Riadis Sulhi *)
Dalam menjembatani kepentingan politik itulah istilah ‘polarirasi media’ itu kerap muncul sebagai standar ganda media massa membahasakan kepentingan para mitra politik mereka kepada publik
MATARAM.lombokjournal.com : Hiruk pikuk pesta demokrasi dengan segudang kalkulasi dan prediksi kalah-menang, berikut ragam cara konsolidasi dukungan dan intrik menjagokan calon kandidat jelang pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memenuhi ruang media massa dan public, sejak tiga bulan terakhir. Pasca ditetapkannya sejumlah calon kandidat yang akan bertarung di 4 wilayah yakni di Tingkap Provinsi, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima.
Gempita pilkada hingga hari ini masih menjadi isu sentral dan ‘seksi’ dibicarakan di tengah masyarakat, diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan menjawab berbagai persoalan sosial serta menjadi harapan baru pada rotasi kepemimpinan daerah, dengan memilih calon yang digadang gadang layak duduk di kursi ‘empuk’ Kepala Daerah baik untuk jabatan sebagai Gubernur, Bupati ataupun Walikota.
Mirisnya meski menjadi isu lima tahunan, diakui atau tidak hampir separuh dari proses suksesi kepemimpinan di daerah hingga hari ini tercatat rentan konflik, yang beresiko menciderai kehidupan berdemokrasi dan juga memecah belah tatanan kehidupan antar warga masyarakat hingga dilevel terendah sekalipun.
Kondisi ini menyiratkan masyarakat kita kebanyakan masih kerap kali terjebak pada isu isu sektoral, serta terkesan tidak matang memaknai kata demokrasi dalam arti berbeda pilihan. Serta belum menyadari bahwa pilkada idealnya adalah sebuah proses ‘ritual kontemplasi massal’ untuk melahirkan pemimpin pilihan masa depan, yang mestinya harus dilalui dengan cara nyaman, aman, damai dan penuh tanggungjawab.
Dalam sudut pandang ini, bisa diartikan bahwa pemilu sebenarnya adalah sebuah “ritual suci” untuk memilih pemimpin secara langsung yang diamanatkan undang undang, sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat seutuhnya, yang diwujudkan dengan cara mencoblos langsung siapa pimpinan yang mereka inginkan, untuk mengawal seluruh proses pembangunan dan program berkelanjutan di daerahnya.
Dalam perspektif media, perhelatan pilkada umumnya merupakan ajang untuk mendulang income dan menaikkan rating perusahaan media dari segala sisi.
Selain sebagai sarana mengenalkan para calon melalui iklan, advertorial dan ulasan visi misi calon dalam tulisan headline di surat kabar atau media online, hingga tayangan talk show di media elektronik untuk membedah visi misi calon secara lugas guna mengukur kemampuan mereka untuk melihat persoalan dan menawarkan solusi terbaik, menjadikan media menjadi perantara ‘kampanye’ sosial yang efektif bagi para calon.
Maka tidak heran para calon dan tim suksesnya pasti akan berlomba untuk mendekati dan bermitra dengan media masa untuk menjabarkan dan mensosialisasikan bahasa politik mereka kepada masyarakat.
Dalam menjembatani kepentingan politik itulah istilah ‘polarirasi media’ itu kerap muncul sebagai standar ganda media massa membahasakan kepentingan para mitra politik mereka kepada publik.
Istilah kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan ejaan po•la•ri•sa•si/ merupakan kata homonim yang bisa bermakna:
- Proses, perbuatan, cara menyinari; penyinaran;
- Magnetisasi;
- Pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan;. Jika merujuk pada makna diatas maka polarisasi dalam perspektif media dimaknai sebagai pembagian atas dua atau lebih kepentingan yang cendrung saling bertolak belakang atau berlawanan dalam menyajikan akurasi informasi.
Dalam catatan Dewan Pers yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo dalam ulasan berjudul ‘Tahun 2018 : Tantangan Bagi Jurnalisme’ dalam pembukaan konvensi Media peringatan Hari Pers Nasional tahun 2018 di Padang Sumatera Barat mencontohkan polarisasi mulai terlihat saat menjelang dan pasca Pilpres 2014 di tayangan media Televisi, termasuk pemberitaannya.
Menurut Yoseph terbelah menjadi 2 kekuatan yaitu mendukung pemerintah tanpa reserve dan lainnya menjadi oposisi yang super kritis. TV tersisa lainnya adalah tetap konsisten memilih gosip, infotainment, opera sabun India dan Turki, dangdut, tayangan film hantu sebagai pilihan utama semata mata untuk meraup rating tinggi.
Keberpihakan media menurut Joseph akibat polarisasi politik akan terus berlanjut pada saat Pilkada 2018 dan berlanjut dengan Pemilu 2019. Pilkada 2018 akan meliputi pelilihan kepala daerah di 171 daerah (17 propinsi, 39 kota, 115 kabupaten). Pada tahun pilkada seperti tahun 2018-2019 inilah Pers benar benar diuji apakan bisa menjalankan fungsinya secara benar atau justru ‘berselingkuh’ dengan kepentingan poitik.
Yoseph mencontohkan Sejumlah kasus penyerangan wartawan pada Pilkada 2017 lalu menunjukkan bahwa ada masyarakat yang menilai beberapa media kehilangan netralitas dalam liputannya. Meski ini sebetulnya juga mengundang perdebatan karena massa yang melakukan penyerangan lebih diakibatkan karena media sebetulnya telah bersikap netral dan independen, hanya saja tak mewakili aspirasi atau pendapat kelompok yang melakukan penyerangan.
Ada dua pokok kata kunci menurut Ketua Dewan Pers yang perlu digaris bawahi, takni soal netralitas dan keberanian pers untuk menyampaikan kebenaran news secara apa adanya, tidak malah bergumul pada pergulatan kepentingan dan larut dalam retorika politik praktis dengan maksud tertentu.
Dalam Dimensi pilkada di Nusa Tenggara Barat yang akan dihelat di empat wilayah skaligus pada tanggal 27 Juni ini, tugas media untuk menyampaikan kebenaran akan teruji dan akan sengat tergantung dari seorang jurnalis akan berdiri di sudut mana dalam turut menjaga netralitas pilkada.
Kita harus bersepakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dengan berita yang benar dan positif, bukan malah sebaliknya.
Sebagai insan pers yang memang seharusnya memberitakan kebenaran, sudah saatnya kita kembali ke prinsip awal jurnalisme tentunya dengan kode etik sebagai panduan, dan tidak turut mencemari profesi dengan berita hoax yang tidak jelas sumbernya dan malah cenderung menciderai profesi, yang pada akhirnya akan menutupi fakta kebenaran yang harusnya diungkap media.
Cukup sudah kita terkotak dengan maraknya berita hoax yang meresahkan dan tidak jelas peruntukannya. Saat nya kita kembali ke jati diri kita menjadi insan pers yang independen bebas dari kepentingan, berwawasan positif untuk memberitakan kebenaran sebagai bagian dari tanggungjawab kepada publik serta selalu memberi informasi apa adanya tanpa dibalut dengan kebohongan atau tendensi tertentu.
Mari kita manfaatkan momen 5 tahunan pilkada serentak pada tanggal 27 juni 2018 sebagai tonggak pendewasaan demokrasi bagi masyarakat, memilih dengan penuh tanggungjawab dan berdasarkan hati nurani demi NTB yang lebih baik lima tahun kedepan. Turut mensukseskan pelaksanaan pilkada pun sudah menjadi tanggung jawab bersama bagi kita para pekerja pers, agar turut memberikan informasi akurat dan tidak memihak, tidak terjebak polarisasi hanya demi mendulang income.
Pilkada sebagai agenda lima tahunan diperlukan untuk memastikan rantai birokrasi kepemimpinan berjalan sesuai ketentuan. Namun jauh dari sekedar persoalan kalah menang dalam pilkada, kondusifitas NTB untuk terus berkembang dan bergerak maju pasca Pilkada harus menjadi komitmen bersama yang harus tetap di jaga bersama oleh semua warga Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah tujuan paripurna. (*)
*) IJTI NTB
