Program PKT merupakan prioritas Presiden Joko Widodo untuk mengurangi kesenjangan antara Desa dan Kota, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi angka stunting di Desa

MATARAM.lombokjournal.com –  Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla akan mengunjungi lokasi pelaksanaan program Padat Karya Tunia ( PKT) Desa Stunting di Desa Dakung, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (05/07).

Untuk menyiapkan kunjungan itu, hari ini Rabu (04/07) dilakukan Monev Lokasi PKT Desa Stunting di Kabupaten Lombok Tengah itu oleh Kasubdit Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif, Bito Wikanto, Kasi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa, Weldon Jones, didampingi Satker P3MD Provinsi NTB, Aris Priyadi, Konsultan Nasional P3MD, Sukoyo dan Arwani.

Kunjungan Wakil Presiden, Jusuf Kalla akan didampingin Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Dalam kesempatan itu, Bito berharap, Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung program PKT (Padat Karya Tunai) Desa.

Program ini merupakan prioritas Presiden Joko Widodo untuk mengurangi kesenjangan antara Desa dan Kota, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi angka stunting di Desa.

Bito juga berharap, agar DD yang telah disalurkan ke Desa Dakung sejak tahun 2015 sebesar Rp. 312.793.908, tahun 2016 sebesar Rp. 659.589.000, tahun 2017 sebesar Rp. 868.015.000,00, dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.013.332.000, benar-benar digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.

Yakni berupa Jalan Desa, Irigasi, Paud, Poskesdes, sumur dan air bersih, pembinaan kemasyarakatan dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita untuk mengurangi angka stunting.

Ditambahkan Bito, pelayanan sosial dasar berupa pendidikan, sosial dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Desa yang perlu didukung oleh semua pihak.

Sebab, Presiden Jokowi sangat concern pada masalah kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa

“Sehingga Dana Desa sangat bermanfaat bagi mereka,” kata Bito.

Pemanfaatan DD bagi pengurangan angka stunting di Desa tersebut, berupa pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil dan Balita.

Jumlah ibu hamil selama satu tahun sdebanyak 67 orang, dan telah melahirkan sebanyak 66 orang, dengan kasus KEK (Kekurangan Energi Kronis) berjumlah 3 orang.

Satu orang di antaranya berasal dari luar desa yakni Desa Kerembong Kec. Janapria, dan Bufas yang ada sebanyak 64 orang, dan  usia PUS yang ada sebanyak 482 orang, serta partisipasi KB aktif berjumlah 260.

Sementara itu, Kasi PKMD  (Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa) , Weldon berharap,  agar proses pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa selama ini, perlu didorong oleh semua pihak.

“Agar secara bertahap masyarakat mampu mandiri dalam mengatasi masalah kebutuhan dasar mereka dalam bidang pendidikan, sosial dan kesehatan,” ujar Weldon..

“Pendamping Desa itu bertugas fasilitasi Desa dan masyarakat untuk melahirkan kader-kader Desa, terutama bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan sosial dasar”, katanya.

Re

Program JKN-KIS di Indonesia telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah melampaui 198,8 juta

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammmad Ali mengatakan,  jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat.

Muhammad Ali mengatakan itu usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Kabupaten Lombok Utara, Selasa (03/07). Kegiatan yang dilakukan pimpinan BPJS Cabang Mataram itu sebagai rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50.

Selain itu, dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik

Jika hanya dalam waktu 4 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 80 persen dari total penduduk Indonesia. Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman, sekitar 120 tahun, baru meng-cover 85 persen populasi penduduk.

BACA JUGA :  Jajaran Pimpinan BPJS Kesehatan Langsung Layani Masyarakat Yang Datang Berkunjung

Austria menjalankan selama 79 tahun dan meng-cover 99 persen populasi penduduk. Sementara Jepang memerlukan waktu 36 tahun dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencakup 100 persen populasi penduduk.

Dikatakannya, saat ini program JKN-KIS di Indonesia telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah melampaui 198,8 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution.

“Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah hingga tercapai cita-cita Universal Health Coverage (UHC) alias Cakupan Kesehatan Semesta, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi oleh jaminan kesehatan JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karenanya, semangat Duta BPJS Kesehatan untuk mengabdi pada negeri tak boleh surut. Pelayanan prima harus tetap jadi yang utama,” kata Ali.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan kesehatan telah bekerja sama dengan 22.247 FKTP yang terdiri atas 9.881 Puskesmas, 5.023 Dokter Praktik Perorangan, 5.473 Klinik Non Rawat Inap, 643 Klinik Rawat Inap, 20 RS Kelas D Pratama, serta 1.207 Dokter Gigi.

Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.397 RS dan Klinik Utama, 1.607 Apotik, dan 1.079 Optik.

Rr (*)

Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum

lombokjournal.com —

MATARAM :  Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah lebih empat tahun  dikelola BPJS Kesehatan berjalan.

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50, serta dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik, para Direksi BPJS Kesehatan, para Deputi Direksi dan Kepala Cabang di seluruh Indonesia terjun langsung meninjau pelayanan di sejumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan Kantor Kabupaten.

Tak hanya itu, mereka pun turut melayani langsung para peserta JKN-KIS yang datang berkunjung.

Kegiatan eksekutif frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

“Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami. Untuk itu, ke depannya kami berharap para Duta BPJS Kesehatan makin terpacu untuk memaksimalkan layanan. Kualitas layanan tidak boleh stagnan karena ekspektasi peserta akan terus meningkat,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram dr. Muhammad Ali usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Kabupaten Lombok Utara, Selasa (03/07).

BACA JUGA : Program Jaminan Kesehatan Di Indonesia Tumbuh Paling Pesat

Dalam kesempatan tersebut, para Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum yang mendatangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan, khususnya di Loket Fast Track (Pelayanan Cepat).

“Berinteraksi dan melayani langsung peserta JKN-KIS tentu menjadi kesan tersendiri bagi kami. Tugas frontliner sebagai garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan memiliki tantangan tersendiri,” ucap Ali.

Rr (*)

Sail Moyo Tambora optimis akan berlangsung sukses kalau merujuk keberhasilan NTB menggelar Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) beberapa waktu lalu

MATARAM.lombokjournal.com — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat pemantapan Sail Moyo Tambora 2018.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto mengatakan, Sail Moyo Tambora sudah lama direncanakan, tepatnya sejak 2015, namun baru bisa terealisasi pada tahun 2018 ini.

“Ini surprise bagi kita semua, bukan proyek dadakan tapi memang sudah lama direncanakan,”ujarnya

Agus menyampaikan, rapat ini dimaksudkan guna memantapkan kesiapan jelang acara puncak Sail Moyo Tambora yang akan digelar pada 9 September mendatang. Ia menjelaskan, penyelenggaraan Sail Moyo Tambora akan terintegrasi dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Sebelum rapat dilakukan, sudah diadakan survei untuk Sail Moyo Tambora kalau kegiatan terintegrasi akan //low cost//, dan juga akan lebih semarak, fokus dan pemerintah juga akan lebih serius dengan prioritas,”

Dalam rapat ini, Agus menilai, hampir semua persiapan sudah dilakukan secara maksimal. Memang masih ada beberapa hal yang perlu membutuhkan akselerasi, antara lain infrastruktur dalam kawasan untuk menunjang pengembangan pada akses dan investasi dari Pelindo III yaitu dermaga dan jalan sekitar 400 meter.

“Karena ke depan, fungsi itu biaa dimanfaatkan untuk cruise port dan hub untuk dermaga umum penumpang dam barang, enggak serta merta kalau dilengkapi hanya untuk kegiatan sail saja,”

Agus optimistis Sail Moyo Tambora yang akan dipusatkan di kawasan Teluk Saleh, Moyo, dan Tambora (Samota) di Pulau Sumbawa akan berlangsung sukses. Ia merujuk pada keberhasilan NTB menggelar Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) pada 4-9 Mei lalu.

“MNEX yang melibatkan 35 negara, 55 kapal perang, dan 5.300 prajurit asing, ini luar biasa. Saya apresiasi sampai sekarang, zero complaint dan zero accident,masyarakat juga menerima dan antusias,”

Ia meyakini ajang Sail Moyo Tambora juga akan memberikan nuansa baru dibandingkan dengan sail-sail sebelumnya. Menurutnya, NTB memilih pariwisata sebagai inti dari penyelenggaraan Sail Moyo Tambora yang banyak memberikan aktivitas menarik bagi para pelancong nantinya.

AYA

 Dengan pertemuan ini, sinergi di antara anggota ASEAN dan Australia akan semakin kuat dalam konteks keimigrasian

MATARAM.lombokjournal.com —  Kerjasama antarnegara dalam pengawasan keimigrasian harus diperkuat seiring semakin mudahnya orang bepergian ke luar negeri.

Hal ini penting untuk meminimalisir dampak negatif berupa merebaknya virus radikalisme, pekerja migran ilegal dan perdagangan manusia.

“Oleh karenanya 11 negara berkumpul di tempat ini untuk mendiskusikan terkait isu-isu keimigrasian terkini dan menguatkan kerja sama antarnegara. Kami berharap para delegasi bisa mengikuti seluruh rangkaian acara sekaligus menikmati keindahan alam di Pulau Lombok,” kata Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Alif Suaidi, ketika membuka kegiatan 3 Supplementary Activities under DGICM +  Australia Consultation di Hotel Santika Mataram, NTB, Selasa (3/7).

Acara akan berlangsung hingga 6 Juli mendatang dan diikuti 11 negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Australia.

Acara dihadiri pula oleh perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, perwakilan Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar.

Alif Suadi mengatakan, petemuan tersebut akan membahas terkait pertukaran informasi dan penguatan pencegahan Foreign Terrorist Fighters (FTF) antara anggota DGICM dan Australia. Dibahas pula tentang potensi dan tantangan ASEAN common visa.

“Kami juga akan melakukan penguatan dan kerja sama di tempat pemeriksaan imigrasi utama,” imbuh Alif Suadi seraya menambahkan, jumlah WNA yang datang ke Indonesia saat ini sudah mencapai 12 juta orang per tahun.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Alif Suaidi, juga akan dibahas tentang upaya pencegahan pekerja migran non prosedural dan pencegahan perdagangan manusia.

“Diharapkan dengan pertemuan ini, sinergi di antara anggota ASEAN dan Australia akan semakin kuat dalam konteks keimigrasian,” pungkasnya.

AYA (*)

Kerja sama antarnegara dalam pengawasan keimigrasian diperkuat seiring makin mudahnya bepergian ke luar negeri. Ini penting untuk meminimalisir dampak negatif berupa merebaknya virus radikalisme, pekerja migran ilegal dan perdagangan manusia

MATARAM.lombokjournal.com – Negara-negara dari Asia Tenggara dan Australia menggelar pertemuan imigrasi se-ASEAN dan Australia dalam acara Supplementary Activitiies DGICM+Australia Consultation dengan pembahasan kerjasama-kerjasama tentang keimigrasian di ASEAN dan Australia di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (03/07).

Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Alif Suaidi mengatakan, pertemuan ini membahas beberapa hal kerja sama Asean dalam imigrasi, meliputi masalah-masalah keimigrasian khususnya dalam perlintasan orang antarnegara.

Alif menyampaikan, Lombok menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Ia menilai, perlu adanya perhatian dari imigrasi dalam memastikan wisatawan mancanegara yang datang telah sesuai prosedur dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan.

“Artinya sekarang lalu lintas dari Indonesia keluar cukup besar, saya belum tahu kalau di di Lombok ini,” ujar Alif saat jumpa pers di Hotel Santika, Mataram, NTB, Selasa (03/07).

Ia menyebutkan, setiap tahunnya Indonesia kedatangan orang asing sekitar 11 juta sampai 12 juta. Ia berharap, kunjungan orang asing, dalam hal ini wisman terus meningkat.

Alif menyampaikan, persoalan keimigrasian yang juga menjadi perhatian ialah adanya potensi yang terkait dengan terorisme,  penyelundupan manusia, TKI ilegal atau nonprosedural yang harus mendapat pencegahan sedini mungkin.

Alif menambahkan, kerja sama antarnegara dalam pengawasan keimigrasian harus diperkuat seiring semakin mudahnya orang bepergian ke luar negeri. Hal ini penting untuk meminimalisir dampak negatif berupa merebaknya virus radikalisme, pekerja migran ilegal dan perdagangan manusia.

“Oleh karenanya 11 negara berkumpul di tempat ini untuk mendiskusikan terkait isu-isu keimigrasian terkini dan menguatkan kerja sama antarnegara. Kami berharap para delegasi bisa mengikuti seluruh rangkaian acara sekaligus menikmati keindahan alam di Pulau Lombok,” katanya.

lif mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas terkait pertukaran informasi dan penguatan pencegahan Foreign Terrorist Fighters (FTF) antara anggota DGICM dan Australia. Dibahas pula tentang potensi dan tantangan ASEAN common visa.

“Kami juga akan melakukan penguatan dan kerja sama di tempat pemeriksaan imigrasi utama,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Alif Suaidi, juga akan dibahas tentang upaya pencegahan pekerja migran non prosedural dan pencegahan perdagangan manusia.

“Diharapkan dengan pertemuan ini, sinergi di antara anggota ASEAN dan Australia akan semakin kuat dalam konteks keimigrasian,” ucap Alif.

Acara ini akan berlangsung hingga 6 Juli mendatang dan diikuti 11 negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Australia.

Acara dihadiri pula oleh perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, perwakilan Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar.

AYA (*)

Silaturahmi Dr Zul ini harus dimaknai sebagai upaya menjalin kebersamaan semua komponen untuk membangun NTB lebih baik.

lombokjournal.com —

MATARAM :  Menjaga silaturrahim dan merangkul semua pihak menjadi komitmen Gubernur NTB terpilih, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd.

Pasca kemenangan berdasarkan hasil quick count beberapa lembaga survey dan Real Count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengganti TGB yang mengusung jargon “NTB Gemilang” ini menemui sejumlah tokoh di berbagai daerah.

Sebab disadarinya, kesuksesan dan kelanjutan pembangunan di NTB harus dilakukan secara bersama.

Seperti yang dilakukan Doktor Zul—sapaan Gubernur terpilih yang pada Pilgub lalu diusung PKS dan Demokrat ini. Dr Zul mendatangi kediaman L Tajir Syahroni Ketua Tim Pemenangan Ali Sakti bersama tokoh-tokoh di Lombok Tengah, Senin (02/07).

Selain itu Dr. Zul sowan ke  TGH. L. M. Turmudzi Badarudin di Ponpes  Qamarul Huda-Bagu Lombok Tengah.

“Boleh berbeda tapi harus tetap memelihara silturrahmi. Persaudaraan jauh lebih penting dari sekedar persoalan siapa menang dan siapa kalah,” ucap Dr. Zul.

Demikian ketika bersilaturahmi dan mengunjungi TGH Turmuzy Badaruddin di Ponpes Qamarul Huda-Bagu Lombok Tengah.

“Jangan ditafsirkan macam-macam ya. Ini murni silaturahmi. Sebagai orang yang lebih muda wajar saya mohon nasehat atau petunjuk kepada beliau sebagai ulama sepuh NU yang sangat dihormati,” ungkap Dr Zul ketika ditanya media yang terkesan tiba-tiba berkunjung ke Ponpes Qamarul Huda.

Dimintai tanggapannya, Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto SH mengatakan, silaturahmi Dr Zul ini harus dimaknai sebagai upaya menjalin kebersamaan semua komponen untuk membangun NTB lebih baik.

“Sebagai pemimpin baru NTB wajar Dr Zul bersilaturahmi dan mohon doa restu dan dukungan untuk memajukan NTB lima tahun ke depan,” ujar Didu—sapaan pengamat politik low profile ini.

Sementara itu upaya yang dilakukan Dr. Zul pasca kemenangan di Pilgub NTB mendapat pujian dari para netizen. Upaya ini diharapkan dapat diterima dengan legowo oleh kandidat yang belum beruntung.

“Alhamdulillah, semoga bisa diterima dengan legowo oleh kandidat yang belum beruntung. Selamat dan sukses untuk  Zul Rohmi, semoga amanah,” tulis Sun Asir. “Alhamdulillah, selamat semoga bisa menjadi pemimpin yang adil,” ujar Al Bahri Pembelajar Hati.

Andi Joe melalui akunnya menyatakan, dia tidak salah pilih dan saatnya mendukung penuh program-program Zul Rohmi agar kemajuan NTB semakin hebat.

“Itu yang kita harapkan bersama semoga persaudaraan tetap terjalin. Kami dari Kecamatan Brang Ene KSB sungguh sangat senang dengan tokoh seperti ini. Selamat pak DR Zul DR Rohmi,” ucap akun bernama Samson Gapopktan Mura.

Demikian dengan akun Jarot Granta yang menilai langkah Dr. Zul sangat luar biasa karena merupakan pendidikan politik yang sangat berharga bagi konstituen bagaimana menghargai sebuah perbedaan.

“Luar biasa kita patut bangga punya pemimpin seperti beliau karena beliau bukan lagi milik salah satu kelompok tapi milik seluruh masyarakat NTB,” timpal Gede Wenten.

Ed Ahmad Rosyiddin menulis “Layak dikatakan lanjutkan ikhtiar TGB, saya melihat sosok pribadi Bang Zul Zulkieflimansyah tidak ambisi untuk merebut kekuasaan dan yang tidak ambisi itu luwes untuk melakukan interaksi sosial politik. Beda hal dengan calon yang lain kalaupun menang kemungkinan sedikit kita akan lihat bersilaturahmi seperti ini. Ini hanya layak dilakukan oleh pemimpin muda seperti Pak Doktor. Luar biasa”.

Hal senada diungkapkan Ahmad Abusyauki melalui akun FB-nya,untuk menjadi baik awali dengan hal yang baik. Yaitu menjalin komunikasi dan silaturrahmi yang baik maka segala hal akan baik baik saja

“Memang kita tidak sama, rambut kepala boleh beda warna tapi kerjanya otak pasti ada titik temunya.

Itu semua karena komunikasi dan silaturrahmi yang baik untuk NTB yang gemilang,” tuturnya.

Me (*)

Sarbiniwati yang sudah mengabdi sejak 13 tahun itu mengaku pernah beberapa kali mengadukan ke Dikpora dan UPTD setempat, namun tidak kunjung mendapatkan solusi

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi I DPRD KLU berencana akan memanggil Dikpora terkait pemecatan Sarbiniwati, seorang guru honorer di SDN 3 Anyar oleh Kepala Sekolahnya beberapa waktu lalu.

“Jika nanti ternyata belum ada solusi, kita akan panggil Dikpora dan UPTD, termasuk guru yang dipecat (Sarbiniwati-red),” kata Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, Senin (02/07).

Ardianto, menambahkan, pihaknya meminta Sarbini tetap masuk mengajar sampai dengan keluarnya SK pemberhentian. Karena secara administrasi ia masih tercatat sebagai guru honorer di sekolah tersebut.

“Semestinya persoalan ini bisa diselesaikan diinternal UPTD, sehingga status bu Sarbini tidak menggantung dan bisa mendapatkan hak-haknya,” tukasnya lagi.

Sebelumnya, Sarbiniwati mengaku dipecat secara lisan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 7 Juni lalu, setelah menolak ditunjuk sebagai guru agama.

“Hanya pemecatan lisan, belum ada secara tertulis. Saya awalnya guru kelas, dan menolak sebagai guru agama karena itu bukan bidang saya. ” tukasnya.

Perempuan yang sudah mengabdi sejak 13 tahun lalu itu juga mengaku pernah beberapa kali mengadukan persoalan ini ke Dikpora dan UPTD setempat, namun tidak kunjung mendapatkan solusi.

“Honor selama tiga bulan sebelumnya juga belum dibayarkan. Saya berharap bisa kembali mengajar,” harapnya.

Sarbiniwati tercatat sebagai guru honorer di SDN 3 Anyar Kecamatan Bayan sejak tahun 2013 lalu, setelah sebelumnya mengajar di SDN 1 Loloan.

DNU

Kemampuan daya beli petani di Provinsi NTB pada tiga subsektor berada di atas 100 atau cukup baik yang terdiri atas subsektor peternakan sebesar 127,16 persen, subsektor tanaman pangan sebesar 108,83 persen; dan sub sektor perikanan sebesar 107,69 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Bidang Statistik Distribusi  BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) L. Putradi menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada delapan kabupaten di Provinsi NTB terjadi nilai tukar petani (NTP) yang berfluktuasi setiap bulannya.

Namun pada Juni, kata Putradi, dengan tahun dasar (2012=100), NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di atas 100 (tercatat 107,41).

Artinya, petani mengalami peningkatan daya beli karena kenaikan harga produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya,” ujar Putradi di Mataram, NTB, Senin (02/07).

ia menjelaskan, NTP NTB pada Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,68 persen dibandingkan dengan NTP Mei 2018 yang sebesar dari 106,69. Endang menyebutkan, hal ini ditengarai karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,86 persen dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga naik 0,18  persen.

Ia melanjutkan, pada Juni 2018, kemampuan daya beli petani di Provinsi NTB pada tiga subsektor berada di atas 100 atau cukup baik yang terdiri atas subsektor peternakan sebesar 127,16 persen, subsektor tanaman pangan sebesar 108,83 persen; dan sub sektor perikanan sebesar 107,69 persen.

“Sedangkan subsektor lainnya memiliki kemampuan daya beli yang rendah atau NTP di bawah 100 yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 93,69 persen dan subsektor hortikultura sebesar 81,82 persen,” ucapnya.

Ia menuturkan, penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2012=100, di mana pada Juni 2018 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 108,83; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 81,82; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,69; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 127,16 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 107,69. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 116,70 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 93,12.

“Secara gabungan, NTP Provinsi NTB sebesar 107,41 yang berarti NTP pada Juni 2018 mengalami peningkatan 0,68 persen bila dibandingkan dengan Mei 2018 dengan NTP sebesar 106,69 persen,” Terangnya.

Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Juni 2018, lanjutnya, terdapat 20  provinsi yang mengalami peningkatan NTP dan 13 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku yaitu sebesar 0,78 persen, sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau yaitu sebesar 1,87 persen.

AYA

 Nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 6,43 persen dibandingkan dengan impor pada April 2018 yang sebesar 33.317.803 dolar AS

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Bidang statistik distribusi  Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) L. Putradi  mengatakan, nilai ekspor Provinsi NTB pada Mei 2018 alami penurunan.

Pada bulan April 2018 nilai ekspor NTB sebesar 44.588.299 dolar AS, sedang sebelumnya bernilai  48.731.150 dolar AS, itu berarti ekspor NTB mengalami penurunan sebesar 8,50 persen.

“Ekspor pada Mei 2018 yang terbesar ditujukan ke Korea Selatan sebesar 47,26 persen, Jepang sebesar 31,47 persen, dan Filipina sebesar 15,58 persen,” ujar Putradi dalam jumpa pers di Aula Kantor BPS Provinsi NTB, Mataram, NTB, Senin (2/7).

Ia menyebutkan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Mei 2018 adalah barang tambang/galian non migas senilai 35.074.415 dolar AS (78,66 persen), gandum-ganduman senilai 6.946.675 dolar AS (15,58 persen), dan perhiasan/permata senilai 2.229.633 dolar AS (5 persen).

Untuk nilai impor pada Mei 2018 bernilai 31.176.930 dolar AS. Kata Endang, nilai ini mengalami penurunan sebesar 6,43 persen dibandingkan dengan impor pada April 2018 yang sebesar 33.317.803 dolar AS.

“Sebagian besar Impor berasal dari negara Perancis (41,21 persen), Jepang (18,46 persen), dan Thailand (8,73 persen),”

Putradi mengungkapkan, jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah mesin/peralatan listrik sebesar 52,10 persen, karet dan barang dari karet sebesar 26 persen, dan gula dan kembang gula sebesar 8,73 persen.

AYA