Pemerintah Melakukan Sepuluh Inovasi Pada Musim Haji Tahun ini

Adanya konsultan ibadah dan membentuk tim pertolongan pertama pada jamaah haji (P3JH) untuk membantu layanan kesehatan pada puncak haji, terutama saat hari pertama lontar jumrah

MATARAM.lombokjournal.com — Jumlah calon jamaah haji (CJH) NTB pada musim haji 2018 sebanyak 4.476 CJH.  Jumlah ini tergabung dalam 11 kelompok terbang (kloter) yang terbagi dalam dua gelombang keberangkatan.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) Nasruddin menjelaskan, ribuan jamaah tersebut akan didamping 38 petugas  pemandu haji daerah (TPHD) dan 50 petugas kloter.

“Operasional penyelenggaraan haji embarkasi Lombok dibagi dua gelombang, gelombang pertam terdiri atas 8 kloter, dan gelombang kedua terdiri atas 2 kloter utuh dan 1 kloter campuran,”

Nasruddin menyampaikan, terdapat sepuluh inovasi yang dilakukan pemerintah pada musim haji tahun ini. Inovasi dimaksud, antara lain percepatan keimigrasian, di mana rekam biometrik dilakukan di embarkasi haji sehingga masa antrean di Bandara Saudi tidak lama.

Dan QR Code pada gelang jamaah yang berisi rekam data identitas bisa diakses aplikasi haji dan memudahkan petugas identifikasi jamaah yang membutuh bantuan; aspek akomodasi, penandaan khusus pada paspor dan koper hingga bumbu masakan Indonesia.

“Ada juga penambahan katering Mekah dari sebelumnya 25 kali menjadi 40 kali pada tahun ini,”

Inovasi lain, pengalihan porsi bagi jamaah yang wafat. Sebelumnya, porsi jamaah yang wafat tidak bisa digantikan dan uangnya ditarik kembali oleh ahli waris yang jika akan digunakan mendaftar ahli waris terhitung dalam antrean baru.

Musim haji kali ini, Kemenag juga sudah bisa melakukan pencetakan visa print kertas.

“Ini penting untuk mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan. Kalau sebelumya kan menunggu dari kedutaan Saudi,”

Terobosan lain ialah adanya konsultan ibadah dan membentuk tim pertolongan pertama pada jamaah haji (P3JH) untuk membantu layanan kesehatan pada puncak haji, terutama saat hari pertama lontar jumrah.

AYA




Illegal Logging Yang Tak Kenal Libur, Sebabkan Lahan Kritis Di Hutan

Jika menggunakan data tahun 2018 ini, kemungkinan akan bertambah luas lahan kritis di kawasan hutan di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Sektor Lingkungan hidup (LH) dan Kehutanan masih menghadap tantangan illegal logging, salah satu penyebab terjadinya  lahan kritis di kawasan hutan di NTB.

Ada sekitar 575.645.97 hektar lahan kritis, dan sekitar 141.375.54 hektarnya berada di kawasan hutan.

Kepala Dinas LH dan Kehutanan Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si mengatakan, lahan kritis  yang berada di kawasan hutan itu terjadi karena adanya illegal logging yang tidak mengenal waktu libur.

“Ini (illegal logging) juga diakibatkan karena kecenderungan penurunan kualitas Lingkungan Hidup dan sampah, dan juga karena banjir,” ucapnya, Selasa (17/07)

Selain itu, data yang ada saat ini merupakan data pada tahun 2013 lalu, dan jika menggunakan pada tahun 2018 ini kemungkinan akan bertambah luas lahan kritis di kawasan hutan di NTB itu,  di antaranya akibat dari banjir.

Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan langkah langkah yaitu dengan melakukan optimisasi pengelolaan hutan dan hasil hasilnya, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis juga dilaksanakan dalan bentuk vegetatif dan sipil teknjs, pada tahun 2017 jumlah penanaman sejumlah 6.395 hektar dari target 2.400 hektar dalam RPJMD.

Sedangkan langkah yang telah diambil dalam rangka perlindungan hutan, dengan melakukan MoU antara Gubernur NTB, Polda NTB, Korem 162/WB, Kejati NTB dan dua Taman Nasional.

Selain itu juga dilakukan MoU terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah organik.

Pada kesempatan tersebut dijelaskan pula hingga saat ini luas kawasan hutan di NTB adalah seluas 1.071.722,83 hektar, terdiri dari hutan lindung seluas 449.141,35 hektar (41,91 persen), hutan produksi seluas 448.946,08 hektar (41,89 persen) dan hutan konservasi seluas 173.636,40 hektar (16,20 persen).

AYA




Kualitas Air Di NTB Terus Menurun

Kualitas air yang terendah adalah di wilayah Kota Mataram, karena dipengaruhi oleh limbah e coli.

MATARAM.lombokjournal.com – Ini peringatan serius bagi warga NTB, dari tahun ke tahun kualitas air di wilayah NTB terus merosot.

Tentu saja penyebab tingkat kualitas air yang terus mengalami penurunan di wilayah NTB akibat terjangkit bakteri.

Peringatan kecenderungan terus menurunnya kualitas air di NTB itu disampaikan Kepala Dinas LH dan Kehutanan Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si, Selasa (17/07).

Penurunan kualitas terus menerus itu dirincikan, pada tahun 2014 53.50 persen, pada tahun 2015 42.46 persen,  2016  27.19 persen, lalu pada tahun  2017 33.03 persen.

“Ini trendnya menurun,” ungkap Madani Mukarom, Selasa.

Menurutnya, rata rata kualitas air di NTB sekitar  33,03  persen dari target 52 persen berdasarkan  sampel air di berbagai lokasi sungai yang diambil oleh Litbang Dinas LH dan Kehutanan.

Lalu kenapa bisa kualitas air itu terus menurun?

Penyebabnya, karena air terjangkit bakteri e coli, akibat air limbah rumah tangga dan BAB (buang air besar) yang langsung dibuang atau disalurkan ke sungai.

“Karena Itu yang harus didorong dan tugas Kabupaten Kota, maka pada tahun 2018 sudah membuat intervensi untuk meningkatkan (kualitas) lingkungan hidup,” ujarnya.

Dijelaskannya, di wilayah NTB, kualitas air yang terendah ada di wilayah Kota Mataram, karena dipengaruhi oleh limbah e coli.

Ada beberapa  faktor dari KLH untuk menilai kualitas air,  yaitu  bakteri e-coli, pengambilan sample di hulu, di tengah hingga di hilir.

“Jadi untuk meningkatkan kualitas air, maka diperlukan pengelolaan air yang lebih baik lagi,” jelas Madani Mukarom.

AYA




Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk NTB, Bulan Maret 2018

Bulan Maret 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,99 persen, artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah

MATARAM,lombokjournal.com —  Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh Gini Ratio,  tercatat sebesar 0,372.

Badan Pusat statistik ( BPS ) NTB merilis tingkat ketimpangan pengeluaran pada Maret 2018 itu yang langsung disampaikan Kepala BPS NTB, Endang Triwahyuningsih, Senin (16/07)

“Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,378.” ungkap Endang Triwahyuningsih.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,371, Gini Ratio Maret 2018 naik sebesar 0,001 poin.

Dijelaskan Endang, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,398, mengalami penurunan 0,014 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2017 maupun Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,413.

“Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,333 meningkat 0,010 poin dibanding Gini Ratio September 2017 dan meningkat 0,019 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,314,” terangnya

Endang menjelaskan, pada Maret 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,99 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,60 persen, yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,61 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

AYA




Kemiskinan Di NTB, Bulan Maret 2018 Berkurang 10,66 Ribu

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,98 persen untuk perkotaan dan 76,32 persen untuk perdesaan

MATARAM.lombokjournal.com — Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2018 mencapai 737,46 ribu orang (14,75 persen). Jika dilihat dalam periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 10,66 ribu orang (0,30 persen).

Selama periode September 2017  Maret 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 1,83 ribu orang (dari 368,55 ribu orang, pada September 2017 menjadi 370,38 ribu orang, pada Maret 2018).

Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,49 ribu orang (dari 379,57 ribu orang pada September 2017  menjadi 367,08 ribu orang pada Maret 2018).

Profil Kemiskinan di NTB itu disampaikan Kepala BPS NTB, Endang Triwahyuningsih Senin (16/07).

Endang Menyatakan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 16,23 persen, turun menjadi 15,94 persen pada Maret 2018. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,06 persen pada September 2017 menjadi 13,72 persen pada Maret 2018.

“Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar, dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan,” ujarnya

Endang menjelaskan, pada Maret 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,98 persen untuk perkotaan dan 76,32 persen untuk perdesaan.

Pada periode September 2017 – Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan  maupun di perdesaan mengalami peningkatan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 3,001 pada September 2017 menjadi 3,241 pada Maret 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,316 pada September 2017 menjadi 2,448 pada Maret 2018.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) meningkat dari 0,762 pada September 2017 menjadi 0,905 pada Maret 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,522 pada September 2017 menjadi 0,601 pada Maret 2018.

Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar.

AYA




Bulan Juni, Nilai Ekspor NTB Naik 75,44 Persen

Nilai impor pada bulan Juni 2018 bernilai US$ 11.345.279, nilai ini mengalami penurunan sebesar 63,61 persen dibandingkan bulan Mei 2018

MATARAM.lombokjournal.com — 

Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Juni  2018 sebesar US$ 78.225.629, mengalami kenaikan sebesar 75,44 persen jika dibandingkan dengan ekspor bulan Mei 2018 yang bernilai US$ 44.588.299.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis kenaikan nilai ekspor tersebut, yang langsung disampaikan Kepala BPS NTB, Endang Triwahyuningsih Senin (16/07).

Endang menjelaskan ,Ekspor pada bulan Juni 2018 yang terbesar ditujukan ke negara Philipina sebesar 58,69 persen, Jepang sebesar 20,38 persen dan Korea Selatan 20,21 persen.

“Jenis barang ekspor  Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Juni 2018 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 68.976.546 (88,18 persen); gandum-ganduman senilai US$ 8.522.900 (10,90 persen) dan perhiasan/permata senilai US$ 545.782 (0,70 persen)”terang Endang.

Sedangkan, nilai impor pada bulan Juni 2018 bernilai US$ 11.345.279, nilai ini mengalami penurunan sebesar 63,61 persen dibandingkan dengan impor bulan Mei 2018 yang sebesar US$ 31.176.930. Sebagian besar Impor berasal dari negara Thailand (27,61%), Jepang (24,93%) dan Australia (12,56%).

Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Gula dan kembang gula (27,61%), karet dan barang dari karet (25,78%),  dan Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (20,20%).

AYA




Para Ulama Deklarasikan Dukungan Jokowi 2 Periode

Keputusan TGB mndukung Jokowi telah dipikirkan secara matang demi kemaslahatan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat NTB

MATARAM.lombkjournal.com —  Pernyataan sikap dan keputusan TGH Muhammad Zainul Majdi yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) yang mendukung Jokowi dua periode, mendapat sambutan ribuan tokoh dan ulama Nusa Tenggara barat.

Sebelumnya, sikap TGH M Zainul Majdi tentang kebulatan sikap untuk mendukung Jokowi itu sempat menuai kontroversi.

Namun para tokoh dan ulama menilai, sikap  Gubernur NTB dua periode yang akrab disapa TGB itu, merupakan keputusan yang bijak atas dasar prestasi dari era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo.

“Mendukung Jokowi sebagai Presiden adalah keputusan yang sangat realistis, mengingat pembangunan NTB atas peran pemerintah pusat terus masif dilakukan. Ini menjadi inti dari gerakan kami pada hari ini,” ujar Muhammad Sukro, Ketua Gerakan Muda NTB, saat membuka Pertemuan dan Konsolidasi Masyarakat NTB Bersama Tokoh dan Ulama di Mataram,  Senin (16/07).

Dalam momen orasi politik, Sekretaris PW Nahdlatul Ulama NTB, Lalu Winengan juga menyatakan keberpihakannya terhadap TGB atas bentuk kejujurannya mengungkapkan fakta.

Bersama dengan ungkapannya tersebut, ia mengecam pihak – pihak yang melakukan hujatan atau melontarkan ujaran kebencian kepada TGB, lantaran pilihan politik yang berbeda.

Ia meyakini, keputusan TGB mendukung Jokowi telah dipikirkan secara matang demi kemaslahatan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat NTB.

”Kami selaku komponen NTB mendukung sepenuhnya terhadap keputusan TGB yang mendukung Jokowi. Kontroversi atas dukungan yang terjadi saat ini, hanya dari sekumpulan oknum yang mengaku kyai dan menyatakan ayat – ayat perang yang menganggap dirinya selalu benar,” ungkapnya.

Winengan juga mengungkapkan jika kelompok – kelompok oknum penghujat tersebut, memiliki kepentingan di balik ucapan buruknya tentang TGB. Bahasa – bahasa yang menciderai kebebasan dan hak politik rakyat, merupakan ayat – ayat perang yang sengaja dikumandangkan untuk memecah belah persatuan umat.

Hal ini dicontohkannya seperti hujatan terhadap Jokowi yang dikatakan kurang bersahabat dengan para ulama.

“Kelompok ini menyatakan Jokowi islamnya tidak bagus tetapi faktanya mereka sendiri mencalonkan Presiden yang belum tentu islamnya lebih bagus dari Jokowi. Jadi mari kita satukan tekad, bersatu, bahwa apa yang menjadi sikap TGB mendukung Jokowi adalah harga mati,” tegasnya.

Senada dengan Winengan, Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri NTB, Prof Masnun juga melontarkan tausyah atas amanah TGB sebagai Tokoh Ulama yang dimuliakan di Bumi Gora. Ia mengharapkan agar seluruh warga masyarakat tidak terpengaruh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan antar sesama Islam di NTB.

Ia berharap agar perbedaan pandangan saat Pilgub lalu, tak menjadi alasan untuk saling menghujat antara satu sama lain.

“Mari kita berhenti untuk saling menghujat. Kalau kita menghujat maka kita tidak bersatu, maka kita akan mudah untuk berperang. Kemarin memang mashab kita berbeda saat Pilgub, setelah ini harus satu tekad kita untuk Nusa Tenggara Barat. Mari kita kawal kita dukung Gubernur kita pada Pilpres,” katanya.

Konsolidasi Masyarakat NTB Bersama Para Tokoh dan Ulama ini dibarengi dengan deklarasi mendukung keputusan politik TGB demi kemajuan NTB. Melalui deklarasi ini, Tokoh dan Ulama meminta kepada seluruh pihak agar saling menghormati pilihan politik warga masyarakat, terlebih kalangan ulama seperti TGB.

Para ulama dan tokoh masyarakat ini juga menyatakan diri menjadi orang-orang yang sejalan dengan arah keputusan TGB, untuk mendukung Presiden RI Joko Widodo melanjutkan kepemimpinan dua periode.

AYA (*)




Penumpang Kapal Tenggelam Ditemukan Meninggal

Dokter dari puskesmas Pemenang menuju rumah korban untuk dilakukan visum luar, hasilnya jenazah meninggal secara wajar karena tenggelam

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Sehari setelah dinyatakan hilang di perairan Gili Air, korban kapal pengangkut material bangunan, Zen (50) yang tenggelam Kamis kemarin akhirnya ditemukan, Jumat (14/07).

Korban ditemukan sekitar pukul 10.30 Wita oleh Sat Pol Air dan Basarnas yang dibantu warga, di perairan selat Gili Meno dan Gili Air, Kecamatan Pemenang.

“Informasi ditemukannya korban hilang saya terima dari Babhinkamtibmas Desa Malaka,” kata Kapolsek Pemenang, Iptu Hilmi Manossoh Prayugo, Jumat (13/07).

Dikatakannya, jenazah korban selanjutnya di bawa ke Pelabuhan Mentigi sekitar pukul 11.00 Wita. Dan atas permintaan keluarga, korban langsung di bawa ke rumah duka  di Dusun  Tembobor, desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung.

“Anggota kami membawa dokter dari puskesmas Pemenang menuju rumah korban untuk dilakukan visum luar. Hasilnya jenazah meninggal secara wajar karena tenggelam,” tukasnya.

DNU




BPJS Kesehatan, Kimia Farma Dan Ombudsman NTB Sepakat Atasi Kecurangan Penyaluran Obat

Untuk jenis-jenis pelayanan obat kronis yang kondisinya belum stabil, misalnya bila kondisi pasien dengan penyakit kronis belum stabil, maka fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat mengeluarkan tambahan resep

MATARAM.lombokjournal.com – BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Kimia Farma, dan Ombudsman RI Perwakilan NTB menandatangani komitmen memperbaiki layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat  di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Jumat (13/07) .

Penandatanganan itu dilakukan menyusul  beberapa waktu sebelumnya, Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB mengungkap temuannya, terkait kecurangan penyaluran obat bagi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan beberapa apotek di Kota Mataram.

Kepala BPJS Cabang Mataram dr Muhammad Ali mengatakan, beberapa poin yang disepakati yaitu melakukan internalisasi di jajaran unit Kimia Farma dan peningkatan pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

Selain itu, perlu disediakan informasi terkait maksimal obat JKN, membangun mekanisme pelayanan peserta, membangun sikap pelayanan yang baik, membangun kordinasi kelembagaan antara Ombudsman, BPJS Kesehatan dan Kimia Farma di intalasi rumah sakit.

Dan kewajiban menginformasikan obat-obat yang mengalami kekosongan,  membangun mekanisme  kecurangan ketersedian obat,  membangun SOP layanan publik dan membentuk layanan pemberian informasi, serta pengaduan termasuk standar yang sudah di atur.

“Kita sudah sepakati tadi beberapa poin tersebut di atas. Semoga dengan kesepakatan tersebut nantinya tidak ada kejadian laporan kekosongan obat padahal ada,” ucap Muhammad Ali.

Ia menuturkan, untuk obat yang bisa diklaim oleh peseta JKN ada 3 kondisi yang membolehkan instalasi farmasi yang masuk atau tidak dalam fasilitas pelayanan kesehatan mengeluarkan klaim kepada BPJS Kesehatan.

“(Untuk) Instalasi farmasi yang tidak masuk dalam fasilitas layanan kesehatan, tentunya sudah menjalin kerja sama dengan BPJS atau masuk dalam praktik dokter berjejaring,” tuturnya.

Ali menjelaskan, untuk jenis-jenis pelayanan obat kronis yang kondisinya belum stabil, misalnya bila kondisi pasien dengan penyakit kronis belum stabil, maka fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat mengeluarkan tambahan resep.

Tambahan obat dikeluarkan sesuai indikasi medis sampai jadwal kontrol berikutnya.

Sesuai ketetapan ini maka pasien akan menerima dua resep untuk kebutuhan 30 hari, yaitu, resep sesuai komponen INA-CBG’s untuk kebutuhan minimal 7 hari yang disediakan rumah sakit, Resep di luar paket INA-CBG’s untuk kebutuhan 23 hari sesuai hasil diagnosa dokter terkait, yang bisa diambil di instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) atau apotik yang ditunjuk.

Selanjutnya, IFRS atau apotik dapat menagih biaya yang keluar secara fee for services kepada BPJS Kesehatan.

Yang kedua, pelayanan obat kronis yang kondisinya sudah stabil. Pasien penyakit kronis dengan kondisi sudah stabil bisa mengambil obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sebelumnya pasien mendaftar ke BPJS Kesehatan tempatnya tinggal sebagai peserta program rujuk balik (PRB).

Obat untuk PRB sesuai rekomendasi dokter spesialis atau sub spesialis. Penyakit yang boleh mengikuti PRB adalah diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis, epilepsi, skizophrenia, stroke, dan lupus.

“Pasien menerima resep untuk kebutuhan 30 hari, yang bisa diambil di apotik puskesmas atau yang berjejaring,” sebutnya

Dan yang ketiga, pelayanan obat kemoterapi, thallasemia, dan hemophilia yang meliputi pemberian obat untuk ketiga penyakit tersebut bisa diberikan di fasilitas kesehatan tingkat dua, tentunya dengan mempertimbangkan fasilitas dan kompetensi sumber daya.

Pasien dapat memperoleh obat untuk kemoterapi dan thallasemia di pelayanan rawat jalan tingkat lanjut sesuai indikasi medis, khusus untuk masa transisi.

Seperti Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menagih biaya pengobatan kemoterapi untuk rawat inap maupun jalan, kepada BPJS Kesehatan dengan fee for services. Standar pengobatan tetap mengacu pada fornas. Pasien thallasemia yang menjalani rawat jalan di tingkat lanjutan ditagihkan sebagai rawat inap

Fasilitas kesehatan bisa mengajukan secara fee for services biaya perawatan pasien penderita hemofilia A dan B yang menjalani rawat inap, dan mengajukan tarif sesuai INA-CBG’s ditambah tambahan sesuai keputusan menteri. Tarif tambahan berlaku sama untuk semua tingkat keparahan dan kelas perawatan pasien.

“Ya diharapkan tak ada lagi pasien yang tidak mendapat obat sesuai indikasi medis untuk konsumsi selama 30 hari. Selain itu, juga diharapkan tidak ada lagi pasien yang keluar biaya sendiri untuk pemenuhan obat,” ucap Ali

Informasi Transparan Kekosongan Obat

Sementara itu perwakilan Kima Farma, Muslimin mengatakan terkait beberapa waktu lalu temuan dari Ombudsman tersebut dari Kimia Farma akan meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan obat-obatan.

“Kita sudah sepakati bagaimana kita harus melakukan internalisasi suapaya memang tidak ada lagi kesalahan yang sama yang terjadi di kemudian hari,” katanya.

Kemudian lanjutnya, Kimia Farma bakal memberikan informasi yang transparan terkait permasalahan kekosongan obat. Sehingga memang masyarakat mengetahui secara jelas juga, memang obat- obat ini dalam kondisi tidak kosong.

“Insyaalloh kami jamin tidak akan terulang kembali,” ucap Muslimin.

Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan pemerintah dengan tujuan meringankan beban masyarakat atau memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksananya, selain melibatkan lembaga pemerintahan penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga melibatkan BUMN, bahkan pihak swasta. Karenanya, konsep kerja JKN melalui operator BPJS Kesehatan berupaya semaksimal mungkin mengindari praktik fraud (penipuan) oleh pelaksanaan JKN.

“Ya kita harapkan jangan lagilah terjadi akan hal-hal kecurangan dalam melayani masyarakat yang menjadi peserta JKN,” pungkasnya

AYA




PKP Berdikari dan Seknas Jokowi NTB Sumbang Lalu Zohri Rp10 juta

Relawan Jokowi di Nusa Tenggara Barat mengaku bangga dan sangat bersuka cita atas prestasi Lalu Zohri meraih emas juara dunia lari 100 meter pada tanggal 11 Juli 2018 di Finlandia

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA ;  Prestasi spektakuler yang ditorehkan Lalu Muhammad Zohri, yang  berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia lari 100 meter IAAF U20 di Finlandia baru-baru ini, sontak mengharumkan nama Indonnesia di mata innternasional. .

Atas prestasi gemilang Lalu Mohamad Zohri itu, Jumat (13/07), rombongan PKP Berdikari dan Seknas Jokowi NTB mendatangi rumah keluarga Zohri di Desa Pemenang, Lombok Utara.

Mereka menyambangi rumah Zohri sekaligus untuk memberikan donasi sebesar Rp10 juta, sebagai ungkapan terima kasih atas prestasi dunia yang diukir pemuda asal Desa Pemenang, Lombok Utara tersebut.

Lalu Fatahillah Prawiranegara, Ketua Seknas Jokowi NTB sempat menjelaskan,  Lalu Mohamad Zohri alias Badok adalah seorang anak yatim piatu, lahir di Karang Pansor pada 1 Juli 2000. Bapaknya L Ahmad Yani meninggal tahun lalu, sementara ibunya Saeriah meninggal tahun 2015.

“Zohri yang tinggal di Dusun Karang Pansor, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara hidup bersama dua kakaknya,” ungkapnya.

Sementara itu, Lanjut Lalu Fatahillah, pendidikan terakhir anak bungsu dari keluarga Lalu Ahmad Yani ini ditempuh adalah Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Mataram.

“Dalam usia 18 tahun sudah banyak prestasi yang diraihnya dalam lari 100 meter. Pada tahun 2017,  Zohri meraih 7 medali emas pada kejuaraan tingkat nasional,” ucap Lalu  Fatahillah yang mereview perjalanan karier olah raga Zohri .

Dikatakannya, tahun 2018 ini Zohri juga menorehkan prestasi fantastis yakni kejuaraan atletik junior Asia 100 meter di Jepang, meraih medali emas  dengan catatan waktu 10.27 detik.

Pada Kejuaraan Dunia U-20 untuk kejuaraan lari 100 meter di Finlandia, Zohri kembali meraih medali emas dengan catatan waktu 10.18 detik.

“Suatu prestasi yang fantastis yang belum pernah diraih atlit lari Indonesia sebelumnya,” lanjut Fatahillah.

Osmar Tanjung dari Pusat Kajian Pengembangan Berdikari (PKP Berdikari) menegaskan, maksud dan tujuan PKP Berdikari dan Seknas Jokowi NTB berkunjung ke rumah keluarga Lalu Zohri untuk  memberikan apresiasi atas  prestasi yang dicapai Lalu Zohri.

“Salut atas prestasi dunia Zohri ini. Kami memberikan apresiasi dalam  bentuk donasi tunai  masing-masing Rp 5 juta dari Seknas Jokowi NTB dan PKP Berdikari yang  langsung diterima keluarga Zohri di rumahnya di Dusun Karang Pansor, Lombok Utara,”  sambung Fatahillah.

Sebagai Relawan Jokowi di Nusa Tenggara Barat, Fatahillah mengaku bangga dan sangat bersuka cita atas prestasi Lalu Zohri meraih emas juara dunia lari 100 meter pada tanggal 11 Juli 2018 di Finlandia.

Bagi Osmar Tanjung, apa yang dicapai Zohri telah mengangkat harkat dan martabat  NTB baik di mata Indonesia maupun warga dunia.

“Sebagai sprinter, perjuangan Zohri mencapai prestasi dunia yang diraih hanya dalam waktu 4 tahun adalah sesuatu yang fantastis,” katanya.

Menurut Osmar, prestasi yang diraih Zohri tidak terlepas dari bimbingan dan kesabaran ibu guru olahraga Zohri di SMP I Pemenang yakni Ibu Rosida.

“Tanpa lelah, Ibu Rosida mengajak dan terus membujuk Zohri untuk latihan. Zohri yang bersekolah tanpa alas kaki ini, akhirnya mau berlatih ketika kelas 3 SMP,” ungkap  Lalu Fatahillah yang  juga caleg untuk daerah pemilihan Lombok Tengah.

Me