Saat ditemukan oleh rekan korban dan pendaki lainnya, korban sudah dalam keadaan meninggal

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Warga Dusun Lias, Desa Genggelang Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Tardi (55), ditemukan meninggal dunia saat pendakian ke gunung Rinjani, Sabtu (07/07).

Tardi yang mendaki bersama teman-temannya melalui jalur Torean itu, diduga meninggal akibat kelelahan.

“Iya benar. Korban mendaki bersama teman-temannya melalui jalur Torean. Saat ini jenazah korban sudah dievakuasi,” kata Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Ir. Sudiyono MSi, saat dikonfirmasi, Sabtu.

Selama ini, tambah Sudiyono, jalur Torean memang tidak masuk dalam jalur atau kawasan yang direkomendasikan oleh TNGR.  Mengingat medan yang dilalui pendaki cukup curam.

“Infonya, korban dan rombongan muncak pada pukul 12.00 Wita dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 04.00 wita korban lalu terjatuh di tempat datar dan akhirnya meninggal,” katanya lagi.

Sudiyono mengaku, pihaknya mendapat kabar kejadian tersebut dari seorang porter yang berada di Pelawangan sekitar pukul 08.22 Wita.

“Kita himbau kepada para pendaki agar menggunakan jalur resmi, hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan dan jaminan keselamatan,” tutupnya.

Terpisah, salah seorang pendaki yang tidak ingin disebutkan, mengatakan, saat ditemukan oleh rekan korban dan pendaki lainnya, korban sudah dalam keadaan meninggal.

“Ada yang coba menolong, tapi katanya sudah meninggal,” catusnya.

DNU

Pengunjuk rasa menuntut, dugaan pelanggaran yang terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan rapat pleno

MATARAM.lombokjournal.com – Aksi unjuk rasa mewarnai Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi  pemilihan Gubernur dan Wakil Ggubermur 2018 yang digelar oleh KPU NTB, Minggu (08/07) sekitar jam 14.00 wita

Massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat NTB Menggugat, menggelar aksinya di samping hotel tempat perhelatan rapat pleno di jalan Bung Karno Mataram.

Massa menuntut, agar proses rapat pleno yang sedang digelar oleh pihak KPU NTB diihentikan, karena  dianggap masih banyaknya persoalan yang belum terselesaikan pada saat pelaksanaan pungut hitung.

Maka dari itu dalam orasi yang disampaikan oleh salah satu koordinator aksi,Lalu Izzi mengatakan bahwa  dugaan pelanggaran yang terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan rapat pleno.

“Karena itu jika persoalan persoalan dugaan pelanggaran diselsaikan, maka produk yang dihasilkan maka tentu inskonttusional,” ucapnya dengan tegas di hadapan ratusan massa aksi.

Kami akan tetap akan menerima apa pun hasil pilkada asal jika itu dihasilkan dari proses yang bersih.

Tidak itu saja, pada kesempatan tersebut massa aksi juga sempat menyampaikan terkait dengan adanya upaya intervensi yang dilakukan oleh pihak penguasa.

“Ada apa pihak Pol PP diturunkan, dan hanya Lombok Tengah saja, padahal kita ketahui bahwa mereka punya tugas untuk mengawal Peraturan Daerah (Perda),” ungkapnya.

Dipertanyakan,  apa tujuan penegak perda itu diturunkan untuk mengecek  perhitungan suara pilkada.

Massa alsi sempat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar bisa bertemu dengan pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu NTB.

Setelah ditunggu akhir massa ditemui oleh Ketua Bawaslu NTB.M Khulalid, kepada massa aksi dikatakan bahwa pihak Bawaslu terus melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur.

“Kami terus  pertanyakan apa yang terjadi terkait dugaan dugaan pelanggaran di dalam rapat pleno,” ucapnya

Menurutnya, tahapan pleno ini harus di lalui karena di forum ini tempat membahas semua temuan maupun dugaan pelanggaran, dugaan pelanggaram semua kita proses. Bbaik itu bagi-bagi sabun, bagi-bagi sirup, bagi -bagi sarung maupun bagi bagi kurma,”ungkapnya.

AYA

lPemerintah, dari tingkat pusat yakni Presiden Republik Indonesia, menteri-menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga gubernur, bupati, sampai ke level paling bawah, RT/RW, tidak boleh tunduk pada edaran Dewan Pers

lombokjournal.com —

JAKARTA :   Senator DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, MIP mengungkapkan keheranannya, atas sikap para pejabat pemerintahan di hampir seluruh Indonesia, yang terkesan patuh dan taat terhadap kebijakan dan perintah Dewan Pers melalui berbagai edaran yang dikeluarkannya.

Fachrul Razi  mengatakan itu, atas penolakan para pejabat dan aparat pemerintahan di daerah-daerah terhadap wartawan yang akan melakukan peliputan, konfirmasi, wawancara, dan permintaan informasi publik selama ini.

Alasan pejabat umumnya, berdasarkan edaran Dewan Pers  wartawan yang akan meliput kegiatan Pemda dan semua instansi di daerah harus memiliki sertifikat UKW (Uji Kompetensi Wartawan), dan/atau medianya harus berbadan hukum PT (Perusahaan Terbatas) dan sudah diverifikasi.

Sangat sering juga, pejabat dan aparat tersebut beralasan wartawan harus anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Jika tidak memiliki sertifikat UKW, atau medianya belum berbentuk PT, atau bukan anggota PWI, menurut edaran Dewan Pers itu, pejabat bisa menolak wawancara atau liputan, bahkan boleh mengusirnya.

“Tidak dibenarkan itu. Harus dilaporkan ke aparat hukum para pejabat dan siapapun yang menolak wartawan yang datang meliput, wawancara, konfirmasi dan sebagainya,” tegasnya.

Mereka melanggar konstitusi, Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat jelas, sebagai dasar konstitusional bagi siapapun warga negara di republik ini berhak mengumpulkan informasi, jelas Fachrul Razi melalui selulernya, Sabtu, 7 Juli 2018.

Fachrul Razi menegaskan,  pemerintah, dari tingkat pusat yakni Presiden Republik Indonesia, menteri-menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga gubernur, bupati, sampai ke level paling bawah, RT/RW, tidak boleh tunduk pada edaran Dewan Pers.

“Siapa itu Dewan Pers? Punya kewenangan apa mereka mengatur-atur pejabat di negara ini? Apakah ada dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa Dewan Pers berwenang mengeluarkan edaran yang harus dipatuhi pejabat dan aparat?” katanya keheranan.

Pemerintah, ujar Fachrul, harus menelaah dengan benar setiap edaran dari Dewan Pers.

“Jangan main patuhi saja. Yang datang meliput itu jauh lebih penting dari lembaga Dewan Pers. Wartawan itu adalah rakyat Anda para pejabat daerah, sementara pengurus Dewan Pers siapa mereka? Tugas dan tanggung jawab Pemda mengakomodir kebutuhan rakyatnya, bukan justru mematuhi perintah Dewan Pers,” tegas Senator Komite I DPD RI yang salah satunya membidangi masalah pers itu.

Intinya, kata kandidat doktor ilmu politik di Universitas Indonesia ini, segala edaran Dewan Pers tidak mengikat dari segi apapun terhadap pejabat pemerintah dan aparat, maupun institusi swasta dan masyarakat manapun.

“Pejabat dan aparat tidak boleh diatur oleh Dewan Pers. Justru terjadi pelanggaran konstitusi dan UU No. 40 tahun 1999 yang dilakukan secara berjamaah oleh Dewan Pers dengan para pejabat dan aparat saat kebijakan Dewan Pers itu dipatuhi di lapangan,” pungkas Senator muda dari Bumi Serambi Mekah itu mantap.

WIL/Red

Dua pemimpin ini yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan politik semata

lombokjournal.com —

MATARAM  :  Relawan Jokowi di NTB yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Jokowi Nusa Tenggara Barat, yakni Projo, Seknas Jokowi, GK Jokowi, Kawan Jokowi  dan Duta Jokowi NTB, menyambut baik pernyataan terbuka Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), telah membuat pernyataan yang mendukung Jokowi satu periode lagi sebagai Presiden RI.

“Kami rasa duet JKW-TGB pada kontestasi pemilihan presiden 2019 memiliki kans kuat menang ,” kata Imam Sofian,  yang juga Ketua DPD Projo NTB di Mataram,  Minggu (08/07).

Imam mengatakan, paket Jokowi-TGB  sangat ideal, karena mewakili pemikiran nasionalis dan religius yang  dibutuhkan Indonesia saat ini.

“Ada empat alasan mendasar mengapa duet Jokowi TGB layak tampil menjadi pemimpin nasional ke depan,” lanjutnya.

Alasan pertama kata Imam,   keduanya sama-sama pro rakyat, berlatar belakang Kepala Daerah yang sukses membangun daerahnya masing-masing,

Kedua,  duet Jokowi TGB adalah sintesa dua paradigma dasar yaitu nasionalis-religius.

Argumen  ketiga, kata Imam,  keduanya memiliki pandangan wasathiyah (moderat), satu pandangan proporsional dalam merawat keberagaman dan kbhinekaan Indonesia di tengah ancaman menguatnya polarisasi blok politik di Indonesia.

Alasan keempat, menurut Imam, keduanya adalah tokoh yang berintegritas kuat. “Kami yakin dan semakin meneguhkan sikap untuk mendukung keduanya berpasangan dalam Pilpres 2019,” tegasnya.

Kebih lanjut dikatakannya, TGB sangat layak mendampingi Jokowi. Karena keduanya sama-sama pro rakyat.

“Punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Indonesia akan sangat maju jika keduanya bersatu, kita butuh pemimpin yang visioner dan memiliki gagasan besar untuk Indonesia, dan pasangan Jokowi TGB adalah jawabannya,” ungkap Imam optimis

Mengenai salah satu alasan TGB mendukung Jokowi karena melihat kemajuan di NTB terutama dalam bidang infrastruktur, membuat Imam kagum terhadap dua pemimpin ini yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan politik semata.

Kata Imam, keduanya sama-sama pekerja, tidak hanya berwacana.

“Kita bisa lihat dari alasan TGB mendukung (Jokowi) karena Jokowi pro rakyat. TGB ini kesatria, dia tampil gagah berani mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi,  TGB bahkan tidak memikirkan karir politiknya di partainya,” tegas Imam.

Sebelumnya, saat mendeklarasikan JKW-TGB oleh Sekber Relawan Jokowi NTB, pada Sabtu (09/06) lalu, memang sempat ada sedikit keraguan dari relawan Jokowi ini karena melihat latar belakang TGB yang masih menjabat di partainya.

Namun saat ini relawan Jokowi di NTB semakin yakin TGB adalah tokoh nasional yang berdiri pada semua kepentingan dan golongan

Dikata Imam, TGB seorang ulama dan umara’ yang yang telah teruji hampir sepuluh tahun memajukan NTB.

“Kami simpulkan duet Jokowi TGB ini sangat ideal. Kami yakin  banyak kalangan yang akan mendukung duet Jokowi TGB jika berpasangan. Kami akan menggalang dukungan dan memenangkan  pasangan ini kesemua relawan Jokowi,” tegas Imam Sofian yang juga kandidat doktor ilmu hukum ini.

Me

Dalam Pilpres tahun 2014, di NTB suara untuk Jokowi jauh di bawah pesaingnya, Prabowo-Hatta Rajasa yang memperoleh 72 persen lebih. Untuk Pilpres 20199, Jokowi harus menang mutlak

MATARAM.lombokjournal.com – Usai penyelenggaraan Pilgub (pemilihan Gubernur) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), para relawan di Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi NTB mulai berkiprah menyongsong Pilpres (Pemilihan presiden) tahun 2019.

Lalu Fatahillah Prawiranegara, Ketua Seknas Jokowi NTB, mulai mengkoordinasikan pelaksanaan program Seknas Jokowi NTB yang sempat tertunda karena agenda Pilgub. Program-program yang tersusun usai Deklarasi Seknas Jokowi se NTB, harus disukseskan sesuai targetnya.

“Semua program itu puncaknya diisi Konser 2 Periode pada bulan Desember akhir tahun ini,” kata Lalu Fatahillah, usai memimpin rapat koordinasi di Sekretarian SeknasJokowii NTB di Jalan Adi Sucipto 86 Ampenan, Kota Mataram, Sabtu (07/07) sore.

Program-program Seknas Jokowi NTB yang dimuai awal Juli ini, dimulai dengan Lomba Karya Tulis Ilmiah dengan topik, “Apa Yang sudah Dilakukan Jokowi Untuk NTB”.  Lomba karya tulis ini mulai dillaksanakan pada minggu ke empat bulan Juli.

Untuk Lomba Footo dan Poster bertema “Kinerja Jokowi Di NTB”, penyelenggaraannya berangsung pada bulan Agustus.  Bulan September, “Lomba Gowes 2 Periode”, disusul bulan Oktober “Jalan Sehat #Tetap Jokowi”.

Tak kalah menarik adalah diskusi bulan November bertema “Aku, Dia dan Jokowi”. Dan sebagai uncaknya adalah Konser 2 Periode “Road to 19000 Relawan Jokowi” pada bulan Desember. Even bulan Desember tersebut menjadi puncak dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan.

“Rencananya, seuruh hadiah dan penghargaan akan diiserahkan pada bulan Desember,” kata Lalu Fatahillah.

Seluruh program dan kegiatan itu, menuurut Fatahhiillah, bertujuan untuk meningkatkan sura pemilih Joowi pada Pemilihna Presiden tahun 2019. Seperti diketahui, dalam Pilpres tahun 2014, di NTB suara untuk Jokowi jauh di bawah pesaingnya, Prabowo-Hatta Rajasa yang memperoleh 72 persen lebih.

“Suara untuk Jokowi hanya 27 persen lebih. Dalam Pilpres tahun 2019, Jokowi harus menang mutlak,” kata Fatahillah.

Me

Peranan sektor kepariwisataan menjadi dasar sosial dari pemerintah kepada warga di sekitar kawasan wisata yang dikelola

MATARAM,lombokjoiurnal.com —  Tiga Menteri Kabinet Kerja Jokowi- JK, yakni Menteri Sosial, Idrus Marham, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Pariwisata, Arif Yahya.

Dalam dialog nasional di Mataram Nusa Tenggara Barat, Sabtu (07/07), para menteri ini mengupas tentang track record pengembangan pembangunan Provinsi NTB sebagai implementasi dari Prestasi Pembangunan Negara, periode 5 tahun kepemimpinan Jokowi-JK.

Dalam acara yang dihadiri oleh lebih 2000 mahasiswa, perwakilan dari 20 perguruan tinggi negeri dan swasta di NTB itu, Menteri Sosial membahas tentang program revolusi mental sebagai upaya untuk menekan kemiskinan.

Fenomena kemiskinan negara, menurutnya kerap muncul secara tiba tiba. Tepatnya disaat pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada mereka yang disebut sebagai warga miskin.

“Bantuan yang pemerintah salurkan itu sifatnya stimulan, jadi kita berharap dengan bantuan bisa membuat warga masyarakat lebih semangat dan termotivasi. Mari kita singkirkan mental miskin itu dengan membangun usaha, memulai usaha untuk meraih kesuksesan,” kata Menteri Sosial Idrus Marham dengan penuh semangat.

Indeks sosial lanjutnya, dapat berjalan lurus jika seluruh sektor pembangunan bekerja. Peranan sektor kepariwisataan menjadi dasar sosial dari pemerintah kepada warga di sekitar kawasan wisata yang dikelola.

Pembangunan desa melalui program Dana Desa Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai salah satu implementasi sosial negara terhadap warga masyarakat yang ada didaerah terpencil.

“Jadi kerja saya akan lebih dipermudah jika Menteri Pariwisata dan Menteri PDT menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya yang disambut tawa dari ribuan mahasiswa yang hadir.

Seakan menjadi kuliah umum bagi ribuan mahasiswa, dialog nasional itu juga dimanfaatkan oleh Idrus Marham untuk memotivasi seluruh pihak agar bersikap jujur mengapresiasi era Jokowi – JK yang penuh dengan perubahan ke arah yang lebih baik.

AYA

Anggota IHGMA Lombok telah diberi kesempatan oleh Kementerian Pariwisata sehingga mendapatkan sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan

ATARAM.lombokjournalcom — Keseriusan mencetak sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang profesional di Lombok, dibuktikan dengan langkah nyata Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ini langkah nyata dalam mendukung Lombok sebagai  salah satu destinasi wisata kelas dunia selain Bali. Hari Jum,at (06/07) ada kegiatan penyerahan document dari 13 General Manager dari berbagai hotel anggota IHGMA Lombok kepada Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok

“Alhamdulilah. untuk proses pengurusan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) ke DIKTI,” kata Ernanda Agung Dewobroto, Wakil Ketua IHGMA Lombok, di Hotel Golden Palace, Kota Mataram, Sabtu (07/07).

Lebih jauh, Ernanda menyatakan, spirit IHGMA Lombok adalah bagaimana bisa turut berkontribusi dalam pendidikan. Memberikan pengajaran mengingat sudah banyak anggota IHGMA Lombok yang telah menyelesaikan sertifikasi level 8, sehingga bisa mengaplikasikan ilmunya di kampus.

“Ada 13 GM hotel di Lombok yang sudah lulus sertifikasi Level 8 (Setara S2) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Pariwisata  (Kemenpar)”, tuturnya.

“Jadi ini, menindaklanjuti program dari kemenpar untuk menyiapkan tenaga ahli bidang perhotelan dimana program ini adalah merekrut praktisi perhotelan yang akan membantu menjadi dosen di sekolah perhotelan di bawah Kemenpar,” jelas Ernanda.

Ia mengaku bangga karena anggota IHGMA Lombok telah diberi kesempatan oleh Kementerian Pariwisata sehingga mendapatkan sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Sekarang tinggal, bagaimana mengaplikasikan keilmuan industri pariwisata tersebut ke dunia pendidikan,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, pengurus IHGMA Lombok dipimpin langsung oleh Erik Tumbelaka selaku Ketua IHGMA Lombok.

Juga turut hadir jajaran pengurus IHGMA Lombok, antara lain Ernanda Agung Dewobroto selaku Wakil Ketua, Wedok Suprapti selaku Sekretaris, Buchari selaku Ketua Komisi Akreditasi dan Sertifikasi, serta Direktur dan Wakil Direktur Poltekpar Lombok.

Dalam acara ini juga hadir praktisi perhotelan dari Senior Experten Service (SES) yaitu Nor Goverment Organization (NGO) dari Jerman yang akan membantu menyiapkan tenaga-tenaga terampil dibidang perhotelan khususnya ahli Barista Coffee dan Ahli Pastry Bakery.

AYA

Jika ada yang punya asumsi  TGB mendukung Jokowi karena panggilan  KPK, itu  anggapan yang salah

lombokjournal.com —

MATARAM :   ,

Zamroni Aziz, Ketua Pimpinan Wilayah ( PW)  Gerakan Pemuda  Ansor NTB mengapresiasi  sikap TGB untuk mendukung keberlanjutan  kepeminpinan Jokowi untuk  periode kedua.

Menurut Zamroni, sikap tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia politik. Ia menilai TGB orang yang  cerdas dalam menentukan sikap.

“Melihat realita politik hari ini, mau tidak  mau harus diakui keberhasilan pembangunan  pemerintahan Jokowi,’ ujar Zamroni Aziz, Jumat (06/07)

Zamroni menegaskan, indikator keberhasilan pembangunan Jokowi bisa dilihat dari program  infrastruktur yang ada di NTB.

“Salah satunya adalah program Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) mandalika,,” ungkapnya.

Ikatakannya, selama ini perhatian dan atensi  Jokowi terhadap NTB begitu luar biasa. Hal ini bisa diukur dari intensitas Presiden Jokowi mengunjungi NTB dalam berbagai even t sebanyak delapan kali.

“Jika TGB hari ini menentukan pilihanya ke Jokowi hal yg wajar, karena  TGB merasa Presiden  Jokowi sdh berbuat banyak utk NTB,” lanjutnya .

Selain itu Zamroni menegaskan, jika ada yang punya asumsi  TGB mendukung Jokowi karena  KPK itu  anggapan yang  salah .

“KPK itu lembaga independen yang tidak  boleh diintervensi oleh siapapun termasuk Presiden sekalipun,” ucapnya .

Serangan ke TGB Dinilai Keterlaluan

Sementara itu, terkait pernyataan pribadi Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi yang memberi dukungan pada Presiden Jokowi, serangan kepada ulama ahli tafsir ini di media sosial begitu massif.

Karena tidak sepaham dengan TGB, beragam ucapan merendahkan disampaikan. Dai muda Gede Hadi El Rosyadi keberatan dengan serangan-serangan tersebut.

“Ulama menentukan hukum dengan Ijtihad, berdasarkan ilmu mumpuni yang beliau miliki, sehingga terjadi perbedaan hukum antar masing-masing ulama,” katanya, kemarin.

Tentunya kata dia, yang utama tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan. Dikatakan, Tuan Guru Bajang menentukan sesuatu dalam bersyiasah (berpolitik) pun sudah melalui pertimbangan.

“Saya yakin beliau mempunyai pandangan yang baik. Bagi kita orang awam tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” sambung ulama muda yang akrab disapa Ustad Hadi ini.

Ustad Hadi mengingatkan, jangan sampai karena perbedaan pandangan politik masyarakat mencaci sesama muslim. Apalagi sampai menghukumi sesama mukmin. Lebih parah lagi menghina dan merendahkan ulama.

“Wallahu alamu biman dzolla‘an sabilih. Dan Allah lebih tahu siapa yang tersesat dijalan Nya,” tandasnya.

Lebih lanjut ia berharap masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik. “Janganlah kita menjadi Tuhan sehingga kita mudah menghakimi sesama, dewasalah dalam berpolitik dan sikapi perbedaan dengan wajar,” tambahnya.

Diakuinya, ia terus memantau pemberitaan terkait TGB dalam beberapa hari ini. Tidak hanya komentar di media sosial, di media massa juga diikuti.

” Ada politisi yang dahulu itu memuji dan ikut mengusung Pak Jokowi. Kok sekarang ikut menjelekkan TGB, ini kan aneh,” tukas dai yang tengah menyusun tesis di PTIQ Jakarta ini.

Me

Diharapkan, agar Desa-desa  yang mendapat Dana Desa  menggunakannya untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama empat bidang prioritas, termasuk wisata Desa.

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo didampingi Staf Khusus Menteri, Dirjen PPMD, Taufik Madjid dan rombongan, tadi malam pukul 20.15 WITA tiba di Bandara Internasional, Praya, Lombok.

Rombongan Mendes Eko Putro langsung disambut Kasubdit Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Bito Wikanto, Kasi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa, Weldon Jones, Kadis PMD NTB, Satker P3MD Provinsi NTB, Aris Priyadi, dan Konsultan Nasional P3MD, Sukoyo dan Arwani.

Menteri Desa PDTT hadir di Pulau Seribu Masjid hari Sabtu (07/07) pagi ini, untuk menjadi Keynote Speaker pada acara Dialog Nasional 15 Indonesia Maju di Convention Hall Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, NTB.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Sosial juga akan hadir sebagai pembicara dalam dialog yang akan dibuka oleh Walikota Mataram dan dihadiri oleh Ketua Kopertis Wilayah VIII, LPP dan Mahasiswa.

Sebagaimana diketahui, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini dikenal sebagai pulau “Seribu Masjid” yang telah lama menjadi destinasi wisata.

Provinsi ini juga memiliki objek wisata yang potensial untuk dikembangkan, baik alam dan lingkungan, budaya, religi, agrikuktur dan bahkan wisata Desa.

Dalam konteks inilah, Kemendes PDTT, melalui Dirjen PPMD, Taufik Madjid mengharapkan agar Desa-desa  yang mendapat Dana Desa  dapat digunakan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama empat bidang prioritas.

Termasuk wisata Desa  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa yang telah diterimakan ke Desa-desa, khusus bidang wisata desa di Provinsi NTB sejak Tahun 2015 sampai 2018 telah mencapai angka yang cukup signifikan.

Tahun 2015, Dana Desa di 8 Kabupaten/Kota telah digunakan untuk pembangunan dan pengembangan desa wisata di 995 desa dengan anggaran biaya Rp. 301.575.525.748, Tahun 2016 mengalami peningkatan yakni Rp. 672.484.427.001.

Tahun 2017 meningkat lagi yakni Rp. 865.014.066.000, dan di Tahun 2018 yang baru tersalurkan pada tahap pertama dan kedua dari Pagu Nasional Rp. 980.805.722.000.

Dana Desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri.

Menurut Lalu Husni Ansyori, salah seorang Tenaga Ahli Provinsi Dana Desa, Pemprov NTB sudah seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada pendamping desa. Dana Desa dan Pendamping desa siap disersinergikan dalam pengembangan desa, khususnya penurunan kemiskinan.

Re

Peningkatan kesehatan merupakan upaya paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peningkatan pendidikan dan pendapatan

lombokjournal.com —

MATARAM  :    Tiga indikator untuk mengukur dan menilai kemajuan suatu bangsa, diungkapkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (05/07).

Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan sejumlah menteri, menurut Gubernur NTB adalah pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

Dari ketiga indikator tersebut, selama hampir sepuluh tahun memimpin, Gubernur NTB yang akrab disappa TGB (Tuan Guru Bajang) itu menilai peningkatan kesehatan merupakan upaya paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peningkatan pendidikan dan pendapatan.

Kedatangan Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, berserta sejumlah menteri melakukan kunjungan kerja di desa tersebut, untuk melihat secara langsung progres pelaksanaan program dari bank dunia terkait dengan penanganan kasus stunting (kerdil) di Indonesia, khususnya  di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

Desa Dakung merupakan salah satu dari 1.193 Desa/Kelurahan di NTB yang dijadikan lokasi percontohan program dari Word Bank untuk pengentasan kasus stunting. Di Desa Dakung terdapat 67 kasus stunting, dari bulan januari sampai juni dan telah tertangani sebanyak 15 kasus.

BACA JUGA : Wapres Harapkan Kerjasama Pusat-Daerah, Untuk Tangani Stunting Di NTB

“Saya harap program World Bank untuk penanganan kasus stunting di NTB ini dapat berjalan berkelanjutan sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat di NTB,” harap TGB.

Usai acara Wapres dan Gubernur Bank Dunia beserta menteri terkait didampingi Gubernur NTB, meninjau langsung Poskesdes, Polindes, PUD dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dakung, Lombok Tengah.

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, wapres optimis program penanganan kasus stunting di Indonesia khususnya di NTB berjalan dengan baik. Ia menjamin program ini akan terus berjalan secara berkesinambungan.

Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim mengatakan, program stunting ini merupakan program terbaik di dunia, karena berkaitan dengan perbaikan kualitas generasi muda suatu bangsa.

Re/Humas NTB