Menginventarisir personel yang belum melaporkan status perkawinan dan tanggungan keluarga yang punya potensi data tidak sesuai

MATARAM.lombokjournal.com – Kegiatan Rekonsiliasi Data Anggota Polri NTB berlangsung di Hotel Lombok Plaza di Mataram, Rabu (09/05)

Pertemuan ini di adakan dengan tujuan agar POLRI, dalam hal ini POLDA NTB, beserta jajarannya memiliki data yang akurat.  Dan data tersebut dapat disandingkan dengan data BPJS Kesehatan, sehingga diperoleh data kepesertaan dan personil yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam kegiatan ini, pihak POLRI menginventarisir personel yang belum melaporkan status perkawinan dan tanggungan keluarga yang punya potensi data tidak sesuai.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setahun sekali untuk tingkat Propinsi dan Kabupaten dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di POLDA NTB.

Dalam kegiatan Rekonsiliasi Data tersebut, dihadiri oleh Kabagwatpers SDM POLDA NTB, Kabag Sumda Polres se- Se KC Mataram, Kasubag Renmin Pada Lingkup POLDA NTB, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali dan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta.

Dalam kesempatan kegiatan ini, juga dilakukan pengunduhan Applikasi Mobile JKN yang di lounching BPJS Kesehatan, untuk mempermudah layanan kepada Peserta JKN KIS.

Rr

Menginventarisir personel yang belum melaporkan status perkawinan dan tanggungan keluarga yang punya potensi data tidak sesuai

MATARAM.lombokjournal.com – Kegiatan Rekonsiliasi Data Anggota Polri NTB berlangsung di Hotel Lombok Plaza di Mataram, Rabu (09/05)

Pertemuan ini di adakan dengan tujuan agar POLRI, dalam hal ini POLDA NTB, beserta jajarannya memiliki data yang akurat.  Dan data tersebut dapat disandingkan dengan data BPJS Kesehatan, sehingga diperoleh data kepesertaan dan personil yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam kegiatan ini, pihak POLRI menginventarisir personel yang belum melaporkan status perkawinan dan tanggungan keluarga yang punya potensi data tidak sesuai.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setahun sekali untuk tingkat Propinsi dan Kabupaten dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di POLDA NTB.

Dalam kegiatan Rekonsiliasi Data tersebut, dihadiri oleh Kabagwatpers SDM POLDA NTB, Kabag Sumda Polres se- Se KC Mataram, Kasubag Renmin Pada Lingkup POLDA NTB, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali dan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta.

Dalam kesempatan kegiatan ini, juga dilakukan pengunduhan Applikasi Mobile JKN yang di lounching BPJS Kesehatan, untuk mempermudah layanan kepada Peserta JKN KIS.

Rr

Tahun 2017, Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten ke dua di NTB yang telah melampaui target nasional dengan jumlah peserta JKN-KIS di atas 95 persen atau 97,46 persen

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com —  Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu dari 120 Kabupaten dan Kota, yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

Bupati Lombok Utara, H Najmul Achyar ini hadir di Istana Negara bersama Bupati dan Walikota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang menerima Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/05)

Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 yang diserahkan Mendagri Cahjo Kumolo itu, diharapkan dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta. Agar Pemerintah Daerah lainnya dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS.

Menurut Mendagri, Selain itu juga mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial. Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

Seperti diketahui, pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 950 juta untuk mendaftarkan warganya yang kurang mampu dalam Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2017 i

“Lombok Utara merupakan kabupaten ke dua di NTB yang telah melampaui target nasional dengan jumlah peserta JKN-KIS di atas 95 persen atau 97,46 persen  tahun 2017),” papar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr MuhammadAli saat itu.

Terkait upaya mencapai UHC pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah, yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS.

Rr

Caranya, generasi muda harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan para pendiri bangsa

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Generasi muda harus ikut ambil bagian dalam menangkal berkembannya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, salah satunya dengan menjaga nilai-nilai perbedaan dan toleransi.

Demikian dikatakan, Ketua Panitia sekaligus Ketua GP Ansor KLU, M. Jalil, Saat menyampaikan sambutannya dalam Worksop bertajuk Menangkal Radikalisme yang sekaligus dirangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), di Pemenang, Rabu (24/05).

“Akhir-akhir ini banyak aksi terorisme di Indonesia. Atas dasar itulah dirasa perlu mengajak semua generasi muda khususnya Lombok Utara, agar tidak terjebak dalam praktik radikalisme,” paparnya.

Caranya, lanjut Jalil, generasi muda harus ikut serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan para pendiri bangsa sejak awal.

Ketua PCNU KLU. M. Sa’i, menegaskan, dari cinta akan muncul saling memiliki dan menghargai satu sama lain. Ia meyakini di Lombok Utara, semua agama dan golongan menjunjung tinggi perbedaana dan toleransi, itulah keistimewaan daerah ini.

“Keistimewaan itu harus dijaga bersama-sama. Karena dengan begitu, cikal bakal munculnya paham-paham radikal di tengah masyarakat, khususnya generasi muda Lombok Utara, bisa ditekan,” ungkapnya.

Kasat Intelkam Polres Lombok Utara, Syaripuddin Zohri, yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, gerakan atau paham radikal belum tentu teroris, tapi pelaku teroris sudah tentu radikal.

“Ada beberapa ciri kelompok teroris, salah satunya mengasingkan diri dan cendrung tidak mau bersosial, disamping merasa benar sendiri,” tukasnya.

Meski begitu, Syaripuddin mengingatkan masyarakat agar tidak main hakim sendiri jika menmukan seseorang atau kelompok yang diduga menganut paham radilal atau teroris.

“Jangan main hakim sendiri, kalau memang ada laporkan ke pihak berwajib. Sementara jika ada anggota keluarga yang dianggap menyimpang atau mempraktikan paham radikal, maka segera diingatkan,” katanya lagi.

Kepala Kesbangpol KLU, Muldani, mengungkapkan, salah satu penyebab yang memicu munculnya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat adalah lemahnya pemahaman tentang agama.Termasuk hilangnya rasa bangga terhadap bangsa sendiri.

“Di Lombok Utara, toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak ada tempat untuk teroris di sini,” cetusnya.

DANU

Caranya, generasi muda harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan para pendiri bangsa

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Generasi muda harus ikut ambil bagian dalam menangkal berkembannya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, salah satunya dengan menjaga nilai-nilai perbedaan dan toleransi.

Demikian dikatakan, Ketua Panitia sekaligus Ketua GP Ansor KLU, M. Jalil, Saat menyampaikan sambutannya dalam Worksop bertajuk Menangkal Radikalisme yang sekaligus dirangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), di Pemenang, Rabu (24/05).

“Akhir-akhir ini banyak aksi terorisme di Indonesia. Atas dasar itulah dirasa perlu mengajak semua generasi muda khususnya Lombok Utara, agar tidak terjebak dalam praktik radikalisme,” paparnya.

Caranya, lanjut Jalil, generasi muda harus ikut serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan para pendiri bangsa sejak awal.

Ketua PCNU KLU. M. Sa’i, menegaskan, dari cinta akan muncul saling memiliki dan menghargai satu sama lain. Ia meyakini di Lombok Utara, semua agama dan golongan menjunjung tinggi perbedaana dan toleransi, itulah keistimewaan daerah ini.

“Keistimewaan itu harus dijaga bersama-sama. Karena dengan begitu, cikal bakal munculnya paham-paham radikal di tengah masyarakat, khususnya generasi muda Lombok Utara, bisa ditekan,” ungkapnya.

Kasat Intelkam Polres Lombok Utara, Syaripuddin Zohri, yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, gerakan atau paham radikal belum tentu teroris, tapi pelaku teroris sudah tentu radikal.

“Ada beberapa ciri kelompok teroris, salah satunya mengasingkan diri dan cendrung tidak mau bersosial, disamping merasa benar sendiri,” tukasnya. 

Meski begitu, Syaripuddin mengingatkan masyarakat agar tidak main hakim sendiri jika menmukan seseorang atau kelompok yang diduga menganut paham radilal atau teroris. 

“Jangan main hakim sendiri, kalau memang ada laporkan ke pihak berwajib. Sementara jika ada anggota keluarga yang dianggap menyimpang atau mempraktikan paham radikal, maka segera diingatkan,” katanya lagi.

Kepala Kesbangpol KLU, Muldani, mengungkapkan, salah satu penyebab yang memicu munculnya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat adalah lemahnya pemahaman tentang agama.Termasuk hilangnya rasa bangga terhadap bangsa sendiri. 

“Di Lombok Utara, toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak ada tempat untuk teroris di sini,” cetusnya.

DANU

Sebagian besar tidak murni  karena tramadol tapi mereka juga pernah mengkonsumsi Napza

MATARAM.lombokjournal.com — Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB juga merupakan rumah sakit yang dirujuk sebagai tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Namun sejak tahun 2016 lalu, RSJ juga melakukan perawatan terhadap warga masyarakat yang menjadi penyalahguna obat obatan jenis tramadol.

Direktut RSJ Mutiara Sukma NTB, Dr Elly Rosila W,membenarkan, pihaknya juga merawat pasien  karena mengkonsumsi  obat tramadol.

“Yang kita rawat berdasarkan pengakuan pasien sebagian besar tidak murni  karena tramadol tapi mereka juga pernah mengkonsumsi Napza,”ungkapnya yang didampingi Kabag Humas,Lalu Ismu,Kamis (24/05).

Menurutnya, para pasien tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan ada yang mendapatkan perawatan berupa rawat jalan dan rawat inap.

Dimana untuk rawat jalan pada tahun 2016 sebanyak 11,tahun 2017 sebanyak 16 dan tahun 2018 sebanyak 11,sedangkan yang mendapatkan rawat inap pada tahun 2016 sebanyak 10,tahun 2017 sebanyak 20 dan tahun 2018 sebanyak 8.

Disebutkann, para pasien yang mendapatkan perawatan karena penyalahgunaan obat tramadol di RSJ mereka dengan usia yang produktif yang berkisar dari usia 18 hingga 41 tahun.

AYA

Sebagian besar tidak murni  karena tramadol tapi mereka juga pernah mengkonsumsi Napza

MATARAM.lombokjournal.com — Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB juga merupakan rumah sakit yang dirujuk sebagai tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Namun sejak tahun 2016 lalu, RSJ juga melakukan perawatan terhadap warga masyarakat yang menjadi penyalahguna obat obatan jenis tramadol.

Direktut RSJ Mutiara Sukma NTB, Dr Elly Rosila W,membenarkan, pihaknya juga merawat pasien  karena mengkonsumsi  obat tramadol.

“Yang kita rawat berdasarkan pengakuan pasien sebagian besar tidak murni  karena tramadol tapi mereka juga pernah mengkonsumsi Napza,”ungkapnya yang didampingi Kabag Humas,Lalu Ismu,Kamis (24/05).

Menurutnya, para pasien tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan ada yang mendapatkan perawatan berupa rawat jalan dan rawat inap.

Dimana untuk rawat jalan pada tahun 2016 sebanyak 11,tahun 2017 sebanyak 16 dan tahun 2018 sebanyak 11,sedangkan yang mendapatkan rawat inap pada tahun 2016 sebanyak 10,tahun 2017 sebanyak 20 dan tahun 2018 sebanyak 8.

Disebutkann, para pasien yang mendapatkan perawatan karena penyalahgunaan obat tramadol di RSJ mereka dengan usia yang produktif yang berkisar dari usia 18 hingga 41 tahun.

AYA

Penyebab  tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir

 MATARAM.lombokjournal.com — Angka prevalensi kurang gizi di NTB dianggap masih tinggi karena dari yang ditarget yaitu sebesar 15,5 persen di tahun 2017 kemarin belum tercapai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun, prevalemsi kurang gizi mengalami peningkatan yaitu dari 20,2 persen ditahun 2016 menjadi 22,6  persen pada tahun 2017.

“Kita belum bisa menekan angka prevalensi kurang gizi ini,”ucapnya pada sejumlah wartawan didampingi oleh Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismu, Kamis( 24/05) di Media Center Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, penyebab masih tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB cukup banyak dan komplek antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.

“Prevalensi kurang gizi tettinggi ada di kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah ada di Kabupaten Lombok Barat, sebesar 18,1 persen,” ungkapnya.

Karena itu lanjutnya bahwa untuk mengatasi kondusi tersebut dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan berintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Selain masalah kurang gizi, masalah gizi lain yang mengemuka adalah STUNTING atau “kependekan” yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG ) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu 29,6 persen. angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 29,9 persen atau naik 7,29persen.

Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa yaitu 41,9 persen Lombok Lombok Tengah (39,9 persen), Dompu (38,3 persen), Kota Mataram (37,8 persen), Utara 37,6 persen, Bima (36,6 persen), Kota Bima (36,3 persen), Lombok Barat (36,1 persen), Lombok Timur (35,1 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 32,6 persen.

AYA

Penyebab  tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir

 MATARAM.lombokjournal.com — Angka prevalensi kurang gizi di NTB dianggap masih tinggi karena dari yang ditarget yaitu sebesar 15,5 persen di tahun 2017 kemarin belum tercapai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun, prevalemsi kurang gizi mengalami peningkatan yaitu dari 20,2 persen ditahun 2016 menjadi 22,6  persen pada tahun 2017.

“Kita belum bisa menekan angka prevalensi kurang gizi ini,”ucapnya pada sejumlah wartawan didampingi oleh Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismu, Kamis( 24/05) di Media Center Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, penyebab masih tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB cukup banyak dan komplek antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.

“Prevalensi kurang gizi tettinggi ada di kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah ada di Kabupaten Lombok Barat, sebesar 18,1 persen,” ungkapnya.

Karena itu lanjutnya bahwa untuk mengatasi kondusi tersebut dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan berintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Selain masalah kurang gizi, masalah gizi lain yang mengemuka adalah STUNTING atau “kependekan” yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG ) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu 29,6 persen. angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 29,9 persen atau naik 7,29persen.

Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa yaitu 41,9 persen Lombok Lombok Tengah (39,9 persen), Dompu (38,3 persen), Kota Mataram (37,8 persen), Utara 37,6 persen, Bima (36,6 persen), Kota Bima (36,3 persen), Lombok Barat (36,1 persen), Lombok Timur (35,1 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 32,6 persen.

AYA

Penyebab  tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir

MATARAM.lombokjournal.com — Angka prevalensi kurang gizi di NTB dianggap masih tinggi karena dari yang ditarget yaitu sebesar 15,5 persen di tahun 2017 kemarin belum tercapai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun, prevalemsi kurang gizi mengalami peningkatan yaitu dari 20,2 persen ditahun 2016 menjadi 22,6  persen pada tahun 2017.

“Kita belum bisa menekan angka prevalensi kurang gizi ini,”ucapnya pada sejumlah wartawan didampingi oleh Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismu, Kamis( 24/05) di Media Center Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, penyebab masih tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB cukup banyak dan komplek antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.

“Prevalensi kurang gizi tettinggi ada di kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah ada di Kabupaten Lombok Barat, sebesar 18,1 persen,” ungkapnya.

Karena itu lanjutnya bahwa untuk mengatasi kondusi tersebut dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan berintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Selain masalah kurang gizi, masalah gizi lain yang mengemuka adalah STUNTING atau “kependekan” yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG ) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu 29,6 persen. angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 29,9 persen atau naik 7,29persen.

Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa yaitu 41,9 persen Lombok Lombok Tengah (39,9 persen), Dompu (38,3 persen), Kota Mataram (37,8 persen), Utara 37,6 persen, Bima (36,6 persen), Kota Bima (36,3 persen), Lombok Barat (36,1 persen), Lombok Timur (35,1 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 32,6 persen.

AYA