Tak hanya fisik menawan, namun lebih dari itu kemampuan interaksi sosial, kecerdasan emosional serta wawasan yang luas menjadi syarat mutlak

MATARAM.lombokjournal.com — Sebanyak 15 finalis peserta pemilihan Putri Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara Barat pada Jum’at (9/2) akan bersaing menjadi Brand Ambasador pariwisata NTB.

Pemilihan Putri Indonesia NTB ini diselenggarakan oleh Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) NTB. Ketua Parfi NTB, Lalu Winengan menjelaskan, seleksi ketat dilakukan panitia untuk menjaring para finalis putri Indonesia ini. Sejumlah kriteria juga wajib di penuhi oleh para calon peserta.

Tidak hanya mempunyai fisik yang menarik serta tampilan yang rupawan, namun lebih dari itu kemampuan interaksi sosial, kecerdasan emosional serta wawasan yang luas menjadi syarat mutlak bagi para peserta.

Melalui sejumlah tahapan akhirnya panitia meloloskan 15 peserta finalis putri Indonesia wilayah NTB. Malam puncak (Grand Final) pemilihan putri Indonesia akan di laksanakan di Hotel Golden Palace pada Jum’at malam (9/2) besok.

Winengan menyatakan tujuan dilakukannya ajang pemilihan putri Indonesia NTB ini sebagai bentuk kepedulian terhadap talenta dan bakat yang di miliki oleh masyarakat NTB.

Ke depannya para pemenang putri Indonesia ini akan di jadikan sebagai Brand Ambasador (Duta) pariwisata. Oleh karena ini para peserta di tuntut mempunyai kemampuan berbahasa asing serta kemampuan dan wawasan luas mengenai Provinsi NTB khususnya pengetahuan tentang pariwisata.

“Jadi tujuan kita itu kedepannya akan menjadikan pemenang putri Indonesia ini menjadi duta pariwisata NTB. Bisa mempromosikan NTB dan mengharumkan nama NTB, semua itu murni tujuannya untuk daerah. Kalau bukan kita lantas siapa yang peduli pada kemampuan adik-adik kita ini,” papar Winengan usai menggelar technical meeting bersama para finalis.

Sejumlah rangakaian menuju malam puncak juga mulai di laksanakan oleh ke 15 finalis ini. Dimulai dari sesi pemotretan, tehnical meeting, berkunjung ke RRI Mataram, bertemu dengan para sponsor serta melakukan road show ke sejumlah daerah tujuan wisata.

Pada malam puncak pemilihan nanti, Parfi NTB menghadirkan juri nasional dan daerah. Sejumlah nama beken di pentas ajang pemilihan para ratu akan hadir sebagai juri, seperti Bunga Citra Ibrani Putri Indonesia 2017, perwakilan dari Mustika Ratu serta pengarah model Lin Lin Herawati.

Selain itu juri daerah akan menghadirkan Ketua Majelis Adat Sasak, Lalu Bayu Windya, Ketua BKOW NTB, serta sejumlah juri daerah lainnya.

Me

Bangga bisa berbagi pengalaman dan kiat-kiat membenahi serta mempercepat pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Barat di Padang Sumatera Barat, bersama Bupati Banyuwangi Pak Azwar Anas dan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pak Adang Saf Ahmad.

Empat kunci pokok yang Saya pegang adalah Visi, Regulasi, Integrasi dan Inovasi.

Visi menjadikan NTB sebagai destinasi wisata utama (primary destination) Indonesia, bukan lagi pilihan kedua (secondary destination). Visi Saya adalah pencapaian target meningkatnya angka kunjungan wisatawan yang memenuhi destinasi-destinasi wisata di NTB setiap tahunnya.

Menggapai tujuan tanpa terlebih dulu membangun visi, bisa jadi tak akan memacu motivasi bekerja.

Strategi kedua adalah regulasi. Tidak mungkin sebuah industri bisa lari cepat tanpa dukungan regulasi yang kondusif. Oleh karenanya, demi akselerasi pariwisata NTB, Saya sampai membuat dua perda jamak (multiyears) yang memayungi segala fasilitas dan insentif yang memudahkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk keberlanjutannya di masa pasca kepemimpinan Saya.

Begitu juga koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga dukungan terhadap regulasi lokal dapat berjalan baik.

Kunci ketiga adalah integrasi dengan pembangunan infrastruktur. Industri pariwisata akan jalan di tempat jika tak ada kemudahan akses transportasi, baik untuk mobilitas orang maupun barang yang efektif dan efisien. Mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, hingga penginapan yang memadai, aman dan nyaman.

Dan kiat terakhir adalah kreativitas yang memunculkan inovasi. Jumlah wisatawan Muslim dunia yang akan meningkat di angka 170 juta pada 2020, dengan pengeluaran di atas 200 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.600 triliun, membuat Indonesia wajib mengembangkan wisata halal.

Hal inilah yang mendorong Saya fokus mengembangkannya di NTB, dan Lombok khususnya sebagai proyek percontohan pertama di Indonesia. Berkat kesungguhan kerja keras, pada akhirnya gelar World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination, diraih Lombok di ajang World Halal Travel Summit 2015 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Mengungguli tuan rumah, Turki, Thailand dan Malaysia yang terlebih dulu mengembangkannya.

Dan Syukur Alhamdulillah berkat visi, strategi dan konsistensi bekerja bersama seluruh jajaran Pemprov, dari 500 ribuan wisatawan yang mengunjungi NTB pada tahun 2008, sudah meningkat hingga 3,5 jutaan wisatawan mancanegara dan domestik pada akhir 2017 lalu.

*) Pokok pikiran yanng disampaikan TGB

Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi I DPRD KLU, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak alergi atau anti kritik dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dan seluruh awak media yang ada di Lombok Utara, di ruang rapat Komisi, Rabu (7/2).

“Pemerintah daerah termasuk DPRD tidak boleh anti kritik, baik itu yang datangnya dari media, organisasi masyarakat atau bahkan maayarakat umum,” tegas Anggota Komisi I DPRD KLU, Abdul Gani.

Gani juga menambahkan, Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menjelaskan, kemitraan media masa dengan Komisi I DPRD diatur dalam regulasi atau Tata Tertib (Tatib) DPRD.

“Seperti yang tertuang dalam Tatib DPRD, Komisi I adalah leading sektornya media masa. Dan rapat-rapat evaluasi kemitraan seperti ini memang harus lebih sering diadakan,” tukasnya.

Ardianto juga sedikit menyinggung adanya reaksi sejumlah kalangan yang mempersoalkan intennya komunikasi Komisi yang ia ketuai dengan media masa selama ini.

“Banyak pihak yang menilai media hanya fokus pada isu-isu pemerintahan dan cenderung inten berkomunikasi dengan Komisi I, padahal porsi pemberitaannya sama. Hanya saja kebetulan komisi I yang menaungi media di lembaga ini,” bebernya.

Bahkan lebih jauh Ardianto, mempersilahkan media untuk mengkritisi proses kerja lembaga DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik menyangkut legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Kita sepakat untuk terus mendorong jalannya pembangunan di Lombok Utara. Terlebih yang menjadi prioritas visi misi pemerintah melalui kritik, saran dan masukan sesuai kapasitas masing masing. Baik langsung maupun tdak langsung, semua itu demi kesejahtraan rakyat,” tutupnya.

Ketua Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU). Danu Winata, dalam kesempatan itu menegaskan jika dinamika pemberitaan media masa di KLU, selama ini cukup dinamis.

“Pada dasarnya kemitraan media dan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sudah terbangun dengan baik. Media telah menjalankan tufoksinya secara objektif, dan tentu mendukung semua kebijakan yang pro rakyat,” tukasnya.

DNU

Diharapkan kehadiran sosok ketua yang punya jaringan luas, baik di pemerintah daerah dan pusat, dan mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi

MATARAM.lombokjournnal.com — Sejumlah harapan disematkan kepada calon ketua, jelang Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Real Estate Indonesia (REI) ke IV wilayah Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung tanggal 14 Februari mendatang.

Beberapa mantan ketua dan anggota REI NTB menggantungkan harapan, ketua terpilih hrus mampu memberikan warna tersendiri,  khususnya menjembatani kepentingan anggota dengan Pemerintah atau pemangku kebijakan.

Mantan Ketua REI NTB dua periode, Miftahudin Mahruf saat di wawancara via telpon, Rabu (07/02) menyatakan, REI memiliki keterikatan dengan pemerintah.

Sebagai organisasi mitra pemerintah, sosok Ketua REI harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas membawa organisasi menuju arah yang lebih baik.

“Calon ketua harus sanggup berkorban bagi organisasi yang di butuhkan. Asosiasi ini harus di rasakan manfaatnya oleh anggota, intinya calon ketua harus mau dan mampu berkorban baik moril dan materil,” paparnya.

Anggota REI NTB, Anas Amrullah, menyampaikan calon Ketua REI harus bisa menjembatani kepentingan anggota dengan pemangku kebijakan.

Anas mengatakan, pengusaha properti saat ini masih terbentur dengan perizinan. Sementara domain perizinan berada di kabupaten kota. Dengan kehadiran ketua yang mempunyai jaringan yang luas baik di pemerintah daerah dan pusat, mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi.

Menurut Anas, kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah sudah terjalin dengan baik namun belum optimal. Pemerintah pusat yang masih menjadikan program perumahan rakyat menjadi program unggulan pun, masih menjadi primadona bagi pengembang perumahan.

Perumahan masih menjadi primadona, terlebih program pemerintah pusat pembangunan satu juta rumah sangat bagus. Persoalannya, harus ada yang menjembatani kebutuhan pengusaha dengan persoalan perizinan.

“Disinilah perlunya kehadiran sosok ketua yang mampu menjembatani kedua pihak,” bebernya.

Anas menyatakan pada tahun 2018 ini program rumah subsidi masih menjadi primadona usaha properti. Iklim usaha di sektor properti masih menunjukan trend yang positif.

Sementara Ketua panitia musda REI ke IV, Heri Susanto menyatakan kriteria utama yang di butuhkan oleh REI adalah pelaku usaha yang bergerak di sektor pengembang. Mempunyai pengalaman luas di bisnis properti, dan yang pasti berkorban waktu untuk organisasi.

Selain itu calon ketua REI harus mempunyai jaringan yang luas dan hubungan yang baik dengan stake holder, baik perbankan, dinas perizinan dan perpajakan.

Periode sebelumnya, pencapaiannya luar biasa menurut Heri. Makin banyaknya anggota yang masuk dalam wadah organisasi, menunjukan kualitas kepengurusan terdahulu yang sangat baik.

Musda REI NTB ini sendiri akan di gelar pada tanggal 14 Februari nanti dengan agenda utama adalah memilih ketua yang baru.

Bisnis jasa properti di tahun 2018 ini juga di prediksi masih menunjukan iklim yang positif.

Jumlah pengembang di REI mencapai 50 perusahaan. Sementara pada musda nanti 40 lebih anggota akan menyerahkan suara untuk memilih ketua DPD REI NTB.

Me

Cagub NTB Zulkifliemansyah merupakan yang pertama mengunjungi masyarakat calon pemilihnya di Desa Pelabu, bertatap muka sekaligus menghadiri Deklarasi Pasukan Militan “Lingkar Hutan Gunung Sasak

LOMBOK LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Calon Gubernur NTB DR. Zulkifliemansyah (Dr Zul) dielu-elukan masyarakat Kuripan Selatan, Lombok Barat, khususnya saat silturrahim dengan warga di Desa Pelabu, Rabu sore  (7/02).

Masyarakat menyambut antusias DR Zulkifliemansyah merupakan Cagub NTB pertama yang mengunjungi masyarakat calon pemilihnya di Desa Pelabu. Cagub Zulkifliemansyah bertatap muka sekaligus menghadiri Deklarasi Pasukan Militan “Lingkar Hutan Gunung Sasak.”

Ketua komunitas Lingkar Hutan Gunung sasak, Abdul Hafidz, dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat warga atas kunjungan Dr Zul ke Desa Pelabu menghadiri Deklarasi Komunitas Lingkar Hutan Gunung Sasak.

“Suatu kehormatan bagi kami masyarakat Kuripan Selatan, bisa bertatap muka dan berdialog langsung dengan Pak Doktor,” ujar Abdul Hafidz.

Abdul Hafidz menegaskan, masyarakat Kuripan Selatan mendukung paslon Zul-Rohmi dalam pilkada NTB kali ini.

“Kami bersama warga Kuripan Selatan, khususnya yang berada di kawasan lingkar gunung Sasak berkomitmen akan mendukung pak Zul bersama Ibu Rohmi dalam pilkada NTB,” tegasnya.

Abdul Hafids menekankan, dukungan yang diberikan kepada paslon Zul-Rohmi bukan hanya sekedar janji.  Ia meyakini, paslon Zul-Rohmi merupakan paslon yang bisa mendengarkan suara masyarakat kalangan bawah.

Sebab masyarakat Kuripan Selatan yang rata-rata taraf ekonomi nya masih dibawah standar, dan sebagian masyarakatnya banyak yang menjadi TKI.

“Mudah-mudahan, Insya Allah jika paslon Zul-Rohmi memenangkan pilgub, beliau bisa memperhatikan masyarakat Kuripan Selatan ini,” harapnya.

1. Zulkifliemansyah menyampaikan apresiasi kepada warga Desa Pelabu, atas sambutan dan dukungan yang diberikan warga terhadap paslon Zul-Rohmi.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semangat dan dukungan yang diberikan oleh bapak dan ibu semuanya kepada kami. Mudah-mudahan dukungan yang diberikan oleh bapak/ibu membuka jalan bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik ke depannya,” ujar Zulkifliemansyah.

Bagi DR Zulkifliemansyah kunjungannya ke Desa Pelabu, selain menghadiri deklarasi komunitas lingkar Hutan Gunung Sasak, tetapi utama menjalin tali silturrahim dengan masyarakat Kuripan Selatan.

“Saya berharap mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir saya bersama masyarakat disini, saya tidak mau selesai pilkada selesai pulalah tali silaturrahim kita,” kata Bang Zul panggilan akrabnya Dr Zulkifliemansyah.

Dalam kunjungan itu, Zulkifliemansyah  sempat berdialog dengan masyarakat. Mendengarkan secara langsung serta melihat dari dekat kondisi masyarakat Kuripan Selatan.

“Insya Allah jika kami menang, ataupun tidak menang nanti, akan tetap memenuhi permintaan dari bapak dan ibu, adik-adik sekalian, semampu yang bisa kami perbuat,” tandas Bang Zul.

Me (*)

Tim Verifikasi Dinas Sosial diminta menilai objektif,  jangan ada unsur suka tidak suka

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Wakil Bupati KLU, Syarifuddin, SH, MH., menegaskan jangan sampai ada unsur suka tidak suka dalam menentukan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang rencananya akan direalisasikan pemerintah tahun 2018 ini.

“Saya minta kepada tim verivikasi menilai secara objektif, jika memang layak maka berikan. Jangan ada unsur suka tidak suka,” tandasnya, Rabu (7/2).

Terhadap adanya bantuan RTLH yang dicoret atau didiskualifikasi tim verifikasi Dinas Sosial dan BPKAD, Syarifudin, mengaku justru baru mengetahui infomasi tersebut dari wartawan.

“Saya juga baru dengar sekarang kalau ada RTLH yang dicoret. Tapi kalau pun benar karna ada syarat-syarat verifiikasi yang belum dipenuhi, maka kita benahi,” cetusnya.

Lebih jauh Syarifudin, mengingatkan kepada tim verifikasi untuk tidak melalukan hal-hal bisa memberikan dampak penilaian kurang baik kepada pemerintah.

“Sebagai pimpinan daerah saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak suka itu, karna bisa memberikan penilaian tidak baik kepada pemerintah,” tutupnya.

Sebelumnya, dari 101 kelompok penerima yang diusulkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) KLU, melalui APBD tahun 2018, terdapat 31 kelompok yang didiskualifikasi.

Rencananya, bantuan RLTH itu akan disebar di 4 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Tanjung, Pemenang, Gangga dan Kayangan.

DNU

Organda NTB mengimbau, tiap perusahaan transportasi daring atau online yang berinvestasi di NTB mengikuti aturan yang sama dengan transportasi konvensional

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB Antonius Zaremba Mustafa mengaku tidak menolak keberadaan transportasi daring (online) di NTB, khususnya di Pulau Lombok.

Namun,  transportasi daring atau online itu dimminta mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Tranportasi online, kita tidak melarang karena aplikasi dunia dan memudahkan, tapi harus ikuti aturan,” ujarnya

Ia mencontohkan, anggota Organda sejak 1962 selalu mengikuti apa pun peraturan yang dipersyaratkan pemerintah dalam sektor transportasi umum.

Organda NTB mengimbau setiap perusahaan transportasi daring yang berinvestasi di NTB juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan transportasi konvensional.

“Marilah kita ikuti aturan pemerintah supaya sama-sama kondusif, cari rejeki enggak ada persoalan, persaingan itu wajar, cuma aturan itu harus diterapkan dong,” lanjut Antonius.

Antonius menekankan ,agar para pengusaha transportasi daring di NTB bensr-benar mengikuti peraturan pemerintah daerah terkait jumlah kuota kendaraan yang diperbolehkan beroperasi.

“Harus diikuti kuota jumlah kendaraannya, di Lombok berapa misalnya, jangan lebih banyak kendaraan dari pada penumpangnya,” lanjut Antonius.

Antonius mengajak seluruh pengusaha transportasi, baik konvensional maupun daring ikut menjaga kondusivitas di Pulau Lombok yang sudah menjadi destinasi wisata dunia.

“NTB ini sudah mendunia, jangan buat persoalan kecil dibesarkan dalam transportasi. Harapan kami warga menggunakan transportasi online yang sudah memiliki ijin sehingga kalau ada apa-apa jelas nantinya,” pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Patuhi Aturan Permenhub

Pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi

MATARAM.lombokjournal.com – Transportasi daring  atau online didorong untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Bayu Windia menyampaikan itu saat menggelar rapat dengan Organda NTB, Kominfo, dan penyedia kendaraan online di kantor Dishub NTB, Rabu (07/02).

Ia menuturkan, pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi.

Lalu Bayu mengajak para pengusaha transportasi daring di NTB melengkapi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Sikap kita di Dishub NTB jelas yaitu menyediakan iklim berusaha yang berkesetaraan dan berkeadilan,” tegasnya

Sebagaimana transportasi konvensional, Bayu mengimbau transportasi daring juga mengikuti ketentuan, mulai dari SIM A umum bagi pengemudi, ikut uji KIR, hingga mencantumkan stiker khusus.

“Adil itu perlakuan yang sama kepada setiap jenis pengusaha, dalam konteks pengusaha taksi konvensional kita tentukan syarat ketentuan, maka yang online juga, baru itu adil,” katanya

Hingga saat ini, Dishub NTB terus melakukan pendataan jumlah angkutan transportasi daring di NTB, baik yang sudah memenuhi persyaratan maupun yang belum.

Bayu menyampaikan, proses sosialisasi untuk persyaratan ketentuan transportasi daring akan dilakukan dengan operasi simpatik pada pekan kedua Februari hingga Maret mendatang.

“Kita peringati dan sarankan untuk segera penuhi syarat dan ketentuan. Bulan April baru ada penindakan,”pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Ikuti Aturan Dengan Yang Konvensional

Tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

lombokjournal.com – Sampai sekarang memang masih ada warga masyarakat yang berstigma, yang menjadi peserta JKN-KIS hanyalah masyarakat ‘kelas dua’.  Ini tentu terkait anggapan, pelayanan untuk pesertanya yang dianggap masih belum membaik.

Menanggapi itu, secara berseloroh seorang karyawan swasta mengatakan, peserta  Jaminan Kesehatan Nasionak (JKN-KIS) yang mampu membayar iuran bulanan sebelum sakit tentu tidak bisa dibilang kelas dua.

Seorang manajer SDM di sebuah hotel berbintang di Mataram mengatakan, anggapan seperti itu biasanya disampaikan warga yang tidak mengetahui bahwa BPJS Kesehatan selalu berusaha memberi kepuasan layanannya.

“Stigma masa lalu yang tidak relevan  untuk saat ini,” katanya, Rabu (07/02).

Pasalnya, saat ini BPJS Kesehatan makin mendapat kepercayaan dan dukungan banyak pihak dalam menyukseskan program JKN-KIS. Kepercayaan dan dukungan itu termasuk dari perusahaan swasta dan pengembang seperti Lippo Grup.

Melalui jaringan rumah sakit yang dimiliki Lippo, Siloam Hospital, bermitra dengan BPPJS Kesehatan untuk memberi layanan kesehatan kepada peserta JKS-KIS. Bos Lippo Grup, DR Mochtar Riady, mengatakan banyak unit cost yanng tidak merugikan rumah sakit.

“Jadi tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Mochtar.

Kepercayaan itu yang membuat peserta JKN-KIS diperlakukan seperti pasien umum lainnya. Saat ini, pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS terus ditingkatkan, sehingga stigma tersebut tidak relevan.

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram mengatakan adanya peningkatan kinerja yang terlihat dari kenaikan capaian jumlah peserta, guna memenuhi target capaian semesta pada 2019 mendatang.

Tiga wilayah yang menjadi cakupan Kantor Cabang Mataram yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, terus terjadi pertumbuhan jumlah peserta yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

Saat ini BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram telah melakukan kerja sama dengan 96 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).  FKTP tersebut terdiri dari 36 puskesmas, 34 dokter praktik perorangan, 4 dokter praktik gigi perorangan, 12 klinik pratama, 5 klinik TNI, 4 klinik Polri, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Pratama.

Untuk  peningkatkan layanan terhadap peserta, BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga melakukan kerja sama dengan 21 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang terdiri dari 10 rumah sakit, 1 apotek obat kronis, 1 apotek obat rujuk balik, serta 10 optik.

BPJS Kesehatan selain berkomitmen dalam bentuk pembiayaan, sekaligus perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan.

Bagaimana pun, kehadiran BPJS kesehatan, dan pengelolaan program JKN-KIS,  membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Secara khusus, bagi masyarakat yang kurang mampu mengakses layanan kesehatan karena mahalnya biaya pengobatan.

Re

(Sumber: BPJS Kesehatan)

Penerbangan dari Lombok ke Bima diberangkatkan pada pukul 13.00 WITA dengan membawa 113 penumpang

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Maskapai NAM Air melakukan penerbangan perdana untuk rute Lombok-Bima pada Rabu (07/02).

General Manager Lombok International Airport (LIA), I Gusti Ardita menjelaskan, NAM Air menggunakan Boeing 737-500 dengan kapasitas 120 penumpang, yang tediri atas 8 kursi bisnis dan 112 kursi ekonomi.

Penerbangan perdana ini membawa 119 Penumpang dari Bima dan tiba di Lombok pada pukul 12.40 WITA. Sedangkan, penerbangan dari Lombok ke Bima akan diberangkatkan pada pukul 13.00 WITA dengan membawa 113 penumpang.

Sebelumnya, penerbangan menuju Bima sudah ada dua kali dalam sehari yaitu menggunakan Garuda Indonesia dan Wings Air

“Saya berharap dengan bertambahnya rute menuju Bima dapat meningkatkan jumlah wisatawan di Pulau Lombok ataupun sebaliknya di Pulau Sumbawa, terutama Bima,” kata Ardita di LIA, Lombok Tengah, NTB, Rabu (7/2).

Menurut Ardita, Pulau Sumbawa memiliki potensi keindahan alam dan wisata yang tidak kalah dari Pulau Lombok. Ardita mencatat, pergerakan penumpang rute Lombok-Bima terus meningkat secara signifikan. Pada 2017, penumpang rute Lombok-Bima tercatat sebanyak 168.645 penumpang.

Sebelumnya, LIA juga mendapat tambahan satu penerbangan baru untuk rute Lombok-Kuala Lumpur pada 22 Januari.

Selain penambahan rute baru, LIA juga sedang melakukan beberapa program pekerjaan untuk meningkatkan pelayan serta fasilitas seperti pembangunan selasar dropzone, penambahan apron pesawat, penambahan taxiway dan perluasan terminal.

“Selain itu, segera akan dibuka ruang tunggu lantai 3 pada Februari ini sebagai langkah antisipasi meningkatnya penumpang pada 2018. Karena pada 2017 jumlah penumpang meningkat 5 persen dari tahun 2016 menjadi 3.589.812 penumpang,” ungkap Ardita.

AYA