Peranan sektor kepariwisataan menjadi dasar sosial dari pemerintah kepada warga di sekitar kawasan wisata yang dikelola

MATARAM,lombokjoiurnal.com —  Tiga Menteri Kabinet Kerja Jokowi- JK, yakni Menteri Sosial, Idrus Marham, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Pariwisata, Arif Yahya.

Dalam dialog nasional di Mataram Nusa Tenggara Barat, Sabtu (07/07), para menteri ini mengupas tentang track record pengembangan pembangunan Provinsi NTB sebagai implementasi dari Prestasi Pembangunan Negara, periode 5 tahun kepemimpinan Jokowi-JK.

Dalam acara yang dihadiri oleh lebih 2000 mahasiswa, perwakilan dari 20 perguruan tinggi negeri dan swasta di NTB itu, Menteri Sosial membahas tentang program revolusi mental sebagai upaya untuk menekan kemiskinan.

Fenomena kemiskinan negara, menurutnya kerap muncul secara tiba tiba. Tepatnya disaat pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada mereka yang disebut sebagai warga miskin.

“Bantuan yang pemerintah salurkan itu sifatnya stimulan, jadi kita berharap dengan bantuan bisa membuat warga masyarakat lebih semangat dan termotivasi. Mari kita singkirkan mental miskin itu dengan membangun usaha, memulai usaha untuk meraih kesuksesan,” kata Menteri Sosial Idrus Marham dengan penuh semangat.

Indeks sosial lanjutnya, dapat berjalan lurus jika seluruh sektor pembangunan bekerja. Peranan sektor kepariwisataan menjadi dasar sosial dari pemerintah kepada warga di sekitar kawasan wisata yang dikelola.

Pembangunan desa melalui program Dana Desa Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai salah satu implementasi sosial negara terhadap warga masyarakat yang ada didaerah terpencil.

“Jadi kerja saya akan lebih dipermudah jika Menteri Pariwisata dan Menteri PDT menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya yang disambut tawa dari ribuan mahasiswa yang hadir.

Seakan menjadi kuliah umum bagi ribuan mahasiswa, dialog nasional itu juga dimanfaatkan oleh Idrus Marham untuk memotivasi seluruh pihak agar bersikap jujur mengapresiasi era Jokowi – JK yang penuh dengan perubahan ke arah yang lebih baik.

AYA

Anggota IHGMA Lombok telah diberi kesempatan oleh Kementerian Pariwisata sehingga mendapatkan sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan

ATARAM.lombokjournalcom — Keseriusan mencetak sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang profesional di Lombok, dibuktikan dengan langkah nyata Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ini langkah nyata dalam mendukung Lombok sebagai  salah satu destinasi wisata kelas dunia selain Bali. Hari Jum,at (06/07) ada kegiatan penyerahan document dari 13 General Manager dari berbagai hotel anggota IHGMA Lombok kepada Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok

“Alhamdulilah. untuk proses pengurusan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) ke DIKTI,” kata Ernanda Agung Dewobroto, Wakil Ketua IHGMA Lombok, di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Sabtu (07/07).

Lebih jauh, Ernanda menyatakan, spirit IHGMA Lombok adalah bagaimana bisa turut berkontribusi dalam pendidikan. Memberikan pengajaran mengingat sudah banyak anggota IHGMA Lombok yang telah menyelesaikan sertifikasi level 8, sehingga bisa mengaplikasikan ilmunya di kampus.

“Ada 13 GM hotel di Lombok yang sudah lulus sertifikasi Level 8 (Setara S2) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Pariwisata  (Kemenpar)”, tuturnya.

“Jadi ini, menindaklanjuti program dari kemenpar untuk menyiapkan tenaga ahli bidang perhotelan dimana program ini adalah merekrut praktisi perhotelan yang akan membantu menjadi dosen di sekolah perhotelan di bawah Kemenpar,” jelas Ernanda.

Ia mengaku bangga karena anggota IHGMA Lombok telah diberi kesempatan oleh Kementerian Pariwisata sehingga mendapatkan sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Sekarang tinggal, bagaimana mengaplikasikan keilmuan industri pariwisata tersebut ke dunia pendidikan,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, pengurus IHGMA Lombok dipimpin langsung oleh Erik Tumbelaka selaku Ketua IHGMA Lombok.

Juga turut hadir jajaran pengurus IHGMA Lombok, antara lain Ernanda Agung Dewobroto selaku Wakil Ketua, Wedok Suprapti selaku Sekretaris, Buchari selaku Ketua Komisi Akreditasi dan Sertifikasi, serta Direktur dan Wakil Direktur Poltekpar Lombok.

Dalam acara ini juga hadir praktisi perhotelan dari Senior Experten Service (SES) yaitu Nor Goverment Organization (NGO) dari Jerman yang akan membantu menyiapkan tenaga-tenaga terampil dibidang perhotelan khususnya ahli Barista Coffee dan Ahli Pastry Bakery.

AYA

Jika ada yang punya asumsi  TGB mendukung Jokowi karena panggilan  KPK, itu  anggapan yang salah

lombokjournal.com —

MATARAM :   ,

Zamroni Aziz, Ketua Pimpinan Wilayah ( PW)  Gerakan Pemuda  Ansor NTB mengapresiasi  sikap TGB untuk mendukung keberlanjutan  kepeminpinan Jokowi untuk  periode kedua.

Menurut Zamroni, sikap tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia politik. Ia menilai TGB orang yang  cerdas dalam menentukan sikap.

“Melihat realita politik hari ini, mau tidak  mau harus diakui keberhasilan pembangunan  pemerintahan Jokowi,’ ujar Zamroni Aziz, Jumat (06/07)

Zamroni menegaskan, indikator keberhasilan pembangunan Jokowi bisa dilihat dari program  infrastruktur yang ada di NTB.

“Salah satunya adalah program Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) mandalika,,” ungkapnya.

Ikatakannya, selama ini perhatian dan atensi  Jokowi terhadap NTB begitu luar biasa. Hal ini bisa diukur dari intensitas Presiden Jokowi mengunjungi NTB dalam berbagai even t sebanyak delapan kali.

“Jika TGB hari ini menentukan pilihanya ke Jokowi hal yg wajar, karena  TGB merasa Presiden  Jokowi sdh berbuat banyak utk NTB,” lanjutnya .

Selain itu Zamroni menegaskan, jika ada yang punya asumsi  TGB mendukung Jokowi karena  KPK itu  anggapan yang  salah .

“KPK itu lembaga independen yang tidak  boleh diintervensi oleh siapapun termasuk Presiden sekalipun,” ucapnya .

Serangan ke TGB Dinilai Keterlaluan

Sementara itu, terkait pernyataan pribadi Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi yang memberi dukungan pada Presiden Jokowi, serangan kepada ulama ahli tafsir ini di media sosial begitu massif.

Karena tidak sepaham dengan TGB, beragam ucapan merendahkan disampaikan. Dai muda Gede Hadi El Rosyadi keberatan dengan serangan-serangan tersebut.

“Ulama menentukan hukum dengan Ijtihad, berdasarkan ilmu mumpuni yang beliau miliki, sehingga terjadi perbedaan hukum antar masing-masing ulama,” katanya, kemarin.

Tentunya kata dia, yang utama tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan. Dikatakan, Tuan Guru Bajang menentukan sesuatu dalam bersyiasah (berpolitik) pun sudah melalui pertimbangan.

“Saya yakin beliau mempunyai pandangan yang baik. Bagi kita orang awam tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” sambung ulama muda yang akrab disapa Ustad Hadi ini.

Ustad Hadi mengingatkan, jangan sampai karena perbedaan pandangan politik masyarakat mencaci sesama muslim. Apalagi sampai menghukumi sesama mukmin. Lebih parah lagi menghina dan merendahkan ulama.

“Wallahu alamu biman dzolla‘an sabilih. Dan Allah lebih tahu siapa yang tersesat dijalan Nya,” tandasnya.

Lebih lanjut ia berharap masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik. “Janganlah kita menjadi Tuhan sehingga kita mudah menghakimi sesama, dewasalah dalam berpolitik dan sikapi perbedaan dengan wajar,” tambahnya.

Diakuinya, ia terus memantau pemberitaan terkait TGB dalam beberapa hari ini. Tidak hanya komentar di media sosial, di media massa juga diikuti.

” Ada politisi yang dahulu itu memuji dan ikut mengusung Pak Jokowi. Kok sekarang ikut menjelekkan TGB, ini kan aneh,” tukas dai yang tengah menyusun tesis di PTIQ Jakarta ini.

Me

Diharapkan, agar Desa-desa  yang mendapat Dana Desa  menggunakannya untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama empat bidang prioritas, termasuk wisata Desa.

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo didampingi Staf Khusus Menteri, Dirjen PPMD, Taufik Madjid dan rombongan, tadi malam pukul 20.15 WITA tiba di Bandara Internasional, Praya, Lombok.

Rombongan Mendes Eko Putro langsung disambut Kasubdit Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Bito Wikanto, Kasi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa, Weldon Jones, Kadis PMD NTB, Satker P3MD Provinsi NTB, Aris Priyadi, dan Konsultan Nasional P3MD, Sukoyo dan Arwani.

Menteri Desa PDTT hadir di Pulau Seribu Masjid hari Sabtu (07/07) pagi ini, untuk menjadi Keynote Speaker pada acara Dialog Nasional 15 Indonesia Maju di Convention Hall Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, NTB.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Sosial juga akan hadir sebagai pembicara dalam dialog yang akan dibuka oleh Walikota Mataram dan dihadiri oleh Ketua Kopertis Wilayah VIII, LPP dan Mahasiswa.

Sebagaimana diketahui, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini dikenal sebagai pulau “Seribu Masjid” yang telah lama menjadi destinasi wisata.

Provinsi ini juga memiliki objek wisata yang potensial untuk dikembangkan, baik alam dan lingkungan, budaya, religi, agrikuktur dan bahkan wisata Desa.

Dalam konteks inilah, Kemendes PDTT, melalui Dirjen PPMD, Taufik Madjid mengharapkan agar Desa-desa  yang mendapat Dana Desa  dapat digunakan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama empat bidang prioritas.

Termasuk wisata Desa  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa yang telah diterimakan ke Desa-desa, khusus bidang wisata desa di Provinsi NTB sejak Tahun 2015 sampai 2018 telah mencapai angka yang cukup signifikan.

Tahun 2015, Dana Desa di 8 Kabupaten/Kota telah digunakan untuk pembangunan dan pengembangan desa wisata di 995 desa dengan anggaran biaya Rp. 301.575.525.748, Tahun 2016 mengalami peningkatan yakni Rp. 672.484.427.001.

Tahun 2017 meningkat lagi yakni Rp. 865.014.066.000, dan di Tahun 2018 yang baru tersalurkan pada tahap pertama dan kedua dari Pagu Nasional Rp. 980.805.722.000.

Dana Desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri.

Menurut Lalu Husni Ansyori, salah seorang Tenaga Ahli Provinsi Dana Desa, Pemprov NTB sudah seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada pendamping desa. Dana Desa dan Pendamping desa siap disersinergikan dalam pengembangan desa, khususnya penurunan kemiskinan.

Re

Peningkatan kesehatan merupakan upaya paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peningkatan pendidikan dan pendapatan

lombokjournal.com —

MATARAM  :    Tiga indikator untuk mengukur dan menilai kemajuan suatu bangsa, diungkapkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (05/07).

Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan sejumlah menteri, menurut Gubernur NTB adalah pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

Dari ketiga indikator tersebut, selama hampir sepuluh tahun memimpin, Gubernur NTB yang akrab disappa TGB (Tuan Guru Bajang) itu menilai peningkatan kesehatan merupakan upaya paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peningkatan pendidikan dan pendapatan.

Kedatangan Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, berserta sejumlah menteri melakukan kunjungan kerja di desa tersebut, untuk melihat secara langsung progres pelaksanaan program dari bank dunia terkait dengan penanganan kasus stunting (kerdil) di Indonesia, khususnya  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

Desa Dakung merupakan salah satu dari 1.193 Desa/Kelurahan di NTB yang dijadikan lokasi percontohan program dari Word Bank untuk pengentasan kasus stunting. Di Desa Dakung terdapat 67 kasus stunting, dari bulan januari sampai juni dan telah tertangani sebanyak 15 kasus.

BACA JUGA : Wapres Harapkan Kerjasama Pusat-Daerah, Untuk Tangani Stunting Di NTB

“Saya harap program World Bank untuk penanganan kasus stunting di NTB ini dapat berjalan berkelanjutan sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat di NTB,” harap TGB.

Usai acara Wapres dan Gubernur Bank Dunia beserta menteri terkait didampingi Gubernur NTB, meninjau langsung Poskesdes, Polindes, PUD dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dakung, Lombok Tengah.

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, wapres optimis program penanganan kasus stunting di Indonesia khususnya di NTB berjalan dengan baik. Ia menjamin program ini akan terus berjalan secara berkesinambungan.

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim mengatakan, program stunting ini merupakan program terbaik di dunia, karena berkaitan dengan perbaikan kualitas generasi muda suatu bangsa.

Re/Humas NTB

Sinkronisasi program pusat dan daerah, pentik untuk melahirkan program masyarakat yang bergerak dinamis dalam meningkatkan gizi melalui gerakan masyarakat yang didukung program World Bank

lombok.journal.com —

LOMBOK TENGAH :  Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, didampingi sejumlah menteri meninjau progres pelaksanaan program dari bank dunia terkait dengan penanganan kasus stunting (kurang gizi) di Indonesia, khususnya  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis, (05/07).

Jusuf Kalla yang datag berkunjung bersama Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila Moeluk, MenPUPR dan MenPDT yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Nusa Tenggara Barat ittu mengatakan, dalam penanganan kasus stunting di Indonesia, diharapkan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan berbagai program pengembangan kesehatan masyarakat sejak usia dini bahkan dari dalam kandungan.

“Stunting (kerdil) bukan hanya akan berdampak pada pertumbuhan badan saja, tetapi juga bisa saja berdampak pada lahirnya generasi yang otaknya juga kerdil,” jelas JK.

Menurut JK, kasus stunting akan membahayakan masa depan bangsa. Diharapkannya, penanganan kasus stunting harus melibatkan kerjasama semua pihak, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat desa/kelurahan.

“Kedepan, pemerintah harus memaksimalkan fungsi desa/kelurahan dalam penanganan kasus stunting, karena kasus ini memang ada di Indonesia. Untuk itu, peningkatan anggaran dana desa (ADD) yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, pembangunan akses jalan dan penyediaan fasilitas sanitasi yang baik untuk generasi sehat harus dimaksimalkan,” ujar JK.

Dalam mewujudkan hal tersebut, JK berharap adanya sinkronisasi pusat dan daerah, untuk melahirkan program masyarakat yang bergerak dinamis dalam meningkatkan gizi melalui gerakan masyarakat yang didukung oleh program Word Bank.

“Intinya  adalah menggerakkan masyarakat dan untuk menggerakan masyarakat itu kita harus memberikan petunjuk. Namun kunci yang terpenting adalah masyarakat bergerak untuk memperbaiki nasibnya sendiri,” pungkas JK.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  menjelaskan, Desa Dakung merupakan salah satu dari 1.193 Desa/Kelurahan di NTB yang dijadikan lokasi percontohan program dari Word Bank untuk pengentasan kasus kurang gizi (stunting).

Di Desa Dakung terdapat 67 kasus stunting, dari bulan januari sampai juni dan telah tertangani sebanyak 15 kasus.

“Saya harap program Word Bank untuk penanganan kasus stunting di NTB ini dapat berjalan sustainable, dengan demikian akan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat di NTB,” harapnya.

Usai acara Wapres dan Gubernur Bank Dunia beserta menteri terkait didampingi Gubernur NTB, meninjau langsung Poskesdes, Polindes, PUD dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dakung, Lombok Tengah.

BACA JUGA : Gubernur NTB Ungkap Tiga Indikator Kemajuan bangsa

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, wapres optimis program penanganan kasus stunting di Indonesia khususnya di NTB berjalan dengan baik. Ia menjamin program ini akan terus berjalan secara berkesinambungan.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan, program stunting ini merupakan program terbaik di dunia, karena berkaitan dengan perbaikan kualitas generasi muda suatu bangsa.

Rr/Humas NTB

Pemerintah Denmark juga sudah mengevaluasi 5 dokumen penawaran dari konsultan, rencananya master plan akan rampung bulan Desember mendatang

lombokjournal.com

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Persoalan sampah di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, tampaknya akan segera terjawab.

Pemerintan Denmark, berencana akan memberikan bantuan kepada Pemda KLU berupa pembuatan master plan pengelolaan sampah sekaligus penguatan kelembagaan di kawasan wisata elit tersebut.

“Tahun ini kita akan dibuatkan master plan pengolahan sampah. Itu bantuan pemerintah Denmark,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukinan KLU. H. Rusdi, Kamis (05/07).

Kerjasama pemerintah Denmak dengan Kementrian Lingkungan Hidup, lanjut Rusdi, sudah terjalin sejak 3 tahun lalu. Pemerintah Denmak tertarik membuat grand desainya setelah melihat kondisi ril persoalan sampah Gili Ttrawangan.

Ditambahkan Rusdi, sejauh ini Pemerintah Denmark telah mamfasilitasi pembuatan master plan dua kota besar di Indonesia, di antaranya kota Surabaya dan Jakarta.

“Untuk Trawangan, progresnya baru sampai tahap evaluasi dan penunjukan konsultan. Sementara tenaga ahlinya akan didatangkan dari luar negri,” paparnya.

Dijelaskan Rusdi, saat ini Pemerintah Denmark juga sudah mengevaluasi 5 dokumen penawaran dari konsultan, rencananya master plan akan rampung bulan Desember mendatang.

“Kita berharap bantuan ini bisa menyentuh sarana prasarananya juga. Tidak hanya masterplan saja. Dalam waktu dekat kita akan diberikan dana sebesar Rp 600 juta,” paparnya.

“Saya terakhir ke jakarta, ada lembaga dari PT SNI, lembaga ini di bawah kementrian keuangan. Dia juga akan membantu masalah DED khusus yang dipusatkan di tiga gili,” tutupnya.

DNU

Pemberian bingkisan ini merupakan sarana penyambung silaturrahim antara Pemerintah Povinsi dengan seluruh petugas kebersihan

lombokjournal.com —

MATARAM :   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sejumlah bantuan kepada petugas kebersihan yang bertugas di Kota Mataram, yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Rabu, (06/06).

Bantuan yang diberikan kepada 658 petugas kebersihan tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan sekaligus hadiah dan ucapan terima kasih dari Pemprov NTB atas kinerja mereka selama ini.

Bantuan untuk petugas yang lebih dikenal “pasukan kuning” itu, diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir.H. Rosyadi Sayuti M.Sc.,PhD,  658  dengan rincjan masing-masing mendapatkan 10 kilogram beras dan uang tunai sebesar Rp.560 ribu.

Menurut Sekda, pemberian santunan ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah kepada seluruh petugas kebersihan. Yaitu terkait dengan segala pengabdian mereka bagi daerah.

“Tanpa kerja keras bapak ibu, warna Kota Mataram tentu tidak akan seindah yang  kita lihat setiap hari. Saya sangat yakin ketika pekerjaan ini diniatkan sebagai ladang amal insya Allah akan dilipatgandakan ganjarannya dari allah swt,” ungkap Sekda.

Selain itu Sekda juga menyebut pemberian bingkisan ini merupakan sarana penyambung silaturrahim antara pemerintah provinsi dengan seluruh petugas kebersihan.

“Silaturrahim ini merupakan tradisi baik dari bapak gubernur, yang harus terus dipertahankan,” tutupnya

Rr/Humas NTB

Hasil produksi ikan nelayan NTB akan meningkat dengan adanya ZPPI tersebut, sebab nelayan akan langsung tahu koordinat kumpulan ikan berada

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota DPR RI Komisi VII Dapil NTB, Dr H. Kurtubi bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mendorong nelayan NTB untuk meningkatkan hasil tangkap, dengan memberi bantuan berupa alat Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), ZPPI di Kantor Lurah Tanjung Karang,  (05/07).

Bantuan alat tersebut diberikan, karena perekonomian sebagian besar nelayan sangat bergantung pada hasil tangkap di laut.

“NTB kan provinsi kepulauan, jadi kita dorong agar para nelayan di NTB ini bisa meningkatkan produksi ikannya,” jelas Kurtubi usai kegiatan Diseminasi Pemanfaatkan Penginderaan Jauh ZPPI di Kantor Lurah Tanjung Karang.

Ia menuturkan, bantuan alat tersebut merupakan hasil kerja sama pihak LAPAN. Sementara alatnya sendiri dibeli langsung dari luar negeri dengan dana APBN.

Alat tersebut akan memberikan informasi data pada para nelayan tentang lokasi tempat ikan berkumpul di laut. Informasi yang ditampilkan berupa koordinat lintang dan koordinat bujur ikan yang dihasilkan oleh citra satelit.

“Citra satelit dihasilkan dari satelit yang dibuat dan dioperasikan LAPAN yang merupakan  mitra kerja dari komisi VII DPR RI,” sambungnya.

Kurtubi mengatakan, sebagai perwakilan NTB di Komisi VII, dirinya berkewajiban untuk mendorong dn mendukung semua program LAPAN. Di antaranya memberikan  informasi pada nelayan yang dipilih agar penangkapan ikan ini bisa efektif dan berhasil. Hal tersebut untuk meningkatkan produksi perikanan dan mensejahterakan nelayan.

“Bahkan lebih jauh lagi saya juga mengharapkan agar  pada saatnya nanti produksi nelayan kita ini meningkat,” katanya

Ia mengaku yakin hasil produksi ikan nelayan NTB akan meningkat dengan adanya ZPPI tersebut. Sebab nelayan akan langsung tahu koordinat kumpulan ikan berada.

Peningkatan tersebut juga akan berdampak jangka panjang. Sebab itu ke depannya NTB didorong untuk pengembangan investasi industri berbasis perikanan.

“Contohnya seperti pabrik pengalengan ikan dan pengolahan ikan,” ungkapnya.

Hal ini akan serupa dengan bagaimana Komisi VII mendorong listrik di NTB cukup untuk industrialisasi. Ia ingin di NTB bisa menjadi pusta pertumbuhan ekonomi baru dengan industrilisasi berbasis berbagai macam Sumber Daya Alam (SDA). Di antaranya industri berbasis perikanan, peternakan, dan pertambangan.

“Ini harus kita dorong ada di NTB,” tegasnya.

Saat ini Komisi VII DPR RI bersama LAPAN melakukan mini diseminasi penyebarluasan informasi  pada nelayan. Khususnya letak zona potensi penangkapan ikan di NTB. Diseminasi perdana ini dimulai dari nelayan kawasan Ampenan.  Kedepannya akan dilakukan menyebar ke seluruh wilayah di NTB.

“Saat ini di Ampenan dan pada suatu saat kita perjuangkan lagi di daerah lainnya di NTB,” akunya.

Dirinya melalui Komisi VII DPR RI akan memperjuangkan nelayan untuk memperoleh bantuan mesin perahu yang bisa menggunakan elpiji. Bantuan alat dengan menggunakan bahan bakar elpiji tersebut sudah mulai dilakukan di Labuhan Haji Lombok Timur belum lama ini.

Sementara itu, perwakilan LAPAN Arisdiyo mengatakan, alat yang diberikan Dr H Kurtubi merupakan alat praktikum sementara bagi nelayan. Ketika mereka sudah memahami koordinat dari ZPPI maka nelayan hanya memerlukan koordinat saat menangkap ikan.

“Ada garis merah di peta tersebut. Itu yang sangat penting,” pungkasnya.

Kehadiran ZPPI ini akan sangat membantu nelayan. Nelayan tidak perlu lagi banyak menghabiskan bahan bakar untuk mengarungi lautan. Mereka cukup langsung menuju garis merah yang ditunjukkan ZPPI.

“Potensi NTB cukup besar ditunjukkan alat tersebut. namun setiap hari akan berubah-ubah,” katanya

Dengan informasi ZPPI diharapkan bisa meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Secara otomatis juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab jika biasanya nelayan melaut untuk mencari ikan tanpa petunjuk.

“Sekarang saatnya melaut dengan bantuan informasi ZPPI dari LAPAN,” pungkasnya.

AYA

Investasi di bidang tambang dan pariwisata dinilai belum tuntas menjawab permasalahan dasar di NTB, yakni penuntasan angka kemiskinan serta belum sesuai dengan target yang diharapkan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kegiatan Samota and NTB Investment di Hotel Lombok Raya,  (05/07), yang dihadiri puluhan investor dalam dan luar negeri ini, ditargetkan untuk meningkatkan minat investasi di luar tambang dan pariwisata

Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB yang menggelar kegiatan Samota and NTB Investment tersebut,  menjual bidang agro dan sektor olahan perdagangan industri.

Lalu Gita Ariadi

Kepala DPM-PTSP NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan itu usai kegiatan meeting one on one dan seminar Samota and NTB Investment. “Kita syukuri itu sebagai sebuah anugrah,” ujarnya

Selama ini investasi di NTB dominan di sektor tambang dan pariwisata. Sementara NTB masih memiliki sektor lainnya yang juga potensial menarik investasi.

Namun investasi di bidang tambang dan pariwisata dinilai belum bisa tuntas menjawab permasalahan dasar di NTB. Yakni penuntasan angka kemiskinan juga belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Selain itu juga penciptaan lapangan kerja masih belum mengurangi pengangguran secara signifikan.

“Kita pahami bahwa kalau tmbang dan paruwisata membutuhkan skill,” sambung Gita.

Berbeda dengan investasi agro industri dan perdagangan. Sektor ini justru bisa menyerap tenaga kerja secara masif. Ia berharap hilirisasi bisa sukses dengan hadirnya banyak investor di sektor ini.

Hadirnya investor tersebut akan memperbanyak nilai tambah di bidang agrikultur dan olahan. Investor yang masuk ke NTB bisa membuat pabrik pengolahan nantinya.

“Itu tidak lagi dinikmati oleh pihak luar daerah,” harapnya.

Ia melanjutkan, ke depannya NTB tidak hanya melakukan produksi, namun juga akan melakukan pengolahan menjadi olahan. Produk olahan tersebut kemudian bisa dikirim ke pasar, baik lokal maupun luar.

Hal tersebut akan membuat NTB berada pada posisi yang strategis dengan menyediakan kebutuhan pasar Indonesia Timur dan Barat.

“Itu yang saya katakan pada calon investor,” akunya.

Dalam kegiatan pertemuan tersebut, ia juga meminta calon investor untuk tidak memandang NTB berdasrkan jumlah penduduknya. Sebab jika melihat hal tersebut, maka potensi itu paling bagus terletak di Pulau Jawa.

Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduknya besar dibandingkan NTB.

Namun NTB memiliki potensi destinasi wisata yang bisa mendatangkan jutaan wisatawan. Bahkan kedepannya NTB akan mampu menyumbangkan 5 juta wisatawan.

Hal ini tentu akan memiliki potensi besar, terutama di sektor konsumsi. Ini membuat NTB sangat strategis untuk membangun industri untuk kebutuhan pasar lokal dan regional.

“Bahkan ekspor,” kata Gita.

Terlebih lagi ketika 2019 mendatang. Pada triwulan ketiga Pelabuhan Gilimas akan rampung. Ini membuat peluang ekonomi NTB terbuka lebar. Hal inilah yang ia paparkan dihadapan para calon investor yang berasal dari luar NTB hingga Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

“Ada 30an calon investor yang datang dan nantinya bisa jadi akan bertambah,” pungkasnya.

Selain kegiatan one on one meeting dan seminar, DPM-PTSP NTB juga akan mengajak semua calon investor melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan tersebut untuk melihat potensi jagung di Dompu, potensi agro industri di Kabupaten Bima dan Dompu. Sehingga investor yang selama ini berhenti di Lombok akan langsung melihat langsung potensi yang ada di Pulau Sumbawa.

“Investor bisa bangun pabrik pengolahan sehingga nilai tambah produk menjadi lebih tinggi,” tandasnya.

AYA