Riadis Sulhi *)

Dalam menjembatani kepentingan politik itulah istilah ‘polarirasi media’ itu kerap  muncul sebagai standar ganda media massa membahasakan kepentingan para mitra politik mereka  kepada publik

MATARAM.lombokjournal.com  :  Hiruk pikuk pesta demokrasi dengan segudang kalkulasi dan prediksi kalah-menang, berikut ragam cara konsolidasi dukungan dan intrik menjagokan calon kandidat jelang pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memenuhi ruang media massa dan public, sejak tiga bulan terakhir. Pasca ditetapkannya sejumlah calon kandidat yang akan bertarung di 4 wilayah yakni di Tingkap Provinsi, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima.

Gempita pilkada hingga hari ini masih menjadi isu sentral dan ‘seksi’ dibicarakan di tengah masyarakat, diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan menjawab berbagai persoalan sosial serta menjadi harapan baru pada rotasi kepemimpinan daerah, dengan  memilih calon yang digadang gadang layak duduk di kursi ‘empuk’ Kepala Daerah baik untuk  jabatan sebagai Gubernur, Bupati ataupun Walikota.

Mirisnya meski menjadi isu lima tahunan, diakui atau tidak hampir separuh dari proses suksesi kepemimpinan di daerah hingga hari ini tercatat rentan konflik, yang beresiko menciderai kehidupan berdemokrasi dan juga memecah belah tatanan kehidupan antar warga masyarakat hingga dilevel terendah sekalipun.

Kondisi ini menyiratkan masyarakat kita kebanyakan masih kerap kali terjebak pada isu isu sektoral, serta terkesan tidak matang memaknai kata demokrasi dalam arti berbeda pilihan. Serta belum menyadari bahwa pilkada idealnya adalah sebuah proses ‘ritual kontemplasi massal’  untuk  melahirkan pemimpin pilihan masa depan,  yang mestinya harus dilalui dengan cara nyaman, aman, damai dan penuh tanggungjawab.

Dalam sudut pandang ini, bisa diartikan bahwa pemilu sebenarnya adalah sebuah “ritual suci” untuk memilih pemimpin secara langsung yang diamanatkan undang undang, sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat seutuhnya, yang diwujudkan dengan cara mencoblos langsung siapa pimpinan yang mereka inginkan, untuk mengawal seluruh proses pembangunan dan program berkelanjutan di daerahnya.

Dalam perspektif media, perhelatan pilkada umumnya merupakan ajang untuk mendulang income dan menaikkan rating perusahaan media dari segala sisi.

Selain sebagai sarana mengenalkan para calon melalui iklan, advertorial dan ulasan visi misi calon dalam tulisan headline di surat kabar atau media online, hingga tayangan talk show di media elektronik untuk membedah visi misi calon secara lugas guna mengukur kemampuan mereka untuk melihat persoalan dan menawarkan solusi terbaik, menjadikan media menjadi perantara ‘kampanye’ sosial  yang efektif bagi para calon.

Maka tidak heran para calon dan tim suksesnya pasti akan berlomba untuk mendekati dan bermitra dengan media masa untuk menjabarkan dan mensosialisasikan bahasa politik mereka kepada masyarakat.

Dalam menjembatani kepentingan politik itulah istilah ‘polarirasi media’ itu kerap  muncul sebagai standar ganda media massa membahasakan kepentingan para mitra politik mereka  kepada publik.

Istilah kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan ejaan po•la•ri•sa•si/ merupakan kata homonim yang bisa bermakna:

1. Proses, perbuatan, cara menyinari; penyinaran;
2. Magnetisasi;
3. Pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan;. Jika merujuk pada makna diatas maka polarisasi dalam perspektif media dimaknai sebagai pembagian atas dua atau lebih kepentingan yang cendrung saling bertolak belakang atau berlawanan dalam menyajikan akurasi informasi.

Dalam catatan Dewan Pers  yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo dalam ulasan berjudul ‘Tahun 2018 : Tantangan Bagi Jurnalisme’ dalam pembukaan konvensi Media peringatan Hari Pers Nasional tahun 2018 di Padang Sumatera Barat mencontohkan  polarisasi mulai terlihat  saat menjelang dan pasca Pilpres 2014 di tayangan media Televisi, termasuk pemberitaannya.

Menurut Yoseph terbelah menjadi 2 kekuatan yaitu mendukung pemerintah tanpa reserve dan lainnya menjadi oposisi yang super kritis. TV tersisa lainnya adalah tetap konsisten memilih gosip, infotainment, opera sabun India dan Turki, dangdut, tayangan film hantu sebagai pilihan utama semata mata untuk meraup rating tinggi.

Keberpihakan media menurut Joseph akibat polarisasi politik akan terus berlanjut pada saat Pilkada 2018 dan berlanjut dengan Pemilu 2019.  Pilkada 2018 akan meliputi pelilihan kepala daerah di 171 daerah (17 propinsi, 39 kota, 115 kabupaten). Pada tahun pilkada seperti tahun 2018-2019 inilah Pers benar benar diuji apakan bisa menjalankan fungsinya secara benar atau justru ‘berselingkuh’ dengan kepentingan poitik.

Yoseph mencontohkan Sejumlah kasus penyerangan wartawan pada Pilkada 2017 lalu menunjukkan bahwa ada masyarakat yang menilai beberapa media kehilangan netralitas dalam liputannya. Meski ini sebetulnya juga mengundang perdebatan karena massa yang melakukan penyerangan lebih diakibatkan karena media sebetulnya telah bersikap netral dan independen, hanya saja tak mewakili aspirasi atau pendapat kelompok yang melakukan penyerangan.

Ada dua pokok kata kunci menurut Ketua Dewan Pers yang perlu digaris bawahi, takni soal netralitas dan keberanian pers untuk menyampaikan kebenaran news secara apa adanya, tidak malah bergumul pada pergulatan kepentingan dan larut dalam retorika politik praktis dengan maksud tertentu.

Dalam Dimensi pilkada di Nusa Tenggara Barat yang akan dihelat di empat wilayah skaligus pada tanggal 27 Juni ini, tugas media untuk menyampaikan kebenaran akan teruji dan akan sengat tergantung dari seorang jurnalis akan berdiri di sudut mana dalam turut menjaga netralitas pilkada.

Kita harus bersepakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dengan berita yang benar dan positif, bukan malah sebaliknya.

Sebagai insan pers yang memang seharusnya memberitakan kebenaran, sudah saatnya kita kembali ke prinsip awal jurnalisme tentunya dengan kode etik sebagai panduan, dan tidak turut mencemari profesi dengan berita hoax yang tidak jelas sumbernya dan malah cenderung menciderai profesi, yang pada akhirnya akan menutupi fakta kebenaran yang harusnya diungkap media.

Cukup sudah kita terkotak dengan maraknya berita hoax yang meresahkan dan tidak jelas peruntukannya. Saat nya kita kembali ke jati diri kita menjadi insan pers yang independen bebas dari kepentingan, berwawasan positif untuk memberitakan kebenaran sebagai bagian dari tanggungjawab kepada publik serta selalu memberi informasi apa adanya tanpa dibalut dengan kebohongan atau tendensi tertentu.

Mari kita manfaatkan momen 5 tahunan pilkada serentak pada tanggal 27 juni 2018 sebagai tonggak pendewasaan demokrasi bagi masyarakat, memilih dengan penuh tanggungjawab dan berdasarkan hati nurani demi NTB yang lebih baik lima tahun kedepan. Turut mensukseskan pelaksanaan pilkada pun sudah menjadi tanggung jawab bersama bagi kita para pekerja pers, agar turut memberikan informasi akurat dan tidak memihak, tidak terjebak polarisasi hanya demi mendulang income.

Pilkada sebagai agenda lima tahunan diperlukan untuk memastikan rantai birokrasi kepemimpinan berjalan sesuai ketentuan. Namun jauh dari sekedar persoalan kalah menang dalam pilkada, kondusifitas NTB untuk terus berkembang dan bergerak maju pasca Pilkada harus menjadi komitmen bersama yang harus tetap di jaga bersama oleh semua warga Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah tujuan paripurna. (*)

*) IJTI NTB

Bawaslu menerima laporan dari tim Zul-Rohmi, untuk dikaji dan ditindaklanjuti

lombokjournal.com —

MATARAM — Tim pemenangan pasangan callon (paslon) Cagub dan Cawagub NTB, Dr Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), Senin (25/6) mengadukan dugaan fitnah berbau SARA ke Bawaslu NTB.

Tim Zul-Rohmi menilah fitnah berbau  SARA melalui selebaran fotokopian dan sejumlah akun media sosial, itu merupakan bentuk “black campaign” untuk menjatuhkan kredibilitas pasangan Zul-Rohmi dan mempengaruhi opini masyarakat menjelang pencoblosan hari Rabu, 27 Juni mendatang.

“Kami datang untuk melaporkan adanya fitnah berbau SARA yang menyerang Zul-Rohmi. Ada selebaran, dan ada juga yang disebar melalui medsos,” kata Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Demokrat NTB, M Nashib Ikroman, didampingi Ketua Divisi Pemenangan Zul-Rohmi dari PKS, Syawaluddin, usai mengajukan laporan ke Bawaslu NTB.

Menurut Ikroman, selain mendeskriditkan pasangan Zul-Rohmi, isu fitnah berbau SARA itu juga akan mengganggu kerukunan masyarakat di NTB yang saat ini kondusif.

Ia berharap Bawaslu NTB bisa menelusuri laporan tersebut.

Selain melapor ke Bawaslu, tim Zul-Rohmi juga akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian di Polda NTB.

Hal ini dilakukan lantaran menilai penyebaran fitnah berbau SARA yang dilakukan akun-akun medsos itu seolah terkoordinir dan sengaja dilakukan pihak tertentu secara masif.

“Kami akan lapor ke Polda NTB juga, agar masalah ini ditangani. Sebab potensi akan mengganggu kerukunan masyarakat NTB yang bisa mengganggu keamanan daerah,” kata Ikroman.

Sementara itu Divisi Hukum Bawaslu NTB, Umar Ahmad Zeth mengatakan, Bawaslu menerima laporan dari tim Zul-Rohmi, untuk dikaji dan ditindaklanjuti.

“Laporan kita terima dan kita akan kaji. Setelah itu baru kita terbitkan status apakah laporan bisa ditindaklanjuti atau tidak,” katanya.

Umar menjelaskan, dalam aturan kerjasama Gakumdu Pilkada dengan kepolisian, ada yang menyebutkan bahwa terkait akun medos yang bisa ditangani Gakkumdu adalah akun medsos yang terdaftar di Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Untuk akun di luar yang terdaftar, bisa dilaporkan ke Kepolisian, dalam hal ini Polda NTB.

“Sebab Polda NTB yang punya perangkat untuk menelusuri akun medsos melui bagian cyber crime,” tukasnya. *

Me (*)

Masyarakat NTB khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dihimbau tidak golput

lombokjournal.com —

MATARAM :   Forum Mahasiswa Pemantau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta masyarakat untuk menolak keras politik uang, sara, fitnah dan menolak berita hoax menjelang pilkada.

Koordinator di organisasi Forum Mahasiswa Pemantau Pilkada, Reza Andriantoro mengungkapkan itu, Senin (25/06), dan mengajak masyarakat untuk lebih sadar bahwa kegiatan tersebut dapat merusak nilai moral dan sendi-sendi demokrasi.

“Formulasi yang terdapat dalam pasal 73 ayat 2 secara jelas telah mengatur sanksi administrasi, berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota bagi pasangan calon atau tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan keputusan Bawaslu Provinsi,” terangnya, Senin.

Reza juga menyebut, bagi siapa saja yang terlibat beberapa point yang sudah disebutkan, maka akan diancam sanksi baik administrasi atau pidana.

“Sanksi administrasi berupa pembatalam pasangan calon pelaku politik uang dan itu bisa disanksi, hal itu merujuk pada pasal 187 A, apabila sengaja melawan hukum menjanjikan dan memberi uang atau materi lain sebagai imbalan pasti akan  ditindak sesuai perundangan yang berlaku,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Reza Andriantoro mempertegas, selain yang memberi uang dengan meksud mengajak memenangkan salah satu calon juga bisa dijerat.

“Bukan hanya pemberi, penerima pun hukumannya juga sama, yaitu pidana penjara selama 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Ditambah pidana denda  Rp 200.000.000 sampai Rp 1.000.000.000,” bebernya.

Di akhir komentarnya dirinya juga manghimbau kepada masyarakat NTB khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk tidak golput.

“Jangan sampai golput, mari gunakan hak suara kita. Partisipasi kita dalam pilkada menentukan nasib bangsa ke depan,” ucapnya.

Me (*)

Kalau Indonesia membutuhkan kemandirian, maka para santri diajarkan tentang kemandirian sejak mereka pertama kali berada di pesantren

MATARAM.lombokjurnal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan istri, Hj. Erica Zainul Majdi memenuhi undangan Silaturahmi Nasional (Silatnas), Ikatan Keluarga Abituren At-Taqwa (IKAA) Tahun 2018, di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Ujungharapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/06)

Pada acara yang mengambil tema, Satukan Hati, Eratkan Silaturrahmi dan Jalin Kerjasama dari Alumni untuk Negeri, Gubernur dan istri disambut, Pimpinan Yayasan At-Taqwa, KH. Muhammad Amin Nur, MA. Serta ribuan masyarakat Kabupaten Bekasi yang hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Di hadapan ribuan undangan yang hadir itu, Gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Babang (TGB) itu menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan telah dibekali dan ditanam kuat pada diri seorang santri di pondok pesantren.

Nilai nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, rela berkorban, kemandirian telah menjadi jati diri para alumni pondok pesantren. Pondok pesantren menurut Gubernur merupakan tempat persemaian cinta tanah air yang paling subur di tanah air ini. Kalau Indonesia membutuhkan kemandirian, maka para santri diajarkan tentang kemandirian sejak mereka pertama kali berada di pesantren.

“Saya yakin pondok pesantren, insya Allah tidak akan kurang kader pejuang bangsa di masa yang akan datang,” tegas TGB dengan menggambarkan perjuangan pendiri ponpes Attaqwa, sekaligus Pahlawan National, KH. Noer Ali. Yaitu, KH. Noer Ali tidak hanya berjuang untuk Islam.

Namun juga mengangkat senjata serta mengobarkan semangat perjuangan kepada seluruh muridnya pada saat itu.

Karena itu, TGB yakin, para Abituren atau alumni ponpes, khususnya Attaqwa dimanapun ranah pengabdiannya akan tetap menjadi kader bangsa yang kuat. Tentu juga akan diberi kesuksesan yang senantiasa memberi contoh terbaik kepada masyarakat.

Sebelumnya, Pimpinan Yayasan At-Taqwa, KH. Muhammad Amin Nur,  MA menyampaikan selamat datang kepada Gubernur dan istri di Ponpes Attaqwa.

Dirinya sengaja mengundang TGB pada acara tersebut untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi seluruh keluarga ponpes Attaqwa. Sebab, jarang dijumpai seorang ulama yang merangkap menjadi umara.

“Kita doakan semoga beliau sukses, sehat dan menjadi pemimpin kita di masa depan,” katanya.

Menyambung silaturrahmi itu menjadi kewajiban, apalagi dari segi keilmuan memiliki satu pohon. Sehingga, meskipun memiliki cabang, namum akarnya sama

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan istri, Hj. Erica Zainul Majdi bersilaturrahmi dengan jajaran pengurus Pondok Pesantren Az – Ziyadah di Klender, Duren Sawit, Klender, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Minggu (24/06).

Gubernur dan istri mengawali silaturrahmi tersebut dengan berziarah dan berdoa di makam KH. Ahmad Jayadi Muhajir, pendiri Ponpes tersebut. Kehadiran Gubernur dan istri disambut istri almarhum KH. Ahmad Jayadi Muhajir, Umi Siti Fatimah Hasbiallah beserta putra-putranya.

Di ponpes yang terletak di jalan balai rakyat 3 No.1, RT.4/RW.9, Klender, Duren Sawit itu, Gubernur menyampaikan rasa syukur karena dapat bersilaturahmi dengan seluruh jajaran ponpes tersebut. Sebab menurutnya, menyambung silaturrahmi itu menjadi kewajiban, apalagi dari segi keilmuan memiliki satu pohon. Sehingga, meskipun memiliki cabang, namum akarnya sama.

“Atas dasar ini kami menyambung silaturrahmi ke keluarga besar ponpes Az-Ziyadah ini,” ungkap Gubernur.

Selain itu lanjut Gubernur, silaturrahmi ini untuk menguatkan gerakan-gerakan dakwah yang telah dibangun oleh para ulama terdahulu.

“Beliau beliau ini merupakan penggerak dakwah. Tidak hanya untuk mengalimkan diri sendiri, namun juga berusaha menjadi muslih, yaitu memperbaiki masayarakat di sekitar,” jelas Gubernur.

Atas dasar itulah, antara Maulana Syeikh, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan KH. Ahmad Jayadi Muhajir memiliki hubungan yang kuat.

Istri almarhum KH. Ahmad Jayadi Muhajir, Umi Siti Fatimah Hasbiallah menyampaikan rasa syukur yang dalam atas kehadiran gubernur dan istri di ponpesnya. Bahkan, Ia dan seluruh keluarga besar ponpes Az-Ziayadah sudah lama menginginkan gubernur untuk hadir di ponpes tersebut.

Rr/Humas NTB

Mengapa pasangan ini bisa keluar sebagai pemenang. Antara lain, keputusan TGB yang turun ke lapangan menyatakan dukungannya kepada Zul-Rohmi

lombokjournal.com —

MATARAM  :    Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16, Bambang Mei Finarwanto mengatakan, persaingan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan berlangsung menarik.

Pasalnya, Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) sudah tidak ikut dalam kontestasi lantaran telah dua periode menjabat.

Empat pasangan calon yang muncul membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan. Dari keempat nama paslon, Bambang menilai, pasangan Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) memiliki kans atau  potensi besar untuk memenangkan persaingan.

Pasangan yang diusung PKS dan Demokrat ini, kata Bambang, menawarkan gagasan dan ide yang segar dalam membangun NTB lima tahun ke depan.

“Awalnya pasangan Zul-Rohmi kerap dipandang sebelah mata karena terbilang ‘hijau’ dalam kancah perpolitikan di NTB,” ungkap Direktur Mi6 yang kerap disapa Didu, Sabtu ( 23/06)

Didu menyebutkan, tiga pasangan lain seperti Ahyar Abduh (Wali Kota Mataram), Suhaili (Bupati Lombok Tengah), dan Ali BD (Bupati Lombok Timur) yang merupakan kepala daerah di kabupaten/kota di NTB.

Sedangkan, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, lanjutnya, merupakan pendatang baru. Terlebih, Zul yang lebih akrab berkutat di Jakarta sebagai anggota DPR RI. Sementara, Rohmi sempat menjadi Ketua DPRD Lombok Timur.

“Tergambar juga saat awal-awal, survei pasangan ini selalu menempati posisi terbawah,” ujarnya

Namun, Didu menambahkan, pasangan Zul-Rohmi terus menggeliat dalam beberapa bulan terakhir jelang pencoblosan dengan masif turun ke lapangan.

Didu  menilai, ada beberapa faktor mengapa pasangan ini bisa keluar sebagai pemenang. Antara lain, keputusan TGB yang turun ke lapangan menyatakan dukungannya kepada Zul-Rohmi, kecakapan keduanya saat debat pilkada, dan juga Rohmi sebagai satu-satunya keterwakilan perempuan dalam kontestasi pilgub NTB.

“Suara TGB diyakini sangat penting dalam mendongkrak pasangan ini. Rohmi sebagai satu-satunya perempuan juga sangat menentukan suara pemilih perempuan,” imbuhnya

Zul-Rohmi Unggul versi 3 Lembaga Survey

Sementara itu Zul-Rohmi menempati posisi tertinggi versi tiga lembaga survei dibanding  pasangan calon lainnya, dengan raihan 28 persen dalam hasil survei Olat Maras Institute (OMI) yang dilakukan sejak 3 Juni sampai 12 Juni 2018.

Posisi Zul-Rohmi disusul pasangan lain, Suhaili Fadhil Thohir-Muhammad Amin dengan 21,6 persen, Ahyar Abduh-Mori Hanafi dengan 17,7 persen, dan Ali Bin Dahlan-Lalu Gede Sakti memperoleh 12,6 persen, serta yang tidak menjawab sebesar 20,1 persen

Sedangkan survey yang diadakan oleh  PolTrust Zul Rohmi unggul dibanding tiga Paslon lain yakni 30,22 persen disusul Suhaeli Moh Amin 17,73 persen , Ahyar Mori 17,27 terakhir Ali Sakti 15,23 persen  dan yang belum memutuskan 19,54 persen.

Terakhir bocoran dari Lembaga  survey  Kedai Kopi, lagi lagi Zul Rohmi menempati rangking pertama dengan skors  18,8 persen disusul Suhaeli Amin 15,6 persen , Ahyar Mori 14,2 persen dan Ali Sakti 8,3 persen . Dan yang belum memutuskan 43,1 persen. ***

Me (*)

Jika menggunakan variabel kontestasi, NTB masuk 10 Provinsi rawan

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, deteksi sebanyak 2.909 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pemilihan dari 8.336 TPS se-NTB, pada pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan Bupati / Walikota.

Karena itu,Bawaslu menggelar sosialisasi TPS rawan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati / walikota sekaligus penandatanganan MoU dengan organisasi kepemudaan dalam rangka perkuat pengawasan.

Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid mengatakan, sosialisasi yang digelar dalam bentuk nyata dalam hal pengawas sesuai tagline yang dibuat Bawaslu yaitu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan.

“Kami hanya selaku pelaksana atau hanya pelayan masyarakat, pengawasan ini untuk seluruh kedaulatan terfasilitasi dengan baik,” ungkapnya di Mataram, Sabtu (23/6).

Dia menjelaskan, yang berkaitan dengan TPS rawan, pada tingkat kerawanan yang berbeda dengan indeks kerawanan yang mengeluarkan Bawaslu RI dengan berbagai indikator. Bisa dikatakan, NTB Secara umum masuk indeks kerawanan rendah.

Tapi, jika menggunakan variabel kontestasi, NTB masuk 10 Provinsi rawan.

“Itu tergantung indikator yang berbeda.Okeh adil, dengan adanya peta kerawanan, kita akan terus awasi dan antisipasi, “ katanya.

Khuwailid memaparkan satu persatu daerah yang rawan pemilihan mulai Kota Mataram, dari 667 jumlah TPS, sebanyak 227 TPS masuk kategori rawan. Kemudian Lombok Barat, dari 1180 TPS, sebanyak 519 TPS dianggap rawan.

Dilanjutkan Lombok Utara, dari 518 jumlah TPS, ada 138 TPS rawan. Masuk Lombok Tengah dengan jumlah TPS 1500, sebanyak 266 TPS rawan. Tidak hanya itu, Lombok Timur dengan jumlah 2017 TPS, sebanyak 782 TPS masuk kategori rawan.

Untuk KSB sendiri, sebanyak 193 TPS, ada 95 TPS masuk rawan. Kemudian Sumbawawakilan TPS sebanyak 861, ada 226 TPS rawan. Kabupaten Dompu 458 TPS, sebanyak 87 TPS masuk kategori rawan, Kota Bima dari 249 TPS, sebanyak 173 TPS rawan dan Kabuapten Bima sebanyak 693 TPS, ada 396 TPS masuk kategori rawan.

Khuwailid menambahkan, jika berbicara dari variabel-variabel yang berbeda dengan angka yang ditemukan 821. Variabel selanjutnya digunakan untuk mencari angka 841. Jika anehitas, KPPS muncul angka 364, jika berbicara dengan suara yang lain sebanyak 425 dan variabel kampanye diangka 350.

“Kalau berbicara klarifikasi indikator-indikator kerawanan, ada pada pemilih disabilitas pada angka 870, dan jika melihat indikator-indikator pemilih tetapi tetap tidak masuk DPT sebanyak 595. Bicara klarifikasi indikator kerawanan, ada 15 indikator, ” ujarnya.

Khuwailid berharap, apa yang bisa menjadi perhatian  bisa di awasi dengan baik.

AYA

Fiddin akan memberikan perhatian lebih kepada para tenaga honorer, tenaga kontrak baik dari kalangan guru, perawat hingga marbot masjid dan guru ngaji

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR  :    Tuan Guru Bajang (TGB) KH. Muhammad Zainul Majdi,  menyemarakkan kampanye akbar yang dilaksanakan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, HM Syamsul Luthfi – H Najamuddin Moestofa atau Fiddin, di Lapangan Nasional Selong, Sabtu (23/06).

TGB yang hadir sebagai juru kampanye pasangan Fiddin di hadapan ribuan massa simpatisan dan pendukung pasangan calon yang diusung Partai Demokrat dan PKB itu menekankan, agar seluruh masyarakat memantapkan pilihan dari sekarang untuk memenangkan pasangan calon Fiddin dengan nomor urut 4 di Lombok Timur.

“Mulai sekarang mantapkan hati, ajak semua keluarga, teman, sahabat dan tetangga untuk mencoblos pasangan Fiddin yang memiliki ciri khusus menggunakan “Sorban Hijau” seperti yang saya kenakan ini,” kata TGB yang  disambut pekikan “Fiddin Menang”, “Zul-Rohmi menang”  dari massa yang membludak di Lapangan Nasional Selong.

Daerah Kabupaten Lombok Timur, kata Gubernur NTB dua periode ini, memiliki kekayaan dan potensi yang sangat luar biasa jika dibanding dengan kabupaten/kota lain yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Apa yang kita saksikan sekarang ini di Lombok Timur, jauh lebih besar. Namun karena belum terkelola dan tertata dengan baik, potensi-potensi tersebut belum dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena itu, jika ingin Lombok Timur lebih maju lagi dari yang sekarang, mari kita sama-sama menangkan pasangan Fiddin,” kata TGB.

Pembangunan di suatu daerah, lanjut TG, tidak bisa hanya mengandalkan kemauan dan keinginan sendiri,. Tapi harus dilakukan berdasarkan perencanaan program yang sistematis serta sinergitas dan kesepakatan bersama pemerintah daerah dan kalangan eksekutif.

Tentunya dengan arah program yang jelas dan kemanfaatannya untuk kemajuan daerah dan kemakmuran seluruh masyarakat Lombok Timur.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, setiap pemimpin memiliki jasa pengabdian pada masanya masing-masing, namun tantangan masa depan tentu jauh lebih besar daripada yang sudah lewat.

Lombok Timur membutuhkan sentuhan pemimpin baru yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi,” ucap TGB yang didampingi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati HM Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestofa.

Paket Fiddin, tambah TGB, memiliki nama yang sangat luar biasa, yang di dalamnya terdapat kata “addin” yang berarti agama. Karena itu, Fiddin akan berbuat dan bekerja dengan landasan agama dan akhlakul karimah.

“Fiddin akan membawa Lombok Timur menjadi daerah yang sarat dengan prestasi, sarat dengan kerja-kerja nyata untuk menggali potensi yang ada demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Lombok Timur,” tandas Zainul Majdi.

Sementara itu, Calon Bupati Lombok Timur HM Syamsul Luthfi dalam orasinya memaparkan program-program prioritas yang akan dilakukan lima tahun mendatang jika berhasil memanangkan perheltan politik di daerah Patuh Karya itu.

Empat program prioritas yang disampaikan Syamsul Luthfi pada kesempatan itu, di antaranya pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Lombok Selatan (KLS), program Gema Ampuh (Gerakan Masyarakat Antisipasi Anak Putus Sekolah), program Kelompok Pemuda Mandiri (KPM) dan program Sunrise of Lombok, yang dihajatkan untuk memajukan sektor pariwisata di daerah ini.

Pembentukan KLS, kata Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Timur ini, menjadi dambaan dan impian seluruh masyarakat yang ada di wilayah selatan, sehingga Fiddin akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.

Bahkan, pembentukan KLS telah diawacanakannya sejak menjadi Wakil Bupati Lombok Timur, namun sayang hingga saat ini belum terlaksana.

“Nanti Fiddin akan memperjuangkan terbentuknya KLS,” kata Syamsul Luthfi.

Program Gema Ampuh, kata kakak kandung TGB Zainul Majdi ini, tidak ada lagi anak-anak Lombok Timur yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada dana untuk membayar sekolah.

Demikian dengan program Kelompok Pemuda Mandiri, dalam setahun akan melahirkan 1.000 kelompok usaha mandiri, masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang, sehingga dalam lima tahun pemerintahannya akan melahirkan 10.000 Wirausaha baru yang dibantu permodalan dan dibekali pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan.

Lain halnya dengan calon Wakil Bupati H. Najamuddin Moestofa, politisi PKB ini berjanji akan memberikan kemudahan bahkan menggratiskan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan Surat Izin Usaha, yang selama ini terkesan berbelit-belit dan membaratkan masyarakat kecil.

“Asal masyarakat mau bekerja, kami akan gratiskan pembuatan Surat Izin Usaha,” katanya.

Selama pemerintahannya bersama HM Syamsul Luthfi, lanjut mantan anggota DPRD NTB ini, Fiddin akan memberikan perhatian lebih kepada para tenaga honorer, tenaga kontrak baik dari kalangan guru, perawat hingga marbot masjid dan guru ngaji.

“Kami akan menaikkan kesejahtaraan para honorer maupun tenaga kontrak dengan pemberian honor dan intensif diatas satu juta rupiah per bulan,” ucap H Najamuddin disambut tepuk tangan riuh massa yang hadir.

Selain itu pula, H Najamuddin Moestofa juga menegaskan tidak akan lagi membangun toko-toko mewah dan kantor-kantor bertingkat yang selama ini sangat menyedot anggaran daerah sehingga dana yang seharusnya ke masyarkat kecil dan menengah menjadi terganggu.

“Buat apa membangun toko-toko mewah tapi tidak terpakai, kantor-kantor mewah dan pasar-pasar elit tapi tidak sesuai dengan yang dihasilkan,” kata H Najamuddin Moestofa.

Kampanye Pamungkas Fiddin yang juga dihadiri Calon Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah serta sejumlah tokoh masyarakt dan tokoh agama itu dihadiri oleh artis Liga Dangdut Indonesia asal Lombok Timur, Baiq Gita.

Kampanye hari terakhir ini juga ditutup dengan simulasi pencoblosan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur nomor urut 4 dengan tanda Sorban Ijo diatas panggung oleh TGB Zainul Majdi.

Me (*)

Puskesmas Ramah Anak Tanjung merupakan satu-satunya di Lombok Utara dan ke Lima di NTB

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, melauncing sekaligus membuka Puskesmas Tanjung sebagai Puskesmas ramah anak, Jumat (22/6).

“Sebuah inovasi yang patut diapresiasi, konsep ini dimaksudkan untuk memproteksi anak-anak yang datang ke Puskesmas bersama orang tuanya, atau mereka yang dirawat disini,” ungkapnya.

Pola ini, lanjut Bupati, kurang lebih sama dengan PAUD yang dibangun di RSUD saat ini, yakni kombinasi antara pendidikan dan kesehatan. Dimana anak tidak kehilangan waktu belajarnya dimanapun mereka berada.

“Kita berharap semua Puskesmas di Lombok Utara bisa menjadi Puskesmas ramah anak, yang menghadirkan ruang belajar sekaligus bermain bagai mereka,” sambungnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Khaerul Anwar, mengungkapkan, Puskesmas Ramah Anak Tanjung merupakan satu-satunya di Lombok Utara dan ke Lima di NTB.

“Secara nasional pun belum banyak. Bahkan rencananya tahun depan kita akan upayakan terwujud di 4 puskesmas lainnya,” papar Khairul.

Khairul melanjutkan, Kunjungan Puskesmas Tanjung merupakan yang paling tinggi, sekitra 150 pasien perhari. Dan rata-rata membawa anak, karena itulah ada ide untuk membangun Puskesmas Tanjung menjadi Puskesmas ramah anak.

“Ketika orang tuanya mendapat perawatan, anak-anaknya bisa dititipkan di ruang bermain. Mereka (anak-anak) sedini mungkin harus mendapatkan hak-haknya,” tutupnya.

Khaerul juga menyampaikan rasa terimakasihya kepada pihak Puskesmas Tanjung dan Dinas Dikpora yang telah memberikan bantuan alat permainan edukatif demi terwujudnya puskesmas ramah anak di KLU.

Di akhir acara, Bupati bersama tamu undangan didampingi Kepala Puskesmas Tanjung, Ahmad., meninjau langsung ruangan dan taman bermain yang sudah mulai ramai dipenuhi anak-anak sejak pagi.

DNU

Calon Gubernur  yang saat debat masih menjabat sebagai Bupati atau Walikota, dalam sesi menjawab persoalan dari video yang dirumuskan tim pakar, jawabannya  tidak memberi perspektif yang inovatif.

lombokjournal.com –

MATARAM :  Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur  Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor 3, Zulkieflimansyah-Siti Rohmi (Zul-Rohmi), punya  perspektif yang segar dalam menjawab persoalan pembangunan daerah.

Itu terungkap dalam debat terbuka empat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur  Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung ballroom Hotel Lombok Raya di Mataram, Jum’at (22/06) malam.

Mengulang debat terbuka pertama, tiga paslon lainnya tidak memunculkan perspektif baru atau dengan kata lain tidak ipunya gagasan inovatif dalam menjawab persoalan pembangunan di daerah yang lebih mensejahterakan.

Calon Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat menanggapi persoalan terkait perekonomian masyarakat pesisir,  ia bicara perlunya teknologi untuk masyarakat pesisir, khususnya industri pengolahan

Hal itu mengindikasikan hanya pasloin Zul-Rohmi yang mempunyai perspektif yang segar sekaligus konsep yang jelas dalam menjawab persoalan terkait perekonomian masyarakat pesisir.

Itulah sebabnya Zul bisa meyakinkan saat mengomentari persoalan yang saat ini dihadapi nelayan lobster. ”Bagaimana membuat kebijakan pusat (yang bertujuan baik) bisa jalan, di pihak lain nelayan bisa tetap sejahtera,” kata Zul.

Sementara itu, para Calon Gubernur  yang saat debat masih menjabat sebagai Bupati atau Walkikota, dalam sesi menjawab persoalan dari video yang dirumuskan tim pakar, masih memberi jawaban yang  umum.

Lebih dari itu, jawaban mereka  terhadap permasalahan hortikultura, kelangkaan pupuk, eko wisata, atau masalah anak terlantar, cenderung tidak menjawab dalam perspektif yang inovatif.

Pengalaman Zulkieflimansyah sebagai anggota DPR RI tiga periode, baik sebagai Ketua Fraksi mauppun Ketua Komisi, membuatnya mudah menjawab pertanyaan yang diajukan. Khususnya  terkait permasalahan yang terjadi di hutan Sekaroh atau pembangunan   pelabuhan yang bertahun-tahun tidak kunjung rampung.

“Pengalaman saya sebagai Ketua Fraksi maupun Ketua Komisi, punya banyak hubungan ke pusat.  Apa yang terjadi sekarang, tidak boleh terulang,” kata Zul.

Termasuk bagaimana mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab selama ini Pemerintah Provinsi NTB  dinilai kurang optimal memanfaatkan aset -aset yang dimilikinya.

“Pemda harus mempunyai terobosan untuk mengoptimalkan aset milik daerah,” katanya sambil menyinggung perlunya evaluasi aset.

Keberadaan perusahaan besar di daerah seperti perusahaan tambang, menjadi perhatiannya.  Zul mempertanyakan, apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah kalau perusahaan itu go public dan masyarakat hanya jadi penonton.

Terkait itu ia menyinggung tentang  IPO (Initial Public Offering), yakni penawaran pertama harga oleh perusahaan terbuka yang melantai di bursa saham.

IPO seringkali menjadi solusi yang sangat baik bagi perusahaan-perusahaan swasta baru dan/atau hanya memiliki modal terbatas yang ingin berkembang dengan tambahan modal dari publik tersebut.

Namun belakangan terlihat perusahaan-perusahaan besar juga ikut melantai di bursa saham. Karena itu, pemda perlu memahami pentingnya IPO, dan tidak hanya menjadi penonton.

Dengan memahami apa yang bisa dimanfaatkan dari perusahaan besar, menurut Zul, maka membangun tidak selalu bersandar APBD.  Termasuk bagaimana menggaji tenaga honnorer, perawat, atau tiap tahun bisa mengirim 500 orang ke luar negeri, tanpa membebani APBD.

Sebagai ekonom, Zul dalam sesi bertanya pada paslon lain juga menyinggung techno park, yakni kawasan yang dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan/perekonomian masyarakat sekitarnya, dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis pengetahuan.

ini akan memunculkan pengusaha pemula berbasis inovasi yang mampu menarik tenaga kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Stakeholder dari suatu technopark biasanya adalah pemerintah (biasanya pemerintah daerah), komunitas peneliti (akademis), komunitas bisnis dan finansial.

Sayangnya, paslon yang ditanya (mungkin) tiidak memahami  technopark sebagai salah satu yang menghubungkan institusi perguruan tinggi dengan dunia industri.

“Kalau bicara persoalan pembangunan ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat, Zul lebih memahami persoalan,” ujar seorang pengajar perguruan tinggi yang mengikuti debat terbuka itu.

Me (*)