Hotel berlantai 12 yang terkenal dengan kebersihan dan kelezatan makanannya ini telah mencukupi nilai untuk kategori klasifikasi hotel berbintang 5, sehingga hotel tersebut sudah layak menjadi hotel dengan klasifikasi bintang 5.

MATARAM.lombokjournal.com — Tim auditor dari LSU Bina Harapan Mulya, salah satu Lembaga Sertifikasi Usaha di bawah naungan Komisi Akreditasi Nasional (KAN), melakukan surveilan kedua di Golden Palace Hotel Lombok, hari Sabtu (10/03),.

Kegiatan rutin setiap tahun ini bertujuan menilai hotel dari segi kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan tamu yang ada. Surveilan Kedua berlangsung cukup lama yaitu mulai Pkl. 09.00 wita hingga Pkl. 16.00 wita.

Selama waktu tersebut, tim auditor melakukan penilaian melalui observasi, dengan mengelilingi hotel ditemani dengan auditi yaitu para manager department dari Golden Palace Hotel Lombok.

Setelah melakukan observasi, para tim audit kemudian memberikan presentasi terhadap penilaian yang mengalami peningkatan dari surveilan pertama pada tahun 2017 dan mengatakan,  Golden Palace Hotel Lombok mendapatkan nilai 998, melebihi nilai minimal untuk mendapat bintang 5 yaitu nilai 936.

Artinya hotel yang terkenal dengan kebersihan dan kelezatan makanannya ini telah mencukupi nilai untuk kategori klasifikasi hotel berbintang 5, sehingga hotel berlantai 12 tersebut sudah layak menjadi hotel dengan klasifikasi bintang 5.

“Hasil penilaian dari surveilan kedua sangat memuaskan dan kami selaku management Golden Palace Hotel Lombok merasa sangat bangga dengan pencapaian tersebut. Namun ke depannya Golden Palace Hotel Lombok sementara ini akan tetap berada di Bintang 4 tetapi, dengan kualitas dan pelayanan setara bintang 5,” ungkap Ernanda Agung D. selaku General Manager.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia. Tentu saja saat sedang berkunjung ke pulau Lombok, yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok.

Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 – 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com

AYA (*)

NTB target jumlah ekspor jagung, sebagai wujud konsistensi Pemerintah NTB mendukung ketahanan pangan nasional

MATARAM.lombokjournal.com — NTB menargetkan ekspor sebanyak 30.000 ton jagung hasil produksi tahun 2018 ke Filiphina. Tahap pertama akan diekspor sebanyak 11.500 ton jagung.

Pelepasan ekspor jagung tersebut dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Pelabuhan Badas, Sumbawa, Selasa (20/3).

Gubernur melepas ekspor jagung tersebut didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal, Kementerian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, Pangdam IX Udayana, Beny Susianto, Wakapolda NTB dan Bupati Sumbawa, Husni Djibril.

Ekspor jagung gelombang pertama ini merupakan tahap awal dari yang ditargetkan 300 ribu ton pada tahun 2018. Ekspor jagung tersebut merupakan wujud konsistensi Pemerintah NTB untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebab, tahun lalu NTB juga telah melakukan ekspor jagung ke luar negeri dan luar daerah. Terlebih, NTB telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional.

“Kegiatan ini dapat membesarkan hati kita dengan menunjukan bahwa NTB akan selalu berkontribusi positif untuk pembangunan nasional,” ungkap Guburnur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.

Gubernur TGB mengapresiasi pemerintah atas ikhtiar dan kesungguhan para petani meningkatkan produksi jagung secara terus-menerus.

“Berkat kerja keras petani kita, produksi tahun 2017 meningkat 1 juta ton lebih dari tahun sebelumnya, sebanyak 1,1 juta ton pada tahun 2016 sehingga menjadi 2,127 juta ton di tahun 2017,” jelasnya.

Di hadapan seluruh stakeholders, Pangdam IX Udayana, dan Wakapolda NTB,  Gubernur TGB menegaskan, setelah menugaskan petani menanam, tugas pemerintah adalah memastikan kemanfaatan ekonomi semakin besar untuk petani.

“Caranya dengan memangkas biaya produksi. Saya berharap agar distribusi pupuk harus benar-benar lancar pada waktunya. Pembelian hasil petani harus di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) karena HPP itu harga darurat, Insya Allah pembeli mendapatkan berkah dengan kompensasi doa dari jutaan petani kita,” imbuhnya.

Karena itu, TGB berharap keuntungan dari budidaya jagung dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja. Namun juga dimanfaatkan untuk menabung, investasi dan produksi.

Sebab menurut TGB ketiga hal tersebut masih kurang dimiliki oleh masyarakat NTB. Terkait itu, Gubernur menginstruksikan agar dana dari hasil jagung ini dijadikan modal untuk desa membuat BUMDES.

“Kalau diuangkan, ada 6,5 triliun dari jagung setahun di NTB saya minta dijadikan modal untuk usaha desa karena dengan memperkuat BUMDES akan  menguatkan struktur berekonomi  baik jangka pendek maupun panjang” pungkasnya.

Pada kegiatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, menyampaikan NTB telah berkontribusi besar dalam membebaskan Indonesia dari Impor jagung.

Pada tahun 2015 Indonesai masih impor 3,2 juta ton namun angka ini terus turun hingga menjadi nol pada tahun 2017 lalu.

“Saat ini NTB menempati urutan ke 5 provinsi dengan produksi jagung terbesar. Capain ini sudah luar biasa megingat luasan lahannya jauh dibandingkan provinsi besar lainnya dengan penigkatan 18,5 % pertahun,” papar Agung di hadapan Gubernur TGB.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mencanangkan  Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi (GAMAJIPI). Gerakan ini diinisiasi Pemda Sumbawa mengingat terus meningkatnya jumlah limbah jagung seiring meningkatnya jumlah produksi.

“Limbah jagung akan kita olah menjadi bahan pakan ternak dan biomasa.  Maka 1 juta ton jagung yang ditargetkan Kabupten Sumbawa tahun ini akan menghasilkan pangan olahan yang mampu menghidupi 133.333 ekor sapi selama 75 hari,” Jelas Bupati Sumbawa, Husni Djibril.

Tes menggunakan komputer tidak bisa bohong, karena komputer tidak bisa disogok

MATARAM.lombokjournal.com —  Untuk memastikan proses seleksi guru dan pegawai honorer, mulai tanggal 24 Maret, berlangsung secara jujur dan transparan, proses seleksi melalui tes akan dilakukan dengan menggunakan komputer

“Agar proses seleksinya nanti bisa berlangsung transparan, maka tes dilakukan dengan menggunakan komputer,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Suruji di Mataram, Selasa (20/3) saat melakukan jumpa pers dengan media di Kantor Gubernur NTB.

Ia menyatakan dengan menggunakan komputer, tidak ada peluang terjadinya praktik kecurangan, layaknya proses Ujian Nasional Berbasis  Komputer (UNBK) yang dilakukan siswa

Melalui proses seleksi berbasis komputer, semua peserta juga bisa melihat secara langsung berapa nilai yang didapatkan usai tes dilaksanakan

“Kalau tes menggunakan komputer kan tidak bisa bohong, kalau jawaban dan nilainya memang tinggi, pasti akan  terlihat nanti, sebab komputer tidak bisa disogok, tapi kalau mau sogok silahkan saja,” tegasnya

Pilihan tes menggunakan komputer lebih dipilih dan meniadakan tes wawancara langsung termasuk praktikum, untuk menghindari terjadinya praktik nepotisme diantara panitia seleksi dengan guru honorer,” tambah Suruji.

AYA

Kesiagaan Bank Indonesia NTB tidak hanya pada masa pilkada ini, hal iini sudah menjadi program andalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Perputaran uang cash yang diperkirakan besar di masa Pilkada serentak tahun 2018, rentan dengan peredaran uang palsu (upal), terutama masa-masa kampanye.

Masyarakat dihimbau waspada, khususnya para pedagang kecil yang dinilai masih awam akan upal. “Pilkada nanti jumlah uang yang beredar pasti naik,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani,  (20/3) di Mataram.

BI NTB sudah melakukan antisipasi dari jauh hari sebelumnya. Kenaikan jumlah uang cash yang beredar sudah tergambar dari data yang dimiliki BI NTB.

Jumlahnya akan lebih besar dari hari-hari sebelum Pilkada. Kesiagaan BI NTB diakuinya tidak hanya pada masa pilkada ini. Hal itu sudah menjadi program andalan BI NTB agar setiap masyarakat mengenal rupiah asli dan palsu.

“Kita sosialisasikan lewat program tersebut,” Tegasnya

Selain program sosialisasi, Achris mengaku juga memiliki program kerjasama dengan pihak kepolisian. Pihaknya juga mengintensifkan program tersebut, terlebih jika ada informasi terkait hal tersebut.

Pihaknya akan segera melokalisir dan melakukan penanganan sebaiknya agar tidak meresahkan masyarakat.

“Segera kita lokalisir begitu ada laporan masuk,” kata Achris.

Di beberapa daerah di luar NTB upal sudah mulai ditemukan. Namun ia mengatakan hal tersebut tidak terjadi di NTB.

Ia mengaku memiliki sistem informasi yang dapat melokalisir dengan cepat jika ada temuan. Terutama dengan pihak kepolisian sebab itu sudah masuk dalam pidana kejahatan. Pihaknya akan segera melakukan tracking penyebab beredarnya upal.

“Tapi kita sudah tahu polanya,” sambungnya.

Ia melanjutkan, dengan pola yang yang sudah diketahui pihaknya kemudian melakukan pemetaan pola tersebut. Namun ia mengatakan modus baru peredaran upal belum terlalu rumit. Hal tersebut dikarenakan penanganan uang cash tidak serumit kejahatan skimming.

“Kita sudah punya perjanjian kerja dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BAKOSUPAL). Hal ini secara nasional termasuk juga di NTB,” jelasnya.

Peredaran upal saat ini biasanya menyasar masyarakat atau pedagang kecil. Salah satu cara ampuh yang bisa menangkal ini adalah dnegan pemahaman masyarakat atau si pedagang.

Mereka harus lebih berhati-hati menerima uang. Terlebih lagi uang yang beredar pada masa Pilkada ini.

Untuk pedagang kecil, Achris menyarankan untuk memiliki alat ultra violet sebagai pendeteksi. Harga alat tersebut tidak mahal. Hal ini lebih mudah dimengerti dengan cepat dibandingkan memperkenalkan upal itu sendiri.

“Itu salah satu cara yang paling cepat,” pungkasnya.

Sementara terkait tren upal di NTB, ia mengatakan kondisi peredaran uang di NTB saat ini masih normal. Saat ini belum ada laporan kejadian besar seperti di daerah lain. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk terus waspada akan hal tersebut.

“Laporan terakhir dengan BINDA juga mengatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan hingga saat ini,” tandasnya.

AYA

Tablets such as Viagra, Cialis, as well as uromexil forte Levitra are preferred options for accomplishing and also sustaining an erection.

Kesiagaan Bank Indonesia NTB tidak hanya pada masa pilkada ini, hal iini sudah menjadi program andalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Perputaran uang cash yang diperkirakan besar di masa Pilkada serentak tahun 2018, rentan dengan peredaran uang palsu (upal), terutama masa-masa kampanye.

Masyarakat dihimbau waspada, khususnya para pedagang kecil yang dinilai masih awam akan upal. “Pilkada nanti jumlah uang yang beredar pasti naik,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani,  (20/3) di Mataram.

BI NTB sudah melakukan antisipasi dari jauh hari sebelumnya. Kenaikan jumlah uang cash yang beredar sudah tergambar dari data yang dimiliki BI NTB.

Jumlahnya akan lebih besar dari hari-hari sebelum Pilkada. Kesiagaan BI NTB diakuinya tidak hanya pada masa pilkada ini. Hal itu sudah menjadi program andalan BI NTB agar setiap masyarakat mengenal rupiah asli dan palsu.

“Kita sosialisasikan lewat program tersebut,” Tegasnya

Selain program sosialisasi, Achris mengaku juga memiliki program kerjasama dengan pihak kepolisian. Pihaknya juga mengintensifkan program tersebut, terlebih jika ada informasi terkait hal tersebut.

Pihaknya akan segera melokalisir dan melakukan penanganan sebaiknya agar tidak meresahkan masyarakat.

“Segera kita lokalisir begitu ada laporan masuk,” kata Achris.

Di beberapa daerah di luar NTB upal sudah mulai ditemukan. Namun ia mengatakan hal tersebut tidak terjadi di NTB.

Ia mengaku memiliki sistem informasi yang dapat melokalisir dengan cepat jika ada temuan. Terutama dengan pihak kepolisian sebab itu sudah masuk dalam pidana kejahatan. Pihaknya akan segera melakukan tracking penyebab beredarnya upal.

“Tapi kita sudah tahu polanya,” sambungnya.

Ia melanjutkan, dengan pola yang yang sudah diketahui pihaknya kemudian melakukan pemetaan pola tersebut. Namun ia mengatakan modus baru peredaran upal belum terlalu rumit. Hal tersebut dikarenakan penanganan uang cash tidak serumit kejahatan skimming.

“Kita sudah punya perjanjian kerja dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BAKOSUPAL). Hal ini secara nasional termasuk juga di NTB,” jelasnya.

Peredaran upal saat ini biasanya menyasar masyarakat atau pedagang kecil. Salah satu cara ampuh yang bisa menangkal ini adalah dnegan pemahaman masyarakat atau si pedagang.

Mereka harus lebih berhati-hati menerima uang. Terlebih lagi uang yang beredar pada masa Pilkada ini.

Untuk pedagang kecil, Achris menyarankan untuk memiliki alat ultra violet sebagai pendeteksi. Harga alat tersebut tidak mahal. Hal ini lebih mudah dimengerti dengan cepat dibandingkan memperkenalkan upal itu sendiri.

“Itu salah satu cara yang paling cepat,” pungkasnya.

Sementara terkait tren upal di NTB, ia mengatakan kondisi peredaran uang di NTB saat ini masih normal. Saat ini belum ada laporan kejadian besar seperti di daerah lain. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk terus waspada akan hal tersebut.

“Laporan terakhir dengan BINDA juga mengatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan hingga saat ini,” tandasnya.

AYA

Kawasan pelabuhan Teluk Nara, salah satu pintu masuk menuju ke tiga Gili, akan disterilkan 100 meter ke timur dan barat

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara, akan menertibkan rongsokan kapal-kapal jenis speed boat yang diparkir pemiliknya di sekitar kawasan pelabuhan Teluk Nara. Desa Malaka Kecamatan Pemenang.

“Ada rencana kita mau angkut menggunakan alat berat. Tapi ada beberapa kendala, salah satunya lokasi evakuasi atau pemindahan yang belum ada sampai saat ini,” kata Sekretaris Dishublutkan KLU Samsul Rizal, Selasa (20/3).

Dikatakan Rizal, keberadaann kapal-kapal itu cukup menggangu, selain terlihat semrawut, kapal-kapal lain juga tidak bisa nambat atau parkir di pinggir pantai.

“Kita sudah bersurat ke masyarakat yang memiliki, termasuk ke BNPB dan TWP Gili Matra, tapi belum ada respon. Karena ada beberapa kapal juga merupakan aset instansi, jadi harus melalui penghapusan aset baru bisa dimusnahkan,” paparnya.

Kawasan pelabuhan Teluk Nara, yang merupakan salah satu pintu masuk menuju ke tiga Gili, lanjut Rizal, akan disterilkan 100 meter ke timur dan barat.

Mengingat Oktober mendatang ada tamu BMF yang dijadwalkan datang ke tiga Gili.

Meski mengaku tidak memiliki pos anggaran untuk penertiban pada tahun anggaran 2018 ini, pihaknya akan mengupayakan melalui anggaran yang ada.

DNU

Dinas Pariwisata NTB mencatat, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2008 hanya 500 ribu, pada tahun 2017 kemarin jumlah wisatawan sudah mencapai hingga 3,5 juta

MATARAM.lombokjournal.com —  Sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Lombok, kini menjadi buah bibir para pelancong dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Lombok menawarkan sejumlah destinasi wisata yang tidak kalah menariknya dari tetangga sebelah, Bali.

Berbagai destinasi menarik tersedia di Pulau Seribu Masjid, mulai dari keindahan bawah laut, gugusan perbukitan yang hijau, bentangan pasir putih di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, eksotisme tiga gili di Lombok Utara, hingga panorama Gunung Rinjani.

Lombok juga memiliki kekayaan budaya yang menjadi buruan para pelancong dunia, termasuk sajian kuliner berselera pedas.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Muhammad Faozal mengatakan pengembangan sektor pariwisata tak dilakukan dalam sekejap.

Program pengembangan pariwisata, kata Faozal, mulai digagas saat TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menjabat sebagai Gubernur NTB pada 2008 lalu.

Faozal menambahkan, berbagai upaya ditempuh dalam memajukan sektor pariwisata, mulai dari regulasi, promosi, hingga penguatan destinasi.

Hasilnya, tingkat kunjungan wisatawan ke NTB terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Catatan, Dinas Pariwisata NTB, jumlah kunjungan pada 2008 hanya sebanyak 500 ribu.

Namun, pada 2017 kemarin, jumlah ini membengkak hingga 3,5 juta wisatawan.

“Potret pariwisata NTB kita lihat saat ini pada 2017 sudah menyentuh 3,5 juta wisatawan, dan tahun depan ditargetkan 4 juta wisatawan,” ujar Faozal di Kantor Dinas Pariwisata NTB, Selasa (20/3).

Faozal mengungkapan, kemajuan sektor pariwisata pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, pelaku industri wisata, pelaku ekonomi kreatif.

“Efek dari berbagai aktivitas pariwisata berdampak pada masyarakat kita, bagi pelaku industri wisata dengan hadirnya industri kreatif yang berikan kesejahteraan masyarakat,” kata Faozal menambahkan.

AYA

BPJS Kesehatan Pusat telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama RI mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi jamaah calon haji dan petugas haji.

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan berbagai upaya pendekatan pada berbagai segmen masyarakat dan stakeholder. Tujuannyanya mencapai Universal Health Coverage (UHC) padatahun 2019 mendatang,

Kali ini, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram melalui kegiatan sosialisasi JKN-KIS, untuk menjaring seluruh Jamaah Calon Haji di wilayah Kota Mataram, Senin (05/03).

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Kasi Penyelenggara Haji danUmrah (PHU), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Kepala Bidang Perluasan Pesertadan Kepatuhan beserta staf, serta Jamaah Calon Haji Wilayah Kota Mataram.

Perlu diketahui, tahun 2017 di pusat, BPJS Kesehatan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama RI mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi jamaah haji dan petugas haji.

Perjanjian kerjasama tersebut tidak lain bertujuan untuk dapat mewujudkan UHC dan meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi Calon Jamaah Haji dan petugas haji.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Burhanul Islam mengatakan, kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan diri dan keluarganya dalam kepesertaan program JKN-KIS merupakan perintah Undang-Undang. Perjanjian kerjasama yang dilakukan di pusat merupakan perpanjang tangan dari amanah undang-undang tersebut.

“Diwajibkan kepada seluruh jamaah haji untuk mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS. KIS ini sebagai perlindungan ketika Jamaah membutuhkan pelayanan kesehatan saat berada di embarkasi, dan seterusnya, tidak hanya pada saat haji. Kartu JKN-KIS juga dapat digunakan setelah Jamaah balik ke tanah air dan akan memeriksakan dirinya di Fasilitas Kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit Pasti sangat bermanfaat,” jelas Burhanul

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menyapaikan, soisialisasi ini akan diselenggarakan pada setiap Kota dan Kabupaten di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram, untuk yang pertama, yaitu di wilayah Kota Mataram dan untuk Kabupaten Lombok Barat danKabupaten Lombok Utara akan dijadwalkan selanjutnya.

“Pada sosialisasi ini diharapkan agar Jamaah Calon Haji dapat mendaftarkan diri dan anggota keluarganya ke Program JKN-KIS,” ujar Ali.

Re

Jenis Produk yang tak lolos seleksi itu, masih pada kategori atau tipe B dan C. seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak ada kode produksi, label halal, masalah kemasan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Sebanyak 89 dari 100 produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ikut dalam pamran Gebyar UMKM KLU 2018 beberapa waktu lalu, dipastikan tidak lolos seleksi.

“Yang lolos sekeksi dan layak masuk BUMDes Mart hanya 11 produk. Sisanya belum memenuhi standar,” ungkap Kepala Dinas DP2 KB-PMD KLU. H. KHolidi Halil, Senin (19/3).

Kholidi menambahkan, 89 jenis Produk yang tidak tidak lolos seleksi itu, masih pada kategori atau tipe B dan C. seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak ada kode produksi, label halal, masalah kemasan dan beberapa aspek lainnya.

“Sekarang tugas kita bagaimana membangun jejaring dengan 6 BUMDes Mart yang ada. Termasuk di dalamnya menyelangkut harga jual, harga beli, dan keuntungan bagi BUMDes Mart itu sendiri,” tegasnya.

Terhadap dua BUMDes Mart yang belum siap, lanjut Kholidi, diakuinya masih terkendala modal untuk pengadaan barang.

“Dua BUMDes Mart yang belum siap itu Desa Sokong dan Anyar. Tapi diupayankan untuk melakukan pemesanan karna pemesanan barang melalui prinsipel. Pengirimannya sekitar 3 hari dari jadwal pemesanan,” tambahnya.

DNU

Konsep yang dibuat berupa kawasan luar KEK Mandalika saling mendukung dengan kawasan yang ada di dalam

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H Ridwansyah, Senin (19/03)  di Mataram mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus mendapatkan ruang di KEK Mandalika.

Konsep itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo sebelumnya, saat meresmikan pembukkan dibangunnya kawasan Ekonomi khusus ( KEK ) Mandalika, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mendapatkan ruang di KEK Mandalika

Bappeda NTB juga mempersiapkan regulasi untuk kenyamanan tamu yang datang ke KEK Mandalika.

“Secara makro kita sedang siapkan konsep bersama kabupaten Lombok Tengah,” ujar Kepala Bappeda NTB H Ridwansyah Senin 19/3 diMataram.

Ia menuturkan, konsep yang dibuat nantinya berupa kawasan luar KEK Mandalika saling mendukung dengan kawasan yang ada di dalam.

Untuk kawasan di dalam, Ridwan mengaku sudah ada master plan dari pengembang KEK Mandalika. Sementara kawasan yang ada diluar belum ada.

Konsep tersebut nantinya membuat keberadaan KEK Mandalika juga dirasakan oleh Koperasi dan UMKM NTB.

“Sebab itu di dinas tengah mempersiapkan seperti apa dan bekerjasama dengan Pemkabn Lombok Tengah dan ITDC,” sambungnya.

Ia melanjutkan, inti dari pembangunan ruang untuk UMKM tersebut harus ada masyarakat Lombok Tengah atau pengusaha kecil yang berjualan.

Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung, atau tamu yang datang ke KEK Mandalika. Namun tentunya jualan tersebut tertata dengan rapi.

“Itu yang akan kita siapkan regulasinya,” katanya.

Ridwan menegaskan, bila perlu pihaknya akan mempersiapkan anggaran pada 2019 mendatang untuk persoalan tersebut.

Saat ini pihaknya tengah menginventarisir seperti apa anggaran yang dibutuhkan nantinya. Polanya tidak hanya berasal dari APBD NTB, namun juga dengan pola kemitraan. Misalnya menggunakan dana CSR ITDC atau pihak lainnya.

“Jadi tidak ada masalah,” akunya.

Pembangunan ruang bagi UMKM dinilainya tidak menimbulkan masalah. Sebab barang yang ingin dijual di kawasan tersebut sudah ada.

Seperti hasil kerajinan dan hasil olahan UMKM lainnya. Hanya saja detail terkait UMKM di KEK Mandalika berada di instansi terkait. Yakni UMKM mana, jenis jualannya apa, desain lapak, dan lainnya.

“Teknisnya ada di Dinas Koperasi dan UMKM,” Tegasnya.

Sementara untuk jumlah UMKM yang ada di kawasan tersebut, Ridwan mengaku belum mengetahui terkait pembatasan jumlah. Sebab itu, baginya sangat penting untuk melakukan invetarisir jumlah UMKM yang ada.

Terutama UMKM yang ada di Lombok Tengah. Hal tersebut melibatkan ITDC dan Pemkab Lombok Tengah. Namun pihaknya berharap agar sebanyak-banyaknya UMKM bisa diakomodir.

“Semakin banyak orang diberikan kesempatan bisa menikmati program tersebut, maka semakin bagus,” tutupnya

AYA