Uji coba ini merupakan proses dimana semua pihak yang terlibat saling evaluasi dan belajar atas sistem rujukan online. Dan peserta akan terbiasa dengan sistem digitalisasi rujukan ini

MATARAM.lombokjournal.com –  Sistem rujukan online Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)  diuji coba mulai Rabu (15/8) di  seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) mitra, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

BPJS Kesehatan melakukan uji coba digitalisasi proses rujukan berjenjang itu, untuk kemudahan dan kepastian peserta dalam memperoleh layanan di rumah sakit,  disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

Sistem ini resmi diujicobakan di 20.906 FKTP dan sekitar 2.300 FKRTL pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 30 September 2018.

Hal itu diktakan Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaefuddin,  saat Ngopi Bareng JKN bertema ‘Digitalisasi Layanan dengan Sistem Rujukan Online’ di Jakarta, Selasa (14/08).

“Diuji coba itu kita lihat mana-mana yang perlu disempurnakan, sehingga di 1 Oktober 2018 ini menjadi sistem yang sudah established, yang sudah stabil.” Jelas Arief.

Sistem rujukan online ini, menurut Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, sudah dipersiapkan sejak lama.

“Sistem ini diwajibkan bagi semua FKTP yang sudah terhubung jaringan komunikasi data (Jarkomda) mulai 21 Juni 2018 lalu,” ungkapnya.

Dikatakan Budi, uji coba ini adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat saling evaluasi dan belajar atas sistem rujukan online. Begitu juga dengan peserta , sehingga akan terbiasa dengan sistem digitalisasi rujukan ini.

Diharapkan, setelah masa uji coba semua pihak sepakat, sistem ini adalah sebuah pilihan yang tepat dalam pelaksanaan sistem rujukan era JKN-KIS.  “Masa uji coba ini adalah masa dimana kita semua harus bisa menyesuaikan sehingga pada akhir masa uji coba dipastikan sistem itu sudah bisa diterima oleh semua pihak,” kata Budi.

Sampa dengan 31 Juli 2018, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.367 FKTP. Dari angka tersebut, sebanyak 20.906 FKTP sudah terhubung jaringan komunikasi datanya dan bisa menerapkan sistem rujukan online.

Re

Sumber ; KBRN

Kepala Dinas Pariwisata diminta segera melakukan rapat bersama semua pelaku wisata di tiga gili. untuk memulihkan image tiga gili ini paska bencana gempa yang berdampak kerusakan di Lombok Utara.

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA — Tiga gili (Trawangan, Meno dan Air) Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Lombok Utara tak luput dari goncangan gempa bumi berkekuatan 7,0 SR yang terjadi pada minggu (5/8).

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, menyampaikan itu saat berkunjung ke tiga pulau andalan pendapatan daerah Lombok Utara, Rabu (15/8).

Tiga gili yang menjadi  andalan utama pendapatan daerah Lombok Utara lumpuh total. Namun, kerusakan yang diakibatkan gempa bumi tidak semasif yang ada di daratan. Sekitar 10 bangunan industry pariwisata di tiga gili mengalami rusak ringan.

Bupati Bersama unsur TNI dan Polri serta jajaran pejabat pemerintahan dalam kunjungannya mengatakan, kerusakan infrasetruktur yang ada di tiga gili tidak separah kerusakan yang ada di daratan. Hanya sekitar 10 persen saja, artinya masih banyak bangunan yang bisa dimanfaatkan.

Menurut bupati, untuk membangkitkan kembali sector pariwsata  di Lombok Utara merupakan pekerjaan yang memang tidak mudah. Namun tidak terlalu banyak kesulitan yang dihadapi.

Yang penting sekarang bagaimana cara menyampaikan kepada wisatawan maupun masyarakat bahwa kondisi di tiga gili sudah sangat aman. Kenyamanan seperti biasa dan sangat aman.

“Tidak perlu kawatir adanya kejahatan yang biasa terjadi paska bencana alam karena sudah banyak apparat yang ditugaskan menjaga tiga gili,”ujarnya.

Dijelaskannya, tanggal 19 Agustus 2018 nanti pihaknya akan mendatangkan wisatawan, bekerjasama dengan perusahaan tranportasi wisatawan seperti Eka Jaya dan para pelaku wisata. sekaligus mendeklarasikan,pulau wisata tiga gili sudah pulih paska bencana.

Demikian juga dengan destinasi wisata yang ada di daratan.

“Saya berharap kepada masyarakat khususnya tiga gili untuk tidak  terus-terusan larut dalam kesedihan. Mari kita bangkit kembali membangun sector pariwisata kita kedepan. Kita ingin tiga gili kembali normal, karena kita tau bahwa tiga gili adalah merupakan sector terpenting dari roda perekonomian kita di Lombok Utara,” terangnya.

Dikatakannya, Kepala Dinas Pariwisata diminta segera melakukan rapat bersama semua pelaku wisata di tiga gili. Bupati berharap memulihkan image tiga gili ini paska bencana gempa yang berdampak kerusakan di Lombok Utara.

bih lanjut bupati menyampaikan, kondisi tiga gili bisa pulih dengan kerjasama semua pihak terlebih para pelaku wisata. “Saya yakin wisatawan akan datang kembali ke tiga gili. Bahkan akan menjadi daya Tarik tersendiri ketika rasa keingintahuan wisatawan yang ingin mengetahui kondisi tiga gili paska becana gempa terjadi,”tandasnya.

Salah seorang pemilik usaha di tiga gili Matteu kepada bupati mengaku siap membangkitkan kembali pariwisata di tiga gili. Namun, untuk tahap awal ini pihaknya akan memulihkan bangunan yang mengalami kerusakan.

“Dalam waktu dekat kita akan kembali mempromosikan dan memastikan tiga gili sudah normal kembali,” tandasnya.

Me

Jangan sampai sistem yang sudah bagus diciderai oleh performa pelayanan rumah sakit atau faskes-faskes yang ada sehingga image BPJS menjadi buruk

MATARAM.lombokjournal.com –  Sistem rujukan online bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dinilai sangat positif sebagai bentuk inovasi pelayanan publik.

Penilaian positif itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi  di Jakarta, Selasa (14/08).

Dalam diskusi yang bertema ‘Digitalisasi Layanan dengan Sistem Rujukan Online’, konsumen (peserta JKN-KIS) secara empiris akan lebih efisien, lebih hemat waktu dan lebih hemat biaya

“Karena kalau seperti sekarang (manual), konsumen harus bolak balik ke rumah sakit atau FKTL akibat tidak adanya kepastian rujukan. Paling tidak konsumen harus mengeluarkan ongkos atau kehilangan waktu karena ketidakpastian tersebut,” jelas Tulus Abadi.

Namun juga diingatkannya, dengan diberlakukannya sistem online ini, BPJS Kesehatan juga harus menyiapkan penanganan pengaduan yang lebih cepat.

“Hal itu untuk menghindari overlapping atau  terjadinya kefakuman yang dapat mengakibatkan kerugian bagi peserta JKN-KIS. Jadi kalau nanti ada masalah-masalah yang terjadi di lapangan, responnya juga cepat,” ucapnya sambil menegaskan sangat menyambut baik sistem ini, dengan harapan lebih mengoptimalkan pelayanan.

Sejakhari  (Rabu 15/08), BPJS Kesehatan mulai melakukan uji coba Rujukan Online di Seluruh Faskes Mitra.

Lebih lanjut Tulus mengatakan, sejauh ini citra pelayanan BPJS saat ini banyak diinfiltrasi oleh performa pelayanan rumah sakit.

“Jadi konsumen confused bahwa yang jelek itu pelayanan rumah sakitnya, kemudian yang jadi sasarannya itu BPJS.”

Karena itu Tulus menekankan, permasalahan itu harus segera diselesaikan, jangan sampai sistem yang sudah bagus diciderai oleh performa pelayanan rumah sakit atau faskes-faskes yang ada sehingga image BPJS menjadi buruk.

“Kalau memang Faskes itu tidak compatible dengan  BPJS Keswehatan, BPJS saya kira jangan segan-segan untuk mengeluarkan Faskes yang memang sering mengecewakan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen,” tegas Tulus.

Re

Sumber ; KBRN,

Prosedur rujukan online pada dasarnya sama dengan rujukan manual. Bedanya, ada sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki rujukan manual

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Demi memastikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi BPJS Kesehatan makin mengoptimalkan layanan kesehatan melalui sejumlah pengembangan sistem teknologi, di antaranya melalui sistem rujukan online.

Melalui sistem rujukan online, dipastikan  layanan kesehatan berkualitas bagi  peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),  dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang menjadi mitra

Sistem rujukan online sebetulnya sudah dipersiapkan sejak lama. Namun implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur masing-masing fasilitas kesehatan. Sistem ini diwajibkan bagi semua FKTP yang sudah terhubung jaringan komunikasi internet, mulai 21 Juni 2018 lalu.

“Untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat di era digital kini, fasilitas kesehatan harus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi rujukan online,” ungkap Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan,  Arief Syaefuddin di Jakarta, Selasa (14/08).

Menurut Arief, sistem rujukan online merupakan digitalisasi proses rujukan berjenjang untuk kemudahan dan kepastian peserta, dalam memperoleh layanan di rumah sakit.

Ini disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

Prosedur rujukan online pada dasarnya sama dengan rujukan manual. Bedanya, ada sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki rujukan manual. Sistem ini resmi akan diujicobakan di 20.906 fasilitas kesehatan pada tanggal 15 Agustus 2018 besok.

“Sistem rujukan online ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di fasilitas kesehatan. Nilai plusnya, rujukan online bersifat real time dari FKTP ke FKRTL, serta menggunakan digital documentation. Data dari P-Care di FKTP langsung terkoneksi ke FKRTL sehingga memudahkan analisis data calon pasien. Selain itu, dengan sistem rujukan online dapat berpotensi untuk paperless, jadi meminimalisir kemungkinan kendala yang terjadi akibat pasien lupa membawa surat rujukan,” terang Arief.

Tidak perlu diinput ulang

Dengan sistem rujukan online, peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir jika kehilangan atau lupa membawa surat rujukan.

Sebab informasi rujukan peserta sudah terekam dalam sistem online, baik di FKTP maupun di rumah sakit. Hanya dengan menunjukkan kartu JKN-KIS, peserta sudah bisa dilayani di FKTP dan FKRTL tempatnya dirujuk.

Selain itu, data peserta sudah tercatat di database antar fasilitas kesehata. Sehingga pelayanan peserta JKN-KIS pun menjadi lebih cepat karena data tidak perlu di-input ulang pada saat pendaftaran, termasuk data diagnosa penyakit yang diderita peserta.

Lebih dari itu, peserta JKN-KIS juga mendapat kepastian rujukan ke fasilitas kesehatan yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan medis peserta yang bersangkutan.

Sampai dengan 31 Juli 2018, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.367 FKTP. Dari angka tersebut, sebanyak 20.906 FKTP sudah terhubung jaringan komunikasi datanya dan bisa menerapkan sistem rujukan online.

Arief pun optimis jika jumlah fasilitas kesehatan yang mengaplikasikan sistem rujukan online akan meningkat dari waktu ke waktu.

BPJS Kesehatan telah mensosialisasikan kepada petugas fasilitas kesehatan agar paham betul mekanisme rujukan online ini, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS yang membutuhkan.

“Memang saat ini kita masih dalam masa transisi. Rujukan manual dalam bentuk kertas (hardcopy)  masih berlaku, namun rujukan online juga sudah berjalan secara bertahap di sebagian fasilitas kesehatan. Kami sedang berupaya agar dalam waktu dekat mekanisme rujukan online ini dapat diterapkan dengan optimal di seluruh fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan,” kata Arief.

Re

Sumber ; Liputan6.com  

Barang ekspor  Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Juli 2018 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 38.548.088 (90,70 persen)

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Juli  2018 sebesar  US$ 42.499.695, berarti mengalami penurunan sebesar 45,67 persen jika dibandingkan dengan ekspor bulan Juni 2018 yang bernilai US$ 78.225.629.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis penurunan ekspor itu Rabu (15/08).di aula BPS NTB.

“Ekspor pada bulan Juli 2018 yang terbesar ditujukan ke negara Korea Selatan sebesar 54,50 persen, Jepang sebesar 36,54 persen dan Philipina sebesar 8,13 persen,” ujar Kepala BPS NTB, Suntono Suntono.

Ia menjelaskan, jenis barang ekspor  Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Juli 2018 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 38.548.088 (90,70 persen); gandum-ganduman senilai US$ 3.454.400 (8,13 persen), Garam,belerang dan kapur sebesar US$ 167.473 (0,39 persen), dan perhiasan/permata senilai US$ 133.108 (0,31 persen).

Sedangkan Nilai impor pada bulan Juli 2018 senilai US$ 31.737.589. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar  179,74 persen dibandingkan dengan impor bulan Juni 2018 sebesar US$ 11.345.279.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Denmark (32,59 persen), Finlandia (24,54 persen) dan Thailand (18,92 persen).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik (32,87%), peralatan listrik (32,29%) dan Gula/kembang gula (18,92%),” pungkasnya.

AYA

Pihak hotel sudah memberikan satu himbauan kepada semua klien,  secara struktur kondisi bangunan hotelnya aman tidak ada masalah. dantetap melayani tamu-tamu baik wisatawan asing maupun lokal

MATARAM.lombokjournal.com —  Hotel  Lombok Astoria, salah satu yang  tingkat hunian kamarnya  tidak terlalu berdampak gempa bumi yang melanda Lombok beberapa waktu lalu..

Hotel tersebut tingkat hunian kamarnya masih normal dan tidak ada gangguan sama sekali meski sebelumnya gempa melanda.

“Bahkan jumlah okupansinya masih berada berkisaran 25 persen per harinya, jadi tingkat huniannya tetap ada,” ujar General Manager Lombok Astoria  Muhammad Ikhsan ,Rabu (15/08), usai menghadiri Rakor di Dinas Pariwisata.

Ikhsan menyatakan, pasca gempa pertama itu pihknya tidak pernah menutup dan tetap buka, sampai sekarang pun Hotelnya masih dibuka

Ia menambahkan, secara building 85 persen hunia kamar masih  dijual dikarenakan 25 persen hanya kerusakan minor saja. Seperti hal-hal kecil, karena beberapa kamar hanya rusak retak kecil seperti retakan rambut saja, jadi tidak ada yang terlalu signifikan besar rusaknya.

Menurut  Ikhsan, musibah gempa bumi tidak terlalu berpengaruh di Lombok Astoria .

Memang ada beberapa event yang ke depan untuk sementara ini belum dicancel atau dibatalkan, tetapi masih menunggu karena melihat kondisi saat ini.

Namun pihaknya sudah memberikan satu himbauan kepada semua klien,  secara struktur kondisi bangunan hotelnya aman tidak ada masalah. Ia pun tetap melayani tamu-tamu baik wisatawan asing maupun lokal.

“Alhamdulillah kita tetap stabil masih menerima. sejauh ini kunjungan hotel itu masih ada karena dampak dari hari pertama pun, kita menerima tamu-tamu yang di evakuasi dari sengigi dan bangsal,” jelasnya.

Lebih lanjut Ikhsan menerangkan, setelah adanya rapat koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB, akhir bulan  sudah dapat kembali lagi aktifitas hotel dan hunian kamar

juga 100 persen dapat terisi penuh. karena kerusakan yang terjadi pada hotelnya tidak terlalu parah dan saat ini dalam tahap perbaikan. ia menyakinkan jika gedungnya aman.

“jadi secara gedung kita aman. saya yakinkan aman, malah ada yang long stay guest itu ada sampai saat ini,” pungkasnya.

AYA (*)

Bandara di Lombok Tengah juga menjadi salah satu pintu utama bagi masuknya distribusi bantuan maupun relawan yang datang untuk membantu korban gempa Lombok

MATARAM.lombokjournal.com  —  General Manager Lombok International Airport (LIA) I Gusti Ngurah Ardita mengatakan, operasional bandara masih berjalan normal, baik saat kejadian gempa maupun saat masa tanggap darurat seperti saat ini.

“Bandara secara infrastruktur 100 persen beroperasi normal, semuanya dalam kondsi baik, laik operasi tidak pernah berhenti sejak kehadian bahkan sampai sekarang,” tutur Ardita.

Ardita menyampaikan, sejauh ini tidak ada pembatalan penerbangan, dan jumlah pergerakan penumpang masih relatif stabil di atas 12 ribu penumpang per hari.

“Kalau masih di atas 10 ribu itu masih stabil,” tegasnya

Ardita menambahkan, LIA yang berada di Kabupaten Lombok Tengah juga menjadi salah satu pintu utama bagi masuknya distribusi bantuan maupun relawan yang datang untuk membantu korban gempa Lombok.

“Kita sudah operasikan Bandata Selaparang (Kota Mataram) khusus distribusi bantuan untuk pesawat militer sampai tanggap bencana berhenti,” pungkasnya.

AYA

Hingga saat ini, peserta JKN-KIS yang menerima manfaat di rumah sakit setiap bulannya terus bertambah dan sudah banyak pasien JKN-KIS yang menyatakan rasa puas

MATARAM.lombokjournal.com — Pelaksanaa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan sama sekali tidak mengurangi pelayanan rumah sakit.

Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan yaitu meliputi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Terbitnya 3 peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang berlaku sejak 25 Juli 2018 itu, nyatanya tidak memengaruhi pelayanan di salah satu Rumah Sakit di Tabanan, di antaranya yaitu Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan.

Pernyataan itu disampaikan dr. Ketut Sumiarta M. Kes., selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan. Pihak rumah sakit mengaku tidak merasa adanya gangguan maupun pengurangan manfaat di pelayanan rumah sakit.

Saat ditemui di ruangan kerjanya, ia menyampaikan, sejak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan  tahun 2017 lalu, pihaknya telah menerapkan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Perdirjampelkes  tersebut.

Ditegaskannya, perubahan maupun pengurangan layanan sama sekali tidak ada, hanya penegasan kembali prosedurnya saja,

“Selama sudah sesuai dengan ketentuan penjaminan, maka kita akan tetap memberikan pelayanan,” ungkapnya.

Menurut Sumiarta, ketiga peraturan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan tidak menjadi masalah selama semua pihak sudah memahami dan mau menjalankannya.

Contoh kasus bayi baru lahir kondisinya normal, maka perlakuan selanjutnya bayi itu hanya diobservasi. Jika memang dalam kondisi tertentu bayinya perlu penanganan medis lebih lanjut, maka penanganan lanjutan tetap diambil dengan prosedur penjaminan seperti ketentuan tersebut.

“Pada dasarnya tidak ada perubahan ketentuan sehingga tidak ada masalah di rumah sakit,” paparnya.

Hingga saat ini, peserta JKN-KIS yang menerima manfaat di rumah sakit setiap bulannya terus bertambah dan sudah banyak pasien JKN-KIS yang menyatakan rasa puas.

Pihaknya juga terus melakukan pembenahan dari segi operasional maupun pelayanan untuk lebih memuaskan pasien.

“Jadi dalam setiap keluhan dari pasien kita lakukan perbaikan dan dari keluhan itu kita mengetahui mana yang paling tepat dan dibutuhkan pasien,” ucapnya.

Rr (*)

Sumber ;  Antaranews Bali

Disetujui adanya tim recovery pariwisata Lombok, tapi meng gunakan nama yang lebih positif, misalnya . Tourism Hospitality atau nama Lombok Bangkit

MATARAM.lombokjournal.com – Rapat Koordinasi (RAKOR) Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  bersama pemangku kepentingan (stake holder)  pariwisata di NTB pasca gempa Lombok, Rabu (15/08) pagi.

Pelaksanaan Rakor yang berlangsung di halaman Kantor Dispar itu didukung Kementerian Pariwisata itu, dengan mendengarkan pemaparan Kepala Dispar NTB serta Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional III Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia.

Pemaparan keduanya terkait proses pemulihan pariwisata NTB, khususnya Lombok.

Lalu Moh. Faozal selaku Kadispar NTB mengungkapkan, rapat koordinasi ini untuk memetakan keadaan Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas pariwisata Lombok pasca gempa yang berlangsung beberapa waktu lalu.

“Kami ingin agar 3A (Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas) kita bisa dipetakan secepat mungkin agar dapat mengetahui langkah strategis pemulihan,” ucap Faozal

Setidaknya terdapat delapan langkah jangka panjang yang akan dilakikan Dispar NTB untuk memulihkan keadaan 3A.

“Kita punya delapan langkah sejauh ini yang telah dan sedang berlangsung. Pertama, kami melakukan pengecekan terkait kondisi dermaga penyebrangan baik di Teluk Nare maupun Gili Trawangan. Kedua, inventarisasi amenitas pariwisata, inventarisasi daya tarik pariwisata, serta pemulihan citra melalui promosi pariwisata”, ungkap Kadispar mendeskripsikan empat poin awal.

Selanjutnya, diharapkan adanya renovasi amenitas dan daya tarik yang berdampak, adanya kebijakan terkait perpajakan bagi para pelaku industri pariwisata, memfasilitasi dan mengawasi pinjaman lunak selama proses recovery.

“Dan yang terakhir diharapkan adanya program pelatihan dalam rangka peningkatan SDM Pariwisata di daerah yang berdampak” lanjut Faozal.

Sebelum menutup presentasinya, Kadispar NTB a menyepakati adanya tim recovery seperti halnya yang pernah diberlakukan di Bali beberapa waktu lalu, yang sakan bertugas k membantu pemulihan pariwisata Lombok.

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional III Kementerian Pariwisata juga memberikan pemaparannya setelah penyampaian dari Kadispar NTB.

Dalam pemaparannya, pihak Kemenpar sepakat akan hadirnya tim recovery seperti yang diharapkan oleh Kadispar NTB, namun menggunakan istilah yang terkesan lebih positif, seperti halnya tim recovery di Bali.

“Kami menyetujui adanya tim recovery pariwisata Lombok. Tapi mungkin, kita gunakan nama yang lebih positif. Jika berkaca dari Bali, maka istilah yang digunakan adalah Tourism Hospitality. Atau bagus juga jika menggunakan nama yang digunakan oleh Pak Kadis, yaitu Lombok Bangkit,”, ungkapnya.

Pemaparan perwakilan Kemenpar menekankan pada tahap-tahap mitigasi pariwisata yang berlaku sejauh ini.

“Terdapat tiga tahap dalam mitigasi pariwisata. Pertama, tahap tanggap darurat. Kedua, tahap rehabilitasi dan ketiga tahap normalisasi. Kita harus lakukan secara bertahap dan Dispar NTB sudah memikirkan semua ini,” lanjut Ricky.

Setelah pemaparan dari Kadispar dan Asdep Pengembangan Pemasaran I Regional III Kemenpar, para tamu undangan dan peserta rapatp un sepakat untuk berkolaborasi.

Dan Pariwisata Lombok Siap untuk Bangkit kembali sebelum selanjutnya rapat koordinasi dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dengan para stakeholder pariwisata.

AYA

Banyak yang membutuhkan program ini, banyak masyarakat yang dulunya kesulitan mendapat pelayanan kesehatan, sekarang dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan

lombokjournal.com —

MATARAM —  Penerapan Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan (Perdirjampelkes) nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 yang mengatur tentang penjaminan pelayanan operasi katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik, sudah dipertimbangkan dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

Ketua Dewan Pertimbangan Medis (DPM) Provinsi Bali, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD angkat bicara terkait Perdir yang mulai diterapkan oleh BPJS Kesehatan sejak 25 Juli 2018 tersebut . BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dipercaya untuk mengemban tugas memberikan jaminan pelayanan kesehatan

“Dalam operasionalisasinya BPJS Kesehatan tentu menghadapi banyak kendala,” kata Suatika

Karena, itu perlu  para pihak pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis yang memberikan pelayanan medis memberi dukungan dengan meningkatkan kualitas layanan.

Sumber pendanaan BPJS Kesehatan menerapkan prinsip gotong-royong, iuran dari peserta yang sehat membantu peserta lainnya yang sedang sakit. karena itu tentu dibutuhkan dukungan dari peserta untuk rutin membayar iuran tiap bulannya.

Leih lanjut Suastika menjelaskan, melalui BPJS Kesehatan pemerintah menanggung kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang cukup besar. Pembiayaan itu semua harus dipikirkan dengan perhitungan yang benar, karena tidak ada biaya yang tidak berbatas.

“Masalah pembiayaan perlu pengelolaan yang baik dengan tetap mengutamakan mutu pelayanan, tentunya kondisi keuangan juga harus tetap diperhatikan,” tutur Suastika.

Para tenaga medis diminta melihat perubahan peraturan ini secara lebih jauh ke depan, karena ini menyangkut kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Banyak yang membutuhkan program ini, banyak masyarakat yang dulunya kesulitan mendapat pelayanan kesehatan, sekarang dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan, bahkan untuk penyakit yang berbiaya besar.

Karena itu para tenaga medis agar dapat memandang pelayanan kesehatan dengan konsep baru.

“Pesan saya kepada teman-teman sejawat, sebagai tenaga medis, pengabdian kita disini akan dirasakan oleh orang yang kurang mampu dan membutuhkan pertolongan di luar sana,” tegasnya.

Kehadiran BPJS Kesehatan sangat  membantu masyarakat.

“Mari kita mendukung program JKN-KIS ini agar dapat terus berjalan dan bertahan, kalaupun ada sedikit perubahan mari kita sikapi dengan arif dan positif,” pitanya.

Rr

Sumber; Baliberkarya.com