3 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dengan didukung oleh pasal 8 UU Pers yang menyebutkan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Untuk itu, IJTI NTB menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Mengecam segala bentuk tindakan pelarangan dan arogansi atau tindakan menghalang halangi kerja jurnalistik  sebagai bentuk sikap arogan dan ketidakpahaman aparat terhadap prinsip kerja jurnalis yang dilindungi undang undang
2. Mendesak pihak polda Bali untuk segera memberikan klarifikasi kepada para awak media dan memproses tindakan oknum aparat tersebut serta diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah melakukan tindakan intimidasi
3. Mendesak Pihak Polda Bali meminta maaf secara institusi terkait tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oknum aparat
4. Meminta kepolisian di Bali dan di daerah lainnya untuk menghormati kerja jurnalistik wartawan dengan memahami UU Pers yang telah menjadi batasan dan pedoman kerja para awak media di lapangan
5. Mengimbau kawan-kawan jurnalis  dimanapun untuk senantiasa menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, dan bermartabat, dengan selalu berpedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Mataram 12 Januari 2018

Ketua IJTI NTB, Riadis Sulhi

Sekretaris, Afifuddin Adnan

Kondisi jalan berlubang sering mengakibatkan kecelakaan,  dulu ada bule yang jatuh di tempat itu. Kalau malam, kondisi jalan gelap, jadi rawan kecelakaan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Beberapa jam setelah viral di media sosial, aksi tanam pisang di jalan yang dilakukan warga Karang Bayan Desa Tanjung, direspon pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan di titik jalan yang berlubang.

“Sudah kita perbaiki langsung kemarin sore, tapi sifatnya sementara. Kita lihat dulu dalam benerapa bulan ke depan. Jika rusak lagi maka akan kita tanggulangi dengan APBD,” kata Kepala Bidang Binamarga PUPR KLU, Idris. Rabu (9/1).

Idris menambahkan, kondisi jalan di titik dimaksud pada dasarnya masih bagus, hanya saja gorong-gorong yang berada di bawah badan jalan jebol. Sehingga aspal jalan ikut berlubang.

“Penutup gorong-gorong di bawahnya jebol, itu yang harus diperbaiki lebih dahulu, tapi tidak harus dibongkar semua,” sambungnya.

Salah seorang warga, Zaelani, menuturkan, kondisi jalan yang berlubang sudah sering mengakibatkan kecelakaan di lokasi tersebut.

“Dulu ada bule yang jatuh di tempat itu. Sementara kalau malam, kondisi jalan gelap, jadi rawan kecelakaan,” tulasnya.

Sebelumnya, jalan berlubang di ruas JL. Datu Putrawa. Karang Bayan Desa Tanjung, pernah jebol dan ditambal pihak Desa setempat, namun kembali jebol sejak beberapa minggu lalu.

DNU 

Kerjasama bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Badan Narkotika Nasional (BNNP) NTB,Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) NTB, merupakan komitmen menyediakan tenaga profesional dan kompeten

MATARAM.lombokjournal.com — Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB  melakukan Naskah nota kesepahaman (MoU) tentang pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Pilgub, Pilbub dan Pilwal bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Badan Narkotika Nasional (BNNP) NTB,Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) NTB, di Aula Rinjani RSUP NTB.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshari mengatakan, komitmen pentingnya profesionalisme dan kompetensi tim dokter yang akan ditunjuk dalam menjalankan tugas melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal calon pemimpin NTB kelak.

“Dan Alhamdulillah dalam kerjasama tersebut mereka berkomitmen menyediakan tenaga profesional dan kompeten,”ujarnya usai penandatanganan MoU,  Senin (08/01)

Ia menuturkan tujuan dari pendatangan MoU ini, agar pihak IDI NTB secara legal formal, manjadi  pihak yang berwenang melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani para Bapaslon kandidat Gubernur/Wagub, Bupati/Wabub, dan Walikota/wawali.

“Jadwal tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani para kandidat  itu rencananya, akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 15 Januari 2018 mendatang,”tuturnya.

Ketua IDI NTB, Dr  I Komang  Grudug menuturkan, MoU tersebut merupakan amanah bagi IDI. Menjadi kewajiban untuk menunjuk tim sesuai keinginan dan kebutuhan KPU NTB. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk mematuhi amanat konstitusi yang berlaku dalam lembaga IDI dari pusat hingga ke daerah.

“Dengan telah ditandatanganinya MoU ini, kami berharap, kerjasama dengan KPU NTB ke depan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menuturkan pemeriksaan jasmani tersebut akan dilaksanakan di RSUP NTB. Lantaran sudah memenuhi standar, mulai dari kelengkapan fasilitas ruangan, hingga peralatan dan dokter.

“Kita harus bekerja dengan profesional. Untuk mencapai kinerja yang bagus, kita juga harus didukung kelengkapan peralatan medis dan dokter yang ahli,” tuturnya sambil berjnji menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan secara profesional.

Kepala BNNP NTB Kombes Pol Imam Margono mengatakan, BNNP tidak pernah main-main dalam menjalankan tugas. Apalagi persoalan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

“BNN sangat siap, Dan saya dalam memeriksa itu saklek. Saya tidak bisa di pengaruhi oleh apapun, kalau dalam pemeriksaan nanti hasilnya positif saya akan sampai kan positif kepada tim. Karena ketua tim adalah IDI, setelah dilaporkan maka akan di diplenokan. Di pleno itulah nanti akan disampaikan,”cetusnya.

Disinggung terkait tindakan apa yang akan dilakukan BNN apabila ada Bapaslon Positif? Imam Margono mengatakan Akan dilakukan rehap.

“Kalau tindakan kita lihat dulu kalau positif apa dulu, kalau di temukan urinnya  positif ya kita rehap. Ada dua proses rehap, ada rawat jalan dan rawat inap, tapi nanti saja kita lihat,”pungkasnya.

AYA

Pembangunan pasar di Pemenang yang bersumber APBD 2017 rampung, yang belum rampung sumbernya dari Kemendes

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskoperindag) KLU, Denda Dewi, mengkonfirmasi jika realisasi pembangunan pasar pemenang yang bersumber dari APBD 2017 itu sudah rampung.

“Pembangunan pasar Pemenang sudah rampung. Anggarannya dari APBD sebesar Rp3,5 miliar sesuai dengan pagu anggaran,” katanya, Selasa (2/1).

Namun denda menjelaskan sehubungan maraknya informasi yang berkembang di media sosial selama ini terkait bangunan yang belum rampung. Dijelaskan Denda, jika lokal yang dimaksud adalah bangunan yang anggarannya bersumber dari Kementrian Desa 2017.

“Beda sumber anggarannya. Kalau yang belum rampung itu sumbernya dari Kemendes, bukan pekerjaan Diskoperindag,” paparnya.

Lebih jauh Denda menjelaskan, sisa pembangunan pasar Pemenang, termasuk di dalamnya pembangunan gedung sekolah yang akan dibangun di eks pasar lama, akan dilanjutkan pada 2018 ini.

“Total kebutuhan pembangunan pasar Pemenang awalnya diajukan sebesar Rp. 14 miliar, namun yang mampu disediakan hanya Rp. 3,5 miliar untuk bangunan fisik pasar. Jadi sisanya akan dilanjutkan tahun ini,” tutupnya.

Dihubungi terpisah, Kepala DP2KBPMD KLU, H. Holidi Khalil, mengatakan, lokal bangunan sarana dan prasarana yang dibangun di pasar Pemenang bersumber dari Kemendes 2017 sebesar Rp. 1 miliar.

“Ini anggaran Kemendes, artinya besaran anggaran dan penunjukan rekanan juga merupakan wewenang pusat, kita hanya terima jadi dalam bentuk fisik. Sarana ini berada satu lokasi dengan bangunan induk pasar Pemenang,” terangnya.

DNU

Rekomendasi BKPRD itu, bukan jaminan PT. BAL bisa aman

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Tim Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi tentang wilayah daratan pulau dan pemanpfaatan pulau kepada PT. BAL. pada akhir Desember lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak beroperasi tahun 2011 lalu,  PT. BAL diketahui belum mengantongi rekomendasi BKPRD sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha pengelolaan air tanah di Terawangan.

“Surat rekomendasi itu kami terima tanggal 28 Desember 2017 lalu. Dengan keluarnya rekomendasi ini akan menjadi dasar kami untuk mengurus izin-izin yang lainnya,” kata juru bicara PT. BAL Arli Wihodo. Selasa (2/1).

Meski demikian, kata Arli, rekomendasi BKPRD itu tidak menjamin kegiatan usaha PT. BAL bisa aman. Menurutnya saat ini pihaknya juga masih sedang mengajukan pengurusan izin ke pusat.

“Proses izin di pusat tetap dilanjutkan. Rekomendasi BKPRD itu, bukan jaminan PT. BAL bisa aman,” paparnya.

Saat ditanya apakah daerah bisa mendapatkan keuntungan setelah dikeluarkannya rekomendasi tersebut, Arli menjelaskan hal itu bisa terwujud jika ada kontrak kerjasama antara PT. BAL dan Pemda KLU.

Terhadap kasus hukum yang saat ini sedang dihadapi PT : BAL, Arli menegaskan jika hal tersebut tidak ada korelasinya dengan terbitnya rekomendasi BKPRD.

“Proses hukum tetap berjalan. Namun jika nanti dalam prosesnya semua ketentuan perizinan bisa dipenuhi, maka akan menjadi bukti dalam perkara,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua BKPRD KLU. H. Suardi, mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan dan melakukan kajian terhadap semua persyaratan yang diajukan, sehingga rekomendasi dimaksud bisa diterbitkan.

Pemda sudah memberikan kesempatan ekspos kepada PT. BAL pada Desember lalu. Semua ini kita jalankan sesuai ketentuan yang ada,” paparnya.

NU

Kalau kenaikan ikan tawar karena pengaruh Tahun Baru, biasanya banyak orang buat acara bakar ikan

MATARAM.lombokjournal – Harga ikan melonjak di sejumlah pasar tradisional dan kolam penjualan ikan segar jelang tahun baru. Kenaikan terjadi pada harga ikan laut maupun ikan air tawar.

Namun Kepala  Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani mengatakan, kenaikan ini terjadi akibat pengaruh cuaca buruk.

“Sekarang kan cuaca sedang tidak bersahabat,” ujarnya

Ia membenarkan adanya kenaikan harga ikan di pasar. Namun hal tersebut dinilainya sudah lumrah tiap kali saat cuaca buruk.

Cuaca buruk membuat hasil tangkapan nelayan sedikit. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak berani melaut.

“Jumlah ikan sedikit dan harganya pun naik,” sambungnya.

Menurut Selly, kondisi itu tidak berlangsung lama. Setelah cuaca kembali normal, harga juga akan kembali normal.

Kalau cuaca normal, nelayan bisa kembali melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.  Sementara ini Selly meminta masyarakat untuk berhemat atau mengalihkan konsumsi ke selain ikan.

“Kalau Sementara ini ganti saja pakai tahu tempe atau lauk lainnya,” ungkap Selly.

Terkait juga melonjaknya harga ikan air tawar, menurut Selly ini diperkirakan mendekati pergantian tahun baru 2018. Puncaknya diperkirakan pada malam pergantian tahun baru 2018.

Sudah menjadi tradisi masyarakat banyak untuk bakar ikan pada malam tersebut.

” Paling kenaikannya sampai Malam Tahun baru, karena banyak yang dipake untuk Bakar ikan, karena itu merupakan tradisi Tahunan” pungkasnya

AYA

Kata Muhammad, belum ada SK DPP yang diterbitkan mendukung pasangan Suhaili-Amin

MATARAM.lombokjournal.com —  Upaya Subuhunuri untuk mendapatkan dukungan maju sebagai bakal calon wakil gubernur NTB 2018 akhirnya memberikan hasil.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mengusulkan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk memberikan SK dukungan ke Subuhunuri sebagai bakal Calon Wakil Gubernur.

Penyerahan surat usulan rekomendasi di serahkan oleh Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz H. Muhammad SH di kantornya di Mataram,  Kamis (28/12).

Kepada awak media usai penyerahan usulan rekomendasi tersebut Muhammad mengatakan, DPW PPP NTB siap mengusukan sosok muda untuk maju pada pilgub nanti. Lebih jauh Muhammad mengatakan sosok Bung Nuri sebagai muda di anggap mampu memimpin NTB.

Di singgung PPP kubu Djan Faridz telah memberikan SK dukungan ke pasangan Suhaili-Amin, Muhammad berkilah bahwa belum ada sk dari DPP yang di terbitkan untuk mendukung calon gubernur maupun wakil gubernur.

Yang di terbitkan ke pasangan Suhaili-Amin tersebut jelas Muhammad adalah rekomendasi dan tidak berbentuk SK. Meski demikian Muhamamd tidak menampik bila DPW PPP NTB kubu Djan Faridz juga merekomendasi pasangan Suhaili-Amin ke DPP.

Ia menegaskan DPW PPP yang di pimpinnya hanya bertugas mengusulkan rekomendasi, keputusan pusat tetap berada di DPP.

“Surat yang ke Suhaili-Amin itu sama seperti yang di rekomendasikan ke Subuhunuri, nanti DPP yang memutuskan akan memilih siapa, tugas kami hanya mengusulkan rekomendasi dan DPP menindak lanjuti dengan SK mengusung,” paparnya.

Sementara Subuhunuri, mengucapkan terima kasih karena direkomendasikan ke DPP untuk di usung sebagai calon wakil gubernur NTB. Di singgung apakah ada partai lain yang menjadi bidikan selanjutnya, Bung Nuri optimis akan ada partai lainnya yang siap mengusung dia menjadi cawagub pada pilkada nanti.

“Politik itu dinamis bisa berubah kapan saja, sebelum pendaftaran di KPU semua kemungkinan masih ada, saya yakin selain PPP ada partai lain yang mengusung,” ucapnya optimis.

Rekomendasi ini sendiri, kata Muhammad akan segera di tindak lanjuti oleh DPP dan paling lambat tanggal 8 Januari 2018 surat keputusan dari DPP turun.

Sementara dualisme yang terjadi di tubuh partai berlambang Ka’bah ini, Emo sapaan akrab Muhammad menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan Kubu Romahurmuzy adalah hoax. Muhammad yakin PPP yang sah adalah kubu Djan Faridz dan muktamar yang sah adalah Muktamar Jakarta.

“Keputusan MA yang katanya memenangkan Romahurmuzuy itu hoax, PPP yang sah itu tetap berada di kubu Djan Faridz, selain yang di Djan Faridz semua itu tidak sah,” tutupnya.

AYA

Adanya tempat pembuasan sampah diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan sampah Di Terawangan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com –– Proses pembebasan lahan sampah di Gili Trawangan akhirnya rampung. Hal itu seiring ditandatanganinya pembayaran jual beli antara Pemkab Lombok Utara dan pemilik lahan, Kamis (28/12).

“Lahan seluas 60 are itu kita beli dengan anggaran Rp 4,6 miliar.  Angka ini lebih rendah dari anggaran yang disiapkan pemda sebesar Rp 6 miliar, yang bersumber dari APBDP 2017, ” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Utara. H Rusdi.

Rusdi menambahkan, proses pembebasan lahan Sampah di Terawangan terbilang alot. Salah satu faktornya karena perbedaan harga tanah di daratan dan di pulau (Terawangan-red).

“Sisa dari anggaran sebesar Rp. 6 miliar itu secara otomatis dikembalikan ke daerah dan menjadi SILPA,” tegasnya.

Dikatakan Rusdi, ketersediaan lahan di Terawangan sebagai syarat bagi pemerintah pusat untuk merealisasikan anggaran sarana prasarana TPST dan IPAL di Terawangan pada 2018 mendatang.

Sementara saat ditanya terkait besaran anggaran yang akan dialokasikan pemerintah pusat, Rusdi mengaku pihaknya belum bisa memastikan jumlahnya.

“Kami belum tau berapa besarannya. Kita tunggu saja,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, berharap dengan adanya TPST itu diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan sampah Di Terawangan.

“Persoalan sampah masih menjadi PR pemerintah daerah, khusuanya di tiga gili. Semoga dengan ini persoalan tersebut bisa teratasi,” cetusnya.

DNU